Pada 17 Agustus 1945, tujuh puluh tahun lalu, Ir. Sukarno memproklamirkan negara Indonesia. Seluruh wilayah Hindia Belanda dimaknai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tak dipungkiri pula, proklamator RI bung Karno begitu getol merebut Tanah Papua dari koloni Belanda. Semangat yang dia usung kala itu adalah “ganyang nekolim”. Merah putih untuk Papua dikumandangkan dari Yogyakarta dalam bingkai “Trikora” era Sukarno.

Paska peringatan hari nasional Indonesia 17 Agustus 2015, ada yang tidak beres di garis batas RI-PNG. Selain konsensi perkebunan sawit yang merampok tanah adat dengan dalih tanah tak bertuan, kapitalisasi daerah perbatasan begitu massif dengan dalih pangan dunia. Juga ada insiden dimana 14 anggota tentara Papua Nugini yang berseragam loreng dan bersenjata meminta warga Indonesia yang bermukim di Yakyu, Kampung Rawa Biru, Distrik Sota, Kabupaten Merauke, Papua, menurunkan bendera Merah Putih yang sedang dikibarkan.

Percepatan pembangunan perbatasan merupakan salah satu program utama pemerintahan Kabinet Kerja melalui program Nawacita Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. Sudah menjadi program utama Bapak Presiden dengan nawacitanya, yakni membangun dari pinggiran yang diserahkan kepada BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan). Untuk memperkuat pembangunan wilayah perbatasan, pemerintah pun menganggarkan dana sebesar Rp16 triliun per tahunnya. Anggaran itu untuk pembuatan jalan dan sarana infrastruktur seperti listrik. Pengelolaan itu adalah skala prioritas yang tahun ini sudah sampai ke plafon Rp 16 triliun untuk infrastruktur, bangunan-bangunan sampai ke gardu-gardu yang ada di seluruh perbatasan.

Sementara HUT RI ke-70 dan 48 tahun freeport beroperasi dan meraup keuntungan dari bumi Mimika, serta 52 tahun Papua dianeksasi kepada Indonesia, dampaknya budaya masyarakat salah satu suku asli Papua, terkikis habis. Untuk itulah, masyarakat suku Komoro di distrik Iwaka, Timika, Mimika, Papua mengusulkan untuk dibangun sebuah museum kebudayaan Komoro. Suku Komoro memiliki kebudayaan yang kaya, mulai dari ukiran kayu yang khas, anyaman, hingga noken.Hal tersebut disampaikan Perwakilan Suku Komoro Thimotius Samin kepada Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo dan Menteri Pariwisata Arief Yahya saat melakukan kunjungan ke distrik Iwaka, Selasa (11/8/2015).

Presiden Jokowi pada puncak kekuasaanya di Indonesia, dia begitu memperhatikan Papua. Pidato yang disampaikan di sidang umum MPR jelang 70 tahun kemerdekaan Indonesia, pembangunan Papua, salah satu dari fokusnya di tahun 2016 melalui APBN. Infrastruktur berupa kereta api, telekomunikasi terutama di daerah perbatasan hingga evaluasai pengelolaan sumber daya alam Papua menjadi kunci yang digalang pemerintahan Jokowi-JK di bumi Cenderawasih itu.

Langhkah tersebut sebagai tamparan sekaligus tanda tanya. Tamparan karena selama integrasi, kemana perhatian negara terkait Papua paska dibawah oleh bung Karno ke Indonesia? Tamparan karena selama kontrak karya freeport jilid I, kemana hasil kekayaan daerah ini sehingga banyak daerah masih ketinggalan dari daerah lainnya di luar Papua.

Sementara tanda tanya dibalik perhatian pemerintah pusat kepada dua provinsi (Papua dan Papua Barat) disaat gurita kapitalisasi Tanah Papua kian menguat. Investasi sawit mengakuisi lahan puluhan ribu hektar dari pesisir utara hingga selatan. Konsensi perkebunan itu menyumbangkan malapetakan baru. Tanah dikuasai, masyarakat adat dipinggirkan dari habitatnya.

Belum ada ganti rugi atas tanah, evalusasi SDA Papua belum tuntas sesuai Kepres, kemana arah kebijakan rezim saat ini soal investasi Papua. Salah satu proyek tambang bawah tanah terbesar milik PT Freeport Indonesia, yakni tambang Deep Mill Level Zone (DMLZ), akan mulai berproduksi pada tengah September tahun ini. “Untuk produksi awal pada 15 September diperkirakan mencapai 10 ribu ton per hari,” ujar Vice President Underground Mine Operations Hengky Rumbino, Selasa, 18 Agustus 2015.

Produksi tambang DMLZ ini akan menambah kontribusi tambang bawah tanah milik Freeport. Sebelumnya, Freeport juga telah memproduksi dari tambang Big Gossan sebanyak 60 ribu ton per hari. Dijumlah secara keseluruhan, total produksi dari tambang bawah di pertengahan September nanti bisa mencapai 70 ribu ton per hari.

Menurut Hengky, tambang DMLZ akan mencapai produksinya pada 2021 dengan hasil produksi 80 ribu ton per hari. Ditambah dengan produksi dari tambang bawah tanah lainnya yang menyusul untuk dikembangkan, diperkirakan produksi tambang bawah tanah Freeport secara keseluruhan bisa mencapai hingga 260 ribu ton per hari pada 2021.

Saat ini Freeport memiliki dua tambang yang telah berproduksi. Tambang terbuka Grasverg dan tambang bawah tanah. Dari hasil penambangan di kedua area tersebut, Freeport menghasilkan produksi bijih rata-rata 117.965 ton per hari dengan kontribusi paling besar dari tambang Grasberg sebanyak 80 persen. Pada 2016 diperkirakan tambang terbuka Grasberg mulai mengalami penurunan produksi. Karena itu, untuk tetap mempertahankan kapasitas produksi, pabrik pengolahan Freeport memulai proyek ekspansi tambang bawah tanah.

Masyarakat adat Papua yang terkena dampak langsung dari kran investasi (tambang dan kebun) kini menjadi korban diatas tanah leluhur mereka. Akibat dari ganasnya restorasi ekonomi negara Indonesia yang mengandalkan perusahaan sebagai unjung tombak pemasok devisa negara bahkan membiarkan dunia usaha mengurusi kesejahteraan rakyat melalui jalan Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya) perusahaan adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang di antaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, CSR berhubungan erat dengan “pembangunan berkelanjutan”.

Sukarno menyelenggarakan Tiga Komando Rakyat untuk merebut Tanah Papua dari bedil imperialisme. Namun, impian sang proklamator itu sia-sia paska akuisisi freeport ke Papua melalui UUPMA. Kontrak karya freeport diteken, disaat yang sama, nama Irian Barat diganti menjadi Irian Jaya. Atas konsensi tersebut juga, pelebilisit demokrasi yang dilaksanakan dua tahun paska teken kontrak sepihak cacat dan menimbulkan luka demokrasi dan kemanusiaan hingga sekarang. Jokowi kini menggas infrastruktur, perbatasan dan renegosiasi freeport yang yang belum tuntas, inikah trikora jilid dua?

Arkilaus Baho

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Pada 17 Agustus 1945, tujuh puluh tahun lalu, Ir. Sukarno memproklamirkan negara Indonesia. Seluruh wilayah Hindia Belanda dimaknai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tak dipungkiri pula, proklamator RI bung Karno begitu getol merebut Tanah Papua dari koloni Belanda. Semangat yang dia usung kala itu adalah “ganyang nekolim”. Merah putih untuk Papua dikumandangkan dari Yogyakarta dalam bingkai “Trikora” era Sukarno.

    Paska peringatan hari nasional Indonesia 17 Agustus 2015, ada yang tidak beres di garis batas RI-PNG. Selain konsensi perkebunan sawit yang merampok tanah adat dengan dalih tanah tak bertuan, kapitalisasi daerah perbatasan begitu massif dengan dalih pangan dunia. Juga ada insiden dimana 14 anggota tentara Papua Nugini yang berseragam loreng dan bersenjata meminta warga Indonesia yang bermukim di Yakyu, Kampung Rawa Biru, Distrik Sota, Kabupaten Merauke, Papua, menurunkan bendera Merah Putih yang sedang dikibarkan.

    Percepatan pembangunan perbatasan merupakan salah satu program utama pemerintahan Kabinet Kerja melalui program Nawacita Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. Sudah menjadi program utama Bapak Presiden dengan nawacitanya, yakni membangun dari pinggiran yang diserahkan kepada BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan). Untuk memperkuat pembangunan wilayah perbatasan, pemerintah pun menganggarkan dana sebesar Rp16 triliun per tahunnya. Anggaran itu untuk pembuatan jalan dan sarana infrastruktur seperti listrik. Pengelolaan itu adalah skala prioritas yang tahun ini sudah sampai ke plafon Rp 16 triliun untuk infrastruktur, bangunan-bangunan sampai ke gardu-gardu yang ada di seluruh perbatasan.

    Sementara HUT RI ke-70 dan 48 tahun freeport beroperasi dan meraup keuntungan dari bumi Mimika, serta 52 tahun Papua dianeksasi kepada Indonesia, dampaknya budaya masyarakat salah satu suku asli Papua, terkikis habis. Untuk itulah, masyarakat suku Komoro di distrik Iwaka, Timika, Mimika, Papua mengusulkan untuk dibangun sebuah museum kebudayaan Komoro. Suku Komoro memiliki kebudayaan yang kaya, mulai dari ukiran kayu yang khas, anyaman, hingga noken.Hal tersebut disampaikan Perwakilan Suku Komoro Thimotius Samin kepada Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo dan Menteri Pariwisata Arief Yahya saat melakukan kunjungan ke distrik Iwaka, Selasa (11/8/2015).

    Presiden Jokowi pada puncak kekuasaanya di Indonesia, dia begitu memperhatikan Papua. Pidato yang disampaikan di sidang umum MPR jelang 70 tahun kemerdekaan Indonesia, pembangunan Papua, salah satu dari fokusnya di tahun 2016 melalui APBN. Infrastruktur berupa kereta api, telekomunikasi terutama di daerah perbatasan hingga evaluasai pengelolaan sumber daya alam Papua menjadi kunci yang digalang pemerintahan Jokowi-JK di bumi Cenderawasih itu.

    Langhkah tersebut sebagai tamparan sekaligus tanda tanya. Tamparan karena selama integrasi, kemana perhatian negara terkait Papua paska dibawah oleh bung Karno ke Indonesia? Tamparan karena selama kontrak karya freeport jilid I, kemana hasil kekayaan daerah ini sehingga banyak daerah masih ketinggalan dari daerah lainnya di luar Papua.

    Sementara tanda tanya dibalik perhatian pemerintah pusat kepada dua provinsi (Papua dan Papua Barat) disaat gurita kapitalisasi Tanah Papua kian menguat. Investasi sawit mengakuisi lahan puluhan ribu hektar dari pesisir utara hingga selatan. Konsensi perkebunan itu menyumbangkan malapetakan baru. Tanah dikuasai, masyarakat adat dipinggirkan dari habitatnya.

    Belum ada ganti rugi atas tanah, evalusasi SDA Papua belum tuntas sesuai Kepres, kemana arah kebijakan rezim saat ini soal investasi Papua. Salah satu proyek tambang bawah tanah terbesar milik PT Freeport Indonesia, yakni tambang Deep Mill Level Zone (DMLZ), akan mulai berproduksi pada tengah September tahun ini. “Untuk produksi awal pada 15 September diperkirakan mencapai 10 ribu ton per hari,” ujar Vice President Underground Mine Operations Hengky Rumbino, Selasa, 18 Agustus 2015.

    Produksi tambang DMLZ ini akan menambah kontribusi tambang bawah tanah milik Freeport. Sebelumnya, Freeport juga telah memproduksi dari tambang Big Gossan sebanyak 60 ribu ton per hari. Dijumlah secara keseluruhan, total produksi dari tambang bawah di pertengahan September nanti bisa mencapai 70 ribu ton per hari.

    Menurut Hengky, tambang DMLZ akan mencapai produksinya pada 2021 dengan hasil produksi 80 ribu ton per hari. Ditambah dengan produksi dari tambang bawah tanah lainnya yang menyusul untuk dikembangkan, diperkirakan produksi tambang bawah tanah Freeport secara keseluruhan bisa mencapai hingga 260 ribu ton per hari pada 2021.

    Saat ini Freeport memiliki dua tambang yang telah berproduksi. Tambang terbuka Grasverg dan tambang bawah tanah. Dari hasil penambangan di kedua area tersebut, Freeport menghasilkan produksi bijih rata-rata 117.965 ton per hari dengan kontribusi paling besar dari tambang Grasberg sebanyak 80 persen. Pada 2016 diperkirakan tambang terbuka Grasberg mulai mengalami penurunan produksi. Karena itu, untuk tetap mempertahankan kapasitas produksi, pabrik pengolahan Freeport memulai proyek ekspansi tambang bawah tanah.

    Masyarakat adat Papua yang terkena dampak langsung dari kran investasi (tambang dan kebun) kini menjadi korban diatas tanah leluhur mereka. Akibat dari ganasnya restorasi ekonomi negara Indonesia yang mengandalkan perusahaan sebagai unjung tombak pemasok devisa negara bahkan membiarkan dunia usaha mengurusi kesejahteraan rakyat melalui jalan Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya) perusahaan adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang di antaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, CSR berhubungan erat dengan “pembangunan berkelanjutan”.

    Sukarno menyelenggarakan Tiga Komando Rakyat untuk merebut Tanah Papua dari bedil imperialisme. Namun, impian sang proklamator itu sia-sia paska akuisisi freeport ke Papua melalui UUPMA. Kontrak karya freeport diteken, disaat yang sama, nama Irian Barat diganti menjadi Irian Jaya. Atas konsensi tersebut juga, pelebilisit demokrasi yang dilaksanakan dua tahun paska teken kontrak sepihak cacat dan menimbulkan luka demokrasi dan kemanusiaan hingga sekarang. Jokowi kini menggas infrastruktur, perbatasan dan renegosiasi freeport yang yang belum tuntas, inikah trikora jilid dua?

    Arkilaus Baho

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on