Jayapura, Wiiyai News – Komisi I DPR Papua (DPRP) bidang Politik, Pemerintahan, Hukum dan HAM menyatakan, Jumat (30/10/2015) sore, kedatangan beberapa perwakilan Suku Yerisiam dari Kabupaten Nabire.

Anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa mengatakan, kedatang perwakilan Suku Yerisiam itu, meminta Komisi I DPR Papua menyampaikan aspirasi masyarakat ke pihak terkait. Suku Yerisiam ingin pencabutan izin PT. Nabire Baru, perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Nabire.

Komisi I DPR Papua mendukung sikap Suku Yerisiam. Mencabut izin Perusahaan PT. Nabire Baru, bahkan semua ijin perusahaan sawit di Papua.

“Kami mendukung aspirasi masyarakat Suku Yerisiam, yang ingin perusahaan sawit PT. Nabire Baru dicabut. Kami minta pemerintah segera mencabut izin usaha semua perusahaan sawit seluruh Papua,” kata Kadepa via pesan singkatnya, akhir pekan lalu.

Kata Kadepa, keberadaan perusahaan sawit di Papua tak menguntungkan masyarakat adat. Justru sebaliknya, hutan adat terus tergerus akibat pembukaan lahan sawit. Perlahan-lahan, masyarakat adat Papua kehilangan tempat mereka memenuhi kebutuhan hidupnya.

“Ketika sawit terus dikembangkan di Papua, disaat bersamaan masyarakat adat Papua terus terpinggirkan. Mereka hanya jadi penonton ketika hutan dan lahan adat mereka “disulap” menjadi perkebunan sawit. Ini jelas tak adil,” ucapnya.

Hal yang sama dikatakan Ketua DPR Papua, Yunus Wonda pekan lalu. Menurutnya, Parlemen Papua meminta kepada Gubernur Lukas Enembe mencabut izin perkebunan kelapa sawit yang ada di Papua.

“Saya tak pernah setuju jika ada investor kelapa sawit yang masuk ke Papua. Saya menduga ada maksud lain dibalik itu. Saya secara pribadi tidak setuju namanya kelapa sawit di Papua. Kelapa sawit sebenarnya merusak lingkungan,” kata Wonda.

Untuk itu, Wodan meminta kepada pemerintah menutup peluang bagi investor kelapa sawit masuk ke Papua guna menyelamatkan lingkungan yang telah ditetapkan sebagai paru-paru dunia.

“Kepada mereka yang punya modal-modal untuk tanam kelapa sawit itu stop saja, mending cari pulau lain, jangan di Papua,” ucapnya. (odon)

http://wiyainews.com/suku-yerisiam-minta-izin-perusahan-sawit-di-nabire-dicabut.html

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Jayapura, Wiiyai News – Komisi I DPR Papua (DPRP) bidang Politik, Pemerintahan, Hukum dan HAM menyatakan, Jumat (30/10/2015) sore, kedatangan beberapa perwakilan Suku Yerisiam dari Kabupaten Nabire.

    Anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa mengatakan, kedatang perwakilan Suku Yerisiam itu, meminta Komisi I DPR Papua menyampaikan aspirasi masyarakat ke pihak terkait. Suku Yerisiam ingin pencabutan izin PT. Nabire Baru, perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Nabire.

    Komisi I DPR Papua mendukung sikap Suku Yerisiam. Mencabut izin Perusahaan PT. Nabire Baru, bahkan semua ijin perusahaan sawit di Papua.

    “Kami mendukung aspirasi masyarakat Suku Yerisiam, yang ingin perusahaan sawit PT. Nabire Baru dicabut. Kami minta pemerintah segera mencabut izin usaha semua perusahaan sawit seluruh Papua,” kata Kadepa via pesan singkatnya, akhir pekan lalu.

    Kata Kadepa, keberadaan perusahaan sawit di Papua tak menguntungkan masyarakat adat. Justru sebaliknya, hutan adat terus tergerus akibat pembukaan lahan sawit. Perlahan-lahan, masyarakat adat Papua kehilangan tempat mereka memenuhi kebutuhan hidupnya.

    “Ketika sawit terus dikembangkan di Papua, disaat bersamaan masyarakat adat Papua terus terpinggirkan. Mereka hanya jadi penonton ketika hutan dan lahan adat mereka “disulap” menjadi perkebunan sawit. Ini jelas tak adil,” ucapnya.

    Hal yang sama dikatakan Ketua DPR Papua, Yunus Wonda pekan lalu. Menurutnya, Parlemen Papua meminta kepada Gubernur Lukas Enembe mencabut izin perkebunan kelapa sawit yang ada di Papua.

    “Saya tak pernah setuju jika ada investor kelapa sawit yang masuk ke Papua. Saya menduga ada maksud lain dibalik itu. Saya secara pribadi tidak setuju namanya kelapa sawit di Papua. Kelapa sawit sebenarnya merusak lingkungan,” kata Wonda.

    Untuk itu, Wodan meminta kepada pemerintah menutup peluang bagi investor kelapa sawit masuk ke Papua guna menyelamatkan lingkungan yang telah ditetapkan sebagai paru-paru dunia.

    “Kepada mereka yang punya modal-modal untuk tanam kelapa sawit itu stop saja, mending cari pulau lain, jangan di Papua,” ucapnya. (odon)

    http://wiyainews.com/suku-yerisiam-minta-izin-perusahan-sawit-di-nabire-dicabut.html

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on