PT ACP Menggusur Tanah Hutan Adat Marga Mahuze Besar secara Paksa

0
532

Rabu, (18/11/2015) Ketua Marga Mahuze Besar, Agustinus Mahuze, berjalan didepan menyusuri hutan dan kebun, mengantarkan jalan anggota Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Sandra Moniaga, yang hendak melihat situasi lingkungan hutan adat Muhu yang disucikan masyarakat adat Malind di Muting, Kabupaten Merauke, Papua.

Disebuah tempat dibawah pohon besar, ditemukan pusat ritual masyarakat adat Malind ditandai dengan tiang terbuat dari Kanda (sejenis alat musik pukul), alat pemukul pembuat sagu dan busur, dikelilingi tanaman bunga adat. Agus Mahuze menceritakan, “Tempat Hutan Muhu suci dikeramatkan karena tempat bersejarah asal nenek moyang leluhur berdiam. Kami melakukan ritual adat disini, karenanya tempat ini harus dilindungi dan dilestarikan”, kata Agus.

Tidak jauh dari lokasi pusat ritual hutan Muhu ditemukan pohon-pohon roboh dan bekas gusuran buldoser memanjang. Ditemukan juga sisa-sisa kayu yang terbakar dibeberapa tempat. “Semenjak awal tahun 2015, hutan kami dibongkar dan digusur oleh operator perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Agriprima Cipta Persada (ACP). Kami sudah menegur dan menghentikan operator perusahaan, memasang ‘sasi’ palang adat tanda tidak boleh bekerja, memasang spanduk menolak perusahaan PT. ACP. Tetapi, perusahaan ACP tidak perduli dan masih membongkar dan menggusur hutan, tanpa menghargai hak-hak masyarakat”, jelas Agus.

Anggota Marga Mahuze Besar, Gerfasus Mahuze, yang tinggal dilokasi transmigrasi Alfasera 1, menjelaskan kalau hutan adat mereka dibakar, “Kami tidak tahu siapa yang membakar, tapi kami menemukan operator PT. ACP melakukan penggusuran setelah api terbakar”, ungkap Gerfasus. Kebakaran dilahan perkebunan yang sudah ditanami dan hutan baru dibuka oleh perusahaan perkebunan PT. ACP sudah terjadi semenjak September hingga Oktober 2015. Petugas dari Bareskrim Polres Merauke telah melakukan penyidikan dan menanyakan kejadian ini kepada anggota Marga Mahuze.

Ketua Marga Mahuze sudah beberapa kali mengadukan permasalahan penggusuran dan pengrusakan hutan adat mereka ke Kapolsek Muting, tetapi tidak ada tanggapan. Penggusuran  pembongkaran dan penebangan pohon secara paksa dan melanggar hak masyarakat tersebut diduga melibatkan beberapa oknum anggota Kopassus dan Polsek setempat. Hasil kayu dari hutan alam ini dibawah keluar dan lainnya ditimbun. Keterlibatan oknum tersebut membuat masyarakat curiga kalau pemerintah setempat dan aparat penegak hukum tidak dapat melakukan penegakan hukum.

Ank, Nop 2015.