JAKARTA, KOMPAS — Kajian Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan, kerugian negara dari sektor kehutanan mencapai 6,5 miliar-9 miliar dollar AS atau Rp 8,45 triliun-Rp 11,7 triliun per tahun pada 2002-2014. Kerugian itu berasal dari ketidaksesuaian pencatatan volume produksi kayu ditebang yang semestinya dibayarkan jadi penerimaan negara bukan pajak dalam bentuk dana reboisasi dan provisi sumber daya hutan.

Kerugian itu bisa dicegah dengan memperbaiki sistem pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan penatausahaan kayu. Langkah itu berguna untuk mencegah kejahatan kehutanan, baik manipulasi, penggelapan pajak, maupun tindak pidana korupsi.
“Secara historis, sistem royalti kehutanan di Indonesia tidak rasional dan memungkinkan konsesi hutan untuk mengumpulkan rente ekonomi berlebih,” kata Hariadi Kartodihardjo, peneliti KPK, Kamis (16/10), di Jakarta. Ia menunjukkan tarif dana reboisasi tidak berubah sejak 1990-an. Nilainya secara riil sebagai persentase dari harga pasar menurun drastis.

Demikian pula dengan harga patokan dasar provisi sumber daya hutan (PSDH), jauh di bawah harga pasar dan dari segi nominal hampir tak berubah sejak 1999. Contohnya, PSDH kayu bulat ukuran di atas 30 cm tetap Rp 640.000 sejak 1999-2014.

Hasil kajian itu terkait kajian KPK 2013-2014 yang menunjukkan suap perusahaan Rp 688 juta-Rp 22 miliar per satu izin hutan tanaman industri danlogging. “Kenapa bisa suap sebesar itu karena memang tarif-tarif legal pemerintah itu kecil. Saat ini persentase suap jauh lebih besar. Sulit juga menaikkan tarif karena suapnya sudah tinggi sehingga perusahaan bisa bangkrut,” ujarnya dalam diskusi “Menggugat Kerugian Negara di Sektor Kehutanan” yang digelar Kemitraan dan Yayasan Auriga.
Pembicara lain dalam diskusi, yakni Bambang Setiono (Ketua Umum The Institute of Indonesian Public Accountability), Christian Bob Purba (FWI), Emerson Yunto (ICW), Made Ali (Jikalahari), Yafet Leonard Franky (Yayasan Pusaka), dan moderator Martua Sirait (Dewan Kehutanan Nasional).

Hasil kajian model kuantitatif KPK menunjukkan total produksi kayu 2003-2014 mencapai 630,1 juta-772,8 juta meter kubik. Adapun statistik resmi pemerintah menyebutkan, produksi kayu komersial dari hutan alam periode itu 143,7 juta meter kubik. Indikasinya, KLHK hanya mencatat 19-23 persen produksi kayu atau 77-81 persen tak tercatat.

Dengan kata lain, produksi tercatat dibandingkan luas lahan sebenarnya sangat kecil, yakni 8- 11 meter kubik per hektar. “Tidak mungkin karena perusahaan pasti rugi. Normalnya 30-40 meter kubik per hektar. Pasti ada log yang tidak dilaporkan,” ujarnya.
Bambang Setiono berharap temuan itu ditindaklanjuti pemerintah dengan audit menyeluruh oleh BPK atau auditor independen. Audit BPK atau Inspektorat Jenderal tak bisa menemukan angka-angka KPK itu karena mendasarkan audit pada hasil laporan keuangan. (ICH)

http://print.kompas.com/baca/2015/10/16/Kerugian-Belasan-Triliun-Per-Tahun

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    JAKARTA, KOMPAS — Kajian Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan, kerugian negara dari sektor kehutanan mencapai 6,5 miliar-9 miliar dollar AS atau Rp 8,45 triliun-Rp 11,7 triliun per tahun pada 2002-2014. Kerugian itu berasal dari ketidaksesuaian pencatatan volume produksi kayu ditebang yang semestinya dibayarkan jadi penerimaan negara bukan pajak dalam bentuk dana reboisasi dan provisi sumber daya hutan.

    Kerugian itu bisa dicegah dengan memperbaiki sistem pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan penatausahaan kayu. Langkah itu berguna untuk mencegah kejahatan kehutanan, baik manipulasi, penggelapan pajak, maupun tindak pidana korupsi.
    “Secara historis, sistem royalti kehutanan di Indonesia tidak rasional dan memungkinkan konsesi hutan untuk mengumpulkan rente ekonomi berlebih,” kata Hariadi Kartodihardjo, peneliti KPK, Kamis (16/10), di Jakarta. Ia menunjukkan tarif dana reboisasi tidak berubah sejak 1990-an. Nilainya secara riil sebagai persentase dari harga pasar menurun drastis.

    Demikian pula dengan harga patokan dasar provisi sumber daya hutan (PSDH), jauh di bawah harga pasar dan dari segi nominal hampir tak berubah sejak 1999. Contohnya, PSDH kayu bulat ukuran di atas 30 cm tetap Rp 640.000 sejak 1999-2014.

    Hasil kajian itu terkait kajian KPK 2013-2014 yang menunjukkan suap perusahaan Rp 688 juta-Rp 22 miliar per satu izin hutan tanaman industri danlogging. “Kenapa bisa suap sebesar itu karena memang tarif-tarif legal pemerintah itu kecil. Saat ini persentase suap jauh lebih besar. Sulit juga menaikkan tarif karena suapnya sudah tinggi sehingga perusahaan bisa bangkrut,” ujarnya dalam diskusi “Menggugat Kerugian Negara di Sektor Kehutanan” yang digelar Kemitraan dan Yayasan Auriga.
    Pembicara lain dalam diskusi, yakni Bambang Setiono (Ketua Umum The Institute of Indonesian Public Accountability), Christian Bob Purba (FWI), Emerson Yunto (ICW), Made Ali (Jikalahari), Yafet Leonard Franky (Yayasan Pusaka), dan moderator Martua Sirait (Dewan Kehutanan Nasional).

    Hasil kajian model kuantitatif KPK menunjukkan total produksi kayu 2003-2014 mencapai 630,1 juta-772,8 juta meter kubik. Adapun statistik resmi pemerintah menyebutkan, produksi kayu komersial dari hutan alam periode itu 143,7 juta meter kubik. Indikasinya, KLHK hanya mencatat 19-23 persen produksi kayu atau 77-81 persen tak tercatat.

    Dengan kata lain, produksi tercatat dibandingkan luas lahan sebenarnya sangat kecil, yakni 8- 11 meter kubik per hektar. “Tidak mungkin karena perusahaan pasti rugi. Normalnya 30-40 meter kubik per hektar. Pasti ada log yang tidak dilaporkan,” ujarnya.
    Bambang Setiono berharap temuan itu ditindaklanjuti pemerintah dengan audit menyeluruh oleh BPK atau auditor independen. Audit BPK atau Inspektorat Jenderal tak bisa menemukan angka-angka KPK itu karena mendasarkan audit pada hasil laporan keuangan. (ICH)

    http://print.kompas.com/baca/2015/10/16/Kerugian-Belasan-Triliun-Per-Tahun

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on