Jayapura,- Kebijakan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) menjadikan Merauke lumbung pangan nasional disikapi Fraksi Hanura DPR Papua, yang tak ingin hak – hak masyarakat adat setempat terabaikan dengan adanya kebijakan itu.

Anggota Fraksi Hanura DPR Papua, Wilhelmus Pigai mengatakan, ketika memberikan laporan akhir pandangan fraksi dalam sidang APBD Perubahan Papua 2015 beberapa hari lalu, pihaknya mendesak Pemprov Papua serius dalam proyek itu. Dikhawatirkan, jika terlambat bertindak, pemerintah berpotensi terlibat menyingkirkan keberadaan orang asli Papua, termasuk ikut mendukung dalan memusnahkan potensi sumber daya alam secara khusus di Kabupaten Merauke, dan di Papua umumnya.

“Rencana Presiden Jokowi menjadikan Merauke lumbung pangan nasional, jangan hanya fokus pada tanaman padi, tapi juga pangan lokal. Selain itu program ini pasti butuh lahan yang luasa, sehingga jangan sampai mengabaikan kepentingan dan hak – hak masyarakat adat,” kata Wilhelmus Pigai yang juga sebagai Anggota di Komisi I DPR Papua kepada Pasific Pos belum lama ini.

Kata dia, direncanakan akan dikembangkan 1,2 juta hektar lahan sawah di wilayah Merauke dalam kurun waktu tiga tahun. Apa yang akan terjadi bisa diprediksi. Konflik antar masyarakat pemilik ulayat, pemodal, dan pemerintah, akan muncul.

“Hal itu juga berpotensi mendorong datangnya transmigran dari luar Papua, karena dibutuhkan banyak pekerja menggarap lahan persawahan, dan orang asli Papua berpotensi tersingkirlkan dan hanya jadi penonton ketika panen padi dilakukan di atas tanah mereka, “ ucapnya.

Dikatakan, Fraksi Hanura menyampaikan hal ini dilatarbelakangi pengalaman kehadiran PT. Freeport di Mimika. Masyarakat Amungme dan Kamoro adalah pemilik ulayat sumber daya alam di sana.

“Namun karena keahlian mereka tak sesuai kepentingan perusahaan, mereka kini hanya jadi penonton terhadap pengolaan kekayaan alam yang mereka miliki, “ ujar Wilhelmus.

Ditegaskannya, Fraksi Hanura tak anti pembangunan, dan tetap mendukung kebijakan pemerintah pusat dan Provisi Papua dalam mengembangkan sumber daya manusia. Namun hendaknya program – program itu dilakukan berdasarkan penataan ruang dan wilayah. Yang paling penting, memperhatikan konteks sosial serta potensi sumber daya masyarakat setempat.

“Fraksi Hanura mendukung pembangunan yang berbasis potensi lokal, jadi suatu saat bisa memutuskan kebergantungan masyarakat Papua atas kebutuhan pangannya, yang selama ini seakan sengaja didesain, sehingga terus didatangkan dari luar Papua, “ pungkasnya. (Tiara)

http://www.pasificpos.com/index.php/sosial-politik/3670-merauke-dijadikan-lumbung-pangan-jangan-abaikan-hak-masyarakat-adat

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Jayapura,- Kebijakan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) menjadikan Merauke lumbung pangan nasional disikapi Fraksi Hanura DPR Papua, yang tak ingin hak – hak masyarakat adat setempat terabaikan dengan adanya kebijakan itu.

    Anggota Fraksi Hanura DPR Papua, Wilhelmus Pigai mengatakan, ketika memberikan laporan akhir pandangan fraksi dalam sidang APBD Perubahan Papua 2015 beberapa hari lalu, pihaknya mendesak Pemprov Papua serius dalam proyek itu. Dikhawatirkan, jika terlambat bertindak, pemerintah berpotensi terlibat menyingkirkan keberadaan orang asli Papua, termasuk ikut mendukung dalan memusnahkan potensi sumber daya alam secara khusus di Kabupaten Merauke, dan di Papua umumnya.

    “Rencana Presiden Jokowi menjadikan Merauke lumbung pangan nasional, jangan hanya fokus pada tanaman padi, tapi juga pangan lokal. Selain itu program ini pasti butuh lahan yang luasa, sehingga jangan sampai mengabaikan kepentingan dan hak – hak masyarakat adat,” kata Wilhelmus Pigai yang juga sebagai Anggota di Komisi I DPR Papua kepada Pasific Pos belum lama ini.

    Kata dia, direncanakan akan dikembangkan 1,2 juta hektar lahan sawah di wilayah Merauke dalam kurun waktu tiga tahun. Apa yang akan terjadi bisa diprediksi. Konflik antar masyarakat pemilik ulayat, pemodal, dan pemerintah, akan muncul.

    “Hal itu juga berpotensi mendorong datangnya transmigran dari luar Papua, karena dibutuhkan banyak pekerja menggarap lahan persawahan, dan orang asli Papua berpotensi tersingkirlkan dan hanya jadi penonton ketika panen padi dilakukan di atas tanah mereka, “ ucapnya.

    Dikatakan, Fraksi Hanura menyampaikan hal ini dilatarbelakangi pengalaman kehadiran PT. Freeport di Mimika. Masyarakat Amungme dan Kamoro adalah pemilik ulayat sumber daya alam di sana.

    “Namun karena keahlian mereka tak sesuai kepentingan perusahaan, mereka kini hanya jadi penonton terhadap pengolaan kekayaan alam yang mereka miliki, “ ujar Wilhelmus.

    Ditegaskannya, Fraksi Hanura tak anti pembangunan, dan tetap mendukung kebijakan pemerintah pusat dan Provisi Papua dalam mengembangkan sumber daya manusia. Namun hendaknya program – program itu dilakukan berdasarkan penataan ruang dan wilayah. Yang paling penting, memperhatikan konteks sosial serta potensi sumber daya masyarakat setempat.

    “Fraksi Hanura mendukung pembangunan yang berbasis potensi lokal, jadi suatu saat bisa memutuskan kebergantungan masyarakat Papua atas kebutuhan pangannya, yang selama ini seakan sengaja didesain, sehingga terus didatangkan dari luar Papua, “ pungkasnya. (Tiara)

    http://www.pasificpos.com/index.php/sosial-politik/3670-merauke-dijadikan-lumbung-pangan-jangan-abaikan-hak-masyarakat-adat

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on