Suku Yerisiam Gua Gugat PT Nabire Baru Dengan Cara Adat dan Gugatan Hukum

2
475
Kampung Scofro di perbatasan RI-PNG
Kampung Scofro di perbatasan RI-PNG

Suku Besar Yerisiam Gua di Nabire (utara) Pulau Papua, kembali melakukan aksi merebut kembali hak leluhur mereka. Salah satu suku besar yang terdiri dari 4 sub suku tersebut tidak terima dengan kehadiran perusahaan sawit yang seenaknya mengakuisisi lahan tanpa proses yang bermartabat. Melalui cara adat (tradisi) dan hukum legal (gugatan), warga Papua tersebut ingin menggapai keadilan.

Proses sasi adat dan gugatan tersebut menurut Juru Bicara Suku Yerisiam Gua Gunawan Inggeruhi mengatakan, sebelum menghadiri gugatan di pengadilan, mereka telah lebih dahulu melakukan ritual adat sebagai simbol menolak ekspansi lahan. Gugatan secara adat sudah dilakukan pada 26 Oktober 2015 sebelum kami ke jayapura, tulis Gun pada rilis yang diterima SUARA PUSAKA 28 Oktober 2015.

Inggeruhi mengatakan gugatan terkait yang mereka layangkan ke pengadilan di Jaya demi mendapatkan kepastian hukum dari negara tentang keberadaan operasi para penguasa modal di negri mereka. Dia bilang, pemberian Ijin Usaha Perkebunan Mantan Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu degan nomor: 142 tertanggal 30 september 2008 kepada perkebunan sawit PT. Nabire Baru diatas tanah ulayat adat 17.000 Ha Suku Yerisiam Gua Kampung Sima Distrik Yaur Kabupaten Nabire, maka suku Yerisiam Gua telah mendaftarkan Gugatan di PTUN Jayapura dengan nomor 22/G/2015/PTUN Jayapura tertanggal 23 September 2015, guna pencabutan ijin tersebut. Sehingga pada hari Kamis 29 Oktober 2015 bertempat di Pengadilan tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura Papua, telah digelar sidang pemeriksan berkas penggugat dan tergugat, demikian tulisnya.

Perlu juga diketahui pada tanggal 26 oktober 2015 Kepala Suku Yerisiam Gua bersama Kepala Sub suku Waoha bersama masyarakat pemilik tanah komunal suku Waoha melakukan pemancangan spanduk larangan penambahan areal kelapa sawit di hutan-hutan yang belum ditebang karena ada indikasi melalui ketua-ketua koperasi telah menyerahkan penambahan areal tanah adat suku Yerisiam Gua seluas kurang lebih 1000 Ha kepada PT. Nabire Baru dengan alasan penambahan plasma tanpa melalui sebuah musyawarah pemilk hak komunal tanah tersebut.

Seluruh penggugat hadir. Diantaranya Daniel Yarawobi (selaku kepala suku besar Yerisiam Gua), Imanuel Money (selaku kepala sub suku Waoha pada suku besar Yerisiam), Roberthino Hanebora (sekertaris Suku Besar Yerisiam Gua) serta Sambena Inggeruhi yang juga jurubicara suku tersebut.

Dari pihak tergugat hadir dua orang dari biro hukum provinsi Papua. Pihak PT. Nabire Baru (PT.NB) juga di panggil dalam sidang namun hingga sidang selesai Pihak perusahan tidak hadir. Sidang akan dilanjutkan pada hari selasa 3 November 2015.

Kepala suku Besar Yerisiam, Daniel Yarawobi pada sasi adat mengatakan, proses pengembalian masalah kepada leluhur yang mereka lakukan demi menyelamatkan generasi Yerisiam dari kepunahan akibat tanah dikuasai perusahan. “Kami Kawatir keadaan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatra terjadi diatas tanah kami, sehingga saya sebagai kepala suku besar Yerisiam Gua “atas nama Tuhan dan tulang belulang leluhur kami saya menulis larangan ini dan pancangkan larangan ini untuk diketahui”. Kami sudah bersuara kepada pemerintah namun tidak ada perhatian, sehingga kami berseru kepada Tuhan dan mengembalikan persoalan tersebut kepada leluhur kami agar Tuhan dan leluhur kami dapat mendengar. Ujar Daniel Yarawobi Kepala Suku Besar Yerisiam Gua.

Baca Juga: Galeri Sasi Adat Suku Besar Yerisiam Menolak Ekspansi Perusahaan Sawit PT Nabire Baru

Ditambahkan Kepala Sub suku Waoha Imanuel Money yang membawahi hak-hak marga (Hanebora, Money, Innggeruhi, Refasi) dengan tegas menyatakan bahwa hutan dan tanah kami telah habis sehingga kami tidak mengijingkan penambahan areal bagi kelapa sawit. Kami berharap pemerintah dapat melihat hal tersebut. “Jangan setelah terjadi kebakaran barulah pemerintah bersuara”. Perusahan sejak masuk hingga kini belum ada sebuah MOU. Ketika kami bersuara memperjuangkan hak kami, malah diberi stigma OPM, GPK dan lain-lain. Bahkan kerap terjadi, oknum PAM aparat brimob melakukan kekerasan terhadap kami.

Hingga rilis ini dikeluarkan, Sekertaris Suku Besar Yerisiam melaporkan bahwa selang sehari pemasangan baliho (sasi adat di areal leluhur) sebelum mengikuti sidang gugatan di PTUN, mereka mendapat laporan dari warga yang sempat melintas, melihat baliho yang dipancang sebagai simbol adat pada hari senin 26 oktober 2015 dirusak oleh orang tak dikenal yang menggunakan kendaraan perusahan yang sering dipakai oleh oknum PAM Brimob Polda Papua (PAM Swakarsa) yang dideploi jaga perusahaan. Tino mengatakan, mereka sangat menyayangkan hal tersebut, dimana negara hari ini sedang dilanda kabut asap dan turut aparat TNI-POLRI sedang berupaya membantu melakukan pemadaman api, sementara di Papua ada oknum aparat kepolisian yang turut melakukan tindakan melindungi perusahan. Hal ini kami minta untuk polda Papua melakukan evaluasi terhadap penempatan aparat kepolisian di perusahan PT. Nabire Baru. Dan jika pengrusakan papan nama pelarangan itu benar dilakukan oleh oknum yang notabene “anjing penjaga penjaga modal” maka kami akan laporkan hal tersebut ke kapolda, demikian rilis Suku Besar Yerisiam Gua. Sekian

Unduh: Siaran Pers Yerisiam Gua terkait gugatan hukum pt nb

(Suara PUSAKA)