145 korban investasi berbasis lahan se-Indonesia menggelar pertemuan di Riau meminta negara untuk berperan aktif menyelesaikan konflik

0
333

Jum’at, 26 Pebruari 2016 17:36

Riauterkini-PEKANBARU- Korban investasi berbasis lahan menggelar Workshop dan Temu Korban Investasi Berbasis Lahan Skala Besar di Indonesia Kamis-Jum’at (26-27/2/16) di Pekanbaru.

Para korban investasi berbasis lahan itu datang dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Bali, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta, Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Semua berjumlah 145 orang.

Temu korban investasi bertema ‘Mendorong Tanggung Jawab Korporasi dan Negara atas Dampak Buruk Investasi Berbasis Lahan Skala Besar di Indonesia” itu menghasilkan kesimpulan dan rancangan resolusi terkait konflik lahan di Indonesia yaitu harus ada peran negara dan juga korporasi yang memadai dalam penyelesaian-konflik-konflik.

Sekretaris Jenderal Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR) Isnadi mengutarakan, sampai saat ini konflik yang hadir itu eskalasinya makin tinggi.

Ia menyatakan, perhatian pemerintah itu dapat dilakukan dengan: Pertama, menjalankan peran-peran penyelesaian konflik. Dalam hal ini, pemerintah harus memastikan berdiri dan berjalannya kelembagaan penyelesai konflik yang bersifat ad hoc (khusus) dan terfokus. Lembaga itu harus bekerja dan memastikan konflik-konflik yang terjadi berakhir dengan penyelesaian yang tuntas.

Kedua, memastikan adanya aturan atau regulasi terkait penyelesaian konflik itu yang benar-benar berpihak ke masyarakat. Termasuk, dalam setiap tahap dan proses penyelesaiannya.

Sementara, lanjut Isnadi, peran korporasi itu diaktualisasikan dengan pandangan, kebijakan, penguatan nilai-nilai dan tindakan yang betul-betul menghormati hak-hak masyarakat.

“Konkretnya, dalam operasional perusahaan, harus benar-benar mampu dan clear (jelas, red) melihat adanya area mukim masyarakat, area perladangannya, sumber-sumber kehidupan masyarakat lainnya, dan lain-lainnya. Korporasi harus menghormati itu. Menghormatinya di antaranya dengan tidak mengganggu itu,” katanya lagi.***(H-we)

(http://riauterkini.com/sosial/)