(Sikab Dewan Adat Meepago atas Kasus 1 Desember 2015 di Serui)

Masyarakat Papua adalah manusia sejati pemilik negeri Papua, kami adalah manusia yang beradat dan berbudaya bukan binatang atau hewan peliharaan. Dalam hidup selama ini kami diperlakukan seperti binatang, kebebasan untuk berekspresi kami dibungkam habis habisan, kami seakan tinggal dalam perangkang segerombolan pemburu binatang di hutan. Satu kasus yang baru saja terjadi adalah kasus Serui pada tanggal 1 Desember 2015.

Kasus ini adalah sebuah pelanggaran HAM, karena mereka ditembak oleh aparat negara, mereka yang korban adalah masyarakat sipil, yang berhak mencabut nyawa adalah Tuhan, bukan manusia, mereka ditembak seperti kerumunan bintang buruan. Walaupun mereka ditembak setelah mengibarkan bendera bintang kejora tetapi itu haruslah dipandang sebagai bagian dari bentuk ekspresi mereka bukan mereka sedang mendirikan sebuah negara, mereka juga tau bahwa mendirikan negara mempunyai proses bukan seperi membalikan telapak tangan.

Bentuk bentuk pelanggaran HAM Bentuk-bentuk perbuatan (type of acts) pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam Peristiwa Kekerasan di Serui Prov.Papua, adalah sebagai berikut :

  1. Hak untuk Hidup Sesuai dengan data yang ada, sekurang-kurangnya terdapat 4 (empat) orang tewas dalam peristiwa tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka telah terjadi pelanggaran terhadap hak untuk hidup yang merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non derogable rights), sebagaimana dijamin di dalam Pasal 28 A jo Pasal 28 I UUD 1945, Pasal 4 jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik.
  2. Hak untuk Tidak Mendapat Perlakuan yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Dalam peristiwa tersebut, berdasarkan keterangan data, informasi dan fakta yang ada, menunjukkan adanya perlakuan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Berdasarkan hal tersebut, maka telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia dalam bentuk perlakuan yang keji, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia sebagaimana dijamin di dalam Pasal 28 G ayat (2) UUD 1945 jo Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Anti Penyiksaan jo Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM jo Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik.
  3. Hak Atas Rasa Aman Pada umumnya, peristiwa ini telah menyebabkan rasa ketakutan dan kekhawatiran yang dialami oleh masyarakat, baik yang menjadi korban maupun yang menyaksikan peristiwa. Berdasarkan hal tersebut, maka telah terjadi pelanggaran hak atas rasa aman sebagaimana dijamin di dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 jo Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Dengan ini kami nyatakan sikap;

  1. Negara telah melakukan serangkaian kekerasan yang berlebihan di Papua yang terindikasi sebagai PELANGGARAN HAM yang berkepanjangan di Papua tanpa membuka membuka ruang dialog.
  2. Negara telah menjadikan Doktrin NKRI harga mati sebagai pintu kekerasan di Papua.
  3. Negara telah membungkam kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum dan hak ekspresi orang Papua tetapi menjadikan senjata sebagai mulut untuk berbicara dengan orang Papua.
  4. Presiden RI Joko Widodo agar memerintakan KAPOLRI agar segera memproses pelaku penembakan Serui, 1 Desember 2015

DEWAN ADAT WILAYAH ADAT MEEPAGO

JOHN NR GOBAI

Baca Juga: Usut Tuntas Dugaan Pelanggaran HAM Berat di Serui

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    (Sikab Dewan Adat Meepago atas Kasus 1 Desember 2015 di Serui)

    Masyarakat Papua adalah manusia sejati pemilik negeri Papua, kami adalah manusia yang beradat dan berbudaya bukan binatang atau hewan peliharaan. Dalam hidup selama ini kami diperlakukan seperti binatang, kebebasan untuk berekspresi kami dibungkam habis habisan, kami seakan tinggal dalam perangkang segerombolan pemburu binatang di hutan. Satu kasus yang baru saja terjadi adalah kasus Serui pada tanggal 1 Desember 2015.

    Kasus ini adalah sebuah pelanggaran HAM, karena mereka ditembak oleh aparat negara, mereka yang korban adalah masyarakat sipil, yang berhak mencabut nyawa adalah Tuhan, bukan manusia, mereka ditembak seperti kerumunan bintang buruan. Walaupun mereka ditembak setelah mengibarkan bendera bintang kejora tetapi itu haruslah dipandang sebagai bagian dari bentuk ekspresi mereka bukan mereka sedang mendirikan sebuah negara, mereka juga tau bahwa mendirikan negara mempunyai proses bukan seperi membalikan telapak tangan.

    Bentuk bentuk pelanggaran HAM Bentuk-bentuk perbuatan (type of acts) pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam Peristiwa Kekerasan di Serui Prov.Papua, adalah sebagai berikut :

    1. Hak untuk Hidup Sesuai dengan data yang ada, sekurang-kurangnya terdapat 4 (empat) orang tewas dalam peristiwa tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka telah terjadi pelanggaran terhadap hak untuk hidup yang merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non derogable rights), sebagaimana dijamin di dalam Pasal 28 A jo Pasal 28 I UUD 1945, Pasal 4 jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik.
    2. Hak untuk Tidak Mendapat Perlakuan yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Dalam peristiwa tersebut, berdasarkan keterangan data, informasi dan fakta yang ada, menunjukkan adanya perlakuan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Berdasarkan hal tersebut, maka telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia dalam bentuk perlakuan yang keji, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia sebagaimana dijamin di dalam Pasal 28 G ayat (2) UUD 1945 jo Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Anti Penyiksaan jo Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM jo Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik.
    3. Hak Atas Rasa Aman Pada umumnya, peristiwa ini telah menyebabkan rasa ketakutan dan kekhawatiran yang dialami oleh masyarakat, baik yang menjadi korban maupun yang menyaksikan peristiwa. Berdasarkan hal tersebut, maka telah terjadi pelanggaran hak atas rasa aman sebagaimana dijamin di dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 jo Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

    Dengan ini kami nyatakan sikap;

    1. Negara telah melakukan serangkaian kekerasan yang berlebihan di Papua yang terindikasi sebagai PELANGGARAN HAM yang berkepanjangan di Papua tanpa membuka membuka ruang dialog.
    2. Negara telah menjadikan Doktrin NKRI harga mati sebagai pintu kekerasan di Papua.
    3. Negara telah membungkam kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum dan hak ekspresi orang Papua tetapi menjadikan senjata sebagai mulut untuk berbicara dengan orang Papua.
    4. Presiden RI Joko Widodo agar memerintakan KAPOLRI agar segera memproses pelaku penembakan Serui, 1 Desember 2015

    DEWAN ADAT WILAYAH ADAT MEEPAGO

    JOHN NR GOBAI

    Baca Juga: Usut Tuntas Dugaan Pelanggaran HAM Berat di Serui

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on