Cetak | 14 Januari 2016

JAKARTA, KOMPAS — Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia disambut positif. Ketentuan itu diharapkan dapat mendorong pasar properti dan berkontribusi terhadap pembangunan.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Real Estat Indonesia Eddy Hussy, di Jakarta, Rabu (13/1), menyambut positif terbitnya PP itu. “Sekarang aturan properti asing sudah lebih jelas bagi warga asing dengan jangka waktu kepemilikan mencapai 80 tahun. Ini tentu akan mendorong pasar properti dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi,” katanya.

Beberapa terobosan dari PP itu antara lain status kepemilikan berupa hak pakai memiliki jangka waktu yang setara dengan hak guna bangunan (HGB). Selain itu, pengaturan terkait ahli waris. Jangka waktu hak pakai itu mencapai 30 tahun, dapat diperpanjang 20 tahun, dan dapat diperpanjang lagi 30 tahun.

Menurut Eddy, kesetaraan hak pakai dengan HGB akan mendorong kredit pemilikan properti bagi warga asing menjadi lebih menarik bagi perbankan. Sebelumnya, perbankan lebih tertarik membiayai HGB ketimbang hak pakai. “Ke depan, orang asing berpeluang untuk meminjam kredit pemilikan rumah di perbankan Indonesia mengingat properti dan tanah berada di Indonesia,” katanya.

Eddy mengharapkan, PP No 103/2015 segera diterjemahkan dalam peraturan yang lebih teknis. Kriteria kunjungan tinggal bagi orang asing, misalnya, yang bisa membeli properti di Indonesia dan kriteria harga rumah yang bisa dibeli warga asing.

Dalam PP No 103/2015 antara lain disebutkan, yang dimaksud orang asing yang berkedudukan di Indonesia adalah orang yang bukan warga negara Indonesia yang keberadaannya memberikan manfaat, melakukan usaha, atau berinvestasi di Indonesia.

Pengamat perumahan Panangian Simanungkalit menilai positif PP itu. “Namun, bagaimana mempraktikkan di lapangan?” katanya. Ia menyoroti kriteria orang asing yang bermanfaat atau berinvestasi di Indonesia dan mempertanyakan kepemilikan hak pakai. Di sisi lain, hunian vertikal dibangun pengembang dengan HGB. (LKT/NAD)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 14 Januari 2016, di halaman 19 dengan judul “Properti bagi Orang Asing Diapresiasi”.

http://print.kompas.com/baca/2016/01/14/Properti-bagi-Orang-Asing-Diapresiasi

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Cetak | 14 Januari 2016

    JAKARTA, KOMPAS — Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia disambut positif. Ketentuan itu diharapkan dapat mendorong pasar properti dan berkontribusi terhadap pembangunan.

    Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Real Estat Indonesia Eddy Hussy, di Jakarta, Rabu (13/1), menyambut positif terbitnya PP itu. “Sekarang aturan properti asing sudah lebih jelas bagi warga asing dengan jangka waktu kepemilikan mencapai 80 tahun. Ini tentu akan mendorong pasar properti dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi,” katanya.

    Beberapa terobosan dari PP itu antara lain status kepemilikan berupa hak pakai memiliki jangka waktu yang setara dengan hak guna bangunan (HGB). Selain itu, pengaturan terkait ahli waris. Jangka waktu hak pakai itu mencapai 30 tahun, dapat diperpanjang 20 tahun, dan dapat diperpanjang lagi 30 tahun.

    Menurut Eddy, kesetaraan hak pakai dengan HGB akan mendorong kredit pemilikan properti bagi warga asing menjadi lebih menarik bagi perbankan. Sebelumnya, perbankan lebih tertarik membiayai HGB ketimbang hak pakai. “Ke depan, orang asing berpeluang untuk meminjam kredit pemilikan rumah di perbankan Indonesia mengingat properti dan tanah berada di Indonesia,” katanya.

    Eddy mengharapkan, PP No 103/2015 segera diterjemahkan dalam peraturan yang lebih teknis. Kriteria kunjungan tinggal bagi orang asing, misalnya, yang bisa membeli properti di Indonesia dan kriteria harga rumah yang bisa dibeli warga asing.

    Dalam PP No 103/2015 antara lain disebutkan, yang dimaksud orang asing yang berkedudukan di Indonesia adalah orang yang bukan warga negara Indonesia yang keberadaannya memberikan manfaat, melakukan usaha, atau berinvestasi di Indonesia.

    Pengamat perumahan Panangian Simanungkalit menilai positif PP itu. “Namun, bagaimana mempraktikkan di lapangan?” katanya. Ia menyoroti kriteria orang asing yang bermanfaat atau berinvestasi di Indonesia dan mempertanyakan kepemilikan hak pakai. Di sisi lain, hunian vertikal dibangun pengembang dengan HGB. (LKT/NAD)

    Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 14 Januari 2016, di halaman 19 dengan judul “Properti bagi Orang Asing Diapresiasi”.

    http://print.kompas.com/baca/2016/01/14/Properti-bagi-Orang-Asing-Diapresiasi

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on