Nasru Alam Aziz

Siang | 1 Desember 2015 18:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS — Dua jurnalis asing mengalami kekerasan saat meliput unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) di Bunderan HI, Jakarta, Selasa (1/12). Mereka adalah Archicco Guilliano (ABC Australia) dan Stephanie Vaessen (Al Jazeera).

Kasus kekerasan itu berawal dari aktivitas jurnalistik yang dilakukan keduanya di sela unjuk rasa AMP di Jalan Sudirman, Jakarta. Saat Archicco Guilliano atau Chicco mengabadikan peristiwa kekerasan yang dilakukan polisi kepada pengunjuk rasa AMP, beberapa polisi mendekati Chicco dan memintanya menghapus rekaman di kameranya. “Beberapa polisi tiba-tiba mendatangi saya, dan meminta saya untuk menghapus rekaman,” kata Chicco, Selasa siang.

Chicco menolak dan menjelaskan bahwa dirinya adalah jurnalis ABC yang bertugas di Istana Merdeka. Polisi yang marah mengabaikan penjelasan itu, dan justru memukul ke arah Chicco.

Peristiwa yang dialami Chicco diabadikan oleh Stephanie melalui kamera selular. Stephanie hadir di lokasi itu juga untuk meliput unjuk rasa AMP. Polisi yang mengetahui Stephanie sedang mengabadikan kekerasan polisi terhadap Chicco beralih marah ke Stephanie.

“Sebanyak lima polisi mendatangi saya, dan secara agresif meminta saya untuk menghapus rekaman,” kata Stephanie yang menolak permintaan itu.

Kelima polisi itu tidak kalah garang. Salah satu di antaranya merebut telepon selular milik Stephanie, membawanya pergi, sambil menghapus rekaman video di telepon genggam itu. Seorang polisi kemudian mengembalikan telepon salular itu ke Stephanie, dan pergi begitu saja.

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Suwarjono mengatakan, peristiwa kekerasan yang dialami dua jurnalis yang sedang menjalankan tugas itu merupakan bukti bahwa polisi belum sepenuhnya menyadari tugas jurnalis. “Perlu saya ingatkan, jurnalis adalah mata dan telinga publik. Apa yang diliput jurnalis adalah fakta yang akan diberitakan ke publik. Ini pelanggaran,” katanya.

Suwarjono mendesak Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti untuk mengusut tuntas pelaku kekerasan dan perampasan alat kerja jurnalis. “Polisi seharusnya melek hukum, bukan sebaliknya melanggarnya. Tindakan penghapusan gambar jelas pelanggaran atas Undang-Undang (UU) Pers,” katanya.

Kebebasan jurnalis dalam melaksanakan tugasnya adalah bagian dari kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi. Dua hal ini secara konstitusional dilindungi Pasal 28 E dan Pasal 28 F Perubahan II UUD 1945. Aturan turunan mengenai hal ini terdapat dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.

“Indonesia adalah negara yang meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Polisi harus memahami itu, agar tidak terjadi lagi peristiwa semacam ini,” jelas Suwarjono.

Ketua Bidang Advokasi AJI Indonesia, Iman D Nugroho menambahkan, kekerasan yang dialami dua jurnalis tersebut adalah bukti bahwa pemerintah tidak serius membuka akses informasi di Indonesia. Bila ada kasus yang dianggap bisa merugikan pemerintah, langkah yang diambil justru inkonstitusional. “Penghapusan karya jurnalistik adalah inskonstitusional. Indonesia adalah negara hukum, hal-hal semacam itu tidak pantas terjadi di Indonesia,” kata Iman.

Karena itu, menurut Iman, penuntasan kasus itu tidak cukup dengan minta maaf semata. “Polisi harus menghadirkan pelakunya untuk dibawa ke meja hukum,” ujarnya.

http://print.kompas.com/baca/2015/12/01/AJI-Desak-Pengusutan-Pelaku-Kekerasan-terhadap-Jur

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Nasru Alam Aziz

    Siang | 1 Desember 2015 18:09 WIB

    JAKARTA, KOMPAS — Dua jurnalis asing mengalami kekerasan saat meliput unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) di Bunderan HI, Jakarta, Selasa (1/12). Mereka adalah Archicco Guilliano (ABC Australia) dan Stephanie Vaessen (Al Jazeera).

    Kasus kekerasan itu berawal dari aktivitas jurnalistik yang dilakukan keduanya di sela unjuk rasa AMP di Jalan Sudirman, Jakarta. Saat Archicco Guilliano atau Chicco mengabadikan peristiwa kekerasan yang dilakukan polisi kepada pengunjuk rasa AMP, beberapa polisi mendekati Chicco dan memintanya menghapus rekaman di kameranya. “Beberapa polisi tiba-tiba mendatangi saya, dan meminta saya untuk menghapus rekaman,” kata Chicco, Selasa siang.

    Chicco menolak dan menjelaskan bahwa dirinya adalah jurnalis ABC yang bertugas di Istana Merdeka. Polisi yang marah mengabaikan penjelasan itu, dan justru memukul ke arah Chicco.

    Peristiwa yang dialami Chicco diabadikan oleh Stephanie melalui kamera selular. Stephanie hadir di lokasi itu juga untuk meliput unjuk rasa AMP. Polisi yang mengetahui Stephanie sedang mengabadikan kekerasan polisi terhadap Chicco beralih marah ke Stephanie.

    “Sebanyak lima polisi mendatangi saya, dan secara agresif meminta saya untuk menghapus rekaman,” kata Stephanie yang menolak permintaan itu.

    Kelima polisi itu tidak kalah garang. Salah satu di antaranya merebut telepon selular milik Stephanie, membawanya pergi, sambil menghapus rekaman video di telepon genggam itu. Seorang polisi kemudian mengembalikan telepon salular itu ke Stephanie, dan pergi begitu saja.

    Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Suwarjono mengatakan, peristiwa kekerasan yang dialami dua jurnalis yang sedang menjalankan tugas itu merupakan bukti bahwa polisi belum sepenuhnya menyadari tugas jurnalis. “Perlu saya ingatkan, jurnalis adalah mata dan telinga publik. Apa yang diliput jurnalis adalah fakta yang akan diberitakan ke publik. Ini pelanggaran,” katanya.

    Suwarjono mendesak Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti untuk mengusut tuntas pelaku kekerasan dan perampasan alat kerja jurnalis. “Polisi seharusnya melek hukum, bukan sebaliknya melanggarnya. Tindakan penghapusan gambar jelas pelanggaran atas Undang-Undang (UU) Pers,” katanya.

    Kebebasan jurnalis dalam melaksanakan tugasnya adalah bagian dari kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi. Dua hal ini secara konstitusional dilindungi Pasal 28 E dan Pasal 28 F Perubahan II UUD 1945. Aturan turunan mengenai hal ini terdapat dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.

    “Indonesia adalah negara yang meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Polisi harus memahami itu, agar tidak terjadi lagi peristiwa semacam ini,” jelas Suwarjono.

    Ketua Bidang Advokasi AJI Indonesia, Iman D Nugroho menambahkan, kekerasan yang dialami dua jurnalis tersebut adalah bukti bahwa pemerintah tidak serius membuka akses informasi di Indonesia. Bila ada kasus yang dianggap bisa merugikan pemerintah, langkah yang diambil justru inkonstitusional. “Penghapusan karya jurnalistik adalah inskonstitusional. Indonesia adalah negara hukum, hal-hal semacam itu tidak pantas terjadi di Indonesia,” kata Iman.

    Karena itu, menurut Iman, penuntasan kasus itu tidak cukup dengan minta maaf semata. “Polisi harus menghadirkan pelakunya untuk dibawa ke meja hukum,” ujarnya.

    http://print.kompas.com/baca/2015/12/01/AJI-Desak-Pengusutan-Pelaku-Kekerasan-terhadap-Jur

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on