Jayapura, Jubi – Direktur Eksekutif Yayasan Pusaka, Y.L Franky menegaskan kebakaran yang terjadi di Papua dan di Indonesia bukan bencana daerah, tetapi akibat kelalaian manusia. “Kalau bencana daerah itu peristiwa alam yang mengakibatkan bencana dalam hal ini kebakaran. Kebakaran ini karena dibakar dan ada kesengajaan dan kelalaian manusia. Jadi tidak tepat jika ditetapkan sebagai bencana daerah,” ujarnya, Rabu (21/10/2015)

Sesuai data satelit yang dikeluarkan oleh lembaga penerbangan dan antariksa nasional (Lapan) pada 5 September 2015, ada 200 titik api di Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Terutama di Distrik Naukenjerai, Distrik Semangga, Distrik Kurik, Semangga, Ilwayab, Tamboji di Kabupaten Merauke.

“Dilihat dari titik apinya, pembakaran dilakukan perusahaan baru maupun lama. Yang kami persoalkan adalah kelalaian perusahaan. Hari ini di lahan kelapa sawit maupun HPH ada titik api. Sesuai aturan tidak boleh membuka lahan dengan cara membakar,” ujarnya. Tetapi bencana asap terburuk terjadi pada pekan kedua Oktober 2015 yang menyebabkan penundaan penerbangan di Kota Timika dan Ambon.

Franky meminta perusahaan dan negara tidak lepas tanggung jawab. “Yang dirugikan warga dan lingkungan. Yang diuntungkan perusahaan . Biaya biaya kerja lahan lebih murah tapi merusak dan membahayakan nyawa manusia. Ini namanya bencana yang membawa nikmat dan menguntungkan bagi korporasi,” lanjutnya.

Menurutnya, pembakaran sebagai alternatif untuk pembersihan di lahan kelapa sawit maupun lahan HPH (hak pengelolaan hutan) adalah modus yang sudah lama terjadi di daerah lain seperti Sumatera dan Kalimantan. Padahal cara-cara seperti itu sudah dilarang. sebab itu sudah menjadi tugas pemerintah pusat untuk menyelesaikan kebakaran yang terjadi saat ini.

“Pemerintah harus mengambil tindakan sesuai mekanisme agar kebakaran dapat dicegah dan perusahaan-perusahaan yang membakar harus bertanggung jawab,” ujarnya. Untuk itu ia meminta agar, kasus kebakaran ini tidak dijadikan bencana daerah tetapi perusahaan harus mempertanggungjawabkannya secara hukum.

“Kebakaran kali ini merupakan satu kejahatan kemanusiaan. Sudah ada orang yang meninggal di daerah lain. Dan hal ini sudah terjadi berulang-ulang,” pungkasnya. Sementara itu, Anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa mengatakan, kebakaran lahan tersebut tak tepat jika dikatakan bencana, namun diduga ada faktor kesengajaan.

“Pendapat saya, pemerintah tak boleh menyebut ini bencana nasional, atau karena musim kemarau. Alasannya kurang tepat. Ini menandakan ketidakmampuan pemerintah menangani masalah, seharusnya pemerintah mencari dalang dan motifnya. Bisa saja ada unsur kesengajaan karena kebakaran lahan terjadi hampir di sejumlah wilayah Papua,” kata Kadepa via teleponnya kepada Jubi, Rabu (21/10/2015) petang.

Menurutnya, tak menutup kemungkinan, kebakaran di sejumlah wilayah Papua ada kaitannya dengan kepentingan politik, mengingat 11 kabupaten di wilayah itu akan melakukan pemilihan kepala daerah serentak, 9 Desember 2015 mendatang.
“Tak menutup kemungkinan ada unsur politik antar investor dan calon kepala daerah, demi proyek kelapa sawit. Pesan saya, tinggalkan kepentingan, selamatkan hutan Papua demi anak cucu,” ucapnya.

Sebelumnya dilansir kantor berita antara, Panglima Kodam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Hinsa Siburian mengatakan hingga kini belum ada laporan penyebab utama kebakaran di kawasan Papua Selatan akibat pembukaan lahan untuk perkebunan.
“Penyebab kebakaran lebih banyak disebabkan faktor alam dan manusia yang turut memperparah kondisi karena masyarakat lebih suka membuka lahan dengan cara membakar, kata Siburian di Merauke, Selasa (20/10/2015). (Angela, Arjuna)

Sumber: http://tabloidjubi.com/2015/10/21/kebakaran-hutan-papua-bukan-bencana-daerah/

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Jayapura, Jubi – Direktur Eksekutif Yayasan Pusaka, Y.L Franky menegaskan kebakaran yang terjadi di Papua dan di Indonesia bukan bencana daerah, tetapi akibat kelalaian manusia. “Kalau bencana daerah itu peristiwa alam yang mengakibatkan bencana dalam hal ini kebakaran. Kebakaran ini karena dibakar dan ada kesengajaan dan kelalaian manusia. Jadi tidak tepat jika ditetapkan sebagai bencana daerah,” ujarnya, Rabu (21/10/2015)

    Sesuai data satelit yang dikeluarkan oleh lembaga penerbangan dan antariksa nasional (Lapan) pada 5 September 2015, ada 200 titik api di Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Terutama di Distrik Naukenjerai, Distrik Semangga, Distrik Kurik, Semangga, Ilwayab, Tamboji di Kabupaten Merauke.

    “Dilihat dari titik apinya, pembakaran dilakukan perusahaan baru maupun lama. Yang kami persoalkan adalah kelalaian perusahaan. Hari ini di lahan kelapa sawit maupun HPH ada titik api. Sesuai aturan tidak boleh membuka lahan dengan cara membakar,” ujarnya. Tetapi bencana asap terburuk terjadi pada pekan kedua Oktober 2015 yang menyebabkan penundaan penerbangan di Kota Timika dan Ambon.

    Franky meminta perusahaan dan negara tidak lepas tanggung jawab. “Yang dirugikan warga dan lingkungan. Yang diuntungkan perusahaan . Biaya biaya kerja lahan lebih murah tapi merusak dan membahayakan nyawa manusia. Ini namanya bencana yang membawa nikmat dan menguntungkan bagi korporasi,” lanjutnya.

    Menurutnya, pembakaran sebagai alternatif untuk pembersihan di lahan kelapa sawit maupun lahan HPH (hak pengelolaan hutan) adalah modus yang sudah lama terjadi di daerah lain seperti Sumatera dan Kalimantan. Padahal cara-cara seperti itu sudah dilarang. sebab itu sudah menjadi tugas pemerintah pusat untuk menyelesaikan kebakaran yang terjadi saat ini.

    “Pemerintah harus mengambil tindakan sesuai mekanisme agar kebakaran dapat dicegah dan perusahaan-perusahaan yang membakar harus bertanggung jawab,” ujarnya. Untuk itu ia meminta agar, kasus kebakaran ini tidak dijadikan bencana daerah tetapi perusahaan harus mempertanggungjawabkannya secara hukum.

    “Kebakaran kali ini merupakan satu kejahatan kemanusiaan. Sudah ada orang yang meninggal di daerah lain. Dan hal ini sudah terjadi berulang-ulang,” pungkasnya. Sementara itu, Anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa mengatakan, kebakaran lahan tersebut tak tepat jika dikatakan bencana, namun diduga ada faktor kesengajaan.

    “Pendapat saya, pemerintah tak boleh menyebut ini bencana nasional, atau karena musim kemarau. Alasannya kurang tepat. Ini menandakan ketidakmampuan pemerintah menangani masalah, seharusnya pemerintah mencari dalang dan motifnya. Bisa saja ada unsur kesengajaan karena kebakaran lahan terjadi hampir di sejumlah wilayah Papua,” kata Kadepa via teleponnya kepada Jubi, Rabu (21/10/2015) petang.

    Menurutnya, tak menutup kemungkinan, kebakaran di sejumlah wilayah Papua ada kaitannya dengan kepentingan politik, mengingat 11 kabupaten di wilayah itu akan melakukan pemilihan kepala daerah serentak, 9 Desember 2015 mendatang.
    “Tak menutup kemungkinan ada unsur politik antar investor dan calon kepala daerah, demi proyek kelapa sawit. Pesan saya, tinggalkan kepentingan, selamatkan hutan Papua demi anak cucu,” ucapnya.

    Sebelumnya dilansir kantor berita antara, Panglima Kodam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Hinsa Siburian mengatakan hingga kini belum ada laporan penyebab utama kebakaran di kawasan Papua Selatan akibat pembukaan lahan untuk perkebunan.
    “Penyebab kebakaran lebih banyak disebabkan faktor alam dan manusia yang turut memperparah kondisi karena masyarakat lebih suka membuka lahan dengan cara membakar, kata Siburian di Merauke, Selasa (20/10/2015). (Angela, Arjuna)

    Sumber: http://tabloidjubi.com/2015/10/21/kebakaran-hutan-papua-bukan-bencana-daerah/

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on