MANOKWARI, Cahayapapua.com, 22 Februari 2016– Anggota DPRD Kabupaten Manokwari, Yunus Induwek, menilai PT. Youngjing Investindo lamban membayar upah buruh perkebunan sawit yang berlokasi di Distrik Warmare dan Prafi, Kabupaten Manokwari.

Hal itu diutarakan Yunus, setelah menerima keluhan buruh perkebunan sawit PT. Youngjing Investindo yang mengaku hingga dua bulan terakhir ini belum menerima upah kerjanya.

“Masyarakat biasa menerima pembayaran gaji antara tanggal 5 atau 6. Sekarang tidak seperti itu lagi, bahkan pembayaran upah bisa terlambat hingga dua bulan,” kata Yunus, belum lama ini.

Ia juga mengungkapkan, besaran upah buruh pun mengalami penurunan jumlah, dari sebelumnya yang disepakati dari Rp. 1 500 per kilogram.

Kondisi tersebut dijelaskan Yunus, mulai terjadi sejak perusahaan sawit itu dikelolah oleh PT. Yongjing Investindo, dari perusahaan pengelola sebelumnya PT. Perkebunan Nusantara II.

Menurutnya, Persoalan ini mestinya diketahui dan disikapi oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari. Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Manokwari diminta segera mengambil sikap untuk melindungi hak buruh di perkebunan tersebut.

“Masyarakat sudah sangat menderita karena perkebunan sawit itu menjadi tempat mereka bergantung mencari nafkah. Upahnya sudah kecil pembayarannya juga terlambat, terus apa yang bisa dorang harapkan,” ketus Yunus.

Ia pun menyarankan, Pemda Manokwari segera berkoordinasi dengan Pemprov Papua Barat. Sebab menurutnya, pemrov Papua Barat memiliki andil yang besar dalam peralihan perusahaan pengelola perkebunan dari PT. PN II ke PT. Yongjing.

Ia menuturkan, sektor perkebunan dan pertanian merupakan sektor utama penopang perekonomian masyarakat di Distrik Warmare, Prafi, Masni dan Sidey. Selain perkebunan sawit, empat distrik ini juga sebagai lumbung pangan di daerah ini.

Menurutnya, pelayanan pemerintah di daerah ini, khususnya pertanian padi sawa dan padi ladang, telah berjalan baik, terdapat ribuan hektar lahan padi di wilayah tersebut, hasil panennya juga bisa mencapai 4 sampai 5 ton per hektar.

Ia meminta Pemda Manokwari dapat meningkatkan layanan pendampingan terhadap petani, termasuk memberikan kemudahan akses pupuk dan peralatan teknologi pertanian untuk meningkatkan produksi pertanian di daerah ini.

(Sumber: http://www.cahayapapua.com/11463-2/)

Catatan:

Di kutip dari Atlas Sawit Papua: Dibawah Kendali Penguasa Modal (hal. 25/74) ada dua perusahaan sawit di daerah Manokwari. PT. Yongjin Investmen akuisisi lahan seluas 17.974 HA ijin 638/kpts-II/1992. Perusahaan asal Cina ini juga membeli seluruh aset PTPN II Manokwari. Perusahaan sawit lainnya yang beroperasi di Manokwari ada Medco Groub. PT. Medcopapua Hijau Selaras (PT MHS) kuasai lahan 18.000 HA melalui SK 313/MENHUT-II/2012

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    MANOKWARI, Cahayapapua.com, 22 Februari 2016– Anggota DPRD Kabupaten Manokwari, Yunus Induwek, menilai PT. Youngjing Investindo lamban membayar upah buruh perkebunan sawit yang berlokasi di Distrik Warmare dan Prafi, Kabupaten Manokwari.

    Hal itu diutarakan Yunus, setelah menerima keluhan buruh perkebunan sawit PT. Youngjing Investindo yang mengaku hingga dua bulan terakhir ini belum menerima upah kerjanya.

    “Masyarakat biasa menerima pembayaran gaji antara tanggal 5 atau 6. Sekarang tidak seperti itu lagi, bahkan pembayaran upah bisa terlambat hingga dua bulan,” kata Yunus, belum lama ini.

    Ia juga mengungkapkan, besaran upah buruh pun mengalami penurunan jumlah, dari sebelumnya yang disepakati dari Rp. 1 500 per kilogram.

    Kondisi tersebut dijelaskan Yunus, mulai terjadi sejak perusahaan sawit itu dikelolah oleh PT. Yongjing Investindo, dari perusahaan pengelola sebelumnya PT. Perkebunan Nusantara II.

    Menurutnya, Persoalan ini mestinya diketahui dan disikapi oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari. Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Manokwari diminta segera mengambil sikap untuk melindungi hak buruh di perkebunan tersebut.

    “Masyarakat sudah sangat menderita karena perkebunan sawit itu menjadi tempat mereka bergantung mencari nafkah. Upahnya sudah kecil pembayarannya juga terlambat, terus apa yang bisa dorang harapkan,” ketus Yunus.

    Ia pun menyarankan, Pemda Manokwari segera berkoordinasi dengan Pemprov Papua Barat. Sebab menurutnya, pemrov Papua Barat memiliki andil yang besar dalam peralihan perusahaan pengelola perkebunan dari PT. PN II ke PT. Yongjing.

    Ia menuturkan, sektor perkebunan dan pertanian merupakan sektor utama penopang perekonomian masyarakat di Distrik Warmare, Prafi, Masni dan Sidey. Selain perkebunan sawit, empat distrik ini juga sebagai lumbung pangan di daerah ini.

    Menurutnya, pelayanan pemerintah di daerah ini, khususnya pertanian padi sawa dan padi ladang, telah berjalan baik, terdapat ribuan hektar lahan padi di wilayah tersebut, hasil panennya juga bisa mencapai 4 sampai 5 ton per hektar.

    Ia meminta Pemda Manokwari dapat meningkatkan layanan pendampingan terhadap petani, termasuk memberikan kemudahan akses pupuk dan peralatan teknologi pertanian untuk meningkatkan produksi pertanian di daerah ini.

    (Sumber: http://www.cahayapapua.com/11463-2/)

    Catatan:

    Di kutip dari Atlas Sawit Papua: Dibawah Kendali Penguasa Modal (hal. 25/74) ada dua perusahaan sawit di daerah Manokwari. PT. Yongjin Investmen akuisisi lahan seluas 17.974 HA ijin 638/kpts-II/1992. Perusahaan asal Cina ini juga membeli seluruh aset PTPN II Manokwari. Perusahaan sawit lainnya yang beroperasi di Manokwari ada Medco Groub. PT. Medcopapua Hijau Selaras (PT MHS) kuasai lahan 18.000 HA melalui SK 313/MENHUT-II/2012

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on