Kabar24.com, JAKARTA –Amnesty International (AI) menjabarkan sedikitnya ada 13 kelemahan yang dimiliki rancangan Kerangka Kerja Sosial dan Lingkungan milik Asia Infrastructure Investment Bank (AIIB).

AI menyatakan masih terdapat sejumlah celah dalam rancangan yang dimiliki oleh bank pembangunan infrastruktur tersebut. Jika tak ditangani, akan mengakibatkan dampak pada pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM).

Masalah itu terkait dengan partisipasi warga untuk pembangunan berkelanjutan, proses konsultasi yang berarti, uji tuntas yang kuat soal HAM, verifikasi implementasi dan monitoring, keterbukaan informasi, intermediasi finansial, penggunaan sistem korporasi dan negara, mekanisme pengawasan kesalahan AIIB.

Selain itu, ada pula mekanisme keluhan pada level operasional, harmonosasi standar AIIB dengan perjanjian internasional, hak terhadap buruh, gender, soal pemukiman kembali, serta soal masyarakat adat.

Terkait dengan masyarakat adat, AI meminta proses Persetujuan Bebas dan Tanpa Paksaan harus dilakukan dengan informasi yang lengkap.

“Dalam format yang dapat dimengerti oleh masyarakat adat, terkait dengan dampak terhadap tanah, hak dan sumber daya,” kata organisasi. dikutip Bisnis.com, Senin (26/10/2015).

http://kabar24.bisnis.com/read/20151026/16/485864/inilah-13-kelemahan-perlindungan-sosial-dan-lingkungan-aiib-versi-amnesty-international

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Kabar24.com, JAKARTA –Amnesty International (AI) menjabarkan sedikitnya ada 13 kelemahan yang dimiliki rancangan Kerangka Kerja Sosial dan Lingkungan milik Asia Infrastructure Investment Bank (AIIB).

    AI menyatakan masih terdapat sejumlah celah dalam rancangan yang dimiliki oleh bank pembangunan infrastruktur tersebut. Jika tak ditangani, akan mengakibatkan dampak pada pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM).

    Masalah itu terkait dengan partisipasi warga untuk pembangunan berkelanjutan, proses konsultasi yang berarti, uji tuntas yang kuat soal HAM, verifikasi implementasi dan monitoring, keterbukaan informasi, intermediasi finansial, penggunaan sistem korporasi dan negara, mekanisme pengawasan kesalahan AIIB.

    Selain itu, ada pula mekanisme keluhan pada level operasional, harmonosasi standar AIIB dengan perjanjian internasional, hak terhadap buruh, gender, soal pemukiman kembali, serta soal masyarakat adat.

    Terkait dengan masyarakat adat, AI meminta proses Persetujuan Bebas dan Tanpa Paksaan harus dilakukan dengan informasi yang lengkap.

    “Dalam format yang dapat dimengerti oleh masyarakat adat, terkait dengan dampak terhadap tanah, hak dan sumber daya,” kata organisasi. dikutip Bisnis.com, Senin (26/10/2015).

    http://kabar24.bisnis.com/read/20151026/16/485864/inilah-13-kelemahan-perlindungan-sosial-dan-lingkungan-aiib-versi-amnesty-international

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on