Presiden Joko Widodo segera menerbitkan peraturan presiden dan instruksi presiden untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis dan realisasi penyerapan anggaran. Kedua peraturan itu akan dikeluarkan sebelum Hari Kemerdekaan Indonesia.

”Penyusunan perpres dan inpres terkait percepatan pembangunan infrastruktur strategis kini sudah memasuki tahap akhir. Diharapkan, bisa terbit sebelum tanggal 17 Agustus,” kata Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo, di Jakarta, Jumat (7/8). Kedua produk hukum itu memungkinkan kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, lebih percaya diri dalam mempercepat penyerapan anggaran.

Sumber: http://print.kompas.com/baca/2015/08/08/Perpres-Percepatan-Akan-Terbit

Terkait ketentuan perpres dan inpres percepatan pembangunan infrastruktur strategis, kata Indroyono, akan diberlakukan tenggat dalam proses perizinan di daerah. Jika izin proyek infrastruktur lamban diberikan oleh bupati atau wali kota, perizinan bisa diambil alih gubernur. Apabila perizinan di tingkat gubernur juga lamban, kewenangannya bisa diambil alih Menteri Dalam Negeri.

Pemerintah juga akan memberlakukan mekanisme penghargaan dan sanksi (reward and punishment) bagi daerah-daerah dalam menyerap anggaran. Mulai tahun 2016, pemerintah akan menambah anggaran Rp 100 miliar per kabupaten/kota yang dinilai berprestasi dalam percepatan pembangunan daerah dan penyerapan anggaran.

Serapan Anggaran Pemerintah Terus Dipantau

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik mengumumkan, pertumbuhan ekonomi triwulan II-2015 sebesar 4,67 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi triwulan I-2015 sebesar 4,71 persen.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, per akhir Juli 2015, realisasi belanja negara mencapai Rp 913,5 triliun atau 46 persen dari pagu belanja dalam APBN-P 2015 sebesar Rp 1.984 triliun. Pemerintah juga menemukan anggaran belanja pemerintah yang ditransfer ke daerah mengendap di perbankan dan belum dimanfaatkan sebesar Rp 273 triliun sampai Juli 2015.

Dari beberapa daerah dilaporkan, penyerapan anggaran masih rendah. Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang, Jawa Timur, saat ini masih 27,35 persen. ”Hingga kini, serapan anggaran kami 27,35 persen. Nilai itu lebih tinggi dibandingkan posisi yang sama tahun lalu, yaitu 22,5 persen,” kata Wali Kota Malang Mochamad Anton.

Keterlambatan penyerapan anggaran di daerah juga disebabkan infrastruktur yang minim. Pengadaan tender secara elektronik di semua instansi di Papua belum optimal karena sistem telekomunikasi kurang memadai.

Menurut Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Papua Edison Howay, serapan APBD Papua hanya 30 persen dari total anggaran Rp 11 triliun pada semester I-2015.

Kuasa Penggunaan Anggara Takut di Pidana

Presiden Joko Widodo memastikan serapan anggaran pada semester II-2015 lebih baik. Presiden akan terus memantau serapan anggaran pada sejumlah kementerian dan lembaga negara, terutama pengguna anggaran terbanyak. Proses penggunaan anggaran saat ini sebagian besar sudah memasuki masa lelang.

Secara umum, menurut Presiden, serapan anggaran masih rendah, terutama belanja barang dan belanja modal. ”Proses serapan ini terus kami pantau, terutama kementerian yang memiliki anggaran besar. Hampir semuanya sudah lelang,” kata Presiden Jokowi, di Kemayoran, Jakarta, Jumat.

Secara terpisah, Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil menduga, penyerapan anggaran di daerah pada semester I-2015 lambat antara lain karena kekhawatiran para kuasa pengguna anggaran (KPA) terhadap risiko dipidanakan.

Oleh sebab itu, menurut Sofyan, perpres dan inpres yang akan terbit sangat penting. Aturan itu antara lain mengatur jaminan kepastian hukum bagi para KPA. Intinya, tidak semua kesalahan dibawa ke ranah hukum. Sejauh persoalan adalah masalah administrasi, penyelesaian melalui pendekatan administrasi.

Menanggapi kekhawatiran KPA dipidanakan itu, Kejaksaan Agung segera membentuk tim pengawal dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan untuk memberikan penyuluhan dan pendampingan kepada birokrat, khususnya di daerah.

”Kami tidak punya niat sama sekali mengkriminalisasi kebijakan kepala daerah. Kami hanya melakukan penegakan hukum. Namun, muncul ketakutan itu. Untuk merespons hal itu, dibentuk tim,” tutur Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tony Tribagus Spontana.

Pilkada

Faktor lain yang membuat penyerapan anggaran lambat, menurut Sofyan, banyak kepala daerah petahana yang cenderung menunda pencairan anggaran. Kepentingannya, anggaran baru akan digelontorkan menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah agar popularitas meningkat.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan, pemerintah akan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan memandu para penyelenggara keuangan pemerintah di daerah agar mereka memiliki keberanian menggunakan anggaran dengan prinsip pengelolaan secara transparan dan bertanggung jawab. Pemerintah juga membenahi prosedur pencairan anggaran terkait kontrak-kontrak proyek pembangunan dan anggaran desa.

Arkilaus Baho

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Presiden Joko Widodo segera menerbitkan peraturan presiden dan instruksi presiden untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis dan realisasi penyerapan anggaran. Kedua peraturan itu akan dikeluarkan sebelum Hari Kemerdekaan Indonesia.

    ”Penyusunan perpres dan inpres terkait percepatan pembangunan infrastruktur strategis kini sudah memasuki tahap akhir. Diharapkan, bisa terbit sebelum tanggal 17 Agustus,” kata Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo, di Jakarta, Jumat (7/8). Kedua produk hukum itu memungkinkan kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, lebih percaya diri dalam mempercepat penyerapan anggaran.

    Sumber: http://print.kompas.com/baca/2015/08/08/Perpres-Percepatan-Akan-Terbit

    Terkait ketentuan perpres dan inpres percepatan pembangunan infrastruktur strategis, kata Indroyono, akan diberlakukan tenggat dalam proses perizinan di daerah. Jika izin proyek infrastruktur lamban diberikan oleh bupati atau wali kota, perizinan bisa diambil alih gubernur. Apabila perizinan di tingkat gubernur juga lamban, kewenangannya bisa diambil alih Menteri Dalam Negeri.

    Pemerintah juga akan memberlakukan mekanisme penghargaan dan sanksi (reward and punishment) bagi daerah-daerah dalam menyerap anggaran. Mulai tahun 2016, pemerintah akan menambah anggaran Rp 100 miliar per kabupaten/kota yang dinilai berprestasi dalam percepatan pembangunan daerah dan penyerapan anggaran.

    Serapan Anggaran Pemerintah Terus Dipantau

    Sebelumnya, Badan Pusat Statistik mengumumkan, pertumbuhan ekonomi triwulan II-2015 sebesar 4,67 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi triwulan I-2015 sebesar 4,71 persen.

    Berdasarkan data Kementerian Keuangan, per akhir Juli 2015, realisasi belanja negara mencapai Rp 913,5 triliun atau 46 persen dari pagu belanja dalam APBN-P 2015 sebesar Rp 1.984 triliun. Pemerintah juga menemukan anggaran belanja pemerintah yang ditransfer ke daerah mengendap di perbankan dan belum dimanfaatkan sebesar Rp 273 triliun sampai Juli 2015.

    Dari beberapa daerah dilaporkan, penyerapan anggaran masih rendah. Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang, Jawa Timur, saat ini masih 27,35 persen. ”Hingga kini, serapan anggaran kami 27,35 persen. Nilai itu lebih tinggi dibandingkan posisi yang sama tahun lalu, yaitu 22,5 persen,” kata Wali Kota Malang Mochamad Anton.

    Keterlambatan penyerapan anggaran di daerah juga disebabkan infrastruktur yang minim. Pengadaan tender secara elektronik di semua instansi di Papua belum optimal karena sistem telekomunikasi kurang memadai.

    Menurut Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Papua Edison Howay, serapan APBD Papua hanya 30 persen dari total anggaran Rp 11 triliun pada semester I-2015.

    Kuasa Penggunaan Anggara Takut di Pidana

    Presiden Joko Widodo memastikan serapan anggaran pada semester II-2015 lebih baik. Presiden akan terus memantau serapan anggaran pada sejumlah kementerian dan lembaga negara, terutama pengguna anggaran terbanyak. Proses penggunaan anggaran saat ini sebagian besar sudah memasuki masa lelang.

    Secara umum, menurut Presiden, serapan anggaran masih rendah, terutama belanja barang dan belanja modal. ”Proses serapan ini terus kami pantau, terutama kementerian yang memiliki anggaran besar. Hampir semuanya sudah lelang,” kata Presiden Jokowi, di Kemayoran, Jakarta, Jumat.

    Secara terpisah, Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil menduga, penyerapan anggaran di daerah pada semester I-2015 lambat antara lain karena kekhawatiran para kuasa pengguna anggaran (KPA) terhadap risiko dipidanakan.

    Oleh sebab itu, menurut Sofyan, perpres dan inpres yang akan terbit sangat penting. Aturan itu antara lain mengatur jaminan kepastian hukum bagi para KPA. Intinya, tidak semua kesalahan dibawa ke ranah hukum. Sejauh persoalan adalah masalah administrasi, penyelesaian melalui pendekatan administrasi.

    Menanggapi kekhawatiran KPA dipidanakan itu, Kejaksaan Agung segera membentuk tim pengawal dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan untuk memberikan penyuluhan dan pendampingan kepada birokrat, khususnya di daerah.

    ”Kami tidak punya niat sama sekali mengkriminalisasi kebijakan kepala daerah. Kami hanya melakukan penegakan hukum. Namun, muncul ketakutan itu. Untuk merespons hal itu, dibentuk tim,” tutur Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tony Tribagus Spontana.

    Pilkada

    Faktor lain yang membuat penyerapan anggaran lambat, menurut Sofyan, banyak kepala daerah petahana yang cenderung menunda pencairan anggaran. Kepentingannya, anggaran baru akan digelontorkan menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah agar popularitas meningkat.

    Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan, pemerintah akan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan memandu para penyelenggara keuangan pemerintah di daerah agar mereka memiliki keberanian menggunakan anggaran dengan prinsip pengelolaan secara transparan dan bertanggung jawab. Pemerintah juga membenahi prosedur pencairan anggaran terkait kontrak-kontrak proyek pembangunan dan anggaran desa.

    Arkilaus Baho

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on