PRESS RELEASE

(Jakarta, 17 Desember 2015) Papua Itu Kita, Solidaritas Korban Pelanggaran (SKP) HAM Papua, Indonesia Tanpa Militerisme, dan Dewan Adat Wilayah Adat Meepago melaporkan penembakan dan penganiayaan yang terjadi di desa Wanapompi, Serui, Papua pada tanggal 1 Desember 2015 ke Komnas HAM; karena diduga kuat peristiwa tersebut adalah pelanggaran HAM berat. Penembakan dan penganiayaan oleh aparat keamanan ini menambah deretan panjang pelanggaran HAM berat yang harus diungkap dan dipertanggungjawabkan di Papua.

Pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan empat orang tewas dan delapan orang luka berat dalam peristiwa ini terindikasi terencana dan sistematik, serta penyerangan ini dilakukan terhadap penduduk sipil karena saat itu semua korban sedang tidak bersenjata. Maka peristiwa ini diduga adalah termasuk kategori jenis pelanggaran HAM berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan seperti yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM pasal 7 dan 9 serta hukum internasional Statuta Roma pasal 7.

“Hari ini Papua Itu Kita bersama kawan-kawan yang lain melakukan aksi di Komnas HAM sebagai bentuk solidaritas. Setelah aksi, kami juga telah melaporkan peristiwa ini secara resmi ke Komnas HAM supaya Komnas bisa mengusut tuntas dugaan pelanggaran HAM berat ini,” ujar Veronica Koman, salah satu perwakilan Papua Itu Kita.

“Setahun ini sudah banyak sekali penembakan-penembakan yang terjadi di Papua seperti 8 Maret di Yahukimo, 26 Juni di Dogiyai, 17 Juli di Tolikara, 28 Agustus dan 28 September di Timika, dan yang terakhir ini di Serui. Tidak ada satu pun yang tersentuh hukum. Saya harap kasus Serui ini menjadi pintu masuk kasus-kasus tersebut,” tegas Peneas Lokbere, perwakilan dari SKP-HAM Papua.

Untuk itu kami menuntut kepada Komnas HAM supaya dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi di Serui ini ditindaklanjuti melalui mekanisme penyelidikan dan penyidikan sebagaimana UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Da juga supaya Komnas HAM mengambil langkah efektif untuk melakukan pemulihan kepada korban dan saksi-saksi. Selain itu juga berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan hukum dan HAM kepada saksi-saksi peristiwa.

“Kami yang di Jakarta tidak akan berdiam diri lagi atas pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Papua tidak sendiri,” tutup Veronica.

Hormat kami,

Papua Itu Kita

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    PRESS RELEASE

    (Jakarta, 17 Desember 2015) Papua Itu Kita, Solidaritas Korban Pelanggaran (SKP) HAM Papua, Indonesia Tanpa Militerisme, dan Dewan Adat Wilayah Adat Meepago melaporkan penembakan dan penganiayaan yang terjadi di desa Wanapompi, Serui, Papua pada tanggal 1 Desember 2015 ke Komnas HAM; karena diduga kuat peristiwa tersebut adalah pelanggaran HAM berat. Penembakan dan penganiayaan oleh aparat keamanan ini menambah deretan panjang pelanggaran HAM berat yang harus diungkap dan dipertanggungjawabkan di Papua.

    Pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan empat orang tewas dan delapan orang luka berat dalam peristiwa ini terindikasi terencana dan sistematik, serta penyerangan ini dilakukan terhadap penduduk sipil karena saat itu semua korban sedang tidak bersenjata. Maka peristiwa ini diduga adalah termasuk kategori jenis pelanggaran HAM berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan seperti yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM pasal 7 dan 9 serta hukum internasional Statuta Roma pasal 7.

    “Hari ini Papua Itu Kita bersama kawan-kawan yang lain melakukan aksi di Komnas HAM sebagai bentuk solidaritas. Setelah aksi, kami juga telah melaporkan peristiwa ini secara resmi ke Komnas HAM supaya Komnas bisa mengusut tuntas dugaan pelanggaran HAM berat ini,” ujar Veronica Koman, salah satu perwakilan Papua Itu Kita.

    “Setahun ini sudah banyak sekali penembakan-penembakan yang terjadi di Papua seperti 8 Maret di Yahukimo, 26 Juni di Dogiyai, 17 Juli di Tolikara, 28 Agustus dan 28 September di Timika, dan yang terakhir ini di Serui. Tidak ada satu pun yang tersentuh hukum. Saya harap kasus Serui ini menjadi pintu masuk kasus-kasus tersebut,” tegas Peneas Lokbere, perwakilan dari SKP-HAM Papua.

    Untuk itu kami menuntut kepada Komnas HAM supaya dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi di Serui ini ditindaklanjuti melalui mekanisme penyelidikan dan penyidikan sebagaimana UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Da juga supaya Komnas HAM mengambil langkah efektif untuk melakukan pemulihan kepada korban dan saksi-saksi. Selain itu juga berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan hukum dan HAM kepada saksi-saksi peristiwa.

    “Kami yang di Jakarta tidak akan berdiam diri lagi atas pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Papua tidak sendiri,” tutup Veronica.

    Hormat kami,

    Papua Itu Kita

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on