Isyana Artharini Wartawan BBC Indonesia

8 Januari 2016

Putusan PN Palembang yang menolak gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada PT Bumi Mekar Hijau dalam kasus kebakaran hutan dan lahan menjadi sorotan publik. Benarkah kerusakan lingkungan sulit dibuktikan di pengadilan?

Akhir Desember lalu, PN Palembang menolak gugatan perdata senilai Rp7,9 triliun dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di konsesi PT Bumi Mekar Hijau seluas 20 ribu hektar pada 2014. Majelis hakim menyatakan tak melihat ada dampak kebakaran hutan pada rusaknya ekosistem, bahkan mengutip ahli yang mengatakan tak terjadi kerusakan karena lahan tetap bisa ditanami oleh akasia.

Pemerintah lewat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan, berdasarkan sampel di lapangan yang kemudian diuji secara ilmiah, terjadi kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dengan hilangnya unsur hara, terjadinya perubahan fungsi lahan dari ekosistem gambut menjadi lahan akasia, dan hilangnya keanekaragaman hayati.

Ahli hukum lingkungan Henri Subagiyo menilai ada titik lemah dari tuntutan yang diajukan oleh Kementerian Hukum dan Lingkungan Hidup.

“Kalau nanti (tuntutan) ke depan, saya mendorong agar yang dipakai (argumennya) adalah strict liability, yang tidak lagi mempersoalkan ada atau tidak kesalahan. Kesalahan itu dua, kesengajaan atau kelalaian. Tapi kalau yang dipakai adalah strict liablity, maka hakim atau penggugat tidak perlu membuktikan sengaja melakukan (pembakaran) atau lalai. Pokoknya ada kejadian, betul itu terjadi di wilayah konsesi BMH, BM harus bertanggungjawab atas kerugian itu. Itu sebenarnya hukum lingkungan yang didorong,” kata Henri.

Namun Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup KLHK Jasmin Ragil Utomo mengatakan, dengan cara penuntutan dan pembuktian yang kurang lebih sama, pemerintah sukses menuntut perusahaan kelapa sawit PT Kallista Alam yang terbukti membakar hutan gambut Rawa Tripa Aceh dalam sidang sejak 2012 sampai ke tingkat kasasi di 2015.

Namun, mereka kini siap mengajukan banding terhadap gugatan perdata terhadap PT Bumi Mekar Hijau. Selain itu, masifnya kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap pada 2015 membuat KLHK akan mengajukan 10 tuntutan baru terhadap perusahaan yang juga diduga melakukan pembakaran hutan. Dan, kata Jasmin, Kementerian mengambil langkah agar putusan PN Palembang itu tak terulang.

“Jadi kita mau menggunakan, menerapkan strict liability, sehingga masalah pembuktian tidak perlu diperdebatkan. Karena kalau strict liablity itu otomatis akan menjadi tanggungjawab pelaku. Dan itu kita dalami dengan praktisi, akademisi, agar jangan sampai nanti pemahaman hakim (terhadap kasus) menjadi lain,” kata Jasmin.

Faktor lain yang menjadi sorotan publik adalah kemampuan majelis hakim menimbang bukti, baik yang diajukan maupun yang nyata terlihat soal kebakaran hutan. Menurut WALHI, Sumatera Selatan, tempat berlangsungnya sidang juga menjadi lokasi 40% kebakaran hutan yang terjadi, dan dalam perhitungan mereka menyebabkan sekitar 400 ribu orang terkena ISPA akibat kualitas udara yang sangat buruk.

Muhnur Satyahaprabu dari WALHI mengatakan, “Hakim di pengadilan Palembang mengutip dua ahli dari IPB yang mengatakan bahwa tidak rusak tanah itu, tapi bisa ditanami lagi. Keterangan itu yang dipakai oleh hakim dalam pertimbangannya, padahal KLHK juga mengajukan ahli yang mengatakan lahan itu butuh dana besar untuk pemulihannya, dan dalam pertimbangannya hakim tidak merujuk sama sekali pada saksi dari KLHK.”

Atas dasar ini, Muhnur menegaskan perlunya “kecakapan” dari hakim yang menangani perkara lingkungan untuk memilih bukti-bukti yang seimbang untuk bisa memunculkan putusan. Dan “kecakapan” hakim yang dia maksud dibuktikan dengan memiliki sertifikat lingkungan.

Mahkamah Agung sebenarnya sudah mengatur agar hanya hakim dengan sertifikat lingkungan yang bisa menangani perkara lingkungan. Namun, menurut juru bicara MA Suhadi, meski program sertifikasi lingkungan berjalan setiap tahun, namun jumlah hakim lingkungan masih terbatas, sehingga MA harus mengirim dari wilayah lain. Dan langkah ini, menurut Suhadi, punya hambatannya.

“Belum bisa dilakukan karena itu belum didukung dengan masalah administrasi, dalam arti anggaran disediakan untuk itu (mengirim hakim lingkungan ke pengadilan yang menangani) belum ada. Ya kan (anggaran) harus diusulkan sebelumnya, satu tahun sebelumnya, tahun sebelumnya. Pernah itu (mengirim hakim lingkungan) dicoba, untuk kasus di Meulaboh dikirim hakim dari Blang Kejeren, ternyata itu kesulitan transportasi, akomodasi, dari hakim yang detasering (dikirim) itu tidak didukung dengan anggaran yang ada. Jadi mungkin ke depan itu (pengiriman hakim) bisa diprogramkan oleh Mahkamah Agung,” kata Suhadi.

http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/01/160108_majalah_pengadilan_kebakaranhutan

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Isyana Artharini Wartawan BBC Indonesia

    8 Januari 2016

    Putusan PN Palembang yang menolak gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada PT Bumi Mekar Hijau dalam kasus kebakaran hutan dan lahan menjadi sorotan publik. Benarkah kerusakan lingkungan sulit dibuktikan di pengadilan?

    Akhir Desember lalu, PN Palembang menolak gugatan perdata senilai Rp7,9 triliun dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di konsesi PT Bumi Mekar Hijau seluas 20 ribu hektar pada 2014. Majelis hakim menyatakan tak melihat ada dampak kebakaran hutan pada rusaknya ekosistem, bahkan mengutip ahli yang mengatakan tak terjadi kerusakan karena lahan tetap bisa ditanami oleh akasia.

    Pemerintah lewat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan, berdasarkan sampel di lapangan yang kemudian diuji secara ilmiah, terjadi kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dengan hilangnya unsur hara, terjadinya perubahan fungsi lahan dari ekosistem gambut menjadi lahan akasia, dan hilangnya keanekaragaman hayati.

    Ahli hukum lingkungan Henri Subagiyo menilai ada titik lemah dari tuntutan yang diajukan oleh Kementerian Hukum dan Lingkungan Hidup.

    “Kalau nanti (tuntutan) ke depan, saya mendorong agar yang dipakai (argumennya) adalah strict liability, yang tidak lagi mempersoalkan ada atau tidak kesalahan. Kesalahan itu dua, kesengajaan atau kelalaian. Tapi kalau yang dipakai adalah strict liablity, maka hakim atau penggugat tidak perlu membuktikan sengaja melakukan (pembakaran) atau lalai. Pokoknya ada kejadian, betul itu terjadi di wilayah konsesi BMH, BM harus bertanggungjawab atas kerugian itu. Itu sebenarnya hukum lingkungan yang didorong,” kata Henri.

    Namun Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup KLHK Jasmin Ragil Utomo mengatakan, dengan cara penuntutan dan pembuktian yang kurang lebih sama, pemerintah sukses menuntut perusahaan kelapa sawit PT Kallista Alam yang terbukti membakar hutan gambut Rawa Tripa Aceh dalam sidang sejak 2012 sampai ke tingkat kasasi di 2015.

    Namun, mereka kini siap mengajukan banding terhadap gugatan perdata terhadap PT Bumi Mekar Hijau. Selain itu, masifnya kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap pada 2015 membuat KLHK akan mengajukan 10 tuntutan baru terhadap perusahaan yang juga diduga melakukan pembakaran hutan. Dan, kata Jasmin, Kementerian mengambil langkah agar putusan PN Palembang itu tak terulang.

    “Jadi kita mau menggunakan, menerapkan strict liability, sehingga masalah pembuktian tidak perlu diperdebatkan. Karena kalau strict liablity itu otomatis akan menjadi tanggungjawab pelaku. Dan itu kita dalami dengan praktisi, akademisi, agar jangan sampai nanti pemahaman hakim (terhadap kasus) menjadi lain,” kata Jasmin.

    Faktor lain yang menjadi sorotan publik adalah kemampuan majelis hakim menimbang bukti, baik yang diajukan maupun yang nyata terlihat soal kebakaran hutan. Menurut WALHI, Sumatera Selatan, tempat berlangsungnya sidang juga menjadi lokasi 40% kebakaran hutan yang terjadi, dan dalam perhitungan mereka menyebabkan sekitar 400 ribu orang terkena ISPA akibat kualitas udara yang sangat buruk.

    Muhnur Satyahaprabu dari WALHI mengatakan, “Hakim di pengadilan Palembang mengutip dua ahli dari IPB yang mengatakan bahwa tidak rusak tanah itu, tapi bisa ditanami lagi. Keterangan itu yang dipakai oleh hakim dalam pertimbangannya, padahal KLHK juga mengajukan ahli yang mengatakan lahan itu butuh dana besar untuk pemulihannya, dan dalam pertimbangannya hakim tidak merujuk sama sekali pada saksi dari KLHK.”

    Atas dasar ini, Muhnur menegaskan perlunya “kecakapan” dari hakim yang menangani perkara lingkungan untuk memilih bukti-bukti yang seimbang untuk bisa memunculkan putusan. Dan “kecakapan” hakim yang dia maksud dibuktikan dengan memiliki sertifikat lingkungan.

    Mahkamah Agung sebenarnya sudah mengatur agar hanya hakim dengan sertifikat lingkungan yang bisa menangani perkara lingkungan. Namun, menurut juru bicara MA Suhadi, meski program sertifikasi lingkungan berjalan setiap tahun, namun jumlah hakim lingkungan masih terbatas, sehingga MA harus mengirim dari wilayah lain. Dan langkah ini, menurut Suhadi, punya hambatannya.

    “Belum bisa dilakukan karena itu belum didukung dengan masalah administrasi, dalam arti anggaran disediakan untuk itu (mengirim hakim lingkungan ke pengadilan yang menangani) belum ada. Ya kan (anggaran) harus diusulkan sebelumnya, satu tahun sebelumnya, tahun sebelumnya. Pernah itu (mengirim hakim lingkungan) dicoba, untuk kasus di Meulaboh dikirim hakim dari Blang Kejeren, ternyata itu kesulitan transportasi, akomodasi, dari hakim yang detasering (dikirim) itu tidak didukung dengan anggaran yang ada. Jadi mungkin ke depan itu (pengiriman hakim) bisa diprogramkan oleh Mahkamah Agung,” kata Suhadi.

    http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/01/160108_majalah_pengadilan_kebakaranhutan

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on