MANDI EMBUN PAGI DI PUNCAK LAWANG

0
1183
Puncak Lawang (foto: Pietsau)
Puncak Lawang (foto: Pietsau)

Oleh: Pietsau Amafnini

Rasanya baru beberapa menit mata terpejam melewati malam pertama di Maninjau, Puncak Lawang. Angin ribut pun masih terasa mengamok di balik dinding kamar Hotel Nuansa Maninjau di desa Embun Pagi. Achhhh…kaspanas dada dulu dengan secangkir kopi dan sebatang Umild baru keluar. Hmmm ambil tenaga ka ini. Heheee matahari terbit di ufuk timur. Cerah dan tampak sinar mentari itu berontak membelah tebalnya awan di Puncak Lawang. Dari jauh, danau Maninjau tak tak tampak di sana. Awan masih tebal, meski angin masih kencang di pagi hari itu. Hujan rintik-rintik pun membuat suasana menjadi indah tersendiri. Baju kemeja lengan panjang dilapisi lagi dengan jacket, toh dinginnya Maninjau masih terasa menusuk pori-pori badan. Inginnya memandang jauh ke danau Maninjau, melihat apa yang ada di sana. Biar hati dan pikiran menjadi segar, sebelum memasuki ruang meeting, tempat di mana banyak masalah akan didengar di sana dari keluh-kesah para mitra FPP.

Sarapan…sarapan….sarapan…!! Petugas hotel menjalankan mandat panitia menghubungi semua peserta yang masih memilih hangat di kamar masing-masing di pagi hari. Hmmm jarak dari kamar sekitar 300 meter persis di batas pagar, di lereng bukit itu. Butuh tenaga ekstra di pagi hari itu untuk berjalan ke gedung utama hotel itu dimana ada ruang receptionist, restoran dan meeting room. Di lantai 2 pula. Alam juga macam dia tau ka ini. Hujan. Otomatis harus jalan sambil berlari menuju ruang utama yang letaknya lebih tinggi dari kamar-kamar yang berada jauh ke bawah. Hmmmm…..Viewnya….jangan ditanya. Yaaa, demi kebersamaan di medan perjuangan.

Hmmm…rasanya lapar tak ada. Tapi sop panas khas Padang harus ditelan untuk mengusik hawa dingin. “Luar biasa tempat ini. Pemandangan indah, pagi-pagi kita mandi angin, mandi embun dan nama tempatnya Embun Pagi pula,” kata kawan Norhadi Karben dari Kapuas, Kalteng. “Ya, ini yang namanya kita mandi embun di desa Embun Pagi,” kataku. Singkat cerita, 2 mangkuk sop panas pun selesai, ditambah 1 cangkir kopi hitam, menyatu dengan sebatang Umild.

FPP Memanggil di Tanah Minang (foto: Pietsau)
FPP Memanggil di Tanah Minang (foto: Pietsau)

Acara pembukaan kegiatan segera akan dimulai tepat pukul 09:00 WIB. Semua memasuki meeting room. Worskhop dimulai sesuai tujuan bersama: mendiskusikan, mengkaji dan merefleksikan kembali aksi-aksi advokasi yang telah dilakukan maupun tantangannya dilapangan, serta menemukan kembali rumusan-rumusan masalah, strategi, pendekatan dan aksi advokasi yang baru dan relevan bermanfaat bagi transformasi sosial dan lingkungan.

Heheee….keberadaan kami mitra-mitra FPP di Maninjau Puncak Lawang ini untuk membahas isu permasalahan, perkembangan kebijakan dan pengembangan strategi advokasi di masa depan. Worksop akan terlaksana selama 2 hari di dalam ruangan dan 1 hari akan berdialog dengan komunitas adat Nagari Kapa di Pasaman. Hmmm rasanya mau langsung ke agenda hari ketiga, tapi jadwalnya begitu jadi…..kegiatan terhitung 3 hari dari tanggal 26 sampe 28 Januari 2016.

Yoooooo, kami harus berdiskusi dan berbagi informasi pengetahuan advokasi kebijakan dan penegakan hukum berhubungan dengan tata kelola hutan dan lahan, penyelesaian konflik dan penguatan hak-hak masyarakat disekitar dan dalam kawasan hutan. Ini juga merupakan bagian dari refleksi gerakan dan diskusi strategi advokasi untuk memperkuat kerja-kerja advokasi, memperkuat posisi dan daya juang masyarakat, pengembangan kapasitas dan komunikasi antara mitra dan dengan komunitas dampingan. Selanjutnya, semoga saja ada rumusan strategi dan rencana aksi advokasi untuk perubahan kebijakan, pembaruan dan penegakan hukum di tingkat lokal dan nasional.

Sssstttt……mengapa ini penting bagi kami mitra FPP…? Ada begitu banyak masalah dan perjuangan berdarah-darah yang telah dialami sepanjang tahun 2015 yang baru berlalu. Salah satu contoh dari Papua adalah perjuangan masyarakat adat Ha-Anim untuk menghadapi proyek MIFEE yang sudah merampas hak-hak adatnya atas tanah. Orang Yerisiam Gua di Nabire pun masih tetap berjuang melawan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Nabire Baru dengan banyak waktu telah terserap untuk menghadiri Sidang Peradilan di PTUN Jayapura. Orang Moi, Orang Knasaimos dan Orang Inanwatan pun masih berjuang untuk mendapatkan kembali hak-haknya atas tanah yang kini dikuasai oleh perkebunan sawit dan sagu milik ANJ Group. Orang Mabaham Ndandara di Fakfak juga setidaknya masih bertarung dengan HPH Arfak Indra karena dusun-dusun pala mereka akan dihancurkan. Apalagi masalah Freeport, jangan tanya lagi, akhir-akhir ini semua orang dan semua media baik internasional, nasional, lokal semua bicarakan Kontrak Freeport.

Sementara, dari pengalaman kawan lain, ada cerita bahwa pada akhir tahun 2015 (30/12), Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, dipimpin Hakim Parlan Nababan, menolak gugatan perdata Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas kasus kebakaran hutan dan lahan (Kahutla) di konsesi PT. Bumi Mekar Hijau (APP, Sinar Mas Group) pada tahun 2014, dengan dalih penggugat tidak bisa membuktikan adanya perbuatan melawan hukum dan unsur kerugian.

Pertimbangannya, antara lain: lahan yang terbakar masih bisa ditanami, kehilangan keanekaragaman hayati tidak dapat dibuktikan dan tidak ada laporan kerusakan lahan. Meskipun, PT. BMH telah menjadi tersangka kasus Kahutla pada tahun 2015. Dalam kasus ini, menunjukkan lemahnya komitmen dan kebijakan pemerintahan Jokowi untuk menyelesaikan konflik dan penegakan hukum atas persoalan lingkungan. Dikhawatirkan kasus Kahutla lainnya akan tidak terjangkau hukum dan kerusakan hutan semakin hebat.

Kontroversi kebijakan Jokowi juga ditemukan dalam kasus pencanangan lahan pangan seluas 1,2 juta hektar di Merauke, Provinsi Papua, melegitimasi proyek MIFEE pada pemerintahan SBY. Pemerintah juga merencanakan pembangunan energi listrik dengan kapasitas 35.000 MW, pembangunan infrastruktur dan koridor ekonomi diseluruh Indonesia. Untuk kelancaran investasi dan mendukung pembangunan infrastruktur tersebut, pemerintahan Jokowi telah mengeluarkan paket kebijakan deregulasi ekonomi berhubungan dengan perizinan investasi, tujuannya untuk mempermudah dan mempercepat perizinan dengan memangkas sejumlah pengaturan.

Sedangkan, kebijakan yang berhubungan dengan penyelesaian konflik, penegakan hukum, review izin, pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat atas tanah dan hutan, masih belum ada perkembangan berarti, misalnya saja jumlah realisasi hutan rakyat (hutan desa) yang sudah direalisasikan hingga Maret 2015 mencapai 340.904 hektar.

Tekanan juga datang dari pihak APHI (Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia) dengan memohon uji material terhadap Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di dalam Kawasan Hutan, dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat HUkum Adat dan Masyarakat yang Berada di dalam Kawasan Tertentu.

Gerakan sosial menuntut perubahan kebijakan tata kelola hutan dan lahan terus meluas, menentang kriminalisasi masyarakat, mendesak penyelesaian konflik dan penegakan hukum serta menagih janji-janji ‘nawacita’ untuk penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu terus berlangsung. Namun, masih belum ada kesungguhan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah efektif dan melaksanakan komitmen tersebut, sehingga terkesan sekedar politik pencitraan dan mengumbar janji saja.

Ehhhhmmmm….stress ka tarada. Situasi sebagaimana yang tergambar di atas itu yang bikin kitorang semua dari Aceh hingga Papua berkumpul di Maninjau Puncak Lawang, Padang untuk mendiskusikan, mengkaji dan merefleksikan kembali aksi-aksi advokasi yang telah dilakukan maupun tantangannya dilapangan, serta menemukan kembali rumusan-rumusan masalah, strategi, pendekatan dan aksi advokasi yang baru dan relevan bermanfaat bagi transformasi sosial dan lingkungan. Klo su begitu, artinya ini bukan perjalanan biasa.

Hmmm saraf-saraf macam su berdiri ka ini, emosi su naik. “Adoooo….hidup di negara ini aneh….Perusahaan tipu pemerintah…., trus dorang dua sepakat tipu masyarakat….trus masyarakat mo tipu siapa lagi…? terakhir…masyarakat juga dorang baku tipu di situ….selesai….akhirnya semua terjebak di dunia baku tipu….mudah-mudahan kita semua yang hadir ini juga…tidak baku tipu lagi…”, kata Tino Hanebora anak adat Yerisiam Gua dari Papua disambut tepuk tangan meriah.

Suasana tegang itu pun jadi cair dalam suasana perkenalan peserta. Keseriusan akhirnya menjadi penghangat dalam ruangan. Di luar boleh dingin, tapi di dalam ruangan, kepala pening. Kenapa? Dari semua cerita pengalaman para mitra FPP dari daerah-daerah, ternyata ada begitu banyak masalah yang belum terselesaikan, ditambah lagi dengan masalah-masalah baru. Tenang brooo…ini baru hari pertama, kisah-kisah seputar pengalaman dari setiap daerah di Tanah Air Indonesia.***

Koordinator JASOIL Tanah Papua