Konsultasi dan Evaluasi CSO tentang Kebijakan Pembangunan Perkebunan

0
350
Konsultasi dan Evaluasi CSO tentang Kebijakan Pembangunan Perkebunan
Konsultasi dan Evaluasi CSO tentang Kebijakan Pembangunan Perkebunan

Jakarta/KPA-Menurut catatan Kementerian Pertanian selama 2013 sektor perkebunan mampu menyumbang devisa dari perolehan ekspor senilai 21,4 miliar dolar AS dengan volume sebanyak 23,3 juta ton. Dari angka tersebut hasil ekspor subsektor perkebunan terbesar disumbang komoditi sawit sebesar 11,5 miliar dolar AS, karet 5,27 miliar dolar AS, kakao 780 juta dolar AS, dan kopi 920 juta dolar AS hingga triwulan III tahun lalu. Sebagai upaya agar keuntungan yang diperoleh tidak saja dinikmati oleh perusahaan perkebunan maka Pemerintah melalui Undang-Undang Perkebunan Nomor 39 Tahun 2014 telah mengamanatkan kepada para pelaku perusahaan perkebunan untuk menyelenggarakan kemitraan dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Tetapi dalam prakteknya pola kemitraan yang telah diatur oleh pemerintah tersebut masih banyak mengalami persoalan.

Berangkat dari kondisi itulah KPA bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan OXFAM pada Jum’at (28/8) mengadakan diskusi terfokus dengan tema “Konsultasi dan Evaluasi CSO tentang Kebijakan Pembangunan Perkebunan dan Pola Kemitraan di Indonesia”. Diskusi yang menghadirkan Direktur Sawit Watch Jefri Gideon Saragih, Indriati Herdiyanto Peneliti Litbang Kementerian ATR/BPN RI dan Perwakilan Oxfam-Novib sebagai pemantik diskusi tersebut mengambil tempat di Ruang Rapat Lantai 9, Gedung Widya Graha LIPI.

Konsultasi dan Evaluasi CSO tentang Kebijakan Pembangunan Perkebunan (foto: pusaka)
Konsultasi dan Evaluasi CSO tentang Kebijakan Pembangunan Perkebunan (foto: pusaka)

Pada sesi pertama, Jefri Gideon Saragih dengan materi ” Pola Kemitraan Petani Plasma dan Perusahaan Inti di Perkebunan Sawit ” , menyampaikan tiga hal pokok yaitu Pola-pola kemitraan diperkebunan sawit, Tahapan pembangunan kebun plasma PIR dan KKPA, dan Persoalan kemitraan petani plasma dan perusahaan inti. Khusus untuk persoalan kemitraan antara petani plasma dan perusahaan inti terdapat persoalan yang selama ini banyak terjadi yaitu pengadaan lahan untuk perkebunan, persoalan petani plasma, Persoalan KUD/ Koperasi Plasma. Sementara itu Indriati Herdiyanto menyampaikan bahwa berdasarkan Permentan No. 98/2013 terkait Prosedur Perizinan dan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Perkebunan, pihak Kementerian ATR/BPN merasa memiliki kewajiban untuk mengadakan penelitian tentang Ketentuan pembangunan perkebunan inti plasma pada tanah-tanah HGU. Penelitian tersebut pada intinya untuk mendapatkan data tentang luasan penguasaan dan pemilikan tanah masyarakat pasca dikeluarkanya Peraturan Menteri Pertanian tersebut. Terakhir perwakilan dari OXFAM-Novib menyampaikan konsep Pendekatan “Fair and Green Growth dalam pola hubungan kemitraan.

Selanjutnya pada sesi kedua diskusi yang dihadiri peserta aktif dari Sawit Watch, Sajogyo Institute, TUK Indonesia, API, Litbang Kementerian ATR/BPN, LIPI, IHCS, Bina Desa, Pusaka dan Oxfam dilanjutkan untuk menggali lebih dalam lagi pengalaman-pengalaman lapangan dari para narasumber dan peserta sekaligus juga merumuskan pokok-pokok pikiran sebagai bahan untuk mendorong pelaksanaan pola hubungan kemitraan yang ada lebih berpihak kepada petani plasma. (Jwo)

http://www.kpa.or.id/news/blog/konsultasi-dan-evaluasi-cso-tentang-kebijakan-pembangunan-perkebunan/