Megandika Wicaksono

Ikon konten premium Cetak | 3 September 2015

Matahari belum tinggi. Jarum jam menunjukkan pukul 08.31, Sabtu (29/8) itu. Empat mobil tim rombongan penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah menyusuri jalan bertanah pasir dipandu GPS (global positioning system) menuju sebaran titik panas di dalam konsesi perusahaan perkebunan sawit di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Medan yang sulit tetap ditempuh.

KOMPAS/MEGANDIKA WICAKSONOTim penyidik menyegel lahan terbakar sekitar 2.000 hektar di areal eks proyek lahan gambut sejuta hektar yang bersebelahan dengan kebun PT SCP di Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Kaimantan Tengah, Senin (31/8). Penyegelan dilakukan untuk mengamankan barang bukti dan melarang segala aktivitas.

Setelah menempuh jarak sekitar 3,5 kilometer di tanah bergelombang dari tepi Jalan Trans-Kalimantan dengan pemandangan tanaman sawit muda, rombongan berhenti. Jalan berpasir berakhir dan yang tampak hanya jalan setapak di atas tanah gambut basah dan empuk. Hanya mobil bergardan ganda yang mampu melintasinya.

Penyidik, yang dikawal empat polisi hutan dan didampingi staf Badan Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah, memutuskan tetap menembus tanah gambut sejauh 2 kilometer. Empat orang menumpang mobil, yang juga mengangkut semen, ember, sekop, pita Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup, dan plang larangan melakukan aktivitas di lahan terbakar.

Setibanya di lokasi, tampak gelondongan kayu meranti dan tumih yang tumbang dan hangus terbakar di hamparan lahan sekitar 400 hektar. Beberapa pohon masih tampak berdiri, tapi kering meranggas. Dari kejauhan terdengar raungan gergaji mesin mengindikasikan aktivitas pembukaan lahan.

“Dari GPS dan peta penggunaan lahan, ini masuk dalam lokasi PT CSS. Untuk memastikannya, nanti akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan memanggil penanggung jawab perusahaan,” kata Kepala Subdirektorat Penyidikan Perusakan Lingkungan Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian LHK Shaifuddin Akbar.

Di lokasi itu, tim memutuskan memasang dua plang. Plang setinggi 3 meter itu bertuliskan, “Perhatian: Areal ini dalam proses penyelidikan atas dugaan kejahatan melakukan pembakaran hutan/lahan. Ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar, Pasal 98 dan Pasal 108 UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dilarang: Melakukan kegiatan apa pun di areal bekas terbakar”.

Penyegelan itu selesai tengah hari. Perjalanan masih panjang. Masih ada lima kabupaten dan 10 perusahaan yang terindikasi melakukan pembakaran untuk membuka lahan atau setidaknya lalai menjaga lahannya sehingga mengakibatkan kebakaran.

Setelah istirahat makan siang, tim menempuh perjalanan sekitar 150 kilometer ke lokasi perkebunan sawit PT Arjuna Utama Sawit. Di lokasi ini, Kepala Humas dan Asisten Umum PT Arjuna Utama Sawit, SM Gurning bersedia mendampingi tim memantau lokasi kebakaran dan menyaksikan penyegelan. Di Blok Q16 dan Blok Q17, tim menemukan 160 hektar lahan terbakar dan menyegelnya.

“Kami memakai alat berat dan nol kebakaran. Aturannya memang tidak boleh membakar. Api berasal dari tepi jalan negara yang merupakan lahan masyarakat,” kata Gurning, menjelaskan asal mula api.

Ketika akan kembali ke kantor perusahaan untuk membuat berita acara pemasangan plang dan pita PPNS-LH, mobil bak terbuka pengangkut bahan material justru selip. Butuh 15 menit untuk mengeluarkan roda mobil dari jalan berpasir yang tergerus dalam.

Menjelang petang, tim melanjutkan perjalanan ke areal PT HSL di Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan. Menurut citra satelit, lokasi itu masuk dalam konsesi PT HSL, tapi kenyataannya lokasi itu adalah Unit Permukiman Transmigrasi Hiyang Bana I. Setelah mencatat koordinat, tim berkendara sekitar tiga jam ke Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur.

Minggu pagi, perjalanan dilanjutkan. Dua perusahaan, yaitu PT Nusantara Sawit Persada (NSP) dan PT GAP, dikunjungi penyidik. Di PT NSP, tim didampingi Manajer Kebun Nusantara PT NSP Didik Haryadi dan General Manager PT NSP Sahlan. Di lokasi ini tim menyegel lokasi terbakar seluas 1.000 hektar yang bersebelahan dengan kebun sawit PT NSP dan dipisahkan kanal selebar 6 meter.

Adapun di PT GAP, penyidik menyegel lokasi terbakar seluas 500 hektar. Dari Sampit, tim kembali ke Palangkaraya. Senin pagi, tim meluncur ke Pulang Pisau. Setelah menempuh perjalanan sekitar tiga jam ke Kecamatan Sebangau, penyidik masuk ke perkebunan PT SCP dan PT MKM. Pihak PT SCP tidak bersedia mendampingi sehingga penyidik tidak dapat menuju ke lokasi yang terindikasi ada titik panas seperti terpantau satelit, karena akses diportal.

Lahan gambut

Meski demikian, tim menemukan lahan terbakar sekitar 2.000 hektar di sebelah kebun PT SCP yang dibatasi kanal selebar 8 meter. Areal itu merupakan eks proyek lahan gambut sejuta hektar. Karena tidak ada satu pun akses menyeberang, penyidik, polisi hutan, dan staf BLH tetap turun ke kanal berlumpur sedalam 1 meter itu.

“Kalau disambar buaya ngeri juga, tapi demi tugas penyegelan tetap harus dilakukan,” kata Kepala Subbidang Penataan Hukum dan Laboratorium Lingkungan BLH Kalteng Agustinus Maria, yang ikut berenang meskipun tidak membawa pakaian ganti.

Akbar menyebutkan, modus yang dipakai perusahaan untuk memperluas kebun cukup beragam. “Biasanya sudah ada rencana untuk perluasan. Ada juga perusahaan yang membuka plasma atau kemitraan dengan masyarakat. Bisa saja mereka berlindung di balik itu. Nanti masyarakat yang membakar, tapi ujung-ujungnya untuk perusahaan,” paparnya.

Kabut asap dari kebakaran lahan gambut dan hutan di Kalteng terus terjadi, berulang setiap tahun. Selain mengganggu kesehatan, asap juga mengakibatkan penerbangan di Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya terganggu. Pada tahun 2015, penerbangan terganggu sejak 22 Agustus lalu.

Pada tahun 2014, sejak 1 September hingga 20 Oktober, maskapai Garuda Indonesia, misalnya, harus mendaratkan pesawatnya di Balikpapan, Banjarmasin, dan Surabaya, karena kabut asap pekat. Tercatat ada 5 penerbangan yang dialihkan, 1 penerbangan dibatalkan, dan 61 penerbangan terlambat. Akibatnya, 11.073 penumpang yang berangkat dari Palangkaraya dan 13.124 penumpang yang datang dari Jakarta ikut terlambat.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalteng Arie Rompas mengapresiasi penyegelan itu. “Hal selanjutnya bagaimana penyidikan dilakukan hingga diputuskan memberi efek jera terhadap perusahaan yang membakar lahan. Dalam hal ini, proses putusan harus melibatkan hakim yang memiliki sertifikasi lingkungan sehingga substansi kerugian dan kejahatan lingkungan dari pembakaran jadi optimal di pengadilan,” katanya.

Mantan Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang mengemukakan pula, sebagai masyarakat, ia berkeberatan dengan dalil dari perusahaan besar swasta sawit yang menyalahkan masyarakat.

“Semestinya lingkungan perkebunan juga menjadi tanggung jawab sosial. Pengusaha bertanggung jawab untuk mengamankannya,” ucap Teras.

sumber :http://print.kompas.com/baca/2015/09/03/Menembus-Gambut,-Menyegel-Barang-Bukti

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Megandika Wicaksono

    Ikon konten premium Cetak | 3 September 2015

    Matahari belum tinggi. Jarum jam menunjukkan pukul 08.31, Sabtu (29/8) itu. Empat mobil tim rombongan penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah menyusuri jalan bertanah pasir dipandu GPS (global positioning system) menuju sebaran titik panas di dalam konsesi perusahaan perkebunan sawit di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Medan yang sulit tetap ditempuh.

    KOMPAS/MEGANDIKA WICAKSONOTim penyidik menyegel lahan terbakar sekitar 2.000 hektar di areal eks proyek lahan gambut sejuta hektar yang bersebelahan dengan kebun PT SCP di Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Kaimantan Tengah, Senin (31/8). Penyegelan dilakukan untuk mengamankan barang bukti dan melarang segala aktivitas.

    Setelah menempuh jarak sekitar 3,5 kilometer di tanah bergelombang dari tepi Jalan Trans-Kalimantan dengan pemandangan tanaman sawit muda, rombongan berhenti. Jalan berpasir berakhir dan yang tampak hanya jalan setapak di atas tanah gambut basah dan empuk. Hanya mobil bergardan ganda yang mampu melintasinya.

    Penyidik, yang dikawal empat polisi hutan dan didampingi staf Badan Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah, memutuskan tetap menembus tanah gambut sejauh 2 kilometer. Empat orang menumpang mobil, yang juga mengangkut semen, ember, sekop, pita Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup, dan plang larangan melakukan aktivitas di lahan terbakar.

    Setibanya di lokasi, tampak gelondongan kayu meranti dan tumih yang tumbang dan hangus terbakar di hamparan lahan sekitar 400 hektar. Beberapa pohon masih tampak berdiri, tapi kering meranggas. Dari kejauhan terdengar raungan gergaji mesin mengindikasikan aktivitas pembukaan lahan.

    “Dari GPS dan peta penggunaan lahan, ini masuk dalam lokasi PT CSS. Untuk memastikannya, nanti akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan memanggil penanggung jawab perusahaan,” kata Kepala Subdirektorat Penyidikan Perusakan Lingkungan Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian LHK Shaifuddin Akbar.

    Di lokasi itu, tim memutuskan memasang dua plang. Plang setinggi 3 meter itu bertuliskan, “Perhatian: Areal ini dalam proses penyelidikan atas dugaan kejahatan melakukan pembakaran hutan/lahan. Ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar, Pasal 98 dan Pasal 108 UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dilarang: Melakukan kegiatan apa pun di areal bekas terbakar”.

    Penyegelan itu selesai tengah hari. Perjalanan masih panjang. Masih ada lima kabupaten dan 10 perusahaan yang terindikasi melakukan pembakaran untuk membuka lahan atau setidaknya lalai menjaga lahannya sehingga mengakibatkan kebakaran.

    Setelah istirahat makan siang, tim menempuh perjalanan sekitar 150 kilometer ke lokasi perkebunan sawit PT Arjuna Utama Sawit. Di lokasi ini, Kepala Humas dan Asisten Umum PT Arjuna Utama Sawit, SM Gurning bersedia mendampingi tim memantau lokasi kebakaran dan menyaksikan penyegelan. Di Blok Q16 dan Blok Q17, tim menemukan 160 hektar lahan terbakar dan menyegelnya.

    “Kami memakai alat berat dan nol kebakaran. Aturannya memang tidak boleh membakar. Api berasal dari tepi jalan negara yang merupakan lahan masyarakat,” kata Gurning, menjelaskan asal mula api.

    Ketika akan kembali ke kantor perusahaan untuk membuat berita acara pemasangan plang dan pita PPNS-LH, mobil bak terbuka pengangkut bahan material justru selip. Butuh 15 menit untuk mengeluarkan roda mobil dari jalan berpasir yang tergerus dalam.

    Menjelang petang, tim melanjutkan perjalanan ke areal PT HSL di Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan. Menurut citra satelit, lokasi itu masuk dalam konsesi PT HSL, tapi kenyataannya lokasi itu adalah Unit Permukiman Transmigrasi Hiyang Bana I. Setelah mencatat koordinat, tim berkendara sekitar tiga jam ke Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur.

    Minggu pagi, perjalanan dilanjutkan. Dua perusahaan, yaitu PT Nusantara Sawit Persada (NSP) dan PT GAP, dikunjungi penyidik. Di PT NSP, tim didampingi Manajer Kebun Nusantara PT NSP Didik Haryadi dan General Manager PT NSP Sahlan. Di lokasi ini tim menyegel lokasi terbakar seluas 1.000 hektar yang bersebelahan dengan kebun sawit PT NSP dan dipisahkan kanal selebar 6 meter.

    Adapun di PT GAP, penyidik menyegel lokasi terbakar seluas 500 hektar. Dari Sampit, tim kembali ke Palangkaraya. Senin pagi, tim meluncur ke Pulang Pisau. Setelah menempuh perjalanan sekitar tiga jam ke Kecamatan Sebangau, penyidik masuk ke perkebunan PT SCP dan PT MKM. Pihak PT SCP tidak bersedia mendampingi sehingga penyidik tidak dapat menuju ke lokasi yang terindikasi ada titik panas seperti terpantau satelit, karena akses diportal.

    Lahan gambut

    Meski demikian, tim menemukan lahan terbakar sekitar 2.000 hektar di sebelah kebun PT SCP yang dibatasi kanal selebar 8 meter. Areal itu merupakan eks proyek lahan gambut sejuta hektar. Karena tidak ada satu pun akses menyeberang, penyidik, polisi hutan, dan staf BLH tetap turun ke kanal berlumpur sedalam 1 meter itu.

    “Kalau disambar buaya ngeri juga, tapi demi tugas penyegelan tetap harus dilakukan,” kata Kepala Subbidang Penataan Hukum dan Laboratorium Lingkungan BLH Kalteng Agustinus Maria, yang ikut berenang meskipun tidak membawa pakaian ganti.

    Akbar menyebutkan, modus yang dipakai perusahaan untuk memperluas kebun cukup beragam. “Biasanya sudah ada rencana untuk perluasan. Ada juga perusahaan yang membuka plasma atau kemitraan dengan masyarakat. Bisa saja mereka berlindung di balik itu. Nanti masyarakat yang membakar, tapi ujung-ujungnya untuk perusahaan,” paparnya.

    Kabut asap dari kebakaran lahan gambut dan hutan di Kalteng terus terjadi, berulang setiap tahun. Selain mengganggu kesehatan, asap juga mengakibatkan penerbangan di Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya terganggu. Pada tahun 2015, penerbangan terganggu sejak 22 Agustus lalu.

    Pada tahun 2014, sejak 1 September hingga 20 Oktober, maskapai Garuda Indonesia, misalnya, harus mendaratkan pesawatnya di Balikpapan, Banjarmasin, dan Surabaya, karena kabut asap pekat. Tercatat ada 5 penerbangan yang dialihkan, 1 penerbangan dibatalkan, dan 61 penerbangan terlambat. Akibatnya, 11.073 penumpang yang berangkat dari Palangkaraya dan 13.124 penumpang yang datang dari Jakarta ikut terlambat.

    Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalteng Arie Rompas mengapresiasi penyegelan itu. “Hal selanjutnya bagaimana penyidikan dilakukan hingga diputuskan memberi efek jera terhadap perusahaan yang membakar lahan. Dalam hal ini, proses putusan harus melibatkan hakim yang memiliki sertifikasi lingkungan sehingga substansi kerugian dan kejahatan lingkungan dari pembakaran jadi optimal di pengadilan,” katanya.

    Mantan Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang mengemukakan pula, sebagai masyarakat, ia berkeberatan dengan dalil dari perusahaan besar swasta sawit yang menyalahkan masyarakat.

    “Semestinya lingkungan perkebunan juga menjadi tanggung jawab sosial. Pengusaha bertanggung jawab untuk mengamankannya,” ucap Teras.

    sumber :http://print.kompas.com/baca/2015/09/03/Menembus-Gambut,-Menyegel-Barang-Bukti

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on