OLEH : W MEGANDIKA WICAKSONO

Sudah banyak ide pengelolaan lahan gambut dan usulan lokal dari Kalimantan Tengah sebagai upaya penanganan kebakaran lahan, baik dari pejabat daerah maupun dari akademisi. Namun, usulan lokal dari daerah cenderung tak didengarkan pusat hingga kini, mulai dari usulan rehabilitasi lahan gambut sejuta hektar hingga usulan menangani kebakaran gambut berbasis partisipasi warga lokal.

Mantan Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang kembali mengingatkan pemerintah pusat agar segera merehabilitasi dan merevitalisasi lahan eks proyek pengembangan lahan gambut (PLG) sejuta hektar sebagai salah satu upaya pencegahan dan pengurangan kebakaran lahan di Kalimantan Tengah. Revitalisasi itu juga diharapkan dapat memberdayakan masyarakat setempat.

“Pemerintah pusat harus bertanggung jawab terhadap lahan eks PLG ini karena pemerintah pusat jugalah yang merusaknya pada 1995,” kata Teras Narang, Sabtu (10/10), di sela-sela pembagian 5.000 masker N95 kepada warga Palangkaraya.

Teras menyampaikan, semasa masih menjabat sebagai gubernur, dirinya mewakili Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sudah mengirimkan surat kepada presiden tertanggal 31 Oktober 2014 perihal tindak lanjut Inpres tentang Rehabilitasi dan Revitalisasi Lahan PLG.

Dalam surat bernomor 520/1031/EK itu, disebutkan bahwa proyek PLG 1 juta hektar itu dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman Pangan di Kalteng. Tujuannya ialah mengonversi hutan rawa gambut menjadi sawah guna mempertahankan swasembada pangan.
Namun, karena tidak didahului dengan perencanaan yang baik dan matang sesuai kaidah akademis dan kearifan lokal akibat dampak krisis moneter saat itu, proyek itu pun dihentikan. Kemudian diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Perencanaan dan Pengelolaan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah untuk pemulihan kondisi kawasan yang sudah dibuka.

Saat itu telah terjadi kerusakan lingkungan dan ekosistem, aset pemerintah yang besar dan bernilai sekitar Rp 2,5 triliun serta sumber daya alam berupa lahan yang terbengkalai dan telantar tidak terurus seluas 1.462.295 hektar. Hal itu berdampak terhadap kondisi sosial dan ekonomi yang memprihatinkan bagi 15.600 kepala keluarga transmigran di sana.

Lalu, pada 16 Maret 2007 pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2007 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah. Jangka waktu inpres itu berakhir pada 2011. Namun, implementasi program itu tidak optimal.

Inpres itu meliputi tiga program utama, yaitu konservasi, budidaya, dan pemberdayaan masyarakat lokal dan transmigrasi. Dalam masterplan kawasan seluas 1.462.295 hektar itu terdiri atas empat zonasi, yaitu zona kawasan lindung 773.500 hektar, zona kawasan penyangga budidaya terbatas 353.500 hektar, zona kawasan budidaya 295.500 hektar, dan zona pesisir 40.000 hektar.

Masih dalam surat kepada presiden itu, tiga program utama itu perlu dilanjutkan dan diusulkan diterbitkan payung hukum berupa instruksi presiden yang merupakan lanjutan dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2007 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah.

“Surat ini adalah salah satu upaya pencegahan kebakaran lahan di Kalteng. Namun, surat ini sama sekali tidak memperoleh tanggapan,” kata Teras.

Teras menyampaikan, kawasan ini masih termasuk kawasan hutan, kecuali ada satu perkebunan yang sudah memperoleh pelepasan hutan menjadi perkebunan karet. “Artinya pemerintah daerah sudah mempunyai kepedulian dalam pencegahan kebakaran ini, tetapi dari pusat tidak memedulikannya,” katanya.

Sebelumnya, ahli gambut Kalimantan Tengah, Suwido Hester Limin, mengatakan, antisipasi kebakaran lahan gambut harus dimulai sejak awal musim kemarau dan melibatkan warga. Pemadaman menggunakan helikopter dan hujan buatan saat kebakaran telah terjadi dinilai tidak efektif dan efisien.

“Sudah sejak 1997 pemerintah melakukan pola yang sama dalam pemadaman kebakaran, yaitu dengan pengeboman air dan hujan buatan. Kami menolak cara itu karena tidak efektif dan efisien,” kata Suwido yang juga Kepala UPT Centre for International Co-Operation in Sustainable Management of Tropical Peatland Universitas Palangkaraya.

Suwido memaparkan, program yang disebut dengan Kalteng Nantilang Asep (Kalteng mencegah asap) itu memprioritaskan aksi pencegahan dengan melibatkan masyarakat untuk menjaga lahan gambut di sekitar tempat tinggalnya.

Karena itu, perlu dibentuk tim serbu api yang terdiri atas warga masyarakat. Mereka dikontrak dan mendapatkan upah harian berdasarkan hasil menjaga lahan di sekitarnya. “Jika ada lahan terbakar, upah tidak dibayarkan,” katanya.

Suwido membandingkan biaya pemadaman oleh 6 orang tim serbu api menggunakan 1 unit pompa dengan pemadaman menggunakan helikopter jenis Kamov dan pesawat BE-200. “Nilai air per liter dari satu tim serbu api dengan waktu kerja 18 jam per hari hanya Rp 52,42 per liter. Jika memakai dua helikopter Kamov dengan biaya sewa Rp 26 miliar selama 320 jam, maka nilai air per liter mencapai Rp 1.625,” papar Suwido.

Hasil perhitungan itu, lanjut Suwido, telah memperhatikan kemampuan helikopter untuk mengebom dan menghitung jam terbang per hari. Dengan demikian, kata Suwido, untuk memadamkan 1 hektar lahan gambut yang terbakar oleh tim serbu api hanya memerlukan dana antara Rp 104.832.421 dan Rp 209.664.841, sedangkan dengan menggunakan helikopter Kamov biayanya bisa mencapai Rp 3,25 miliar sampai Rp 6,50 miliar.

“Pengeboman dengan helikopter juga belum tentu tepat sasaran. Berbeda dengan pemadaman dari darat yang langsung ke titik api,” kata Suwido.

Untuk mendukung pemadaman dari darat, kata Suwido, memang dibutuhkan banyak sumur bor dan embung-embung penampung air. “Setelah dihitung, untuk menjaga 1.000 kilometer lahan gambut dengan jumlah 1.000 warga hanya membutuhkan dana Rp 42 miliar. Ini lebih murah dibandingkan dengan menyewa pesawat dan helikopter yang mencapai Rp 150 miliar,” katanya.

Ketua Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah Sabran Achmad yang hadir dalam paparan tersebut mengapresiasi skenario pencegahan dengan melibatkan masyarakat setempat. “Selama ini orang Dayak disalahkan karena melakukan pembakaran. Memang ada kearifan lokal untuk membakar ladang, tetapi api tidak merembet. Dengan adanya program ini, warga pasti akan lebih menjaga lingkungannya,” kata Sabran.

Secara terpisah, Penjabat Gubernur Kalimantan Tengah Hadi Prabowo meminta para bupati dan wali kota untuk bersinergi mengendalikan kebakaran hutan dan lahan serta serius memperhatikan warga yang terdampak infeksi saluran pernapasan akut.

“Saya minta kerja sama dan sinergitas. Kalau memang Palangkaraya terselimuti asap dari Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas, saya mohon masyarakat Palangkaraya, Pulang Pisau, dan Kapuas bersama-sama berpadu untuk memadamkan api ini,” kata Hadi.

Hadi juga meminta agar pencegahan dan antisipasi kebakaran lahan menjadi program yang masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah agar bencana itu tidak berulang setiap tahun.

Kabut asap di Palangkaraya sampai hari ini masih pekat. Jarak pandang hanya berkisar 200-700 meter. Konsentrasi partikulat PM10 di Kota Palangkaraya Sabtu ini masih di angka 268,65 mikrogram per meter kubik sampai 741,78 mikrogram per meter kubik atau di atas ambang batas berbahaya, yaitu 350 mikrogram per meter kubik.

http://print.kompas.com/baca/2015/10/10/Eks-Lahan-Gambut-Sejuta-Hektar-dan-Suara-Kalteng-y

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    OLEH : W MEGANDIKA WICAKSONO

    Sudah banyak ide pengelolaan lahan gambut dan usulan lokal dari Kalimantan Tengah sebagai upaya penanganan kebakaran lahan, baik dari pejabat daerah maupun dari akademisi. Namun, usulan lokal dari daerah cenderung tak didengarkan pusat hingga kini, mulai dari usulan rehabilitasi lahan gambut sejuta hektar hingga usulan menangani kebakaran gambut berbasis partisipasi warga lokal.

    Mantan Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang kembali mengingatkan pemerintah pusat agar segera merehabilitasi dan merevitalisasi lahan eks proyek pengembangan lahan gambut (PLG) sejuta hektar sebagai salah satu upaya pencegahan dan pengurangan kebakaran lahan di Kalimantan Tengah. Revitalisasi itu juga diharapkan dapat memberdayakan masyarakat setempat.

    “Pemerintah pusat harus bertanggung jawab terhadap lahan eks PLG ini karena pemerintah pusat jugalah yang merusaknya pada 1995,” kata Teras Narang, Sabtu (10/10), di sela-sela pembagian 5.000 masker N95 kepada warga Palangkaraya.

    Teras menyampaikan, semasa masih menjabat sebagai gubernur, dirinya mewakili Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sudah mengirimkan surat kepada presiden tertanggal 31 Oktober 2014 perihal tindak lanjut Inpres tentang Rehabilitasi dan Revitalisasi Lahan PLG.

    Dalam surat bernomor 520/1031/EK itu, disebutkan bahwa proyek PLG 1 juta hektar itu dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman Pangan di Kalteng. Tujuannya ialah mengonversi hutan rawa gambut menjadi sawah guna mempertahankan swasembada pangan.
    Namun, karena tidak didahului dengan perencanaan yang baik dan matang sesuai kaidah akademis dan kearifan lokal akibat dampak krisis moneter saat itu, proyek itu pun dihentikan. Kemudian diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Perencanaan dan Pengelolaan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah untuk pemulihan kondisi kawasan yang sudah dibuka.

    Saat itu telah terjadi kerusakan lingkungan dan ekosistem, aset pemerintah yang besar dan bernilai sekitar Rp 2,5 triliun serta sumber daya alam berupa lahan yang terbengkalai dan telantar tidak terurus seluas 1.462.295 hektar. Hal itu berdampak terhadap kondisi sosial dan ekonomi yang memprihatinkan bagi 15.600 kepala keluarga transmigran di sana.

    Lalu, pada 16 Maret 2007 pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2007 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah. Jangka waktu inpres itu berakhir pada 2011. Namun, implementasi program itu tidak optimal.

    Inpres itu meliputi tiga program utama, yaitu konservasi, budidaya, dan pemberdayaan masyarakat lokal dan transmigrasi. Dalam masterplan kawasan seluas 1.462.295 hektar itu terdiri atas empat zonasi, yaitu zona kawasan lindung 773.500 hektar, zona kawasan penyangga budidaya terbatas 353.500 hektar, zona kawasan budidaya 295.500 hektar, dan zona pesisir 40.000 hektar.

    Masih dalam surat kepada presiden itu, tiga program utama itu perlu dilanjutkan dan diusulkan diterbitkan payung hukum berupa instruksi presiden yang merupakan lanjutan dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2007 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah.

    “Surat ini adalah salah satu upaya pencegahan kebakaran lahan di Kalteng. Namun, surat ini sama sekali tidak memperoleh tanggapan,” kata Teras.

    Teras menyampaikan, kawasan ini masih termasuk kawasan hutan, kecuali ada satu perkebunan yang sudah memperoleh pelepasan hutan menjadi perkebunan karet. “Artinya pemerintah daerah sudah mempunyai kepedulian dalam pencegahan kebakaran ini, tetapi dari pusat tidak memedulikannya,” katanya.

    Sebelumnya, ahli gambut Kalimantan Tengah, Suwido Hester Limin, mengatakan, antisipasi kebakaran lahan gambut harus dimulai sejak awal musim kemarau dan melibatkan warga. Pemadaman menggunakan helikopter dan hujan buatan saat kebakaran telah terjadi dinilai tidak efektif dan efisien.

    “Sudah sejak 1997 pemerintah melakukan pola yang sama dalam pemadaman kebakaran, yaitu dengan pengeboman air dan hujan buatan. Kami menolak cara itu karena tidak efektif dan efisien,” kata Suwido yang juga Kepala UPT Centre for International Co-Operation in Sustainable Management of Tropical Peatland Universitas Palangkaraya.

    Suwido memaparkan, program yang disebut dengan Kalteng Nantilang Asep (Kalteng mencegah asap) itu memprioritaskan aksi pencegahan dengan melibatkan masyarakat untuk menjaga lahan gambut di sekitar tempat tinggalnya.

    Karena itu, perlu dibentuk tim serbu api yang terdiri atas warga masyarakat. Mereka dikontrak dan mendapatkan upah harian berdasarkan hasil menjaga lahan di sekitarnya. “Jika ada lahan terbakar, upah tidak dibayarkan,” katanya.

    Suwido membandingkan biaya pemadaman oleh 6 orang tim serbu api menggunakan 1 unit pompa dengan pemadaman menggunakan helikopter jenis Kamov dan pesawat BE-200. “Nilai air per liter dari satu tim serbu api dengan waktu kerja 18 jam per hari hanya Rp 52,42 per liter. Jika memakai dua helikopter Kamov dengan biaya sewa Rp 26 miliar selama 320 jam, maka nilai air per liter mencapai Rp 1.625,” papar Suwido.

    Hasil perhitungan itu, lanjut Suwido, telah memperhatikan kemampuan helikopter untuk mengebom dan menghitung jam terbang per hari. Dengan demikian, kata Suwido, untuk memadamkan 1 hektar lahan gambut yang terbakar oleh tim serbu api hanya memerlukan dana antara Rp 104.832.421 dan Rp 209.664.841, sedangkan dengan menggunakan helikopter Kamov biayanya bisa mencapai Rp 3,25 miliar sampai Rp 6,50 miliar.

    “Pengeboman dengan helikopter juga belum tentu tepat sasaran. Berbeda dengan pemadaman dari darat yang langsung ke titik api,” kata Suwido.

    Untuk mendukung pemadaman dari darat, kata Suwido, memang dibutuhkan banyak sumur bor dan embung-embung penampung air. “Setelah dihitung, untuk menjaga 1.000 kilometer lahan gambut dengan jumlah 1.000 warga hanya membutuhkan dana Rp 42 miliar. Ini lebih murah dibandingkan dengan menyewa pesawat dan helikopter yang mencapai Rp 150 miliar,” katanya.

    Ketua Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah Sabran Achmad yang hadir dalam paparan tersebut mengapresiasi skenario pencegahan dengan melibatkan masyarakat setempat. “Selama ini orang Dayak disalahkan karena melakukan pembakaran. Memang ada kearifan lokal untuk membakar ladang, tetapi api tidak merembet. Dengan adanya program ini, warga pasti akan lebih menjaga lingkungannya,” kata Sabran.

    Secara terpisah, Penjabat Gubernur Kalimantan Tengah Hadi Prabowo meminta para bupati dan wali kota untuk bersinergi mengendalikan kebakaran hutan dan lahan serta serius memperhatikan warga yang terdampak infeksi saluran pernapasan akut.

    “Saya minta kerja sama dan sinergitas. Kalau memang Palangkaraya terselimuti asap dari Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas, saya mohon masyarakat Palangkaraya, Pulang Pisau, dan Kapuas bersama-sama berpadu untuk memadamkan api ini,” kata Hadi.

    Hadi juga meminta agar pencegahan dan antisipasi kebakaran lahan menjadi program yang masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah agar bencana itu tidak berulang setiap tahun.

    Kabut asap di Palangkaraya sampai hari ini masih pekat. Jarak pandang hanya berkisar 200-700 meter. Konsentrasi partikulat PM10 di Kota Palangkaraya Sabtu ini masih di angka 268,65 mikrogram per meter kubik sampai 741,78 mikrogram per meter kubik atau di atas ambang batas berbahaya, yaitu 350 mikrogram per meter kubik.

    http://print.kompas.com/baca/2015/10/10/Eks-Lahan-Gambut-Sejuta-Hektar-dan-Suara-Kalteng-y

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on