Titik Api di Lahan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Papua

1
784

Data BMKG hari ini (24/10/2015) masih mencatat titik api di Papua dan Maluku sebanyak 103 titik api. Peta BMKG menunjukkan titik api tersebar luas dan banyak didaerah selatan Papua. Kondisi kebakaran lahan dan hutan di selatan Papua sudah berlangsung lebih dari sebulan. Selain di daerah selatan Papua, titik api juga tersebar dibeberapa titik disebelah barat Papua, sekitar daerah Fak-fak, Teluk Bintuni, Sorong dan Sorong Selatan, serta beberapa tempat di Manokwari Selatan dan Teluk Wondama.

Dampak asap yang ditimbulkan dari kebakaran hutan dan lahan sudah dikeluhkan warga di Merauke, Fakfak, Manokwari dan Sorong. Jadwal penerbangan ke daerah ini tertunda gara-gara asap tebal yang menganggu jarak pandang terbatas. “Pesawat sudah dua minggu tidak masuk ke Fafak karena kabut asap tebal, jadi kitong naik kapal saja kalo mau ke Sorong”, cerita Jemris, aktivis LSM dari Fakfak.

Warga beberapa kampung didaerah pedalaman Muting dan Bupul, Merauke, menceritakan dampak asap mulai mengganggu kesehatan mereka, seperti: batuk pilek dan sesak napas. Dilaporkan pula, warga bersama TNI ikut aksi pemadaman api disekitar daerah Distrik Kurik dan Semangga.

Dari pantauan PUSAKA berbasis pada peta titik api Global Forest Watch (www.globalforestwatch.org) dan peta konsesi perkebunan kelapa sawit, serta laporan warga dari Papua, ditemukan titik api juga berada disekitar dan dalam lokasi perusahaan perkebunan kelapa sawit, yakni: PT. Agriprima Cipta perkasa, PT. Bio Inti Agrindo, PT. Papua Agro Lestari dan PT. Dongin Prabhawa, semuanya berada di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Selain itu di Provinsi Papua Barat, ada titik api di lahan PT. Rimbun Sawit Papua dan PT. Varia Majutama, di Kabupaten Fakfak, PT. Permata Putera Mandiri di daerah Inanwatan, Kabupaten Sorong Selatan, PT. Henrison Inti Persada, di Klamono, Kabupaten Sorong, PT. Medco Hijau Lestari dan PTPN II, di Distrik Sidey, Kabupaten Manokwari.

Kebakaran lahan kelapa sawit tersebut juga dilaporkan oleh media lokal Papua, seperti kebakaran lahan disekitar PT. Permata Putera Kampung Benawa (Media Papua, 21/10/2015) dan lahan PT. Bio Inti Agrindo di Distrik Ulilin, Merauke (Cenderawasih Pos, 29 September 2015).

Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan, tersirat setiap pelaku penanggung jawab usaha dan atau kegiatan harus bertanggung jawab atas dampak besar dan penting terhadap lingkungan dan masyarakat, dapat diberikan sangsi ganti rugi dan ancaman pidana, serta sangsi administrasi pencabutan izin.

Presiden Joko Widodo dalam pertemuan dengan sejumlah aktivis di Istana Negara (23/10/2015), dilaporkan Presiden meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang untuk menganbil tindakan tegas pada pemilik HGU yang terbakar, yakni: pertama, menghentikan seluruh proses permohonan HGU baik yang baru maupun perpanjangan jika lahannya terbakar; kedua, kebijakan sangsi dengan mengeluarkan lahan yang terbakar dari areal HGU yang diberikan; ketiga, jika lahan terbakar di atas 40 persen, maka izin HGU tersebut dibekukan atau dicabut. Presiden juga mewajibkan setiap perusahaan untuk memasak perlengkapan sensorik panas/asap untuk pemadaman dan wajib menyediakan perlengkapan pemadaman api.

Ank, Okt 2015