Pada Mei 2015, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN menandatangi Naskah Kesepahaman   tentang Percepatan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui pencadangan dan perubahan peruntukkan kawasan hutan, sinkronisasi tata ruang, disetribusi lahan dan sertifikasi tanah. Kesepakatannya mencakup: (1) percepatan penyelesaian perubahan peruntukkan kawasan hutan untuk kawasan transmigrasi, pemukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial dan lahan garapan masyarakat yang ada dalam kawasan hutan; (2) pencadangan kawasan hutan untuk ketahanan pangan dan atau tanaman pangan; (3) alokasi perkebunan masyarakat yang berasal dari pelepasan kawasan hutan; (4) sinkronidasi dan harmonisasi rencana tata ruang; (5) redistribusi dan percepatan sertifikasi tanah; (6) percepatan penanganan sengketa dan konflik pertanagan; (7) penelitian dan pengembangan secara terpadu.

Naskah kesepahaman ini berlaku hingga 5 tahun, selengkapnya naskah tersebut bisa dibaca disini:

NASKAH_KESEPAHAMAN_KEMENDESA_KEMENAGRARIA_KEMENLHK_

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Pada Mei 2015, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN menandatangi Naskah Kesepahaman   tentang Percepatan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui pencadangan dan perubahan peruntukkan kawasan hutan, sinkronisasi tata ruang, disetribusi lahan dan sertifikasi tanah. Kesepakatannya mencakup: (1) percepatan penyelesaian perubahan peruntukkan kawasan hutan untuk kawasan transmigrasi, pemukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial dan lahan garapan masyarakat yang ada dalam kawasan hutan; (2) pencadangan kawasan hutan untuk ketahanan pangan dan atau tanaman pangan; (3) alokasi perkebunan masyarakat yang berasal dari pelepasan kawasan hutan; (4) sinkronidasi dan harmonisasi rencana tata ruang; (5) redistribusi dan percepatan sertifikasi tanah; (6) percepatan penanganan sengketa dan konflik pertanagan; (7) penelitian dan pengembangan secara terpadu.

    Naskah kesepahaman ini berlaku hingga 5 tahun, selengkapnya naskah tersebut bisa dibaca disini:

    NASKAH_KESEPAHAMAN_KEMENDESA_KEMENAGRARIA_KEMENLHK_

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on