Cetak | 14 Januari 2016

JAKARTA, KOMPAS — Kebebasan pers pasca reformasi, terutama pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, masih menghadapi tantangan berat. Kekerasan terhadap jurnalis, kriminalisasi terhadap narasumber berita, dan sistem hukum, seperti digagas dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Penyelenggara Pengadilan (contempt of court), sangat berpotensi menghambat kebebasan pers.

Hal ini mengemuka dalam diskusi yang melibatkan sejumlah lembaga bantuan hukum dan lembaga swadaya masyarakat di kantor LBH Pers, Jakarta, Rabu (13/1). Pembangunan jejaring kekuatan sangat dibutuhkan agar peran LBH Pers pada masa depan tidak sekadar berhenti pada kajian, tetapi dapat memainkan peran menjaga kebebasan pers.

LBH Pers mencatat sedikitnya 47 kasus kekerasan terhadap jurnalis terjadi tahun 2015. Tentu, tidak tertutup kemungkinan sejumlah tindak kekerasan yang belum terekspos di negeri ini.

Frekuensi kekerasan terhadap pers berdasarkan pelaku ataupun bentuk kekerasan didominasi oleh polisi. Ada pula kriminalisasi terhadap narasumber, insan pers, dan netizen, yang semakin menjadi fenomena pada era demokrasi. Sejak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dikeluarkan tahun 2008, sudah ada 134 orang yang terjerat kasus hukum.

Peneliti Elsam, Wahyudi Djafar, mengatakan, sejak 2012 energi kita habis tersedot memperhatikan kekerasan di internet. “Kita melupakan fenomena kasus ekspresi offline yang jarang muncul ke publik. Ada pengekangan di sejumlah daerah yang tidak muncul di media,” katanya.

Direktur LBH Jakarta Alghiffari Aqsa mengatakan, tantangan media semakin berat manakala secara sistemik muncul upaya-upaya sistemik, seperti pengaturan pidana penyelenggara pengadilan. Kristiawan, Manajer Program Media dan Informasi Yayasan Tifa, mengatakan, fenomena kekerasan terhadap jurnalis masih signifikan, terutama di daerah pedalaman. Sistem advokasi masih sangat dibutuhkan, antara lain dengan memperbanyak jejaring LBH Pers. (OSA)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 14 Januari 2016, di halaman 2 dengan judul “Kebebasan Pers Hadapi Tantangan Berat”.

http://print.kompas.com/baca/2016/01/14/Kebebasan-Pers-Hadapi-Tantangan-Berat

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Cetak | 14 Januari 2016

    JAKARTA, KOMPAS — Kebebasan pers pasca reformasi, terutama pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, masih menghadapi tantangan berat. Kekerasan terhadap jurnalis, kriminalisasi terhadap narasumber berita, dan sistem hukum, seperti digagas dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Penyelenggara Pengadilan (contempt of court), sangat berpotensi menghambat kebebasan pers.

    Hal ini mengemuka dalam diskusi yang melibatkan sejumlah lembaga bantuan hukum dan lembaga swadaya masyarakat di kantor LBH Pers, Jakarta, Rabu (13/1). Pembangunan jejaring kekuatan sangat dibutuhkan agar peran LBH Pers pada masa depan tidak sekadar berhenti pada kajian, tetapi dapat memainkan peran menjaga kebebasan pers.

    LBH Pers mencatat sedikitnya 47 kasus kekerasan terhadap jurnalis terjadi tahun 2015. Tentu, tidak tertutup kemungkinan sejumlah tindak kekerasan yang belum terekspos di negeri ini.

    Frekuensi kekerasan terhadap pers berdasarkan pelaku ataupun bentuk kekerasan didominasi oleh polisi. Ada pula kriminalisasi terhadap narasumber, insan pers, dan netizen, yang semakin menjadi fenomena pada era demokrasi. Sejak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dikeluarkan tahun 2008, sudah ada 134 orang yang terjerat kasus hukum.

    Peneliti Elsam, Wahyudi Djafar, mengatakan, sejak 2012 energi kita habis tersedot memperhatikan kekerasan di internet. “Kita melupakan fenomena kasus ekspresi offline yang jarang muncul ke publik. Ada pengekangan di sejumlah daerah yang tidak muncul di media,” katanya.

    Direktur LBH Jakarta Alghiffari Aqsa mengatakan, tantangan media semakin berat manakala secara sistemik muncul upaya-upaya sistemik, seperti pengaturan pidana penyelenggara pengadilan. Kristiawan, Manajer Program Media dan Informasi Yayasan Tifa, mengatakan, fenomena kekerasan terhadap jurnalis masih signifikan, terutama di daerah pedalaman. Sistem advokasi masih sangat dibutuhkan, antara lain dengan memperbanyak jejaring LBH Pers. (OSA)

    Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 14 Januari 2016, di halaman 2 dengan judul “Kebebasan Pers Hadapi Tantangan Berat”.

    http://print.kompas.com/baca/2016/01/14/Kebebasan-Pers-Hadapi-Tantangan-Berat

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on