Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya, baru saja menerbitkan SK.5385/MenLHK-PKTL/IPSDH/2015 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPIB) untuk Pemanfaatan Hutan dan Perubahan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi IX), pada 20 Nopember 2015 dan baru diluncurkan pada 17 Desember 2015 lalu. Revisi PIPIB dilakukan enam bulan sekali sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2015, tanggal 13 Mei 2015, yang dikenal dengan Inpres Moratorium Izin Pemanfaatan Hutan.

Lokasi area moratorium kawasan hutan pada Revisi IX berubah menjadi 65.086.113 hektar, ada peningkatan sedikit sebesar 71.099 hektar, dari Peta PIPIB Revisi VIII sebelumnya dengan luas areal Moratorium 65.015.014 hektar. Perubahan penambahan luas areal moratorium dalam PIPIB tersebut mencakup enam komponen, yakni: adanya perkembangan tata ruang, pembaruan data perizinan, pengurangan kawasan hutan, masukan masyarakat, laporan survey hutan alam dan gambut.

Pada komponen pembaruan data perizinan, Menteri LHK mencabut tiga izin perusahaan pembalakan kayu, salah satu diantaranya berada di Papua, yakni: PT. Citra Lembah Kencana, selain itu ada PT. Hutani Sola di Riau dan PT. Dyera Hutan Lestari di Jambi.

Tidak ada informasi ditail terkait mekanisme dan kriteria penilaian pembaruan data perizinan atau alasan pencabutan izin tiga perusahaan tersebut. Dalam kasus pencabutan izin perusahaan pembalakan kayu PT. Citra Lembah Kencana (CLK) yang areal konsesinya di Sarmi, Provinsi Papua, diketahui PT. CLK, anak perusahaan Barito Pacific Group, milik pengusaha  kaya Prajogo Pangestu, sudah lama tidak aktif dan izin berakhir pada September 2015 lalu. Karenanya, saya menyimpulkan kriteria moratorium dengan pencabutan izin tersebut adalah buruknya kinerja perusahaan, tidak menjalankan kewajiban, berakhirnya waktu izin dan tidak ada permintaan perusahaan untuk perpanjangan izin (IUPHHK – HA).

Di Papua, tercatat ada sekitar 85 perusahaan pemegang IUPHHK-HA (dikenal HPH) dengan areal konsesi seluas 13.850.225 ha, dan kurang dari separuh atau sebanyak 38 perusahaan yang masih aktif dengan luas konsesi 6.787.096 ha, sisanya 47 perusahaan berstatus tidak aktif beroperasi, stagnan dan beberapa belum beroperasi. Semestinya, perusahaan yang dikategorikan tidak aktif beroperasi tersebut dapat dicabut izinnya, seperti halnya kasus pencabutan izin PT. CLK. Tetapi rupanya ada modus baru yang “menunda” sangsi pencabutan izin perusahaan tersebut, yakni areal konsesi tersebut kenyataannya sedang dinegosiasikan untuk pengalihan fungsi dan izin budidaya non kehutanan. Areal konsesi ini juga jadi sasaran kegiatan ilegal logging yang menguntungkan pihak pemodal tertentu dan dibekingi oleh aparatus negara.

Kejahatan Kehutanan di Papua

Pada era rejim Soeharto tahun 1980 an, pemerintah sangat aktif menerbitkan hak pemanfaatan kawasan hutan di Papua, yakni usaha pembalakan kayu (HPH) dan hutan tanaman industri (HTI), hampir tak terkendalikan konsesi hutan yang cukup luas diberikan kepada segelintir pemodal. Kebanyakan pengusaha pembalakan kayu di Papua adalah konglomerat terkenal dekat dengan Soeharto, seperti: Prajogo Pangestu dengan Barito Pacific Group, Burhan Uray dengan Djajanti Group, Keluarga Sutanto dengan Kayu Lapis Indonesia Group, Bob Hasan dengan Kalimanis Group, Hanurata Group yang masih berhubungan dengan bisnis keluarga Soeharto, selain itu terdapat perusahaan modal asing, seperti: Korindo Group asal Korea dan Wapoga Group. Setelah tahun 2001, ketika Papua  berstatus daerah otonomi khusus, pemerintah pusat masih mempunyai otoritas menerbitkan dan memperpanjang izin.

Perusahaan-perusahaan ini mempunyai izin resmi beroperasi, semuanya bersih dan mendapatkan sertifikat label hijau, padahal terdapat penyimpangan dari aspek sosial, seperti: tidak ada persetujuan masyarakat ataupun kalau ada melalui proses manipulasi dan pemaksaan kesepakatan, tidak mempertimbangkan kepentingan dan manfaat hutan bagi masyarakat. Pengabaian aspek sosial menjadi awal kecacatan hukum dan pangkal konflik pertentangan kuasa maupun kepentingan atas pemanfaatan kawasan hutan.

Kompensasi seringkali dianggap sebagai rekognisi aspek sosial. Namun pengaturan dan kebijakan kompensasi justeru mempunyai masalah sendiri, ketentuan kompensasi melalui pemberian uang terkadang nilainya sangat rendah dibanding harga kayu di pasar lokal dan tidak sebanding dengan kerugian hilangnya hutan maupun sumber pangan masyarakat dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana ketentuan pemerintah daerah dalam Peraturan Gubernur Papua Nomor 64 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 5 Tahun 2014. Demikian pula, kewajiban perusahaan terkait tanggung jawab sosial dan janji-janji pembangunan juga tidak sepenuhnya dijalankan dan diingkari.

Pengabaian aspek sosial dalam pengusahaan hasil hutan tersebut merupakan kejahatan kehutanan, yang mana perolehan izin dan usaha pembalakan kayu dilakukan dengan cara paksa dan tanpa izin masyarakat adat setempat, melanggar tatanan hidup masyarakat, merampas hak dan bertentangan dengan rasa keadilan, merusak sumber pangan dan sumber pendapatan masyarakat, merusak dan menghilangkan tempat penting. Dalam konteks Papua, kejahatan kehutanan tersebut diikuti praktik kekerasan dan pelanggaran HAM melibatkan aparat negara dan korporasi.

Beberapa kasus kekerasan dan pelanggaran HAM dalam areal konsesi perusahaan pembalakan kayu di Papua, antara lain: (1) Kasus Wasior Berdarah (2001), bermula dari aktivitas perusahaan pembalakan kayu PT. Darma Mukti Persada (Kayu Lapis Indonesia Group); (2) Kasus kekerasan pada PT. Artika Optima Inti Unit II (Djajanti Group) melibatkan aparat Brimob menembaki dan menganiaya warga Suku Mee dan Suku Kamoro dari daerah Potawai Buru, Nariki, Sukikai (Nabire) dan Kapiraya, yang menuntut hak-haknya (2005). Sebelumnya (2004), anak perusahaan Djajanti Group, PT. Agoda Rimba Irian, yang beroperasi di Babo, Kab. Teluk Bintuni, berkonflik dengan warga dan terjadi insiden penembakan yang menewaskan 2 (dua) orang warga; (3) Kasus kekerasan berulang dialami warga Suku Mairasi asal Kampung Sararti, Distrik Naikere, Kab. Teluk Wondama, oleh aparat keamanan TNI (2013), di areal konsesi PT. Kurnia Tama Sejahtera (Arta Graha Group) yang sebelumnya areal PT. Darma Mukti Persada, lokasi Wasior Berdarah; (4) Kekerasan melibatkan aparat Brimob melalui cara intimidasi verbal dan fisik dialami warga Suku Kuri dan Suku Wamesa di Dusner dan Simiei, lokasi konsesi PT. Wijaya Sentosa (Sinar Wijaya Group), Kab. Teluk Wondama, sepanjang tahun 2013 – 2014; (5) Kasus kekerasan serupa dialami oleh warga Suku Mbaham di Distrik Karas dan Mbaham Dandara, Kab. Fakfak, konsesi PT. Arfak Indra. Aparat Brimob yang bertugas dilokasi melakukan intimidasi, melarang dan membatasi akses warga beraktifitas memanfaatkan hasil hutan dilokasi konsesi. Aparat Brimob dan petugas perusahaan mencabut patok ‘sasi adat’ secara paksa tanpa diketahui lembaga adat dan warga (2015).

Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan kehutanan di Papua masih belum memberikan rasa keadilan, kasus-kasus ngambang tanpa penyelesaian berarti, para pelaku kejahatan seolah-olah tidak terjangkau hukum, pemilik perusahaan masih bebas dan kembali punya izin baru dengan nama lain. Kalaupun ada sangsi administratif seperti pencabutan izin usaha karena memang sudah tidak aktif, izin sudah berakhir, atau karena tidak melaksanakan kewajiban administratif. Demikian halnya dengan pelaku illegal logging yang disebut oleh Menteri LHK seperti teroris yang merusak masa depan generasi, sangsi hukum lemah dan tuntutan hukum lemah, pelakunya bebas masuk keluar penjara (Kasus Labora Sitorus) dan tidak terjangkau hukum (Kasus Marthen Renouw).

Contoh kasus terkini adalah perusahaan pembalakan kayu PT. Wukirasari, milik Kayu Lapis Indonesia Group yang diakuisisi oleh PT. Masindo Group, beroperasi di wilayah hukum adat Suku Kuri, Kab. Teluk Bintuni. Masyarakat bersama aktivis LSM setempat menemukan dan melaporkan kejahatan kehutanan yang dilakukan kontraktor pembalakan kayu PT. Masindo, milik George Hung, yang berlangsung sepanjang tahun 2014, yakni: produksi kayu tidak sesuai izin dan melakukan penebangan diluar blok tahun 2014, serta tidak melaksanakan kewajiban pemberdayaan masyarakat setempat. Pelakunya masih bebas berkeliaran dan mempunyai bisnis serupa di Fakfak (PT. Arfak Indra), di Mimika dan bahkan mendapatkan izin usaha pertambangan di Mimika.

Review Izin Berbasiskan Hak Dasar Orang Papua

Permasalahan corak ekonomi konvensional dalam pemanfaatan sumber daya alam di Papua tertuang pada ketentuan menimbang UU Otsus Papua Nomor 21 Tahun 2001, bahwa “pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam provinsi Papua belum digunakan secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli, sehingga telah mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara provinsi Papua dan daerah lain, serta merupakan pengabaian hak-hak dasar penduduk asli (huruf g).

Kesejangan dalam penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam masih terlihat hingga hari ini dan bahkan semakin lebar. Data-data resmi berikut menunjukkan kesenjangan tersebut, diketahui perusahaan pengusahaan hasil hutan kayu (IUPHHK – HA) sebanyak 83 perusahaan dengan areal konsesi seluas 13.334.260 ha, perusahaan hutan tanaman industri (IUPHHK – HTI) sebanyak 25 perusahaan dengan areal konsesi seluas 3.700.000 ha, perusahaan pengusahaan hasil hutan bukan kayu (IUPHH- BK/sagu) sebanyak 3 perusahaan dengan luas 129.000 ha, bandingkan dengan pengusahaan hasil hutan oleh masyarakat melalui hutan tanaman rakyat (HTR) terdapat 3 kelompok dengan luas konsesi 16.892 ha dan Hutan Desa (HD) di dua desa dengan luas 3.545 ha. Sedangkan di sektor perkebunan, terdapat 85 perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan luas lahan yang dikuasai 2.153.484 ha dan terdapat 15 perkebunan tebu  yang menguasai lahan seluas 487.912 ha.

Idealnya, kebijakan Otsus Papua yang dipandang dan dibayangkan sebagai cargo cult (kiriman berkat) kebijakan nasional dapat menanggulangi permasalahan konflik di Papua, mengoreksi sistem pembangunan, membawa perubahan dan perbaikan dalam penghidupan masyarakat, justeru tidak terlaksana dan permasalahan semakin kompleks.

Salah satu sumber permasalahan yang terus berlanjut adalah kebijakan Jakarta (nasional). “Jakarta memaksakan cara-caranya, itu tidak pas. Segala persoalan bisa diselesaikan kalau orang Papua menentukan sendiri yang terbaik bagi mereka”, ungkap Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang mengkritik kebijakan nasional dalam penerapan UU Otsus, termasuk pengabaian pemerintah pusat terhadap otoritas daerah dan masyarakat,  “Ini rencana besar Jakarta untuk kontrol Papua untuk mengambil potensi kekayaan alam kita. Bayangkan dari tahun 1969 sampai sekarang, seluruh potensi dicaplok, illegal logging masing terjadi, illegal fishing masih terjadi, illegal mining, karena dimiliki orang-orang tertentu saja atau mengambil saja dan disini dianggap tidak ada manusianya”, (national.tempo.co, 10 Jan 2016).

Secara khusus, kebijakan peninjauan kembali atas izin-izin dan perjanjian berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam telah diatur dalam UU Otsus (Pasal 40, ayat 1 dan 2), bahwa perizinan dan perjanjian yang telah dikeluarkan oleh pemerintah jika oleh putusan pengadilan dinyatakan cacat hukum, merugikan hak hidup masyarakat atau bertentangan dengan undang-undang, wajib ditinjau kembali. Hal ini yang belum terjadi secara sistematis dan massif setelah UU Otsus. Sebaliknya, tanpa ada peninjauan kembali, pemerintah terus mengeluarkan dan memperpanjang izin kepada perusahaan yang sama dan ataupun baru.

Malam konteks moratorium dan review izin-izin pemanfaatan kawasan hutan, perubahan dan peruntukkan kawasan hutan, pemerintah pusat (Kementerian LHK) semestinya mengembangkan mekanisme review izin yang sungguh-sungguh mengutamakan dan berbasiskan pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat adat Papua sebagaimana diatur dalam UU Otsus.

Ada enam dimensi pokok hak-hak dasar orang Papua (Sumule, 2003), mencakup: (1) kualitas kehidupan yang bebas dari rasa takut serta terpenuhi seluruh kebutuhan jasmani dan rohaninya secara baik dan proporsional; (2)  hak-hak atas tanah dan air  dengan sumberdaya alam yang terkandung didalamnya; (3) hak untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat dan aspirasinya; (4) hak untuk terlibat secara nyata dalam kelembagaan politik dan pemerintahan melalui penerapan kehidupan berdemokrasi yang sehat; (5) hak kebebasan untuk memiliki dan menjalankan ajaran agama yang diyakininya, tanpa ada penekanan dari pihak manapun; dan (6) hak atas kebudayaan dan adat istiadat orang Papua.

Mekanisme moratorium dan review izin pemanfaatan hutan maupun lahan hendaknya dikembangkan dan dipastikan dapat melibatkan seluas-luasnya masyarakat adat Papua secara bebas dan tanpa tekanan, melindungi dan menghormati sistem nilai dan pengetahuan masyarakat dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam, pengamanan sumber pangan masyarakat, mengutamakan pengetahun sosial budaya dan ekologi masyarakat,  memberikan dampak manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, dapat menghentikan dan menyelesaikan permasalahan konflik, menegakkan hukum dan pemberian sangsi seadil-adilnya, memberdayakan sistem peradilan adat setempat untuk mengadili, menilai keberadaan korporasi, memberikan sangsi dan memulihkan hak-hak korban.

Ank, Jan 2016

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya, baru saja menerbitkan SK.5385/MenLHK-PKTL/IPSDH/2015 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPIB) untuk Pemanfaatan Hutan dan Perubahan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi IX), pada 20 Nopember 2015 dan baru diluncurkan pada 17 Desember 2015 lalu. Revisi PIPIB dilakukan enam bulan sekali sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2015, tanggal 13 Mei 2015, yang dikenal dengan Inpres Moratorium Izin Pemanfaatan Hutan.

    Lokasi area moratorium kawasan hutan pada Revisi IX berubah menjadi 65.086.113 hektar, ada peningkatan sedikit sebesar 71.099 hektar, dari Peta PIPIB Revisi VIII sebelumnya dengan luas areal Moratorium 65.015.014 hektar. Perubahan penambahan luas areal moratorium dalam PIPIB tersebut mencakup enam komponen, yakni: adanya perkembangan tata ruang, pembaruan data perizinan, pengurangan kawasan hutan, masukan masyarakat, laporan survey hutan alam dan gambut.

    Pada komponen pembaruan data perizinan, Menteri LHK mencabut tiga izin perusahaan pembalakan kayu, salah satu diantaranya berada di Papua, yakni: PT. Citra Lembah Kencana, selain itu ada PT. Hutani Sola di Riau dan PT. Dyera Hutan Lestari di Jambi.

    Tidak ada informasi ditail terkait mekanisme dan kriteria penilaian pembaruan data perizinan atau alasan pencabutan izin tiga perusahaan tersebut. Dalam kasus pencabutan izin perusahaan pembalakan kayu PT. Citra Lembah Kencana (CLK) yang areal konsesinya di Sarmi, Provinsi Papua, diketahui PT. CLK, anak perusahaan Barito Pacific Group, milik pengusaha  kaya Prajogo Pangestu, sudah lama tidak aktif dan izin berakhir pada September 2015 lalu. Karenanya, saya menyimpulkan kriteria moratorium dengan pencabutan izin tersebut adalah buruknya kinerja perusahaan, tidak menjalankan kewajiban, berakhirnya waktu izin dan tidak ada permintaan perusahaan untuk perpanjangan izin (IUPHHK – HA).

    Di Papua, tercatat ada sekitar 85 perusahaan pemegang IUPHHK-HA (dikenal HPH) dengan areal konsesi seluas 13.850.225 ha, dan kurang dari separuh atau sebanyak 38 perusahaan yang masih aktif dengan luas konsesi 6.787.096 ha, sisanya 47 perusahaan berstatus tidak aktif beroperasi, stagnan dan beberapa belum beroperasi. Semestinya, perusahaan yang dikategorikan tidak aktif beroperasi tersebut dapat dicabut izinnya, seperti halnya kasus pencabutan izin PT. CLK. Tetapi rupanya ada modus baru yang “menunda” sangsi pencabutan izin perusahaan tersebut, yakni areal konsesi tersebut kenyataannya sedang dinegosiasikan untuk pengalihan fungsi dan izin budidaya non kehutanan. Areal konsesi ini juga jadi sasaran kegiatan ilegal logging yang menguntungkan pihak pemodal tertentu dan dibekingi oleh aparatus negara.

    Kejahatan Kehutanan di Papua

    Pada era rejim Soeharto tahun 1980 an, pemerintah sangat aktif menerbitkan hak pemanfaatan kawasan hutan di Papua, yakni usaha pembalakan kayu (HPH) dan hutan tanaman industri (HTI), hampir tak terkendalikan konsesi hutan yang cukup luas diberikan kepada segelintir pemodal. Kebanyakan pengusaha pembalakan kayu di Papua adalah konglomerat terkenal dekat dengan Soeharto, seperti: Prajogo Pangestu dengan Barito Pacific Group, Burhan Uray dengan Djajanti Group, Keluarga Sutanto dengan Kayu Lapis Indonesia Group, Bob Hasan dengan Kalimanis Group, Hanurata Group yang masih berhubungan dengan bisnis keluarga Soeharto, selain itu terdapat perusahaan modal asing, seperti: Korindo Group asal Korea dan Wapoga Group. Setelah tahun 2001, ketika Papua  berstatus daerah otonomi khusus, pemerintah pusat masih mempunyai otoritas menerbitkan dan memperpanjang izin.

    Perusahaan-perusahaan ini mempunyai izin resmi beroperasi, semuanya bersih dan mendapatkan sertifikat label hijau, padahal terdapat penyimpangan dari aspek sosial, seperti: tidak ada persetujuan masyarakat ataupun kalau ada melalui proses manipulasi dan pemaksaan kesepakatan, tidak mempertimbangkan kepentingan dan manfaat hutan bagi masyarakat. Pengabaian aspek sosial menjadi awal kecacatan hukum dan pangkal konflik pertentangan kuasa maupun kepentingan atas pemanfaatan kawasan hutan.

    Kompensasi seringkali dianggap sebagai rekognisi aspek sosial. Namun pengaturan dan kebijakan kompensasi justeru mempunyai masalah sendiri, ketentuan kompensasi melalui pemberian uang terkadang nilainya sangat rendah dibanding harga kayu di pasar lokal dan tidak sebanding dengan kerugian hilangnya hutan maupun sumber pangan masyarakat dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana ketentuan pemerintah daerah dalam Peraturan Gubernur Papua Nomor 64 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 5 Tahun 2014. Demikian pula, kewajiban perusahaan terkait tanggung jawab sosial dan janji-janji pembangunan juga tidak sepenuhnya dijalankan dan diingkari.

    Pengabaian aspek sosial dalam pengusahaan hasil hutan tersebut merupakan kejahatan kehutanan, yang mana perolehan izin dan usaha pembalakan kayu dilakukan dengan cara paksa dan tanpa izin masyarakat adat setempat, melanggar tatanan hidup masyarakat, merampas hak dan bertentangan dengan rasa keadilan, merusak sumber pangan dan sumber pendapatan masyarakat, merusak dan menghilangkan tempat penting. Dalam konteks Papua, kejahatan kehutanan tersebut diikuti praktik kekerasan dan pelanggaran HAM melibatkan aparat negara dan korporasi.

    Beberapa kasus kekerasan dan pelanggaran HAM dalam areal konsesi perusahaan pembalakan kayu di Papua, antara lain: (1) Kasus Wasior Berdarah (2001), bermula dari aktivitas perusahaan pembalakan kayu PT. Darma Mukti Persada (Kayu Lapis Indonesia Group); (2) Kasus kekerasan pada PT. Artika Optima Inti Unit II (Djajanti Group) melibatkan aparat Brimob menembaki dan menganiaya warga Suku Mee dan Suku Kamoro dari daerah Potawai Buru, Nariki, Sukikai (Nabire) dan Kapiraya, yang menuntut hak-haknya (2005). Sebelumnya (2004), anak perusahaan Djajanti Group, PT. Agoda Rimba Irian, yang beroperasi di Babo, Kab. Teluk Bintuni, berkonflik dengan warga dan terjadi insiden penembakan yang menewaskan 2 (dua) orang warga; (3) Kasus kekerasan berulang dialami warga Suku Mairasi asal Kampung Sararti, Distrik Naikere, Kab. Teluk Wondama, oleh aparat keamanan TNI (2013), di areal konsesi PT. Kurnia Tama Sejahtera (Arta Graha Group) yang sebelumnya areal PT. Darma Mukti Persada, lokasi Wasior Berdarah; (4) Kekerasan melibatkan aparat Brimob melalui cara intimidasi verbal dan fisik dialami warga Suku Kuri dan Suku Wamesa di Dusner dan Simiei, lokasi konsesi PT. Wijaya Sentosa (Sinar Wijaya Group), Kab. Teluk Wondama, sepanjang tahun 2013 – 2014; (5) Kasus kekerasan serupa dialami oleh warga Suku Mbaham di Distrik Karas dan Mbaham Dandara, Kab. Fakfak, konsesi PT. Arfak Indra. Aparat Brimob yang bertugas dilokasi melakukan intimidasi, melarang dan membatasi akses warga beraktifitas memanfaatkan hasil hutan dilokasi konsesi. Aparat Brimob dan petugas perusahaan mencabut patok ‘sasi adat’ secara paksa tanpa diketahui lembaga adat dan warga (2015).

    Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan kehutanan di Papua masih belum memberikan rasa keadilan, kasus-kasus ngambang tanpa penyelesaian berarti, para pelaku kejahatan seolah-olah tidak terjangkau hukum, pemilik perusahaan masih bebas dan kembali punya izin baru dengan nama lain. Kalaupun ada sangsi administratif seperti pencabutan izin usaha karena memang sudah tidak aktif, izin sudah berakhir, atau karena tidak melaksanakan kewajiban administratif. Demikian halnya dengan pelaku illegal logging yang disebut oleh Menteri LHK seperti teroris yang merusak masa depan generasi, sangsi hukum lemah dan tuntutan hukum lemah, pelakunya bebas masuk keluar penjara (Kasus Labora Sitorus) dan tidak terjangkau hukum (Kasus Marthen Renouw).

    Contoh kasus terkini adalah perusahaan pembalakan kayu PT. Wukirasari, milik Kayu Lapis Indonesia Group yang diakuisisi oleh PT. Masindo Group, beroperasi di wilayah hukum adat Suku Kuri, Kab. Teluk Bintuni. Masyarakat bersama aktivis LSM setempat menemukan dan melaporkan kejahatan kehutanan yang dilakukan kontraktor pembalakan kayu PT. Masindo, milik George Hung, yang berlangsung sepanjang tahun 2014, yakni: produksi kayu tidak sesuai izin dan melakukan penebangan diluar blok tahun 2014, serta tidak melaksanakan kewajiban pemberdayaan masyarakat setempat. Pelakunya masih bebas berkeliaran dan mempunyai bisnis serupa di Fakfak (PT. Arfak Indra), di Mimika dan bahkan mendapatkan izin usaha pertambangan di Mimika.

    Review Izin Berbasiskan Hak Dasar Orang Papua

    Permasalahan corak ekonomi konvensional dalam pemanfaatan sumber daya alam di Papua tertuang pada ketentuan menimbang UU Otsus Papua Nomor 21 Tahun 2001, bahwa “pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam provinsi Papua belum digunakan secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli, sehingga telah mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara provinsi Papua dan daerah lain, serta merupakan pengabaian hak-hak dasar penduduk asli (huruf g).

    Kesejangan dalam penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam masih terlihat hingga hari ini dan bahkan semakin lebar. Data-data resmi berikut menunjukkan kesenjangan tersebut, diketahui perusahaan pengusahaan hasil hutan kayu (IUPHHK – HA) sebanyak 83 perusahaan dengan areal konsesi seluas 13.334.260 ha, perusahaan hutan tanaman industri (IUPHHK – HTI) sebanyak 25 perusahaan dengan areal konsesi seluas 3.700.000 ha, perusahaan pengusahaan hasil hutan bukan kayu (IUPHH- BK/sagu) sebanyak 3 perusahaan dengan luas 129.000 ha, bandingkan dengan pengusahaan hasil hutan oleh masyarakat melalui hutan tanaman rakyat (HTR) terdapat 3 kelompok dengan luas konsesi 16.892 ha dan Hutan Desa (HD) di dua desa dengan luas 3.545 ha. Sedangkan di sektor perkebunan, terdapat 85 perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan luas lahan yang dikuasai 2.153.484 ha dan terdapat 15 perkebunan tebu  yang menguasai lahan seluas 487.912 ha.

    Idealnya, kebijakan Otsus Papua yang dipandang dan dibayangkan sebagai cargo cult (kiriman berkat) kebijakan nasional dapat menanggulangi permasalahan konflik di Papua, mengoreksi sistem pembangunan, membawa perubahan dan perbaikan dalam penghidupan masyarakat, justeru tidak terlaksana dan permasalahan semakin kompleks.

    Salah satu sumber permasalahan yang terus berlanjut adalah kebijakan Jakarta (nasional). “Jakarta memaksakan cara-caranya, itu tidak pas. Segala persoalan bisa diselesaikan kalau orang Papua menentukan sendiri yang terbaik bagi mereka”, ungkap Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang mengkritik kebijakan nasional dalam penerapan UU Otsus, termasuk pengabaian pemerintah pusat terhadap otoritas daerah dan masyarakat,  “Ini rencana besar Jakarta untuk kontrol Papua untuk mengambil potensi kekayaan alam kita. Bayangkan dari tahun 1969 sampai sekarang, seluruh potensi dicaplok, illegal logging masing terjadi, illegal fishing masih terjadi, illegal mining, karena dimiliki orang-orang tertentu saja atau mengambil saja dan disini dianggap tidak ada manusianya”, (national.tempo.co, 10 Jan 2016).

    Secara khusus, kebijakan peninjauan kembali atas izin-izin dan perjanjian berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam telah diatur dalam UU Otsus (Pasal 40, ayat 1 dan 2), bahwa perizinan dan perjanjian yang telah dikeluarkan oleh pemerintah jika oleh putusan pengadilan dinyatakan cacat hukum, merugikan hak hidup masyarakat atau bertentangan dengan undang-undang, wajib ditinjau kembali. Hal ini yang belum terjadi secara sistematis dan massif setelah UU Otsus. Sebaliknya, tanpa ada peninjauan kembali, pemerintah terus mengeluarkan dan memperpanjang izin kepada perusahaan yang sama dan ataupun baru.

    Malam konteks moratorium dan review izin-izin pemanfaatan kawasan hutan, perubahan dan peruntukkan kawasan hutan, pemerintah pusat (Kementerian LHK) semestinya mengembangkan mekanisme review izin yang sungguh-sungguh mengutamakan dan berbasiskan pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat adat Papua sebagaimana diatur dalam UU Otsus.

    Ada enam dimensi pokok hak-hak dasar orang Papua (Sumule, 2003), mencakup: (1) kualitas kehidupan yang bebas dari rasa takut serta terpenuhi seluruh kebutuhan jasmani dan rohaninya secara baik dan proporsional; (2)  hak-hak atas tanah dan air  dengan sumberdaya alam yang terkandung didalamnya; (3) hak untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat dan aspirasinya; (4) hak untuk terlibat secara nyata dalam kelembagaan politik dan pemerintahan melalui penerapan kehidupan berdemokrasi yang sehat; (5) hak kebebasan untuk memiliki dan menjalankan ajaran agama yang diyakininya, tanpa ada penekanan dari pihak manapun; dan (6) hak atas kebudayaan dan adat istiadat orang Papua.

    Mekanisme moratorium dan review izin pemanfaatan hutan maupun lahan hendaknya dikembangkan dan dipastikan dapat melibatkan seluas-luasnya masyarakat adat Papua secara bebas dan tanpa tekanan, melindungi dan menghormati sistem nilai dan pengetahuan masyarakat dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam, pengamanan sumber pangan masyarakat, mengutamakan pengetahun sosial budaya dan ekologi masyarakat,  memberikan dampak manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, dapat menghentikan dan menyelesaikan permasalahan konflik, menegakkan hukum dan pemberian sangsi seadil-adilnya, memberdayakan sistem peradilan adat setempat untuk mengadili, menilai keberadaan korporasi, memberikan sangsi dan memulihkan hak-hak korban.

    Ank, Jan 2016

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on