Cetak | 26 Januari 2016

JAKARTA, KOMPAS — Pembangunan yang rakus energi fosil menjadi kendala dalam mengembangkan energi baru terbarukan. Ketergantungan pada minyak bumi dan batubara beberapa dekade terakhir ini membuat Indonesia hanya memiliki bauran 5 persen energi baru terbarukan dari konsumsi energi nasional.

Di sisi lain, Indonesia telah mengajukan kontribusi niat penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) 29-41 persen sebelum 2030. Pada Konferensi Perubahan Iklim Ke-21 di Paris, Desember 2015, Presiden Joko Widodo berjanji meningkatkan porsi energi baru terbarukan (EBT) 23 persen dari konsumsi energi nasional 2025.

Oleh karena itu, terobosan harus diambil agar potensi EBT yang melimpah di Indonesia bisa dimanfaatkan. Tanpa konsistensi, pertumbuhan ekonomi Indonesia terus ditopang energi fosil yang kotor.

“Energi baru terbarukan tak hanya soal perubahan iklim, tetapi juga ketahanan energi,” kata Ketua Satuan Tugas Percepatan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral William Palitondok Sabandar, Senin (25/1), di Jakarta.

Kini, pemerintah menggarap besar-besaran potensi EBT prioritas, yakni panas bumi, air, angin, surya, dan bioenergi. Regulasi, pendanaan, teknologi, dan sumber daya manusia disiapkan lintas kementerian.

Sejauh ini, praktik pemanfaatan EBT berskala kecil dan sporadis, seperti pemanfaatan nira aren untuk bioetanol di Boalemo, Gorontalo. Sekitar 15.000 pohon aren ada di lahan pemerintah daerah.

Capaian bauran energi pada EBT 5 persen menjadi bukti Indonesia terlena pada konsumsi minyak bumi yang sebagian diimpor. Demi mencapai bauran energi 23 persen pada 2025, perlu dibangun pembangkit listrik berkapasitas 46 gigawatt (GW) yang rencana awalnya saat ini baru 8 GW yang terpasang. Artinya, dalam sembilan tahun ke depan harus dibangun tambahan 38 GW.
“Ini butuh revolusi energi dari semua sektor,” kata William. Hal itu dibutuhkan karena pemerintah selama ini tak serius mengembangkan EBT. Padahal, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi mengamanatkan prioritas pengembangan EBT.

Penurunan harga minyak dunia kini, menurut Agus P Sari dari Institut Deliverologi Indonesia, seharusnya tak memengaruhi pengembangan EBT. Penurunan harga minyak hingga di bawah 30 dollar AS per barrel membuat industri minyak lesu sehingga eksplorasi sumur minyak minim.

Menurut William, pemerintah membuka peluang sumber pendanaan EBT. Instrumen pendanaan itu sebelumnya ditinggalkan saat pemerintah mengambil kebijakan mendukung EBT.

Lebih lanjut, bahan bakar fosil masih menjadi pilar pemenuhan energi. Namun, pemerintah terus menekan pertumbuhan energi fosil saat membangun pembangkit listrik berkapasitas 35 GW. “Awalnya 60 persen dari 35.000MW dari fosil, tetapi kami dorong 50 fosil, 25 persen gas, 25 persen EBT,” ujarnya.

Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Energi Arief Yuwono mengatakan akan berkontribusi pada EBT terkait mikrohidro, panas bumi, sampah, dan bioenergi. “Kami ambil 5 persen dari target 23 persen bauran energi. Kalau ambisius, 10 persen dari target 31 persen di 2050,” ujarnya.

Penurunan emisi

Konsistensi pada target mesti kuat. Sebab, dari draf Rencana Umum Energi Nasional, target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor energi signifikan. Pada skenario tanpa intervensi (BAU), emisi energi 1,8329 gigaton setara CO2 (GtCO2e).

Jika konsisten menerapkan bauran energi sesuai Kebijakan Energi Nasional, emisi menjadi 1,1087 GtCO2e atau turun 40 persen. Jadi, penurunan emisi GRK dari sektor energi 2030 akan berkontribusi 24,7 persen dari target penurunan emisi dalam INDC 29 persen bagi semua sektor.

Seperti diberitakan, target Kesepakatan Paris ialah kenaikan suhu Bumi di bawah 2 derajat celsius dan berupaya 1,5 derajat celsius pada 2030. Jadi, emisi global dibatasi 23 GtCO2e dan 12 GtCO2e.

Indonesia, dari data Sekretariat Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim, pada 2012, berada di urutan ke-14 pengemisi terbesar dunia dengan emisi 0,44 GtCO2e hanya dari konsumsi bahan bakar. Data CAIT Climate Data Explorer menyebut, total emisi Indonesia tahun 2012 sekitar 1,981 GTCO2e.

Menghitung dari Climate Interactive, MIT, Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform Fabby Tumiwa mengatakan, “Untuk menahan suhu di bawah 2 derajat celsius, ini pakai 1,8 derajat celsius, maka emisi global harus 23 GtCO20e. Dari emisi global, Indonesia harus menurunkan emisi 1,65 GtCO2e.”

“Sesuai INDC dengan skenario emisi 2,881 GtCO2e, penurunan itu bisa dicapai jika turun 42,7 persen dari BAU,” ujarnya. Jadi, target penurunan 41 persen dengan bantuan asing belum cukup.

Demi menahan kenaikan suhu Bumi 1,5 derajat celsius, emisi global harus di bawah 12 GtCO2e, dan emisi Indonesia 1,37 GtCO2e-turun 49 persen dari BAU 2030.

“Emisi dari sektor energi perlu diturunkan 40-42 persen dari skenario BAU 2030, atau 25-30 persen lebih rendah dari skenario KEN,” kata Fabby.

Emisi dari sektor energi 70 persen dari emisi global terutama dari energi fosil. Sisanya, emisi dari penggunaan lahan dan perubahan fungsi lahan. Konsekuensi Kesepakatan Paris ialah meninggalkan bahan bakar fosil dengan bahan bakar karbon rendah dari energi terbarukan.

Terkait hal itu, target energi baru terbarukan 2025 seharusnya Indonesia mengembangkan pembangkit listrik tenaga arus laut (0,007 GW), bayu (1,5 GW), surya (8 GW), bioenergi (8,4 GW), mikrohidro (3 GW), air (18,3 GW), dan panas bumi (7,1 GW). Semua itu tentu membutuhkan skema insentif investasi energi baru terbarukan.

(ICH/ISW/AIK/JOG)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 26 Januari 2016, di halaman 1 dengan judul “Pembangunan Rakus Energi Fosil”.

http://print.kompas.com/baca/2016/01/26/Pembangunan-Rakus-Energi-Fosil

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Cetak | 26 Januari 2016

    JAKARTA, KOMPAS — Pembangunan yang rakus energi fosil menjadi kendala dalam mengembangkan energi baru terbarukan. Ketergantungan pada minyak bumi dan batubara beberapa dekade terakhir ini membuat Indonesia hanya memiliki bauran 5 persen energi baru terbarukan dari konsumsi energi nasional.

    Di sisi lain, Indonesia telah mengajukan kontribusi niat penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) 29-41 persen sebelum 2030. Pada Konferensi Perubahan Iklim Ke-21 di Paris, Desember 2015, Presiden Joko Widodo berjanji meningkatkan porsi energi baru terbarukan (EBT) 23 persen dari konsumsi energi nasional 2025.

    Oleh karena itu, terobosan harus diambil agar potensi EBT yang melimpah di Indonesia bisa dimanfaatkan. Tanpa konsistensi, pertumbuhan ekonomi Indonesia terus ditopang energi fosil yang kotor.

    “Energi baru terbarukan tak hanya soal perubahan iklim, tetapi juga ketahanan energi,” kata Ketua Satuan Tugas Percepatan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral William Palitondok Sabandar, Senin (25/1), di Jakarta.

    Kini, pemerintah menggarap besar-besaran potensi EBT prioritas, yakni panas bumi, air, angin, surya, dan bioenergi. Regulasi, pendanaan, teknologi, dan sumber daya manusia disiapkan lintas kementerian.

    Sejauh ini, praktik pemanfaatan EBT berskala kecil dan sporadis, seperti pemanfaatan nira aren untuk bioetanol di Boalemo, Gorontalo. Sekitar 15.000 pohon aren ada di lahan pemerintah daerah.

    Capaian bauran energi pada EBT 5 persen menjadi bukti Indonesia terlena pada konsumsi minyak bumi yang sebagian diimpor. Demi mencapai bauran energi 23 persen pada 2025, perlu dibangun pembangkit listrik berkapasitas 46 gigawatt (GW) yang rencana awalnya saat ini baru 8 GW yang terpasang. Artinya, dalam sembilan tahun ke depan harus dibangun tambahan 38 GW.
    “Ini butuh revolusi energi dari semua sektor,” kata William. Hal itu dibutuhkan karena pemerintah selama ini tak serius mengembangkan EBT. Padahal, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi mengamanatkan prioritas pengembangan EBT.

    Penurunan harga minyak dunia kini, menurut Agus P Sari dari Institut Deliverologi Indonesia, seharusnya tak memengaruhi pengembangan EBT. Penurunan harga minyak hingga di bawah 30 dollar AS per barrel membuat industri minyak lesu sehingga eksplorasi sumur minyak minim.

    Menurut William, pemerintah membuka peluang sumber pendanaan EBT. Instrumen pendanaan itu sebelumnya ditinggalkan saat pemerintah mengambil kebijakan mendukung EBT.

    Lebih lanjut, bahan bakar fosil masih menjadi pilar pemenuhan energi. Namun, pemerintah terus menekan pertumbuhan energi fosil saat membangun pembangkit listrik berkapasitas 35 GW. “Awalnya 60 persen dari 35.000MW dari fosil, tetapi kami dorong 50 fosil, 25 persen gas, 25 persen EBT,” ujarnya.

    Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Energi Arief Yuwono mengatakan akan berkontribusi pada EBT terkait mikrohidro, panas bumi, sampah, dan bioenergi. “Kami ambil 5 persen dari target 23 persen bauran energi. Kalau ambisius, 10 persen dari target 31 persen di 2050,” ujarnya.

    Penurunan emisi

    Konsistensi pada target mesti kuat. Sebab, dari draf Rencana Umum Energi Nasional, target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor energi signifikan. Pada skenario tanpa intervensi (BAU), emisi energi 1,8329 gigaton setara CO2 (GtCO2e).

    Jika konsisten menerapkan bauran energi sesuai Kebijakan Energi Nasional, emisi menjadi 1,1087 GtCO2e atau turun 40 persen. Jadi, penurunan emisi GRK dari sektor energi 2030 akan berkontribusi 24,7 persen dari target penurunan emisi dalam INDC 29 persen bagi semua sektor.

    Seperti diberitakan, target Kesepakatan Paris ialah kenaikan suhu Bumi di bawah 2 derajat celsius dan berupaya 1,5 derajat celsius pada 2030. Jadi, emisi global dibatasi 23 GtCO2e dan 12 GtCO2e.

    Indonesia, dari data Sekretariat Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim, pada 2012, berada di urutan ke-14 pengemisi terbesar dunia dengan emisi 0,44 GtCO2e hanya dari konsumsi bahan bakar. Data CAIT Climate Data Explorer menyebut, total emisi Indonesia tahun 2012 sekitar 1,981 GTCO2e.

    Menghitung dari Climate Interactive, MIT, Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform Fabby Tumiwa mengatakan, “Untuk menahan suhu di bawah 2 derajat celsius, ini pakai 1,8 derajat celsius, maka emisi global harus 23 GtCO20e. Dari emisi global, Indonesia harus menurunkan emisi 1,65 GtCO2e.”

    “Sesuai INDC dengan skenario emisi 2,881 GtCO2e, penurunan itu bisa dicapai jika turun 42,7 persen dari BAU,” ujarnya. Jadi, target penurunan 41 persen dengan bantuan asing belum cukup.

    Demi menahan kenaikan suhu Bumi 1,5 derajat celsius, emisi global harus di bawah 12 GtCO2e, dan emisi Indonesia 1,37 GtCO2e-turun 49 persen dari BAU 2030.

    “Emisi dari sektor energi perlu diturunkan 40-42 persen dari skenario BAU 2030, atau 25-30 persen lebih rendah dari skenario KEN,” kata Fabby.

    Emisi dari sektor energi 70 persen dari emisi global terutama dari energi fosil. Sisanya, emisi dari penggunaan lahan dan perubahan fungsi lahan. Konsekuensi Kesepakatan Paris ialah meninggalkan bahan bakar fosil dengan bahan bakar karbon rendah dari energi terbarukan.

    Terkait hal itu, target energi baru terbarukan 2025 seharusnya Indonesia mengembangkan pembangkit listrik tenaga arus laut (0,007 GW), bayu (1,5 GW), surya (8 GW), bioenergi (8,4 GW), mikrohidro (3 GW), air (18,3 GW), dan panas bumi (7,1 GW). Semua itu tentu membutuhkan skema insentif investasi energi baru terbarukan.

    (ICH/ISW/AIK/JOG)

    Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 26 Januari 2016, di halaman 1 dengan judul “Pembangunan Rakus Energi Fosil”.

    http://print.kompas.com/baca/2016/01/26/Pembangunan-Rakus-Energi-Fosil

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on