Laju investasi di Tanah Papua meningkat tiap tahun, namun tidak sejalan dengan perlindungan hukum dan hak asasi manusia di negri ini. Manusia Papua diabaikan begitu saja, mereka dibunuh secara nyata, massif dan mengenaskan, tanpa proteksi kemanusiaan bagi orang Papua. Masyarakat adat sebagaimana kenyataanya menjadi rentan. Ruang hidup mereka tergerus dari praktik kapitalisasi SDA Papua.

Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) pada rilis yang disebarkan kepada publik (8 September 2015) mencatat, sejarah Papua pada dekade 1960an-1970an, pengkondisian, pencaplokan, pendudukan, pembantaian, pembunuhan massal, genosida, penculikan, pemenjarahan, pengejaran, dan membumi hanguskan daerah-daerah di wilayah adat Papua masih terjadi yang nyata hingga yang sistematis. Menurut organisasi tersebut, kurang lebih tercatat dari 800ribu jiwa orang Papua setelah aneksasi 01 Mei 1963 hingga konsiparsi manipulasi Pepera Juli-Agustus 1969 oleh Indonesia, jumlah orang Papua yang dibunuh dalam operasi-operasi militer Indonesia mencapai 500ribu jiwa.

Kudia Kigiba selaku jurubicara AMP melalui rilis tersebut menyebutkan, data 2013/2014 mencatat jumlah orang asli Papua rata-rata 1,7juta jiwa. Sedangkan non-Papua 2 juta jiwa. Data tahun 2015, hingga bulan Mei dikabarkan tercatatat jumlah orang asli Papua 1,5juta jiwa dan non-Papua 2,3juta jiwa. Tidak hitung tahun, dalam beberapa bulan saja jumlah orang Papua berkurang 200 ribu.

Lanjutnya, kasus penembakan di Timika, Jumat, 28 Agustus 2015 yang menewaskan dua warga sipil diantaranya adalah Emanuel Mailmaur (23) dan Yulianus Okoware (23), tiga warga sipil dan satu pelajar SMA kritis di RSUD SP IV dan V Mimika. Teragedi yang memilukan sebuah tindakan tidak manusiawi oleh TNI AD di Timika.

AMP menduga, kasus-kasus penembakan oleh gabungan aparat militer “Indonesia” sebagai langkah mengamankan investasi perusahaan asing dan lokal yang hendak mengakuisisi lahan warga Papua. Sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Lanny Jaya (membumi hanguskan), Kabupaten Timika (Konflik suku yang disebabkan oleh TNI/POLRI), Kabupaten Paniai (Penembakan 5 pelajar, anak, peremuan dan petugas satpan dan RT Kampung Awabutu), KabupatenDogiyai (Penembakan warga sipil, Kampung Ugapuga), Kabupaten Yahukimo (Penembakan warga sipil dan pengejaran), Kabupaten Tolikara (Penembakan terhadap warga sipil) dan pada hari kamis 27 Agustus 2015 penculikan oleh Densus 88 terhadap tiga warga sipil di Base-G, Jayapura. Mereka yang diculik adalah Wilhelmus Awom (L/26), Selemon Yom (L/27), danYavet Awom (L/19).

Mereka juga menganggap pemerintah Indonesia terus menggunakan pendekatan Militerisme sebagai alat untuk terus menguasai wilayah adat Papua, dan terus memburu manusia Papua yang pempertahankan hak asasinya. Negara Indonesia terus memperluas wilayah kekayaan alam Papua demi kepentingan ekonomi-politik bagi Negara-negara Kapitalisme Indonesia dan Global, demikian rilis AMP.

Maka dari itu, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) menuntut agar segera! tarik Militer (TNI, Polri, BIN dan seluruh jajaran militer) organik dan non-organik, dan Stop pengiriman Militer Indonesia di West Papua. Karena, pendekatan militerisme bukan solusi penyelesaian masalah politik West Papua. Mendesak pemerintah untuk hentikan eksploitasi dan tutup seluruh perusahaan milik Negara-negara Imperialis, seperti, Freeport, BP, LNG Tangguh, Corindo, Medco, dan lain-lainnya melalui penghapusan UU NO. 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing di tanah Papua.

Suara PUSAKA (SP)

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Laju investasi di Tanah Papua meningkat tiap tahun, namun tidak sejalan dengan perlindungan hukum dan hak asasi manusia di negri ini. Manusia Papua diabaikan begitu saja, mereka dibunuh secara nyata, massif dan mengenaskan, tanpa proteksi kemanusiaan bagi orang Papua. Masyarakat adat sebagaimana kenyataanya menjadi rentan. Ruang hidup mereka tergerus dari praktik kapitalisasi SDA Papua.

    Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) pada rilis yang disebarkan kepada publik (8 September 2015) mencatat, sejarah Papua pada dekade 1960an-1970an, pengkondisian, pencaplokan, pendudukan, pembantaian, pembunuhan massal, genosida, penculikan, pemenjarahan, pengejaran, dan membumi hanguskan daerah-daerah di wilayah adat Papua masih terjadi yang nyata hingga yang sistematis. Menurut organisasi tersebut, kurang lebih tercatat dari 800ribu jiwa orang Papua setelah aneksasi 01 Mei 1963 hingga konsiparsi manipulasi Pepera Juli-Agustus 1969 oleh Indonesia, jumlah orang Papua yang dibunuh dalam operasi-operasi militer Indonesia mencapai 500ribu jiwa.

    Kudia Kigiba selaku jurubicara AMP melalui rilis tersebut menyebutkan, data 2013/2014 mencatat jumlah orang asli Papua rata-rata 1,7juta jiwa. Sedangkan non-Papua 2 juta jiwa. Data tahun 2015, hingga bulan Mei dikabarkan tercatatat jumlah orang asli Papua 1,5juta jiwa dan non-Papua 2,3juta jiwa. Tidak hitung tahun, dalam beberapa bulan saja jumlah orang Papua berkurang 200 ribu.

    Lanjutnya, kasus penembakan di Timika, Jumat, 28 Agustus 2015 yang menewaskan dua warga sipil diantaranya adalah Emanuel Mailmaur (23) dan Yulianus Okoware (23), tiga warga sipil dan satu pelajar SMA kritis di RSUD SP IV dan V Mimika. Teragedi yang memilukan sebuah tindakan tidak manusiawi oleh TNI AD di Timika.

    AMP menduga, kasus-kasus penembakan oleh gabungan aparat militer “Indonesia” sebagai langkah mengamankan investasi perusahaan asing dan lokal yang hendak mengakuisisi lahan warga Papua. Sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Lanny Jaya (membumi hanguskan), Kabupaten Timika (Konflik suku yang disebabkan oleh TNI/POLRI), Kabupaten Paniai (Penembakan 5 pelajar, anak, peremuan dan petugas satpan dan RT Kampung Awabutu), KabupatenDogiyai (Penembakan warga sipil, Kampung Ugapuga), Kabupaten Yahukimo (Penembakan warga sipil dan pengejaran), Kabupaten Tolikara (Penembakan terhadap warga sipil) dan pada hari kamis 27 Agustus 2015 penculikan oleh Densus 88 terhadap tiga warga sipil di Base-G, Jayapura. Mereka yang diculik adalah Wilhelmus Awom (L/26), Selemon Yom (L/27), danYavet Awom (L/19).

    Mereka juga menganggap pemerintah Indonesia terus menggunakan pendekatan Militerisme sebagai alat untuk terus menguasai wilayah adat Papua, dan terus memburu manusia Papua yang pempertahankan hak asasinya. Negara Indonesia terus memperluas wilayah kekayaan alam Papua demi kepentingan ekonomi-politik bagi Negara-negara Kapitalisme Indonesia dan Global, demikian rilis AMP.

    Maka dari itu, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) menuntut agar segera! tarik Militer (TNI, Polri, BIN dan seluruh jajaran militer) organik dan non-organik, dan Stop pengiriman Militer Indonesia di West Papua. Karena, pendekatan militerisme bukan solusi penyelesaian masalah politik West Papua. Mendesak pemerintah untuk hentikan eksploitasi dan tutup seluruh perusahaan milik Negara-negara Imperialis, seperti, Freeport, BP, LNG Tangguh, Corindo, Medco, dan lain-lainnya melalui penghapusan UU NO. 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing di tanah Papua.

    Suara PUSAKA (SP)

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on