Pemerintahan Joko Widodo aktif melakukan perubahan kebijakan deregulasi untuk memangkas hambatan bisnis dan kemudahan berinvestasi melalui paket kebijakan ekonomi. Jokowi dalam wawancara eksklusif dengan BBC (30/09/2015), mengungkapkan akan menghilangkan ribuan peraturan-peraturan dan memperbaiki sistem regulasi sehingga ramah terhadap dunia usaha, ramah terhadap investor, ramah terhadap investasi. Perubahan kebijakan deregulasi yang massif ini tidak terlepas dari tuntutan dan menjawab kekhawatiran korporasi agar mendapat kemudahan dalam menghadirkan investasi dan percepatan perolehan izin, penambahan dan perluasan usaha investasi baru.

Pada sektor kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menindaklanjuti dengan melakukan deregulasi investasi kehutanan melalui pemangkasan proses perizinan investasi, diantaranya penyederhanaan ijin pelepasan kawasan hutan dan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu. Sebelumnya pada Maret 2015, Menteri LHK menerbitkan peraturan Nomor P.12/Menlhk-II/2015 (baca PermenLHK 12) tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI). Disebutkan tujuan PermenLHK 12 untuk perbaikan pengaturan tata kelola pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI).

Di lapangan Papua, kebijakan PermenLHK 12 ini dipraktikkan dan dimanfaatkan para pemodal untuk ramai-ramai memperoleh izin dan pengembangan tanaman baru diluar tanaman pokok. Berdasarkan infotmasi data perizinan dari website KLHK diketahui ada lima perusahaan sedang memohon Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK – HTI) di Papua dan Papua Barat dengan luas mencapai 380.259 hektar.

Privatisasi Tanah

Kebijakan baru pembangunan HTI mengsyaratkan areal konsesi HTI adalah kawasan hutan produksi tidak dibebani izin/ hak dan atau diutamakan pada kawasan hutan produksi yang tidak produktif. Pasal persyaratan hutan tidak produktif yang kontroversial ini masih belum berubah dari ketentuan semula yang menetapkan kriteria hutan tidak produktif dari penilaian tutupan vegetasi, semak belukar, padang alang-lang dan tanah kosong atau areal bekas tebangan yang kondisinya rusak.

Istilah areal hutan tidak produktif dan atau tanah kosong karena tidak diusahakan ini berakar pada konsep hukum kolonial Belanda disebut “woeste gronden”, yakni: tanah-tanah yang tidak digarap atau tidak dibudidayakan oleh penduduk pribumi, tanah-tanah yang dianggap tidak ada kekuasaan penduduk dan tidak dapat dibuktikan  pemilikannya atas tanah tersebut atau “tanah liar”. Pada jenis tanah-tanah ini, pemerintah kolonial menyatakan kepemilikannya sebagai tanah negara dan menerbitkan ijin pemberian hak kepada perusahaan perkebunan swasta untuk industri perkebunan.

Saat ini, pemerintah masih menggunakan gagasan dan cara kolonial tersebut, pemerintah membuat regulasi pengaturan penguasaan dan penetapan tanah-tanah kosong atau hutan tidak produktif tersebut sebagai milik negara, serta menggunakan alat kekerasan negara untuk rakyat patuh menerima kuasa negara atas tanah. Hak masyarakat atas tanah yang turun temurun dikuasai dan masih tidak tertulis diabaikan, tidak diakui dan dilanggar. Selanjutnya, pemerintah menata dan mencadangkan kawasan hutan tersebut dalam ruang-ruang sektor ekonomi, konsesi dan ijin-ijin untuk pengelolaan dan pemanfaatan dberikan pada pihak perusahaan swasta.

Realitasnya, tanah dan hutan dimaksudkan bukannya tidak produktif melainkan sistem nilai dan pengetahuan masyarakat setempat mengharuskan pemanfaatan atas tanah-tanah yang digunakan dalam skala terbatas, mempertimbangkan nilai ekologis dan ekonomis sehingga perlu dipulihkan dan sebagainya. Pemerintah pun semestinya dapat mengelola asset publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak secara adil, ekologis dan produksinya berkelanjutan. Faktanya, pemerintah justeru memberikan pengelolaannya kepada pihak swasta dalam skala yang luas dan eksploitatif. Privatisasi atas tanah dan sumber daya alam yang dimonopoli korporasi praktiknya hanya mendatangkan bencana sosial budaya, ekonomi, ekologi dan konflik-konflik.

Dalam kasus pembangunan HTI pada skema megaproyek MIFEE di selatan Papua, peran pemerintah sangat kelihatan memproduksi regulasi  dan  memfasilitasi privatisasi asset publik kepada segelintir pihak swasta. Kawasan hutan dataran rendah dengan kombinasi rawa-rawa, gambut, mangrove dan padang rumput, yang berada dalam wilayah adat penduduk asli setempat diberikan kepada korporasi tertentu, tanpa ada konsultasi dan persetujuan dengan masyarakat adat setempat. Saat ini, pemerintah telah menerbitkan izin (IUPHHK – HTI) kepada 9 perusahaan swasta dengan luas 759.922 hektar, lokasinya tersebar dipedalaman kawasan hutan sekitar Kali Mbyan.

Jumlah izin-izin perusahaan dan luas areal HTI masih berubah-ubah, ada banyak korporasi yang berminat menanamkan modalnya didaerah Merauke dan tanah Papua lainnya. Group perusahaan-perusahaan pemilik konsesi HTI yang diketahui pernah memiliki izin, seperti: Medco Group, Moorim Group, Texmaco Group, Korindo Group, Sinar Mas Group. Faktanya tidak banyak dari perusahaan ini merealisasikan kegiatannya, sehingga menimbulkan dugaan adanya praktik land banking oleh perusahaan pemegang IUPHHK – HTI dengan tujuan sebagai jaminan kredit bank dan mendapatkan keuntungan dari nilai tanah di masa datang.

Tanaman Kehidupan

PermenLHK 12, memberikan pengertian tanaman kehidupan adalah tanaman untuk tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dapat berupa tanaman pokok yang  menghasilkan  hasil hutan kayu dan atau bukan kayu, dan atau tanaman yang bermanfaat bagi masyarakat (food security) yang dikelola melalui pola kemitraan dengan perusahaan pemegang izin bersangkutan.

Gagasan baru dalam PermenLHK 12 ini, selain pola kemitraan, termasuk luas areal tanaman kehidupan menjadi 20 % dari sebelumnya 5 %, namun luasnya masih lebih sedikit dibandingkan areal konsesi dengan tanaman pokok sebesar 70 %, sisanya untuk kawasan perlindungan setempat dan kawasan lindung lainnya sebesar 10 %. Jenis tanaman HTI ditetapkan tanaman sejenis dan beragam jenis dengan tanaman budidaya tahunan yang berkayu atau jenis lainnya, yang menghasilkan kayu atau penghasil bioenergi atau penghasil pangan. Areal tanaman kehidupan diarahkan pada areal rawan konflik dan berdekatan dengan pemukiman masyarakat. Hasil hutan kayu dan bukan kayu pada areal tanaman kehidupan digunakan untuk peningkatan penghasilan masyarakat secara proporsional.

Perubahan PermenLHK 12 ini dapat dibaca sebagai legalisasi atas pengembangan komoditi baru tanaman HTI untuk menghasilkan bioenergi dan pangan, bukan hanya kayu saja. Hal ini sejalan dan mendukung kebijakan pengembangan industri pangan dan energi dari program MIFEE dan mekanisasi pertanian pangan yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Mei 2015).

Dilapangan Merauke, perusahaan pemegang izin HTI, PT. Selaras Inti Semesta (SIS), anak perusahaan Medco Group, memanfaatkan peraturan baru ini dengan mengembangkan areal konsesi HTI nya, kawasan tanaman kehidupan untuk masyarakat dikembangkan untuk pengembangan areal komoditi industri pangan dan energi, seperti: karet, kelapa sawit dan padi. PT. SIS rencana mengembangkan dan membuka lahan konsesi HTI untuk tanaman padi seluas 6000 hektar di Kampung Zanegi, Distrik Animha, hingga saat ini sudah dibuka sekitar 300 hektar disekitar rawa Sambra. Anak perusahaan Medco Group, PT. Parama Pangan Papua, terus memperluas areal sawah baru di Wapeko, pinggir kali Kumb.

Marga Basik-basik, pemilik lahan dan warga di Kampung Zanegi, tidak pernah dilibatkan dalam survey lahan hingga penyiapan lahan, karenanya hutan adat “Tagolaray” yang keramat digusur dan sumber air Sambra terancam rusak. Marga pemilik tanah hanya diberikan uang penghormatan untuk penggunaan lahan sawah sebesar Rp. 30 juta. Setelah itu, kawasan tanaman kehidupan dikendalikan dan dikelola oleh PT. SIS.

Fakta-fakta ini menunjukkan keberadaan status areal tanaman kehidupan, pengalihan hak atas tanah, pola kemitraan dan jenis tanaman pada pembangunan HTI untuk pengembangan industri komoditi pangan dan energi, sebagaimana diatur dalam PermenLHK 12, hanya dapat dimanfaatkan oleh korporasi dan menyimpang dari tujuan-tujuan dan manfaat pembangunan HTI untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemulihan fungsi-fungsi hutan.

Ank, Des 2015

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Pemerintahan Joko Widodo aktif melakukan perubahan kebijakan deregulasi untuk memangkas hambatan bisnis dan kemudahan berinvestasi melalui paket kebijakan ekonomi. Jokowi dalam wawancara eksklusif dengan BBC (30/09/2015), mengungkapkan akan menghilangkan ribuan peraturan-peraturan dan memperbaiki sistem regulasi sehingga ramah terhadap dunia usaha, ramah terhadap investor, ramah terhadap investasi. Perubahan kebijakan deregulasi yang massif ini tidak terlepas dari tuntutan dan menjawab kekhawatiran korporasi agar mendapat kemudahan dalam menghadirkan investasi dan percepatan perolehan izin, penambahan dan perluasan usaha investasi baru.

    Pada sektor kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menindaklanjuti dengan melakukan deregulasi investasi kehutanan melalui pemangkasan proses perizinan investasi, diantaranya penyederhanaan ijin pelepasan kawasan hutan dan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu. Sebelumnya pada Maret 2015, Menteri LHK menerbitkan peraturan Nomor P.12/Menlhk-II/2015 (baca PermenLHK 12) tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI). Disebutkan tujuan PermenLHK 12 untuk perbaikan pengaturan tata kelola pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI).

    Di lapangan Papua, kebijakan PermenLHK 12 ini dipraktikkan dan dimanfaatkan para pemodal untuk ramai-ramai memperoleh izin dan pengembangan tanaman baru diluar tanaman pokok. Berdasarkan infotmasi data perizinan dari website KLHK diketahui ada lima perusahaan sedang memohon Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK – HTI) di Papua dan Papua Barat dengan luas mencapai 380.259 hektar.

    Privatisasi Tanah

    Kebijakan baru pembangunan HTI mengsyaratkan areal konsesi HTI adalah kawasan hutan produksi tidak dibebani izin/ hak dan atau diutamakan pada kawasan hutan produksi yang tidak produktif. Pasal persyaratan hutan tidak produktif yang kontroversial ini masih belum berubah dari ketentuan semula yang menetapkan kriteria hutan tidak produktif dari penilaian tutupan vegetasi, semak belukar, padang alang-lang dan tanah kosong atau areal bekas tebangan yang kondisinya rusak.

    Istilah areal hutan tidak produktif dan atau tanah kosong karena tidak diusahakan ini berakar pada konsep hukum kolonial Belanda disebut “woeste gronden”, yakni: tanah-tanah yang tidak digarap atau tidak dibudidayakan oleh penduduk pribumi, tanah-tanah yang dianggap tidak ada kekuasaan penduduk dan tidak dapat dibuktikan  pemilikannya atas tanah tersebut atau “tanah liar”. Pada jenis tanah-tanah ini, pemerintah kolonial menyatakan kepemilikannya sebagai tanah negara dan menerbitkan ijin pemberian hak kepada perusahaan perkebunan swasta untuk industri perkebunan.

    Saat ini, pemerintah masih menggunakan gagasan dan cara kolonial tersebut, pemerintah membuat regulasi pengaturan penguasaan dan penetapan tanah-tanah kosong atau hutan tidak produktif tersebut sebagai milik negara, serta menggunakan alat kekerasan negara untuk rakyat patuh menerima kuasa negara atas tanah. Hak masyarakat atas tanah yang turun temurun dikuasai dan masih tidak tertulis diabaikan, tidak diakui dan dilanggar. Selanjutnya, pemerintah menata dan mencadangkan kawasan hutan tersebut dalam ruang-ruang sektor ekonomi, konsesi dan ijin-ijin untuk pengelolaan dan pemanfaatan dberikan pada pihak perusahaan swasta.

    Realitasnya, tanah dan hutan dimaksudkan bukannya tidak produktif melainkan sistem nilai dan pengetahuan masyarakat setempat mengharuskan pemanfaatan atas tanah-tanah yang digunakan dalam skala terbatas, mempertimbangkan nilai ekologis dan ekonomis sehingga perlu dipulihkan dan sebagainya. Pemerintah pun semestinya dapat mengelola asset publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak secara adil, ekologis dan produksinya berkelanjutan. Faktanya, pemerintah justeru memberikan pengelolaannya kepada pihak swasta dalam skala yang luas dan eksploitatif. Privatisasi atas tanah dan sumber daya alam yang dimonopoli korporasi praktiknya hanya mendatangkan bencana sosial budaya, ekonomi, ekologi dan konflik-konflik.

    Dalam kasus pembangunan HTI pada skema megaproyek MIFEE di selatan Papua, peran pemerintah sangat kelihatan memproduksi regulasi  dan  memfasilitasi privatisasi asset publik kepada segelintir pihak swasta. Kawasan hutan dataran rendah dengan kombinasi rawa-rawa, gambut, mangrove dan padang rumput, yang berada dalam wilayah adat penduduk asli setempat diberikan kepada korporasi tertentu, tanpa ada konsultasi dan persetujuan dengan masyarakat adat setempat. Saat ini, pemerintah telah menerbitkan izin (IUPHHK – HTI) kepada 9 perusahaan swasta dengan luas 759.922 hektar, lokasinya tersebar dipedalaman kawasan hutan sekitar Kali Mbyan.

    Jumlah izin-izin perusahaan dan luas areal HTI masih berubah-ubah, ada banyak korporasi yang berminat menanamkan modalnya didaerah Merauke dan tanah Papua lainnya. Group perusahaan-perusahaan pemilik konsesi HTI yang diketahui pernah memiliki izin, seperti: Medco Group, Moorim Group, Texmaco Group, Korindo Group, Sinar Mas Group. Faktanya tidak banyak dari perusahaan ini merealisasikan kegiatannya, sehingga menimbulkan dugaan adanya praktik land banking oleh perusahaan pemegang IUPHHK – HTI dengan tujuan sebagai jaminan kredit bank dan mendapatkan keuntungan dari nilai tanah di masa datang.

    Tanaman Kehidupan

    PermenLHK 12, memberikan pengertian tanaman kehidupan adalah tanaman untuk tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dapat berupa tanaman pokok yang  menghasilkan  hasil hutan kayu dan atau bukan kayu, dan atau tanaman yang bermanfaat bagi masyarakat (food security) yang dikelola melalui pola kemitraan dengan perusahaan pemegang izin bersangkutan.

    Gagasan baru dalam PermenLHK 12 ini, selain pola kemitraan, termasuk luas areal tanaman kehidupan menjadi 20 % dari sebelumnya 5 %, namun luasnya masih lebih sedikit dibandingkan areal konsesi dengan tanaman pokok sebesar 70 %, sisanya untuk kawasan perlindungan setempat dan kawasan lindung lainnya sebesar 10 %. Jenis tanaman HTI ditetapkan tanaman sejenis dan beragam jenis dengan tanaman budidaya tahunan yang berkayu atau jenis lainnya, yang menghasilkan kayu atau penghasil bioenergi atau penghasil pangan. Areal tanaman kehidupan diarahkan pada areal rawan konflik dan berdekatan dengan pemukiman masyarakat. Hasil hutan kayu dan bukan kayu pada areal tanaman kehidupan digunakan untuk peningkatan penghasilan masyarakat secara proporsional.

    Perubahan PermenLHK 12 ini dapat dibaca sebagai legalisasi atas pengembangan komoditi baru tanaman HTI untuk menghasilkan bioenergi dan pangan, bukan hanya kayu saja. Hal ini sejalan dan mendukung kebijakan pengembangan industri pangan dan energi dari program MIFEE dan mekanisasi pertanian pangan yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Mei 2015).

    Dilapangan Merauke, perusahaan pemegang izin HTI, PT. Selaras Inti Semesta (SIS), anak perusahaan Medco Group, memanfaatkan peraturan baru ini dengan mengembangkan areal konsesi HTI nya, kawasan tanaman kehidupan untuk masyarakat dikembangkan untuk pengembangan areal komoditi industri pangan dan energi, seperti: karet, kelapa sawit dan padi. PT. SIS rencana mengembangkan dan membuka lahan konsesi HTI untuk tanaman padi seluas 6000 hektar di Kampung Zanegi, Distrik Animha, hingga saat ini sudah dibuka sekitar 300 hektar disekitar rawa Sambra. Anak perusahaan Medco Group, PT. Parama Pangan Papua, terus memperluas areal sawah baru di Wapeko, pinggir kali Kumb.

    Marga Basik-basik, pemilik lahan dan warga di Kampung Zanegi, tidak pernah dilibatkan dalam survey lahan hingga penyiapan lahan, karenanya hutan adat “Tagolaray” yang keramat digusur dan sumber air Sambra terancam rusak. Marga pemilik tanah hanya diberikan uang penghormatan untuk penggunaan lahan sawah sebesar Rp. 30 juta. Setelah itu, kawasan tanaman kehidupan dikendalikan dan dikelola oleh PT. SIS.

    Fakta-fakta ini menunjukkan keberadaan status areal tanaman kehidupan, pengalihan hak atas tanah, pola kemitraan dan jenis tanaman pada pembangunan HTI untuk pengembangan industri komoditi pangan dan energi, sebagaimana diatur dalam PermenLHK 12, hanya dapat dimanfaatkan oleh korporasi dan menyimpang dari tujuan-tujuan dan manfaat pembangunan HTI untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemulihan fungsi-fungsi hutan.

    Ank, Des 2015

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on