Mempertahankan Hutan untuk Kemanusiaan

Home/Berita/Mempertahankan Hutan untuk Kemanusiaan

Selasa, (17/10/2015) Anggota Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Sandra Moniaga, mengunjungi dan berdialog dengan masyarakat adat Malind Bian di Distrik Muting, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Pertemuan dialog berlangsung di Gereja lama di Kampung Muting.

Masyarakat sangat antusias menyampaikan permasalahan dan pendapatnya terkait kehadiran perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit dan pembalakan kayu yang beroperasi dikampung-kampung sekitar Kali Bian hingga perbatasan daerah Asiki, Boven Digoel.

Tokoh-tokoh masyarakat yang hadir mengeluhkan proses pelepasan tanah yang dilakukan secara terpaksa dan tidak ada persetujuan seluruh anggota marga. Mereka juga mengeluhkan peran LMA (Lembaga Masyarakat Adat) yang lemah dalam melindungi hak-hak masyarakat. Masyarakat terpecah belah dan terjadi saling curiga.

Simon Mahuze dari Kampung Kindiki, mengungkapkan, “Perusahaan PT. BIO telah melanggar karena mengambil keputusan dengan cara mengabaikan hak-hak kami untuk hidup dan mengabaikan tanggung jawabnya. Kalau kita biarkan maka perusahaan akan membunuh masyarakat. Karenanya, kami minta perusahaan tidak lagi membongkar hutan yang tersisa, cukup sudah”, tegas Simon Mahuze.

Tokoh masyarakat adat Malind Bian, Max Mahuze, bersama perwakilan Marga Mahuze, yang ikut bertemu dengan Sandra Moniaga, menjelaskan alasan mereka menolak kehadiran perusahaan perkebunan kelapa sawit beroperasi di hutan adat Marga Mahuze, “Kami ingin mempertahankan hutan adat yang tersisa, karena hutan tersebut sumber kehidupan masyarakat. Kami juga ingin melindungi hutan agar supaya bermanfaat untuk kemanusiaan, memberikan sumbangan bagi dunia dari efek pemanasan iklim global. Kami hidup miskin tidak punya uang untuk memberikan sumbangan bagi kemanusiaan, inilah sumbangan kami dengan mempertahankan dan melindungi hutan”, ungkap Max Mahuze.

Max Mahuze pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Merauke dan aktivis LSM  bernama YAPSEL (Yayasan Pengembangan Sosial Ekonomi dan Lingkungan). Kini, Max Mahuze kembali ke kampung di Muting dan menjadi petani kebun karet hingga saat ini. Terkait aktivitas penggusuran dan pembongkaran hutan adat untuk perkebunana kelapa sawit di Muting, Max Mahuze mengkritik proyek pembangunan tersebut, “Tidak masuk akal saya, pemerintah mempunyai program untuk menanam pohon dan pada waktu yang sama, perusahaan menebang miliaran pohon”, kata Max Mahuze.

Sandra Moniaga menanggapi keluhan warga dalam pertemuan tersebut dan meminta pihak korban untuk menyurati memohon Komnas HAM menangani hal ini, sehingga Komnas HAM dapat memanggil dan memeriksa fakta-fakta pelanggaran HAM melibatkan pemerintah dan perusahaan.

Ank, Nov 2015

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

Berkomentar

Leave A Comment

Berita Terkait

Jelajahi berita lainnya:

BERITA LAINNYA