Anugerah Perkasa Rabu, 30/12/2015 18:13 WIB

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo diminta untuk melakukan penilaian kembali atas izin-izin pemanfaatan hutan, pertambangan dan perkebunan di Papua terkait dengan dugaan pelanggaran hak masyarakat asli Papua.

Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Ruang Hidup Masyarakat Adat Papua menyatakan pembangunan skala besar telah meningkatkan gap ekonomi serta adanya pelanggaran HAM terhadap masyarakat asli Papua. Oleh karena itu, koalisi itu meminta Presiden untuk mengeluarkan program yang sungguh-sungguh untuk mengakui hak asli masyarakat Papua.

“Kami mendesak Presiden untuk menjalankan program pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan hak-hak dasar orang Papua,” demikian pernyataan bersama koalisi tersebut, Rabu (30/12/2015).

Koalisi itu menegaskan Presiden juga harus melakukan penilaian kembali terhadap izin-izin pemanfaatan hasil hutan kayu maupun nonkayu, hutan tanaman industri, konversi hutan untuk perkebunan sawit serta pertambangan. Mereka menuturkan izin-izin tersebut seringkali dilakukan dengan cara perusakan dan pembakaran hutan.

Koalisi juga menegaskan pemerintah dapat memberikan sanksi kepada perusahaan terkait akibat pelanggaran dalam operasinya tersebut. Diketahui, Presiden akan merayakan Tahun Baru di Papua setelah tiba di provinsi tersebut kemarin.

http://kabar24.bisnis.com/read/20151230/16/505897/ekonomi-papua-presiden-diminta-nilai-ulang-izin-pemanfaatan-hutan-tambang

Baca Juga: Mendesak Pengakuan dan Pemulihan Hak-hak Orang Asli Papua

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Anugerah Perkasa Rabu, 30/12/2015 18:13 WIB

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo diminta untuk melakukan penilaian kembali atas izin-izin pemanfaatan hutan, pertambangan dan perkebunan di Papua terkait dengan dugaan pelanggaran hak masyarakat asli Papua.

    Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Ruang Hidup Masyarakat Adat Papua menyatakan pembangunan skala besar telah meningkatkan gap ekonomi serta adanya pelanggaran HAM terhadap masyarakat asli Papua. Oleh karena itu, koalisi itu meminta Presiden untuk mengeluarkan program yang sungguh-sungguh untuk mengakui hak asli masyarakat Papua.

    “Kami mendesak Presiden untuk menjalankan program pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan hak-hak dasar orang Papua,” demikian pernyataan bersama koalisi tersebut, Rabu (30/12/2015).

    Koalisi itu menegaskan Presiden juga harus melakukan penilaian kembali terhadap izin-izin pemanfaatan hasil hutan kayu maupun nonkayu, hutan tanaman industri, konversi hutan untuk perkebunan sawit serta pertambangan. Mereka menuturkan izin-izin tersebut seringkali dilakukan dengan cara perusakan dan pembakaran hutan.

    Koalisi juga menegaskan pemerintah dapat memberikan sanksi kepada perusahaan terkait akibat pelanggaran dalam operasinya tersebut. Diketahui, Presiden akan merayakan Tahun Baru di Papua setelah tiba di provinsi tersebut kemarin.

    http://kabar24.bisnis.com/read/20151230/16/505897/ekonomi-papua-presiden-diminta-nilai-ulang-izin-pemanfaatan-hutan-tambang

    Baca Juga: Mendesak Pengakuan dan Pemulihan Hak-hak Orang Asli Papua

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on