Surat Terbuka Kepada Presiden Joko Widodo untuk Menghentikan Program Investasi Menciptakan Lapangan Kerja

1
586
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar (kiri) berjabat tangan bersama Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Marwan Jafar (tengah), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan usai penandatanganan nota kesepahaman antara tiga kementerian di Jakarta, Jumat (8/5). Nota kesepahaman tersebut merupakan bentuk sinergi bersama bidang lingkungan hidup, kehutanan dan agraria dalam mendukung percepatan pembangunan desa , daerah tertinggal dan transmigrasi. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/Asf/Spt/15.

Perwakilan masyarakat adat Papua dan organisasi masyarakat sipil ditujukan kepada Presiden RI Joko Widodo terkait Kebijakan Program Investasi Menciptakan Lapangan Kerja Tahap III, sudah diserahkan ke Sekretariat Negara, Jl. Veteran, Jakarta Pusat, Senin pagi tadi jam 10.00 wib (25/11/2016).

Isi surat mengkritik dan meminta Prediden Jokowi menghentikan program investasi tersebut karena mengancaman bagi kehidupan Orang Asli Papua dan lingkungan d Papua.

Masyarakat adat Papua dan organisasi masyarakat sipil memohon Presiden memeriksa, mengadili dan memberikan sangsi kepada perusahaan yang melanggar hak dasar orang asli Papua. Mereview berbagai perjanjian kerjasama pengamanan dan menarik petugas TNI dan Polri dari areal perusahaan. Mengembangkan kebijakan dan program pemberdayaan ekonomi kerakyatan, memperbanyak pendirian sekolah dan tenaga pengajar, pusat pelayanan kesehatan dan tenaga medis. Melakukan dialog ysng berkwalitas melibatkan masyarakat adat Papua hingga tingkat akar rumput untuk mengembangkan rencana pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam di tanah Papua.

Selengkapnya isi surat bisa dibaca disini:

SURAT TERBUKA KEPADA YANG MULIA JOKO WIDODO