Cetak | 6 Januari 2016

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo diingatkan agar konsisten menjalankan reforma agraria seperti janji kampanyenya. Janji itu di antaranya melaksanakan Nawacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional berupa redistribusi tanah seluas 9 juta hektar dan perhutanan sosial/kemitraan seluas 12,7 juta hektar.

Paparan Catatan Akhir Tahun 2015 dan Proyeksi 2016 Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) disampaikan di Warung Daun, Jakarta, Selasa (5/1). KPA melihat banyak kebijakan yang direncanakan masih belum terealisasi, konflik yang tinggi, dan perusahaan yang ekspansi dengan membakar lahan menjadi catatan tahun 2015.

Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat, setahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tak beda dengan pemerintahan sebelumnya. Hal itu ditunjukkan dengan masih terjadinya kasus-kasus konflik agraria sistematik yang didukung regulasi dan birokrasi.

“Tak ada usaha sungguh-sungguh merombak struktur agraria nasional yang selama ini bercirikan penguasaan mayoritas sumber daya alam oleh segelintir pihak, baik perusahaan maupun perseorangan,” kata Iwan Nurdin, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria, Selasa (5/1) di Jakarta.

Dalam Catatan Akhir Tahun 2015 “Reforma Agraria dan Penyelesaian Konflik Agraria Disandera Birokrasi”, KPA menyebut, sepanjang tahun 2015 terjadi 252 konflik agraria dengan luasan 400.430 hektar. Konflik itu melibatkan 108.714 keluarga.

Jumlah itu hanya mendata pelaporan di jaringan KPA dan media. “Ini fenomena gunung es. Jumlah nyata di lapangan pasti jauh lebih besar,” katanya.

Jika di tahun sebelumnya sektor pembangunan infrastruktur jadi penyebab tertinggi, tahun 2015 bergeser ke sektor perkebunan, yaitu 127 kasus (50 persen). Penyebab lain, sektor pembangunan infrastruktur 70 kasus, kehutanan 24 kasus, pertambangan 14 kasus, lain-lain 9 kasus, serta pertanian dan pesisir 4 konflik.

Ekspansi perusahaan perkebunan yang didukung regulasi (di antaranya UU No 39/2014 tentang Perkebunan) dinilai KPA turut menjadi penyebab meningkatnya kasus di sektor perkebunan.

Catatan lain, pelaku kekerasan sepanjang 2015 didominasi sekuriti perusahaan (35 kasus), polisi (25), TNI (16), aparat pemerintah (10), preman (8), dan warga (3). Tahun sebelumnya, polisi yang mendominasi (34).

Dianto Bachriadi, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), mengatakan, pemerintah sekarang terjebak seperti rezim masa lalu yang tak peduli keadilan agraria. Ia berharap Presiden Joko Widodo menjalankan janji politik dalam Nawacita terkait dengan reforma agraria. (ICH)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 6 Januari 2016, di halaman 14 dengan judul “Reforma Agraria Tak Konsisten”.

http://print.kompas.com/baca/2016/01/06/Reforma-Agraria-Tak-Konsisten?utm_source=bacajuga

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Cetak | 6 Januari 2016

    JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo diingatkan agar konsisten menjalankan reforma agraria seperti janji kampanyenya. Janji itu di antaranya melaksanakan Nawacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional berupa redistribusi tanah seluas 9 juta hektar dan perhutanan sosial/kemitraan seluas 12,7 juta hektar.

    Paparan Catatan Akhir Tahun 2015 dan Proyeksi 2016 Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) disampaikan di Warung Daun, Jakarta, Selasa (5/1). KPA melihat banyak kebijakan yang direncanakan masih belum terealisasi, konflik yang tinggi, dan perusahaan yang ekspansi dengan membakar lahan menjadi catatan tahun 2015.

    Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat, setahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tak beda dengan pemerintahan sebelumnya. Hal itu ditunjukkan dengan masih terjadinya kasus-kasus konflik agraria sistematik yang didukung regulasi dan birokrasi.

    “Tak ada usaha sungguh-sungguh merombak struktur agraria nasional yang selama ini bercirikan penguasaan mayoritas sumber daya alam oleh segelintir pihak, baik perusahaan maupun perseorangan,” kata Iwan Nurdin, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria, Selasa (5/1) di Jakarta.

    Dalam Catatan Akhir Tahun 2015 “Reforma Agraria dan Penyelesaian Konflik Agraria Disandera Birokrasi”, KPA menyebut, sepanjang tahun 2015 terjadi 252 konflik agraria dengan luasan 400.430 hektar. Konflik itu melibatkan 108.714 keluarga.

    Jumlah itu hanya mendata pelaporan di jaringan KPA dan media. “Ini fenomena gunung es. Jumlah nyata di lapangan pasti jauh lebih besar,” katanya.

    Jika di tahun sebelumnya sektor pembangunan infrastruktur jadi penyebab tertinggi, tahun 2015 bergeser ke sektor perkebunan, yaitu 127 kasus (50 persen). Penyebab lain, sektor pembangunan infrastruktur 70 kasus, kehutanan 24 kasus, pertambangan 14 kasus, lain-lain 9 kasus, serta pertanian dan pesisir 4 konflik.

    Ekspansi perusahaan perkebunan yang didukung regulasi (di antaranya UU No 39/2014 tentang Perkebunan) dinilai KPA turut menjadi penyebab meningkatnya kasus di sektor perkebunan.

    Catatan lain, pelaku kekerasan sepanjang 2015 didominasi sekuriti perusahaan (35 kasus), polisi (25), TNI (16), aparat pemerintah (10), preman (8), dan warga (3). Tahun sebelumnya, polisi yang mendominasi (34).

    Dianto Bachriadi, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), mengatakan, pemerintah sekarang terjebak seperti rezim masa lalu yang tak peduli keadilan agraria. Ia berharap Presiden Joko Widodo menjalankan janji politik dalam Nawacita terkait dengan reforma agraria. (ICH)

    Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 6 Januari 2016, di halaman 14 dengan judul “Reforma Agraria Tak Konsisten”.

    http://print.kompas.com/baca/2016/01/06/Reforma-Agraria-Tak-Konsisten?utm_source=bacajuga

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on