Setahun terakhir ini, nama Mr. Ting Ting Hung, kembali hangat dibicarakan masyarakat adat disekitar kawasan hutan pedalaman DAS Kuri (Bintuni), Karas (Fakfak) dan Kapiraya (Timika). Pasalnya, perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh Mr. Ting Ting Hung alias Mr. Hung tidak memenuhi kewajibannya terkait hak-hak buruh, pembayaran kompensasi kayu dan pendekatan keamanan yang digunakan dalam melancarkan bisnisnya. Pemerintah pun belum ada tanda-tanda untuk mengambil langkah tindakan hukum yang kongkrit.

Sedikit tentang Mr. Hung, pemilik perusahaan Mega Masindo Group ini berkantor pusat di Jl. Kelapa Hybrida Raya Blok PF18 Nomor 32, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Tahun 2006, Menteri Kehutanan Malem Sambat Kaban, menjadikan Mr. Hung sebagai salah satu dari 50 cukong pembalakan liar yang masuk dalam daftar hitam target Operasi Hutan Lestari dan diduga terlibat dalam kegiatan pembalakan liar di Provinsi Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur dan Papua. Ketika itu, nama Mr. Ting Ting Hung dikenal bernama Mr. Ting Ting Hong.

Tak Terjangkau Hukum
Pada Juli tahun 2006, petugas Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) di Pulau Adi, Fakfak, Papua Barat, menangkap kayu dari penebangan liar yang diangkut kapal MV King Glory, kapal asal dari Thailand dan berbendera Panama. Kapal ini memuat kayu merbau sebanyak 21 ribu meter kubik. Kayu yang bernilai sekitar Rp. 50 miliar rencananya akan diangkut ke Cina menggunakan dokumen pengangkut kapal dari pemerintah Papua New Guinea. Diketahui pemilik kapal adalah Mr. Ting Ting Hong. Tahun 2010, Mr. Ting Ting Hung yang pernah menjadi tersangka oleh Mabes Polri, telah berubah status kewarganegaraan dari warga Malaysia menjadi warga negara Indonesia dan berganti nama menjadi Paulus George Hung.

Meski beberapa kali berurusan dengan dugaan pelanggaran hukum dan tuduhan kegiatan pembalakan liar, tetapi tetap saja Mr. Hung lolos dari jeratan hukum. Diduga kedekatan Mr. Hung dengan “orang besar” yang membuat Mr. Hung tidak terjangkau hukum dan bisnisnya meluas. Mantan Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan, yang kini Ketua MPR RI dan Kapolda Papua Barat, Paulus Waterpau, pernah disebut sebagai orang dekat Mr. Hung.

Gurita Bisnis

Lolos dari jeratan hukum justeru bisnis Mr. Hung semakin menggurita dibeberapa daerah di Papua, mulai dari eksploitasi pembalakan kayu dan tambang hingga bisnis pelayaran, yang kebanyakan beroperasi di selatan Papua, Merauke, Timika, Kaimana, Teluk Bintuni hingga ke Sorong. Bisnis pembalakan kayu (HPH, kini disebut IUPHHK-HA) milik Mr. Hung menggunakan perusahaan, sebagai berikut: Pertama, PT. Alas Tirta Kencana (ATK), mendapatkan SK Menteri Kehutanan Nomor 649/Kpts-II/1995 dan beroperasi di daerah Kapiraya, Distrik Mimika Barat Tengah, Kabupaten Timika, Provinsi Papua, dengan luas konsesi 87.500 ha. Izin pembalakan kayu (IUPHHK-HA) PT. ATK akan berakhir 29 November 2009. Sudah dari jauh hari (Desember 2011), PT. ATK bermohon untuk perluasan izin konsesi seluas 75.100 ha, tapi Dirjen BUK Kementerian Kehutanan melalui surat Nomor S.283/Menhut-VI/BUHA/2012, tertanggal 20 April 2012, menolak permohonan tersebut dikarenakan areal yang dimohonkan termasuk hutan alam dan belum boleh diterbitkan izin baru; Kedua, PT. Wukirasari, mendapatkan SK Menteri Kehutanan Nomor 396/Kpts-II/1990, tertanggal 6 Agustus 1990, dengan luas konsesi seluas 150.000 hektar beroperasi di daerah Kabupaten Teluk Bintuni dan Kaimana. Perkembangannya, surat izin pembalakan kayu (IUPHHK-HA) PT. Wukirasari diperpanjang pada tahun 2008, melalui SK Nomor 477/Menhut-II/2008, tanggal 31 Desember 2008, dengan areal konsesi seluas 116.320 hektar. Usaha pembalakan kayu PT. Wukirasari pernah dikerjasamakan dengan PT. Henrison Irian (Kayu Lapis Group). Keduanya pernah berperkara (2012) terkait perselisihan permasalahan perjanjian dan tunggakan pajak sekitar Rp. 13 miliar.

Mr. Hung melalui PT. Mega Masindo juga menjadi operator pelaksana kegiatan pembalakan kayu milik perusahaan PT. Arfak Indra, pemegang IUPHHK-HA berdasarkan SK Menhut Nomor SK 333/Menhut-II/2009, tanggal 15 Juni 2009, beroperasi di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, dengan luas konsesi 177.900 hektar. Sebelumnya, PT. Arfak Indra memliki areal konsesi seluas 153.000 hektar berdasarkan SK Menhut Nomor 553/Kpts-II/1989, tanggal 25 Oktober 1989.

Mega Masindo Group memiliki sayap bisnis untuk kegiatan operasional pembalakan kayu dan bisnis lainnya, seperti: peralatan truck logging, excavator, boat, transportasi dan sebagainya, yakni: PT. Masindo Mitra Papua (MMP) untuk bisnis pelayaran dan angkutan kapal atas nama Maspapua, serta PT. Mega Nusantara Indah (MNI) yang menangani bisnis dibidang penyewaan alat-alat berat, seperti: logging truck dan excavator. Kayu hasil pembalakan dibawah ke perusahaan industri pengolahan kayu milik Mr. Hung, yakni: PT. Bagus Jaya Abadi (BJA) berlokasi di Kampung Klayas, Distrik Seget, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat. Tidak begitu jelas, apakah seluruh hasil kayu log dibawa ke industri PT. BJA atau dibawah keluar Papua yang harganya bisa lebih besar. Namun tahun 2011, PT. ATK ditemukan secara diam-diam mengirimkan kayu keluar Mimika dengan daerah tujuan tidak jelas. Hal mana bertentangan dengan Ketentuan Pergub Papua Nomor 12 Tahun 2010 yang melarang peredaran pengiriman kayu log keluar daerah setempat, kecuali kayu-kayu yang sudah diolah. Pembangunan industri pengolahan kayu merupakan kewajiban perusahaan sebagaimana tersurat dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Papua Nomor 12 Tahun 2010 dan Pergub Papua Barat Nomor 2 Tahun 2008. Kedua Pergub ini dianggap berpihak pada pengembangan ekonomi lokal, industri dan pembukaan lapangan kerja. Namun tidak sedikit pihak-pihak yang menentang dan mendesak merevisi kedua Pergub ini. Pemerintah Provinsi Papua Barat merevisi Pergub Papua Barat Nomor 2 Tahun 2008 menjadi Pergub Papua Barat Nomor 13 Tahun 2013, yang memungkinkan dan membebaskan perusahaan untuk mengirimkan kayu-kayu log dibawah keluar Papua dan ke negara lainnya, tanpa membangun industri lokal.

Perusahaan pembalakan kayu tersebut menimbulkan banyak masalah pelanggaran atas kelalaian menjalankan kewajiban-kewajiban administrasi dan pemenuhan hak-hak masyarakat. Di Mimika, karyawan PT. ATK mengeluhkan upah mereka yang berbulan-bulan tidak dibayarkan dan tanpa ada Jamsostek (desamerdeka.co.id, 24/02/2015), serta lalai membayar pajak kendaraan. Skandal besar terjadi dalam operasional PT. Wukirasari di kawasan hutan DAS Kuri, pedalaman Teluk Bintuni. Perusahaan melakukan kegiatan pembalakan kayu diluar Blok RKT, penebangan kayu merbau dilakukan dan tidak dilaporkan, tetapi LHP (Laporan Hasil Produksi) disahkan petugas, terjadi penyelewengan ketidakpatuhan prosedur dengan melakukan penebangan tanpa ada inventarisasi tegakan dan terjadi illegal logging dan perambahan hutan. Dampak penting adalah terjadi kerusakan lingkungan, yang mana danau dan kali Yaumina tersumbat hingga terjadi pelumpuran dan mengancam bahaya banjir. Perusahaan tidak melakukan pembayaran kompensasi atas hak ulayat masyarakat yang diambil dan pernah dijanjikan berdasarkan hasil kesepakatan Stengkool (Juni 2014). Pihak perusahaan cenderung menghindar dalam mengtunaikan kewajibannya, demikian pula petugas pemerintah setempat dan pusat di Jakarta yang lalai dan tidak dapat mengurusi perkara tersebut secara serius. Pada April 2015, utusan Suku Kuri dan anggota DPRD setempat, Romilus, bertemu dan mengadukan permasalahan masyarakat dan perusahaan PT. Wukirasari ke lembaga pemerintah di Jakarta, yakni: Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan dan Menkopolhukam. Sudah ada tanggapan dari Tim Penangan Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan, namun belum ada tanda dan langkah efektif untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat.

Di Fakfak, operasional PT. Arfak Indra sudah sejak lama bermasalah. Pihak Menteri Kehutanan pernah memberikan sangsi tidak mengeluarkan RKT izin menebang PT. Arfak Indra pada tahun 2004 sampai 2006, karena kinerja perusahaan yang buruk. Pada Mei 2013, hasil penilaian sertifikat PHPL PT. Arfak Indra oleh PT. Ayamaru Sertifikat menyatakan kinerja perusahaan baik. Berselang dua tahun kemudian (Maret 2015), PT. Ayamaru Sertifikat mengeluarkan hasil penilaian kinerja PT. Arfak Indra dengan nilai sedang. Nilai tersebut sudah hampir sesuai dengan fakta dilapangan, seperti: masih ada konflik tata batas, dusun pala masyarakat ditebang tanpa seijin pemilik hak ulayat, sosialisasi terbatas dan belum dilaksanakan persetujuan PADIATAPA dengan masyarakat, belum ada penetapan kawasan hutan yang dilindungi, tidak ada CSR dan masalah Jamsostek karyawan. Perusahaan juga menggunakan aparat Brimob untuk melakukan tekanan dan pembatasan terhadap aktifitas masyarakat dan menimbulkan keresahan masyarakat.

Bisnis Mr. Hung lainnya untuk ekstraksi kekayaan sumberdaya alam yang masih sedang menunggu proses pengurusan izin prinsip adalah bisnis pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Ada empat perusahaan pertambangan milik Mr. Hung yang bergerak dalam usaha pertambangan baru bara di Distrik Mimika Barat Tengah, Provinsi Papua, yakni: PT. Mega Masindo Bara Abadi (SK Bupati Mimika Nomor 122 Tahun 2009 untuk Izin Usaha Pertambangan eksplorasi batu bara seluas 25.000 ha), PT. Mega Masindo Bara Sukses (SK Bupati Mimika Nomor 123 Tahun 2009 untuk Izin Usaha Pertambangan eksplorasi batu bara seluas 25.000 ha), PT. Mega Masindo Bara Utama (SK Bupati Mimika Nomor 126 Tahun 2009 untuk Izin Usaha Pertambangan eksplorasi batu bara seluas 25.000 ha), PT. Mega Masindo Coalindo (SK Bupati Mimika Nomor … Tahun 2009 untuk Izin Usaha Pertambangan eksplorasi batu bara seluas … ha). Lokasi pertambangan tersebut berada disekitar areal konsesi PT. ATK di Mimika Barat Tengah. Pada Mei 2015, Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, menutup empat perusahaan tambang ini karena dianggap belum clear and clean (CnC). Menariknya, ditemukan kalau PT. Bagus Jaya Abadi yang mempunyai latar belakang bisnis industri pengolahan kayu di Sorong dan PT. Pusaka Lestari Abadi, perusahaan kelapa sawit di Sorong yang diperkirakan masih mempunyai hubungan dengan Mega Masindo Group, keduanya mempunyai alamat yang sama (Jl. Simon Yap Sawaki, Kampung Klayas, Distrik Seget, Kab. Sorong, Papua Barat), mempunyai izin usaha pertambangan nikel di Sorong. Konversi hutan untuk perkebunan kelapa sawit seringkali menjadi modus untuk perolehan lahan dalam pengembangan bisnis pertambangan.

Perkebunan kelapa sawit juga menjadi bisnis Mr. Hung, teridentifikasi ada dua perusahaan kelapa sawit PT. Papua Lestari Abadi dan PT. Sorong Agrisawitindo, keduanya berlokasi di Sorong. Kedua perusahaan ini diperkirakan masih berada dalam bendera bisnis PT. Mega Masindo Group.

Keberadaan bisnis Mr. Hung dengan Mega Masindo Group yang menggurita ini wujud dari peran negara memperlancar kepentingan kaum pemodal dan semakin jauh dari tujuan konstitusi. Kekayaan alam dipergunakan untuk “Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat” telah menyimpang menjadi kemanfaatan bagi korporasi, tanpa ada pemerataan manfaat dan keadilan, serta mengabaikan hak-hak masyarakat adat setempat.

Ank, Okt 2015

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Setahun terakhir ini, nama Mr. Ting Ting Hung, kembali hangat dibicarakan masyarakat adat disekitar kawasan hutan pedalaman DAS Kuri (Bintuni), Karas (Fakfak) dan Kapiraya (Timika). Pasalnya, perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh Mr. Ting Ting Hung alias Mr. Hung tidak memenuhi kewajibannya terkait hak-hak buruh, pembayaran kompensasi kayu dan pendekatan keamanan yang digunakan dalam melancarkan bisnisnya. Pemerintah pun belum ada tanda-tanda untuk mengambil langkah tindakan hukum yang kongkrit.

    Sedikit tentang Mr. Hung, pemilik perusahaan Mega Masindo Group ini berkantor pusat di Jl. Kelapa Hybrida Raya Blok PF18 Nomor 32, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Tahun 2006, Menteri Kehutanan Malem Sambat Kaban, menjadikan Mr. Hung sebagai salah satu dari 50 cukong pembalakan liar yang masuk dalam daftar hitam target Operasi Hutan Lestari dan diduga terlibat dalam kegiatan pembalakan liar di Provinsi Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur dan Papua. Ketika itu, nama Mr. Ting Ting Hung dikenal bernama Mr. Ting Ting Hong.

    Tak Terjangkau Hukum
    Pada Juli tahun 2006, petugas Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) di Pulau Adi, Fakfak, Papua Barat, menangkap kayu dari penebangan liar yang diangkut kapal MV King Glory, kapal asal dari Thailand dan berbendera Panama. Kapal ini memuat kayu merbau sebanyak 21 ribu meter kubik. Kayu yang bernilai sekitar Rp. 50 miliar rencananya akan diangkut ke Cina menggunakan dokumen pengangkut kapal dari pemerintah Papua New Guinea. Diketahui pemilik kapal adalah Mr. Ting Ting Hong. Tahun 2010, Mr. Ting Ting Hung yang pernah menjadi tersangka oleh Mabes Polri, telah berubah status kewarganegaraan dari warga Malaysia menjadi warga negara Indonesia dan berganti nama menjadi Paulus George Hung.

    Meski beberapa kali berurusan dengan dugaan pelanggaran hukum dan tuduhan kegiatan pembalakan liar, tetapi tetap saja Mr. Hung lolos dari jeratan hukum. Diduga kedekatan Mr. Hung dengan “orang besar” yang membuat Mr. Hung tidak terjangkau hukum dan bisnisnya meluas. Mantan Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan, yang kini Ketua MPR RI dan Kapolda Papua Barat, Paulus Waterpau, pernah disebut sebagai orang dekat Mr. Hung.

    Gurita Bisnis

    Lolos dari jeratan hukum justeru bisnis Mr. Hung semakin menggurita dibeberapa daerah di Papua, mulai dari eksploitasi pembalakan kayu dan tambang hingga bisnis pelayaran, yang kebanyakan beroperasi di selatan Papua, Merauke, Timika, Kaimana, Teluk Bintuni hingga ke Sorong. Bisnis pembalakan kayu (HPH, kini disebut IUPHHK-HA) milik Mr. Hung menggunakan perusahaan, sebagai berikut: Pertama, PT. Alas Tirta Kencana (ATK), mendapatkan SK Menteri Kehutanan Nomor 649/Kpts-II/1995 dan beroperasi di daerah Kapiraya, Distrik Mimika Barat Tengah, Kabupaten Timika, Provinsi Papua, dengan luas konsesi 87.500 ha. Izin pembalakan kayu (IUPHHK-HA) PT. ATK akan berakhir 29 November 2009. Sudah dari jauh hari (Desember 2011), PT. ATK bermohon untuk perluasan izin konsesi seluas 75.100 ha, tapi Dirjen BUK Kementerian Kehutanan melalui surat Nomor S.283/Menhut-VI/BUHA/2012, tertanggal 20 April 2012, menolak permohonan tersebut dikarenakan areal yang dimohonkan termasuk hutan alam dan belum boleh diterbitkan izin baru; Kedua, PT. Wukirasari, mendapatkan SK Menteri Kehutanan Nomor 396/Kpts-II/1990, tertanggal 6 Agustus 1990, dengan luas konsesi seluas 150.000 hektar beroperasi di daerah Kabupaten Teluk Bintuni dan Kaimana. Perkembangannya, surat izin pembalakan kayu (IUPHHK-HA) PT. Wukirasari diperpanjang pada tahun 2008, melalui SK Nomor 477/Menhut-II/2008, tanggal 31 Desember 2008, dengan areal konsesi seluas 116.320 hektar. Usaha pembalakan kayu PT. Wukirasari pernah dikerjasamakan dengan PT. Henrison Irian (Kayu Lapis Group). Keduanya pernah berperkara (2012) terkait perselisihan permasalahan perjanjian dan tunggakan pajak sekitar Rp. 13 miliar.

    Mr. Hung melalui PT. Mega Masindo juga menjadi operator pelaksana kegiatan pembalakan kayu milik perusahaan PT. Arfak Indra, pemegang IUPHHK-HA berdasarkan SK Menhut Nomor SK 333/Menhut-II/2009, tanggal 15 Juni 2009, beroperasi di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, dengan luas konsesi 177.900 hektar. Sebelumnya, PT. Arfak Indra memliki areal konsesi seluas 153.000 hektar berdasarkan SK Menhut Nomor 553/Kpts-II/1989, tanggal 25 Oktober 1989.

    Mega Masindo Group memiliki sayap bisnis untuk kegiatan operasional pembalakan kayu dan bisnis lainnya, seperti: peralatan truck logging, excavator, boat, transportasi dan sebagainya, yakni: PT. Masindo Mitra Papua (MMP) untuk bisnis pelayaran dan angkutan kapal atas nama Maspapua, serta PT. Mega Nusantara Indah (MNI) yang menangani bisnis dibidang penyewaan alat-alat berat, seperti: logging truck dan excavator. Kayu hasil pembalakan dibawah ke perusahaan industri pengolahan kayu milik Mr. Hung, yakni: PT. Bagus Jaya Abadi (BJA) berlokasi di Kampung Klayas, Distrik Seget, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat. Tidak begitu jelas, apakah seluruh hasil kayu log dibawa ke industri PT. BJA atau dibawah keluar Papua yang harganya bisa lebih besar. Namun tahun 2011, PT. ATK ditemukan secara diam-diam mengirimkan kayu keluar Mimika dengan daerah tujuan tidak jelas. Hal mana bertentangan dengan Ketentuan Pergub Papua Nomor 12 Tahun 2010 yang melarang peredaran pengiriman kayu log keluar daerah setempat, kecuali kayu-kayu yang sudah diolah. Pembangunan industri pengolahan kayu merupakan kewajiban perusahaan sebagaimana tersurat dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Papua Nomor 12 Tahun 2010 dan Pergub Papua Barat Nomor 2 Tahun 2008. Kedua Pergub ini dianggap berpihak pada pengembangan ekonomi lokal, industri dan pembukaan lapangan kerja. Namun tidak sedikit pihak-pihak yang menentang dan mendesak merevisi kedua Pergub ini. Pemerintah Provinsi Papua Barat merevisi Pergub Papua Barat Nomor 2 Tahun 2008 menjadi Pergub Papua Barat Nomor 13 Tahun 2013, yang memungkinkan dan membebaskan perusahaan untuk mengirimkan kayu-kayu log dibawah keluar Papua dan ke negara lainnya, tanpa membangun industri lokal.

    Perusahaan pembalakan kayu tersebut menimbulkan banyak masalah pelanggaran atas kelalaian menjalankan kewajiban-kewajiban administrasi dan pemenuhan hak-hak masyarakat. Di Mimika, karyawan PT. ATK mengeluhkan upah mereka yang berbulan-bulan tidak dibayarkan dan tanpa ada Jamsostek (desamerdeka.co.id, 24/02/2015), serta lalai membayar pajak kendaraan. Skandal besar terjadi dalam operasional PT. Wukirasari di kawasan hutan DAS Kuri, pedalaman Teluk Bintuni. Perusahaan melakukan kegiatan pembalakan kayu diluar Blok RKT, penebangan kayu merbau dilakukan dan tidak dilaporkan, tetapi LHP (Laporan Hasil Produksi) disahkan petugas, terjadi penyelewengan ketidakpatuhan prosedur dengan melakukan penebangan tanpa ada inventarisasi tegakan dan terjadi illegal logging dan perambahan hutan. Dampak penting adalah terjadi kerusakan lingkungan, yang mana danau dan kali Yaumina tersumbat hingga terjadi pelumpuran dan mengancam bahaya banjir. Perusahaan tidak melakukan pembayaran kompensasi atas hak ulayat masyarakat yang diambil dan pernah dijanjikan berdasarkan hasil kesepakatan Stengkool (Juni 2014). Pihak perusahaan cenderung menghindar dalam mengtunaikan kewajibannya, demikian pula petugas pemerintah setempat dan pusat di Jakarta yang lalai dan tidak dapat mengurusi perkara tersebut secara serius. Pada April 2015, utusan Suku Kuri dan anggota DPRD setempat, Romilus, bertemu dan mengadukan permasalahan masyarakat dan perusahaan PT. Wukirasari ke lembaga pemerintah di Jakarta, yakni: Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan dan Menkopolhukam. Sudah ada tanggapan dari Tim Penangan Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan, namun belum ada tanda dan langkah efektif untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat.

    Di Fakfak, operasional PT. Arfak Indra sudah sejak lama bermasalah. Pihak Menteri Kehutanan pernah memberikan sangsi tidak mengeluarkan RKT izin menebang PT. Arfak Indra pada tahun 2004 sampai 2006, karena kinerja perusahaan yang buruk. Pada Mei 2013, hasil penilaian sertifikat PHPL PT. Arfak Indra oleh PT. Ayamaru Sertifikat menyatakan kinerja perusahaan baik. Berselang dua tahun kemudian (Maret 2015), PT. Ayamaru Sertifikat mengeluarkan hasil penilaian kinerja PT. Arfak Indra dengan nilai sedang. Nilai tersebut sudah hampir sesuai dengan fakta dilapangan, seperti: masih ada konflik tata batas, dusun pala masyarakat ditebang tanpa seijin pemilik hak ulayat, sosialisasi terbatas dan belum dilaksanakan persetujuan PADIATAPA dengan masyarakat, belum ada penetapan kawasan hutan yang dilindungi, tidak ada CSR dan masalah Jamsostek karyawan. Perusahaan juga menggunakan aparat Brimob untuk melakukan tekanan dan pembatasan terhadap aktifitas masyarakat dan menimbulkan keresahan masyarakat.

    Bisnis Mr. Hung lainnya untuk ekstraksi kekayaan sumberdaya alam yang masih sedang menunggu proses pengurusan izin prinsip adalah bisnis pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Ada empat perusahaan pertambangan milik Mr. Hung yang bergerak dalam usaha pertambangan baru bara di Distrik Mimika Barat Tengah, Provinsi Papua, yakni: PT. Mega Masindo Bara Abadi (SK Bupati Mimika Nomor 122 Tahun 2009 untuk Izin Usaha Pertambangan eksplorasi batu bara seluas 25.000 ha), PT. Mega Masindo Bara Sukses (SK Bupati Mimika Nomor 123 Tahun 2009 untuk Izin Usaha Pertambangan eksplorasi batu bara seluas 25.000 ha), PT. Mega Masindo Bara Utama (SK Bupati Mimika Nomor 126 Tahun 2009 untuk Izin Usaha Pertambangan eksplorasi batu bara seluas 25.000 ha), PT. Mega Masindo Coalindo (SK Bupati Mimika Nomor … Tahun 2009 untuk Izin Usaha Pertambangan eksplorasi batu bara seluas … ha). Lokasi pertambangan tersebut berada disekitar areal konsesi PT. ATK di Mimika Barat Tengah. Pada Mei 2015, Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, menutup empat perusahaan tambang ini karena dianggap belum clear and clean (CnC). Menariknya, ditemukan kalau PT. Bagus Jaya Abadi yang mempunyai latar belakang bisnis industri pengolahan kayu di Sorong dan PT. Pusaka Lestari Abadi, perusahaan kelapa sawit di Sorong yang diperkirakan masih mempunyai hubungan dengan Mega Masindo Group, keduanya mempunyai alamat yang sama (Jl. Simon Yap Sawaki, Kampung Klayas, Distrik Seget, Kab. Sorong, Papua Barat), mempunyai izin usaha pertambangan nikel di Sorong. Konversi hutan untuk perkebunan kelapa sawit seringkali menjadi modus untuk perolehan lahan dalam pengembangan bisnis pertambangan.

    Perkebunan kelapa sawit juga menjadi bisnis Mr. Hung, teridentifikasi ada dua perusahaan kelapa sawit PT. Papua Lestari Abadi dan PT. Sorong Agrisawitindo, keduanya berlokasi di Sorong. Kedua perusahaan ini diperkirakan masih berada dalam bendera bisnis PT. Mega Masindo Group.

    Keberadaan bisnis Mr. Hung dengan Mega Masindo Group yang menggurita ini wujud dari peran negara memperlancar kepentingan kaum pemodal dan semakin jauh dari tujuan konstitusi. Kekayaan alam dipergunakan untuk “Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat” telah menyimpang menjadi kemanfaatan bagi korporasi, tanpa ada pemerataan manfaat dan keadilan, serta mengabaikan hak-hak masyarakat adat setempat.

    Ank, Okt 2015

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on