KEJAHATAN KORPORASI PANTAS DIHUKUM BERAT

PEMERINTAH GUGAT PERUSAHAAN PEMBAKAR LAHAN

RABU, 30 DESEMBER 2015 , 08:17:00 WIB

RMOL. Kebakaran yang menghanguskan 2,1 juta hektare hutan dan lahan pada 2015, harus disikapi serius oleh pemerintah. Selain memenuhi hak-hak masyarakat, pemerintah dide­sak menindak tegas pelaku dan korporasi yang melakukan pem­bakaran lahan. Salah satunya dengan memaksimalkan upaya hukum dan meminta ganti rugi dari korporasi tersebut.

Hal ini dinyatakan Kepala Deputi Advokasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Nur Hidayati. Menurutnya, pub­lik sering lupa dengan kebakaran hutan dan lahan yang selalu ter­jadi selama dua dekade terakhir. Ingatan masyarakat mendadak hilang karena kabut asap bera­khir begitu hujan turun.

“Kita terus mendorong pemer­intah agar peristiwa kebakaran hutan dan lahan tidak terjadi lagi di masa yang akan datang,” katanya.

Walhi, lanjut Hidayati, men­dukung langkah pemerintah, yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang saat ini sedang menggugat PT Bumi Mekar Hijau senilai Rp 7,9 triliun di Pengadilan Negeri Palembang atas kebakaran lahan di wilayah konsesinya pada 2014.

Apalagi dalam dua tahun terakhir, Sumatera Selatan men­jadi wilayah dengan titik api terbanyak di seluruh Indonesia. “Kita mengajak masyarakat sama-sama mengikuti apakah gugatan tersebut akan dipenuhi atau tidak, selama 2014 dan 2015 wilayah konsesi PT Bumi Mekar Hijau merupakan wilayah dengan titik api terbanyak di Sumatera Selatan,” sebutnya.

Hidayati berharap, pemerin­tah tidak hanya sekadar mem­bekukan izin konsesi para perusahaan yang melakukan pembakaran hutan dan lahan. Tapi juga mencabut izin dan meminta ganti rugi atas keru­sakan alam dan bencana yang ditimbulkan oleh kabut asap. Dia mengungkapkan, tantan­gan utama dalam mengungkap kejahatan korporasi terkait kebakaran hutan dan lahan adalah sikap perusahaan yang menyembunyikan peta wilayah konsesinya.

“Alasannya macam-macam, mulai dari rahasia perusahaan dan kepentingan bisnis, pemer­intah juga kesulitan membuka data tersebut namun kami dari masyarakat sipil minta keterbu­kaan dari korporasi tersebut,” tandasnya.

Manager kampanye hutan dan perkebunan skala besar Walhi, Zenzi Suhadi mengata­kan, korporasi yang melakukan pembakaran hutan dan lahan telah merampas sumber kehidu­pan rakyat dan hidup rakyat itu sendiri.

“Salah satu syarat untuk hidup itu kita butuh udara bersih, ke­bakaran hutan dan lahan yang disertai kabut asap telah meram­pas udara bersih yang menjadi kebutuhan manusia,” ujarnya.

Pihaknya mencatat, aku Zenzi, kebakaran hutan dan lahan men­jadi semakin masif pasca dike­luarkannya PP 06 tahun 2007 juncto PP 03 tahun 2008 yang membolehkan konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) di ka­wasan hutan primer.

Sebelumnya, konsesi HTI hanya diperbolehkan di wilayah hutan kritis. “Pasca terbitnya regulasi tersebut, di Sumatera Selatan banyak terbit izin kons­esi HTI, belum lagi ekspansi perkebunan sawit dengan cara membakar lahan,” katanya.

Tak hanya itu, di Sumatera Selatan 1,5 juta hektare lahan gambut juga diterbitkan izin konsesinya. Padahal jelas lahan gambut adalah kawasan kritis namun tetap diberikan ijin kons­esi. “Celah regulasi dan penerbi­tan ijin yang permisif ditambah tidak seimbangnya kewenangan dan tanggung jawab penyeleng­gara negara, dimana bupati dan gubernur bisa beri ijin konsesi, berujung pada pembakaran hu­tan dan lahan,” sebutnya.

Sementara di saat sulitnya menjerat korporasi, juga tidak ada mekanisme untuk memberi­kan sanksi hukum kepada kepala daerah yang serampangan dalam mengeluarkan izin.

Walhi berharap, terang Zenzi, selain adanya perbaikan regu­lasi, pemerintah juga melakukan kontrol terhadap pemberian izin konsesi. Pihaknya juga me­nyayangkan buruknya skema penegak hukum terkait kasus kebakaran hiutan dan lahan. “Kepolisian kan ada sampai tingkat kecamatan, tapi kenapa penetapan tersangka kebakaran hutan dan lahan dilakukan oleh Mabes Polri,” kritiknya.

Selama ini, tambah Zenzi, jum­lah keuntungan perusahaan tidak sebanding dengan konsekuensi hukum yang diterimanya jika mereka melakukan pembakaran lahan. Apalagi proses hukum mulai dari penyidikan dan pera­dilan masih toleran terhadap korporasi pembakar hutan. “Jika terus begini kami yakin pada 2016 nanti kebakaran hutan dan lahan akan semakin meningkat, bahkan akan terjadi di wilayah Indonesia bagian timur,” tan­dasnya.

Direktur Walhi Sumatera Selatan, Hadi Jatmiko mengata­kan, dalam enam bulan terakhir, tiga balita dan 60 ribu warga Sumatera Selatan terserang Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) akibat kebakaran hutan yang melanda 838 ribu hektare wilayah di provinsi tersebut.

“Perkebunan sawit dan karet sudah menyebar ke seluruh kabupaten di Sumatera Selatan, lahan gambut juga sudah dikua­sai sawit dan HTI,” ujarnya.

Pihaknya mencatat, keba­karan hutan di Sumatera Selatan meningkat pasca tahun politik, seperti pada tahun 2010 pasca Pemilu 2009 dan tahun 2015 pasca Pemilu 2014. Selain itu, penegakan hukum juga terke­san tebang pilih. Akibatnya perusahaan yang melakukan pembakaran hutan pada tahun-tahun sebelumnya di tahun ini masih leluasa melakukan pem­bakaran.

“Penerbitan izin yang tanpa pertimbangan keberlanjutan lingkungan ditambah peran tanggung jawab dan kontrol pemerintah yang lemah men­jadikan proses hukum sebagai harapan terakhir bagi rakyat yang menjadi korban kabut asap,” pungkasnya.

Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyata­kan optimis akan memenangkan gugatan atas PT Bumi Mekar Hijau (BMH) yang diduga mem­bakar hutan dan lahan Sumatera Selatan pada 2014 lalu.

Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan KLHK, Rasio Ridho Sani, pen­gumpulan bukti di lapangan sangat kuat untuk menjerat BMH secara maksimal sesuai Undang-Undang.

KLHK menggugat PT Bumi Mekar Hijau sebesar Rp 7,9 triliun karena diduga menyum­bang kebakaran lahan gam­but 20 ribu hektar pada 2014. Kemudian tahun ini, kembali diduga menyumbang puluhan ribu hektar kebakaran lahan, sehingga izinnya dibekukan pemerintah. ***

http://www.rmol.co/read/2015/12/30/229920/Kejahatan-Korporasi-Pantas-Dihukum-Berat-

PEMERINTAH GUGAT PERUSAHAAN PEMBAKAR LAHAN

RABU, 30 DESEMBER 2015 , 08:17:00 WIB

RMOL. Kebakaran yang menghanguskan 2,1 juta hektare hutan dan lahan pada 2015, harus disikapi serius oleh pemerintah. Selain memenuhi hak-hak masyarakat, pemerintah dide­sak menindak tegas pelaku dan korporasi yang melakukan pem­bakaran lahan. Salah satunya dengan memaksimalkan upaya hukum dan meminta ganti rugi dari korporasi tersebut.

Hal ini dinyatakan Kepala Deputi Advokasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Nur Hidayati. Menurutnya, pub­lik sering lupa dengan kebakaran hutan dan lahan yang selalu ter­jadi selama dua dekade terakhir. Ingatan masyarakat mendadak hilang karena kabut asap bera­khir begitu hujan turun.

“Kita terus mendorong pemer­intah agar peristiwa kebakaran hutan dan lahan tidak terjadi lagi di masa yang akan datang,” katanya.

Walhi, lanjut Hidayati, men­dukung langkah pemerintah, yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang saat ini sedang menggugat PT Bumi Mekar Hijau senilai Rp 7,9 triliun di Pengadilan Negeri Palembang atas kebakaran lahan di wilayah konsesinya pada 2014.

Apalagi dalam dua tahun terakhir, Sumatera Selatan men­jadi wilayah dengan titik api terbanyak di seluruh Indonesia. “Kita mengajak masyarakat sama-sama mengikuti apakah gugatan tersebut akan dipenuhi atau tidak, selama 2014 dan 2015 wilayah konsesi PT Bumi Mekar Hijau merupakan wilayah dengan titik api terbanyak di Sumatera Selatan,” sebutnya.

Hidayati berharap, pemerin­tah tidak hanya sekadar mem­bekukan izin konsesi para perusahaan yang melakukan pembakaran hutan dan lahan. Tapi juga mencabut izin dan meminta ganti rugi atas keru­sakan alam dan bencana yang ditimbulkan oleh kabut asap. Dia mengungkapkan, tantan­gan utama dalam mengungkap kejahatan korporasi terkait kebakaran hutan dan lahan adalah sikap perusahaan yang menyembunyikan peta wilayah konsesinya.

“Alasannya macam-macam, mulai dari rahasia perusahaan dan kepentingan bisnis, pemer­intah juga kesulitan membuka data tersebut namun kami dari masyarakat sipil minta keterbu­kaan dari korporasi tersebut,” tandasnya.

Manager kampanye hutan dan perkebunan skala besar Walhi, Zenzi Suhadi mengata­kan, korporasi yang melakukan pembakaran hutan dan lahan telah merampas sumber kehidu­pan rakyat dan hidup rakyat itu sendiri.

“Salah satu syarat untuk hidup itu kita butuh udara bersih, ke­bakaran hutan dan lahan yang disertai kabut asap telah meram­pas udara bersih yang menjadi kebutuhan manusia,” ujarnya.

Pihaknya mencatat, aku Zenzi, kebakaran hutan dan lahan men­jadi semakin masif pasca dike­luarkannya PP 06 tahun 2007 juncto PP 03 tahun 2008 yang membolehkan konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) di ka­wasan hutan primer.

Sebelumnya, konsesi HTI hanya diperbolehkan di wilayah hutan kritis. “Pasca terbitnya regulasi tersebut, di Sumatera Selatan banyak terbit izin kons­esi HTI, belum lagi ekspansi perkebunan sawit dengan cara membakar lahan,” katanya.

Tak hanya itu, di Sumatera Selatan 1,5 juta hektare lahan gambut juga diterbitkan izin konsesinya. Padahal jelas lahan gambut adalah kawasan kritis namun tetap diberikan ijin kons­esi. “Celah regulasi dan penerbi­tan ijin yang permisif ditambah tidak seimbangnya kewenangan dan tanggung jawab penyeleng­gara negara, dimana bupati dan gubernur bisa beri ijin konsesi, berujung pada pembakaran hu­tan dan lahan,” sebutnya.

Sementara di saat sulitnya menjerat korporasi, juga tidak ada mekanisme untuk memberi­kan sanksi hukum kepada kepala daerah yang serampangan dalam mengeluarkan izin.

Walhi berharap, terang Zenzi, selain adanya perbaikan regu­lasi, pemerintah juga melakukan kontrol terhadap pemberian izin konsesi. Pihaknya juga me­nyayangkan buruknya skema penegak hukum terkait kasus kebakaran hiutan dan lahan. “Kepolisian kan ada sampai tingkat kecamatan, tapi kenapa penetapan tersangka kebakaran hutan dan lahan dilakukan oleh Mabes Polri,” kritiknya.

Selama ini, tambah Zenzi, jum­lah keuntungan perusahaan tidak sebanding dengan konsekuensi hukum yang diterimanya jika mereka melakukan pembakaran lahan. Apalagi proses hukum mulai dari penyidikan dan pera­dilan masih toleran terhadap korporasi pembakar hutan. “Jika terus begini kami yakin pada 2016 nanti kebakaran hutan dan lahan akan semakin meningkat, bahkan akan terjadi di wilayah Indonesia bagian timur,” tan­dasnya.

Direktur Walhi Sumatera Selatan, Hadi Jatmiko mengata­kan, dalam enam bulan terakhir, tiga balita dan 60 ribu warga Sumatera Selatan terserang Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) akibat kebakaran hutan yang melanda 838 ribu hektare wilayah di provinsi tersebut.

“Perkebunan sawit dan karet sudah menyebar ke seluruh kabupaten di Sumatera Selatan, lahan gambut juga sudah dikua­sai sawit dan HTI,” ujarnya.

Pihaknya mencatat, keba­karan hutan di Sumatera Selatan meningkat pasca tahun politik, seperti pada tahun 2010 pasca Pemilu 2009 dan tahun 2015 pasca Pemilu 2014. Selain itu, penegakan hukum juga terke­san tebang pilih. Akibatnya perusahaan yang melakukan pembakaran hutan pada tahun-tahun sebelumnya di tahun ini masih leluasa melakukan pem­bakaran.

“Penerbitan izin yang tanpa pertimbangan keberlanjutan lingkungan ditambah peran tanggung jawab dan kontrol pemerintah yang lemah men­jadikan proses hukum sebagai harapan terakhir bagi rakyat yang menjadi korban kabut asap,” pungkasnya.

Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyata­kan optimis akan memenangkan gugatan atas PT Bumi Mekar Hijau (BMH) yang diduga mem­bakar hutan dan lahan Sumatera Selatan pada 2014 lalu.

Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan KLHK, Rasio Ridho Sani, pen­gumpulan bukti di lapangan sangat kuat untuk menjerat BMH secara maksimal sesuai Undang-Undang.

KLHK menggugat PT Bumi Mekar Hijau sebesar Rp 7,9 triliun karena diduga menyum­bang kebakaran lahan gam­but 20 ribu hektar pada 2014. Kemudian tahun ini, kembali diduga menyumbang puluhan ribu hektar kebakaran lahan, sehingga izinnya dibekukan pemerintah. ***

http://www.rmol.co/read/2015/12/30/229920/Kejahatan-Korporasi-Pantas-Dihukum-Berat-