Cetak | 13 Januari 2016

JAYAPURA, KOMPAS — PT Nabire Baru, perusahaan perkebunan sawit, tidak mengurus analisis mengenai dampak lingkungan selama empat tahun beroperasi di Kecamatan Yaur, Kabupaten Nabire, Papua. Hal ini dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Fakta ini terlampir dalam sejumlah bukti dokumen dari pihak penggugat, yakni masyarakat suku Yerisiam, dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Selasa (12/1). Masyarakat suku Yerisiam meminta agar surat izin usaha perkebunan PT Nabire Baru dicabut.

Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Alan Basyier, kuasa hukum penggugat, yakni Eliezer Murafer, menyerahkan sejumlah bukti dokumen yang memperkuat gugatan untuk mencabut surat izin usaha pada PT Nabire Baru yang dikeluarkan mantan Gubernur Papua Barnabas Suebu tersebut.

“Dokumen ini meliputi surat komplain dari pihak masyarakat adat Yerisiam atas penggunaan lahan seluas 17 hektar untuk kegiatan operasional PT Nabire Baru. Selain itu, terdapat bukti dokumen keluarnya analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) pada 2012. Padahal, perusahaan itu telah beroperasi sejak tahun 2008,” kata Eliezer.

Ia mengatakan, sebenarnya PT Nabire Baru dalam surat izin usaha hanya untuk pengelolaan kayu log di kawasan itu. Ternyata, perusahaan itu juga bergerak di bidang perkebunan sawit tanpa diketahui masyarakat.

“Masyarakat setempat tak pernah dilibatkan dalam proses pembukaan izin usaha. Kami akan membuktikan terjadinya penipuan atas masyarakat. Akibat pembukaan perkebunan sawit, masyarakat kehilangan lahan untuk bertanam ubi dan sagu di kawasan tersebut,” ujarnya.

Terkait adanya bukti yang diajukan pihak penggugat, kuasa hukum dari Pemerintah Provinsi Papua dan PT Nabire Baru belum menyampaikan pendapatnya. Mereka belum menyiapkan bukti untuk menganulir bukti yang disampaikan pihak penggugat.

Alan mengatakan, sidang akan dilanjutkan dengan agenda pengajuan bukti bahwa surat izin usaha telah sesuai regulasi dari pihak tergugat pada 19 Januari mendatang.

“Setelah adanya pengajuan bukti, sidang akan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Kami mengharapkan pihak penggugat menghadirkan saksi yang menguatkan bahwa keluarnya surat izin usaha tersebut cacat hukum,” kata Alan.

Robert Korwa, kuasa hukum PT Nabire Baru, seusai persidangan, mengatakan, “Klien saya telah memenuhi kewajibannya sebelum mendapatkan izin usaha. Kami pun memiliki dokumen adanya pembayaran untuk pelepasan lahan kepada masyarakat selaku pemegang hak ulayat.”

(flo)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 13 Januari 2016, di halaman 22 dengan judul “Masyarakat Adat Yerisiam Ajukan Bukti”.

http://print.kompas.com/baca/2016/01/13/Masyarakat-Adat-Yerisiam-Ajukan-Bukti

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Cetak | 13 Januari 2016

    JAYAPURA, KOMPAS — PT Nabire Baru, perusahaan perkebunan sawit, tidak mengurus analisis mengenai dampak lingkungan selama empat tahun beroperasi di Kecamatan Yaur, Kabupaten Nabire, Papua. Hal ini dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

    Fakta ini terlampir dalam sejumlah bukti dokumen dari pihak penggugat, yakni masyarakat suku Yerisiam, dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Selasa (12/1). Masyarakat suku Yerisiam meminta agar surat izin usaha perkebunan PT Nabire Baru dicabut.

    Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Alan Basyier, kuasa hukum penggugat, yakni Eliezer Murafer, menyerahkan sejumlah bukti dokumen yang memperkuat gugatan untuk mencabut surat izin usaha pada PT Nabire Baru yang dikeluarkan mantan Gubernur Papua Barnabas Suebu tersebut.

    “Dokumen ini meliputi surat komplain dari pihak masyarakat adat Yerisiam atas penggunaan lahan seluas 17 hektar untuk kegiatan operasional PT Nabire Baru. Selain itu, terdapat bukti dokumen keluarnya analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) pada 2012. Padahal, perusahaan itu telah beroperasi sejak tahun 2008,” kata Eliezer.

    Ia mengatakan, sebenarnya PT Nabire Baru dalam surat izin usaha hanya untuk pengelolaan kayu log di kawasan itu. Ternyata, perusahaan itu juga bergerak di bidang perkebunan sawit tanpa diketahui masyarakat.

    “Masyarakat setempat tak pernah dilibatkan dalam proses pembukaan izin usaha. Kami akan membuktikan terjadinya penipuan atas masyarakat. Akibat pembukaan perkebunan sawit, masyarakat kehilangan lahan untuk bertanam ubi dan sagu di kawasan tersebut,” ujarnya.

    Terkait adanya bukti yang diajukan pihak penggugat, kuasa hukum dari Pemerintah Provinsi Papua dan PT Nabire Baru belum menyampaikan pendapatnya. Mereka belum menyiapkan bukti untuk menganulir bukti yang disampaikan pihak penggugat.

    Alan mengatakan, sidang akan dilanjutkan dengan agenda pengajuan bukti bahwa surat izin usaha telah sesuai regulasi dari pihak tergugat pada 19 Januari mendatang.

    “Setelah adanya pengajuan bukti, sidang akan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Kami mengharapkan pihak penggugat menghadirkan saksi yang menguatkan bahwa keluarnya surat izin usaha tersebut cacat hukum,” kata Alan.

    Robert Korwa, kuasa hukum PT Nabire Baru, seusai persidangan, mengatakan, “Klien saya telah memenuhi kewajibannya sebelum mendapatkan izin usaha. Kami pun memiliki dokumen adanya pembayaran untuk pelepasan lahan kepada masyarakat selaku pemegang hak ulayat.”

    (flo)

    Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 13 Januari 2016, di halaman 22 dengan judul “Masyarakat Adat Yerisiam Ajukan Bukti”.

    http://print.kompas.com/baca/2016/01/13/Masyarakat-Adat-Yerisiam-Ajukan-Bukti

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on