Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar untuk mencabut izin usaha perusahaan kelapa sawit yang terbukti membakar kebun miliknya.

“Saya sudah perintahkan pada Menteri LHK untuk yang terbakar langsung dicabut, ambil alih lagi oleh negara. Sementara yang belum dikerjakan, yang gambut juga ambil lagi untuk negara. Sudah saya perintahkan dan langsung dikerjakan,” kata Jokowi seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Senin (26/10).

Dalam dialog yang digelar di Wisma Tilden, KBRI Washington DC, Amerika Serikat, Jokowi mengatakan bahwa bencana asap sudah ada di Indonesia sejak 18 tahun lalu dan setiap tahun selalu ada.

“Hanya saja tahun ini memang menjadi terbesar karena adanya El Nino, panas yang sangat kering sekali. Selain itu pemberian konsensi lahan gambut oleh pemerintahan sebelumnya yang mencapai 4,8 juta hektare juga menjadi masalah,” katanya.

Ia mengaku telah mempertanyakan alasan diberikannya konsesi atas lahan seluas itu.

“4,8 Juta itu bukan angka yang kecil. Saya orang kehutanan, saya ngerti tidak bisa ngambut. Yang betul gambut tidak diberi konsesi,” tegasnya.

Meski memerintahkan mencabut izin usaha perusahaan kelapa sawit yang terbukti membakar kebunnya sendiri, Jokowi meminta dalam melakukan hal tersebut Menteri LHK untuk berhati-hati. Sejauh ini, Jokowi mengaku sudah mendapat laporan bahwa pemerintah telah mencabut izin usaha milik tiga perusahaan

“Kalau kita mencabut sembarangan juga nanti dituntut balik. Jadi betul-betul harus teliti,” kata Jokowi.

Mantan Walikota Solo menambahkan, saat ini sudah ada 154 orang tersangka baik dari korporasi, perusahaan, maupun masyarakat setempat akibat kasus kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah di tanah air.

http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20151026125609-92-87353/izin-perusahaan-kelapa-sawit-pembakar-kebun-bakal-dicabut/

Presiden Joko Widodo dalam pertemuan dengan sejumlah aktivis di Istana Negara (23/10/2015), dilaporkan Presiden meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang untuk menganbil tindakan tegas pada pemilik HGU yang terbakar, yakni: pertama, menghentikan seluruh proses permohonan HGU baik yang baru maupun perpanjangan jika lahannya terbakar; kedua, kebijakan sangsi dengan mengeluarkan lahan yang terbakar dari areal HGU yang diberikan; ketiga, jika lahan terbakar di atas 40 persen, maka izin HGU tersebut dibekukan atau dicabut. Presiden juga mewajibkan setiap perusahaan untuk memasak perlengkapan sensorik panas/asap untuk pemadaman dan wajib menyediakan perlengkapan pemadaman api.

Titik Api dan Perusahaan Perkebunan di Tanah Papua

Dari pantauan PUSAKA berbasis pada peta titik api Global Forest Watch (www.globalforestwatch.org) dan peta konsesi perkebunan kelapa sawit, serta laporan warga dari Papua, ditemukan titik api juga berada disekitar dan dalam lokasi perusahaan perkebunan kelapa sawit, yakni: PT. Agriprima Cipta perkasa, PT. Bio Inti Agrindo, PT. Papua Agro Lestari dan PT. Dongin Prabhawa, semuanya berada di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Selain itu di Provinsi Papua Barat, ada titik api di lahan PT. Rimbun Sawit Papua dan PT. Varia Majutama, di Kabupaten Fakfak, PT. Permata Putera Mandiri di daerah Inanwatan, Kabupaten Sorong Selatan, PT. Henrison Inti Persada, di Klamono, Kabupaten Sorong, PT. Medco Hijau Lestari dan PTPN II, di Distrik Sidey, Kabupaten Manokwari.

Kebakaran lahan kelapa sawit tersebut juga dilaporkan oleh media lokal Papua, seperti kebakaran lahan disekitar PT. Permata Putera Kampung Benawa (Media Papua, 21/10/2015) dan lahan PT. Bio Inti Agrindo di Distrik Ulilin, Merauke (Cenderawasih Pos, 29 September 2015).

http://pusaka.or.id/titik-api-di-lahan-perusahaan-perkebunan-kelapa-sawit-papua/

Data BMKG hari (24/10/2015) masih mencatat titik api di Papua dan Maluku sebanyak 103 titik api. Peta BMKG menunjukkan titik api tersebar luas dan banyak didaerah selatan Papua. Kondisi kebakaran lahan dan hutan di selatan Papua sudah berlangsung lebih dari sebulan. Selain di daerah selatan Papua, titik api juga tersebar dibeberapa titik disebelah barat Papua, sekitar daerah Fak-fak, Teluk Bintuni, Sorong dan Sorong Selatan, serta beberapa tempat di Manokwari Selatan dan Teluk Wondama.

Dampak asap yang ditimbulkan dari kebakaran hutan dan lahan sudah dikeluhkan warga di Merauke, Fakfak, Manokwari dan Sorong. Jadwal penerbangan ke daerah ini tertunda gara-gara asap tebal yang menganggu jarak pandang terbatas. “Pesawat sudah dua minggu tidak masuk ke Fafak karena kabut asap tebal, jadi kitong naik kapal saja kalo mau ke Sorong”, cerita Jemris, aktivis LSM dari Fakfak.

Warga beberapa kampung didaerah pedalaman Muting dan Bupul, Merauke, menceritakan dampak asap mulai mengganggu kesehatan mereka, seperti: batuk pilek dan sesak napas. Dilaporkan pula, warga bersama TNI ikut aksi pemadaman api disekitar daerah Distrik Kurik dan Semangga.

Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan, tersirat setiap pelaku penanggung jawab usaha dan atau kegiatan harus bertanggung jawab atas dampak besar dan penting terhadap lingkungan dan masyarakat, dapat diberikan sangsi ganti rugi dan ancaman pidana, serta sangsi administrasi pencabutan izin. (Suara PUSAKA)

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar untuk mencabut izin usaha perusahaan kelapa sawit yang terbukti membakar kebun miliknya.

    “Saya sudah perintahkan pada Menteri LHK untuk yang terbakar langsung dicabut, ambil alih lagi oleh negara. Sementara yang belum dikerjakan, yang gambut juga ambil lagi untuk negara. Sudah saya perintahkan dan langsung dikerjakan,” kata Jokowi seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Senin (26/10).

    Dalam dialog yang digelar di Wisma Tilden, KBRI Washington DC, Amerika Serikat, Jokowi mengatakan bahwa bencana asap sudah ada di Indonesia sejak 18 tahun lalu dan setiap tahun selalu ada.

    “Hanya saja tahun ini memang menjadi terbesar karena adanya El Nino, panas yang sangat kering sekali. Selain itu pemberian konsensi lahan gambut oleh pemerintahan sebelumnya yang mencapai 4,8 juta hektare juga menjadi masalah,” katanya.

    Ia mengaku telah mempertanyakan alasan diberikannya konsesi atas lahan seluas itu.

    “4,8 Juta itu bukan angka yang kecil. Saya orang kehutanan, saya ngerti tidak bisa ngambut. Yang betul gambut tidak diberi konsesi,” tegasnya.

    Meski memerintahkan mencabut izin usaha perusahaan kelapa sawit yang terbukti membakar kebunnya sendiri, Jokowi meminta dalam melakukan hal tersebut Menteri LHK untuk berhati-hati. Sejauh ini, Jokowi mengaku sudah mendapat laporan bahwa pemerintah telah mencabut izin usaha milik tiga perusahaan

    “Kalau kita mencabut sembarangan juga nanti dituntut balik. Jadi betul-betul harus teliti,” kata Jokowi.

    Mantan Walikota Solo menambahkan, saat ini sudah ada 154 orang tersangka baik dari korporasi, perusahaan, maupun masyarakat setempat akibat kasus kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah di tanah air.

    http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20151026125609-92-87353/izin-perusahaan-kelapa-sawit-pembakar-kebun-bakal-dicabut/

    Presiden Joko Widodo dalam pertemuan dengan sejumlah aktivis di Istana Negara (23/10/2015), dilaporkan Presiden meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang untuk menganbil tindakan tegas pada pemilik HGU yang terbakar, yakni: pertama, menghentikan seluruh proses permohonan HGU baik yang baru maupun perpanjangan jika lahannya terbakar; kedua, kebijakan sangsi dengan mengeluarkan lahan yang terbakar dari areal HGU yang diberikan; ketiga, jika lahan terbakar di atas 40 persen, maka izin HGU tersebut dibekukan atau dicabut. Presiden juga mewajibkan setiap perusahaan untuk memasak perlengkapan sensorik panas/asap untuk pemadaman dan wajib menyediakan perlengkapan pemadaman api.

    Titik Api dan Perusahaan Perkebunan di Tanah Papua

    Dari pantauan PUSAKA berbasis pada peta titik api Global Forest Watch (www.globalforestwatch.org) dan peta konsesi perkebunan kelapa sawit, serta laporan warga dari Papua, ditemukan titik api juga berada disekitar dan dalam lokasi perusahaan perkebunan kelapa sawit, yakni: PT. Agriprima Cipta perkasa, PT. Bio Inti Agrindo, PT. Papua Agro Lestari dan PT. Dongin Prabhawa, semuanya berada di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Selain itu di Provinsi Papua Barat, ada titik api di lahan PT. Rimbun Sawit Papua dan PT. Varia Majutama, di Kabupaten Fakfak, PT. Permata Putera Mandiri di daerah Inanwatan, Kabupaten Sorong Selatan, PT. Henrison Inti Persada, di Klamono, Kabupaten Sorong, PT. Medco Hijau Lestari dan PTPN II, di Distrik Sidey, Kabupaten Manokwari.

    Kebakaran lahan kelapa sawit tersebut juga dilaporkan oleh media lokal Papua, seperti kebakaran lahan disekitar PT. Permata Putera Kampung Benawa (Media Papua, 21/10/2015) dan lahan PT. Bio Inti Agrindo di Distrik Ulilin, Merauke (Cenderawasih Pos, 29 September 2015).

    http://pusaka.or.id/titik-api-di-lahan-perusahaan-perkebunan-kelapa-sawit-papua/

    Data BMKG hari (24/10/2015) masih mencatat titik api di Papua dan Maluku sebanyak 103 titik api. Peta BMKG menunjukkan titik api tersebar luas dan banyak didaerah selatan Papua. Kondisi kebakaran lahan dan hutan di selatan Papua sudah berlangsung lebih dari sebulan. Selain di daerah selatan Papua, titik api juga tersebar dibeberapa titik disebelah barat Papua, sekitar daerah Fak-fak, Teluk Bintuni, Sorong dan Sorong Selatan, serta beberapa tempat di Manokwari Selatan dan Teluk Wondama.

    Dampak asap yang ditimbulkan dari kebakaran hutan dan lahan sudah dikeluhkan warga di Merauke, Fakfak, Manokwari dan Sorong. Jadwal penerbangan ke daerah ini tertunda gara-gara asap tebal yang menganggu jarak pandang terbatas. “Pesawat sudah dua minggu tidak masuk ke Fafak karena kabut asap tebal, jadi kitong naik kapal saja kalo mau ke Sorong”, cerita Jemris, aktivis LSM dari Fakfak.

    Warga beberapa kampung didaerah pedalaman Muting dan Bupul, Merauke, menceritakan dampak asap mulai mengganggu kesehatan mereka, seperti: batuk pilek dan sesak napas. Dilaporkan pula, warga bersama TNI ikut aksi pemadaman api disekitar daerah Distrik Kurik dan Semangga.

    Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan, tersirat setiap pelaku penanggung jawab usaha dan atau kegiatan harus bertanggung jawab atas dampak besar dan penting terhadap lingkungan dan masyarakat, dapat diberikan sangsi ganti rugi dan ancaman pidana, serta sangsi administrasi pencabutan izin. (Suara PUSAKA)

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on