Linda Teti Silitonga Senin, 16/11/2015 07:02 WIB

Bisnis.com, JAKARTA- Ajakan Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada para pengusaha hutan agar berpartisipasi dalam restorasi lahan gambut nasional patut diacungi jempol.

Ke pada para pengusaha yang sudah menikmati keuntungan bisnis dari pengusahaan hutan termasuk lahan gambut, diminta untuk aktif berperan dalam memulihkan kerusakan hutan termasuk dampak kebakaran yang terjadi baru-baru ini.

Pasalnya, bencana asap yang baru saja berlalu setelah hujan turun menyisakan kegalauan yang dalam bagi pemangku kepentingan dalam pengelolaan hutan, terutama masyarakat yang terpapar dampak asap.

Kendati kebakaran hutan dan dampak asapnya telah terjadi bertahun-tahun, kita seperti kehilangan akal dalam mengatasinya, dan terutama mencegahnya. Pemerintah, bukan hanya rezim yang berkuasa sekarang tetapi juga rezim-rezim sebelumnya, terkesan tidak berdaya. Kasus ke bakaran (atau pembakaran) hutan dan lahan gambut terus terjadi.

Ketika kebakaran hutan tetap terjadi dan semakin parah akibatnya karena dibarengi dengan siklus alam el-nino, pemerintahan saat ini yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, mau tidak mau, harus bertindak tegas.

Seperti diberitakan harian ini Sabtu (13/11/2015), Wapres Jusuf Kalla membuat pernyataan keras. Bahkan, masih menurut Wapres, dana hasil hutan disimpan di negara tetangga, dan tidak memberi manfaat terhadap fiskal maupun moneter domestik.

“Jangan hanya dana hasil hutan dan kebun disimpan di Singapura. Dana itu harus dikembalikan ke alam yang telah menghasilkan,” begitu kata Wapres Kalla, saat menyampaikan pidato pada pembukaan pertemuan Inter national Experts Roundtable Discussion (IRTD).

Maka, kita mendukung pernyataan Wapres Jusuf Kalla yang mengajak dunia usaha di sektor kehutanan ambil bagian secara aktif untuk melakukan restorasi hutan, ter utama lahan gambut.

Pemerintah bertugas menegakkan regulasi agar kerusakan hutan dapat dicegah, dan kebakaran hutan terutama lahan gambut tidak terulang lagi. Tetapi yang lebih penting, dunia usaha yang memperoleh konsesi pengusahaan hutan mesti turut bertanggungjawab agar kebakaran hutan dapat dice gah.

Tentu, seruan pemerintah melalui Wakil Presiden Jusuf Kalla itu berlaku untuk korporasi lokal dan internasional.

Pasalnya, tidak hanya perusahaan Indonesia saja yang dewasa ini menikmati keuntungan dari pemanfaatan hutan di Indonesia, tetapi juga perusahaan yang berbasis diluar negeri.

Dalam kaitan itu, pemerintah memasang target setidaknya 2 juta hektare lahan gambut yang akan di pulihkan selama lima tahun ke depan, untuk mengantisipasi dan mencegah kebakaran yang terjadi saban ta hun. Diharapkan mulai tahun depan kebakaran hutan khususnya lahan gambut tidak terjadi lagi secara massive seperti belakangan ini.

Melalui bantuan para ahli dan sokongan korporasi swasta, pemerintah akan mengoleksi pandangan, metode, pengetahuan, dan membangun sistem terbaik untuk melakukan restorasi lahan gambut.

Seperti telah dicanangkan Presiden, pemerintah akan membentuk Badan Otorita Restorasi Ekosistem Gambut, se bagai pelaksana restorasi lahan gambut, yang akan dipandu dan dipayungi melalui peraturan pemerintah.

Lembaga tersebut yang diharapkan mirip Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh bertanggungjawab terhadap restorasi 2 juta ha lahan atau 10% dari luas total area gambut Indonesia.

Tentu, inisiatif ini patut mendapatkan dukungan luas. Lebih dari itu, penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan penyalahgunaan konsesi dan berkontribusi menjadi penyebab kerusakan lahan gambut maupun kebakaran hutan baru-baru ini, juga perlu terus di tindak lanjuti.

Kita ingin, pemerintah beserta dunia usaha dan masyarakat di sekitar hutan benar-benar bersungguh-sungguh untuk mengatasi, mengantisipasi, mencegah ke rusakan dan kebakaran hutan, sekaligus berkomitmen kuat untuk melakukan perbaikan sumberdaya alam ter sebut.

Untuk itu, harian ini berharap, pengusahaan hutan, sekalipun adalah sumberdaya terbarukan, haruslah dilakukan dengan tetap mengedepankan pendekatan kelestarian.

Pendekatan ini penting dan stategis, mengingat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan usaha yang lebih berkelanjutan adalah landasan pokok, yang akan menjamin kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Kita tidak ingin, pemerintah dan dunia usaha hanya sekadar mengejar pertumbuhan tinggi dan keuntungan sesaat, yang kemudian menjerumuskan masyarakat dalam kemiskinan yang berkelanjutan.

Sumber:
http://koran.bisnis.com/read/20151116/245/492395/tajuk-bisnis-mendesak-korporasi-bertanggungjawab-soal-hutan

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Linda Teti Silitonga Senin, 16/11/2015 07:02 WIB

    Bisnis.com, JAKARTA- Ajakan Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada para pengusaha hutan agar berpartisipasi dalam restorasi lahan gambut nasional patut diacungi jempol.

    Ke pada para pengusaha yang sudah menikmati keuntungan bisnis dari pengusahaan hutan termasuk lahan gambut, diminta untuk aktif berperan dalam memulihkan kerusakan hutan termasuk dampak kebakaran yang terjadi baru-baru ini.

    Pasalnya, bencana asap yang baru saja berlalu setelah hujan turun menyisakan kegalauan yang dalam bagi pemangku kepentingan dalam pengelolaan hutan, terutama masyarakat yang terpapar dampak asap.

    Kendati kebakaran hutan dan dampak asapnya telah terjadi bertahun-tahun, kita seperti kehilangan akal dalam mengatasinya, dan terutama mencegahnya. Pemerintah, bukan hanya rezim yang berkuasa sekarang tetapi juga rezim-rezim sebelumnya, terkesan tidak berdaya. Kasus ke bakaran (atau pembakaran) hutan dan lahan gambut terus terjadi.

    Ketika kebakaran hutan tetap terjadi dan semakin parah akibatnya karena dibarengi dengan siklus alam el-nino, pemerintahan saat ini yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, mau tidak mau, harus bertindak tegas.

    Seperti diberitakan harian ini Sabtu (13/11/2015), Wapres Jusuf Kalla membuat pernyataan keras. Bahkan, masih menurut Wapres, dana hasil hutan disimpan di negara tetangga, dan tidak memberi manfaat terhadap fiskal maupun moneter domestik.

    “Jangan hanya dana hasil hutan dan kebun disimpan di Singapura. Dana itu harus dikembalikan ke alam yang telah menghasilkan,” begitu kata Wapres Kalla, saat menyampaikan pidato pada pembukaan pertemuan Inter national Experts Roundtable Discussion (IRTD).

    Maka, kita mendukung pernyataan Wapres Jusuf Kalla yang mengajak dunia usaha di sektor kehutanan ambil bagian secara aktif untuk melakukan restorasi hutan, ter utama lahan gambut.

    Pemerintah bertugas menegakkan regulasi agar kerusakan hutan dapat dicegah, dan kebakaran hutan terutama lahan gambut tidak terulang lagi. Tetapi yang lebih penting, dunia usaha yang memperoleh konsesi pengusahaan hutan mesti turut bertanggungjawab agar kebakaran hutan dapat dice gah.

    Tentu, seruan pemerintah melalui Wakil Presiden Jusuf Kalla itu berlaku untuk korporasi lokal dan internasional.

    Pasalnya, tidak hanya perusahaan Indonesia saja yang dewasa ini menikmati keuntungan dari pemanfaatan hutan di Indonesia, tetapi juga perusahaan yang berbasis diluar negeri.

    Dalam kaitan itu, pemerintah memasang target setidaknya 2 juta hektare lahan gambut yang akan di pulihkan selama lima tahun ke depan, untuk mengantisipasi dan mencegah kebakaran yang terjadi saban ta hun. Diharapkan mulai tahun depan kebakaran hutan khususnya lahan gambut tidak terjadi lagi secara massive seperti belakangan ini.

    Melalui bantuan para ahli dan sokongan korporasi swasta, pemerintah akan mengoleksi pandangan, metode, pengetahuan, dan membangun sistem terbaik untuk melakukan restorasi lahan gambut.

    Seperti telah dicanangkan Presiden, pemerintah akan membentuk Badan Otorita Restorasi Ekosistem Gambut, se bagai pelaksana restorasi lahan gambut, yang akan dipandu dan dipayungi melalui peraturan pemerintah.

    Lembaga tersebut yang diharapkan mirip Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh bertanggungjawab terhadap restorasi 2 juta ha lahan atau 10% dari luas total area gambut Indonesia.

    Tentu, inisiatif ini patut mendapatkan dukungan luas. Lebih dari itu, penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan penyalahgunaan konsesi dan berkontribusi menjadi penyebab kerusakan lahan gambut maupun kebakaran hutan baru-baru ini, juga perlu terus di tindak lanjuti.

    Kita ingin, pemerintah beserta dunia usaha dan masyarakat di sekitar hutan benar-benar bersungguh-sungguh untuk mengatasi, mengantisipasi, mencegah ke rusakan dan kebakaran hutan, sekaligus berkomitmen kuat untuk melakukan perbaikan sumberdaya alam ter sebut.

    Untuk itu, harian ini berharap, pengusahaan hutan, sekalipun adalah sumberdaya terbarukan, haruslah dilakukan dengan tetap mengedepankan pendekatan kelestarian.

    Pendekatan ini penting dan stategis, mengingat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan usaha yang lebih berkelanjutan adalah landasan pokok, yang akan menjamin kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

    Kita tidak ingin, pemerintah dan dunia usaha hanya sekadar mengejar pertumbuhan tinggi dan keuntungan sesaat, yang kemudian menjerumuskan masyarakat dalam kemiskinan yang berkelanjutan.

    Sumber:
    http://koran.bisnis.com/read/20151116/245/492395/tajuk-bisnis-mendesak-korporasi-bertanggungjawab-soal-hutan

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on