November 13, 2015 – Nasional

Jakarta ( Berita ) : Delegasi Misi Kemitraan Internasional untuk Indonesia (IPMI) merekomendasikan pentingnya kejelasan tentang perizinan bagi pers asing yang akan melakukan peliputan di Indonesia, terutama Papua.

Perwakilan IPMI dari Open Society Foundations, Edward Pittman mengatakan dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat [13/11] , kejelasan perizinan bagi jurnalis asing merupakan rekomendasi utama delegasi tersebut kepada pemerintah Indonesia setelah melakukan audiensi dengan jurnalis, kelompok masyarakat sipil dan pemerintah di Jakarta, Makassar dan Papua pada 9-13 November 2015. “Sebenarnya rekomendasi tersebut bukan hanya untuk peliputan di Papua, tapi di Indonesia secara keseluruhan,” ucap dia.

Namun, Pittman mengatakan delegasi menyoroti Papua secara khusus karena adanya persyaratan khusus bagi wartawan asing yang akan meliput ke sana, dan berdasarkan wawancara dengan wartawan lokal yang ditemukan di Papua, ada kasus intimidasi, penghalangan dan pengintaian yang dilakukan aparat baik kepada jurnalis maupun pihak-pihak yang membantu upaya peliputan. “Kami juga menerima laporan bahwa katidakjelasan perizinan juga membuat jurnalis asing masuk menggunakan visa turis, dan akhirnya ditangkap oleh imigrasi,” kata dia.

Selain itu, delegasi IPMI juga meminta pemerintah Indonesia untuk memberikan akses bagi jurnalis, baik nasional maupun asing, dalam mmeperoleh data-data publik dan pengusutan hukum secara tuntas terhadap kasus pengancaman dan pembunuhan jurnalis.

Dalam pertemuan delegasi IPMI dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan, mereka mengapresiasi komitmen pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menjunjung kebebasan pers, khususnya di Papua, dan menindaklanjuti kasus kekerasan terhadap jurnalis. “Namun, komitmen itu harus diikuti dengan implementasi di lapangan, khususnya mengenai kejelasan perizinan dan perlindungan jurnalis,” ujar Pittman.

Dalam laporannya, delegasi IPMI juga menilai Indonesia merupakan negara yang termasuk maju dalam menerapkan kebebasan media, dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara.

“Indonesia memiliki peluang untuk menjadi contoh kebebasan media di kawasan Asia, untuk itu Presiden Joko Widodo seharusnya dapat memimpin dalam membuat kebijakan perlindungan jurnalis sekaligus peningkatan kualitas insan media di Indonesia,” tutur Pittman.

Selain Open Source Foundation, terdapat sembilan organisasi lain yang menjadi anggota delegasi IPMI, yakni Persatua Jurnalis Asia Selatan (SEAJU), Aliansi Pers Asia Tenggara (SEAPA), Media Legal Defence Initiative, Komite Perlindungan Jurnalis.

Berikutnya, International Media Support (IMS), Asosiasi Surat Kabar dan Penerbit Berita Dunia (WAN-IFRA), Cetre for Law and Democracy, Article 19, dan Federasi Jurnalis Internasiona (IFJ). Kunjungan delegasi IPMI di Indonesia difasilitasi oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Yayasan Tifa. (ant )

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    November 13, 2015 – Nasional

    Jakarta ( Berita ) : Delegasi Misi Kemitraan Internasional untuk Indonesia (IPMI) merekomendasikan pentingnya kejelasan tentang perizinan bagi pers asing yang akan melakukan peliputan di Indonesia, terutama Papua.

    Perwakilan IPMI dari Open Society Foundations, Edward Pittman mengatakan dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat [13/11] , kejelasan perizinan bagi jurnalis asing merupakan rekomendasi utama delegasi tersebut kepada pemerintah Indonesia setelah melakukan audiensi dengan jurnalis, kelompok masyarakat sipil dan pemerintah di Jakarta, Makassar dan Papua pada 9-13 November 2015. “Sebenarnya rekomendasi tersebut bukan hanya untuk peliputan di Papua, tapi di Indonesia secara keseluruhan,” ucap dia.

    Namun, Pittman mengatakan delegasi menyoroti Papua secara khusus karena adanya persyaratan khusus bagi wartawan asing yang akan meliput ke sana, dan berdasarkan wawancara dengan wartawan lokal yang ditemukan di Papua, ada kasus intimidasi, penghalangan dan pengintaian yang dilakukan aparat baik kepada jurnalis maupun pihak-pihak yang membantu upaya peliputan. “Kami juga menerima laporan bahwa katidakjelasan perizinan juga membuat jurnalis asing masuk menggunakan visa turis, dan akhirnya ditangkap oleh imigrasi,” kata dia.

    Selain itu, delegasi IPMI juga meminta pemerintah Indonesia untuk memberikan akses bagi jurnalis, baik nasional maupun asing, dalam mmeperoleh data-data publik dan pengusutan hukum secara tuntas terhadap kasus pengancaman dan pembunuhan jurnalis.

    Dalam pertemuan delegasi IPMI dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan, mereka mengapresiasi komitmen pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menjunjung kebebasan pers, khususnya di Papua, dan menindaklanjuti kasus kekerasan terhadap jurnalis. “Namun, komitmen itu harus diikuti dengan implementasi di lapangan, khususnya mengenai kejelasan perizinan dan perlindungan jurnalis,” ujar Pittman.

    Dalam laporannya, delegasi IPMI juga menilai Indonesia merupakan negara yang termasuk maju dalam menerapkan kebebasan media, dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara.

    “Indonesia memiliki peluang untuk menjadi contoh kebebasan media di kawasan Asia, untuk itu Presiden Joko Widodo seharusnya dapat memimpin dalam membuat kebijakan perlindungan jurnalis sekaligus peningkatan kualitas insan media di Indonesia,” tutur Pittman.

    Selain Open Source Foundation, terdapat sembilan organisasi lain yang menjadi anggota delegasi IPMI, yakni Persatua Jurnalis Asia Selatan (SEAJU), Aliansi Pers Asia Tenggara (SEAPA), Media Legal Defence Initiative, Komite Perlindungan Jurnalis.

    Berikutnya, International Media Support (IMS), Asosiasi Surat Kabar dan Penerbit Berita Dunia (WAN-IFRA), Cetre for Law and Democracy, Article 19, dan Federasi Jurnalis Internasiona (IFJ). Kunjungan delegasi IPMI di Indonesia difasilitasi oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Yayasan Tifa. (ant )

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on