23 February, 2016 23:41   INFO NABIRE   No comments

Kesepakatan Hak Guna Usaha antara Koperasi Plasma Suku Yerisiam sebagai bagian dari Program Penciptaan Lapangan Kerja Tahap ke III yang diprogramkan Presiden Joko Widodo dan melibatkan PT Nabire Baru hingga saat ini masih ditentang warga Yerisiam Gua yang menganggap Koperasi Plasma Suku Yerisiam tidak memiliki hak atas tanah yang dijadikan kesepakatan HGU dengan PT Nabire Baru.

“Ketua Koperasi dan para pengurusnya bukan punya tanah, yang punya tanah itu suku. Kami masih kasih kesempatan untuk mereka berubah kalau tidak kami akan kasih pelajaran bagi perbuatan Ketua Koperasi mereka,” tutur Aktivis yang menolak PT Nabire Baru sekaligus Sekretaris Suku Besar Yerisiam Nabire, Robertino Hanebora.

Menurut Robertino, kesepakatan HGU areal plasma antara koperasi plasma dengan PT Nabire Baru tanpa sepengetahuan warga masyarakat Yerisiam.

bibit sawit sariwana unggul mandiri dan nabire baru (dok.pusaka)IMG_6728

bibit sawit sariwana unggul mandiri dan nabire baru (dok.pusaka)IMG_6728

Sementara itu, Arkilaus Baho salah seorang aktivis Pusaka Jakarta yang turut menentang kesepakatan penambahan areal plasma mengatakan kepada Nabire.Net, HGU plasma itu prosesnya masyarakat kelola lahan mereka lalu buah dari sawit itu mereka jual ke perusahaan. Soal harga perusahaan yang tentukan. Nah, proses plasma warga ini butuh biaya mahal. Pasti mereka utang ke perusahaan. Karena utang itu, sawit yg mereka jual nanti dipotong utang. Lalu, giliran harga sawit di pasar internasional anjlok, sebut saja permintaan sawit sudah tidak brlaku karena pasar lebih suka ke kedelai. Bagaimana nasib petani plasma? Siapa yang punya modal (bank), siapa yang punya jalur pemasaran, siapa yg membeli barang. Rantai itu smua milik perusahaan. Jadi praktik plasma itu sebuah pembodohan oleh perusahaan dan pemodal kepada rakyat.

Ditambahkan Arkilaus, sekarang ini tidak smua buah sawit bisa dibeli. Ada standarnya. Dikenal dgn ISPO atau IPOP. Slogan no devorestasi dan lain-lain jadi acuan pembeli sawit. Petani plasma mana ada punya keahlian utk memenuhi syarat demikian?

Oleh karena itu dirinya meminta selamatkan tanah adat dari praktik kotor dengan embel embel plasma. Sekalian saja jadikan wilayah kelola rakyat, usir keluar tuh perusahaan

Seperti diketahui awal februari 2016 lalu telah dilakukan pertemuan antara Koperasi Plasma Suku Yerisiam dengan PT Nabire Baru dan Dinas Koperindag kabupaten Nabire guna penerbitan HGU Komunal.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh para Ketua Koperasi Plasma Suku Yeresiam yaitu, Yunus Monei, Alberth Nanaor, Elly Yarawobi, Nikanor Kaiwai, pengurus-pengurus Koperasi Plasma, Pengawas Koperasi Plasma, Kepala Kampung Sima, Nikolas Marariampi dan Kepala Kampung Wanggar Pantai, Leonard Nanaur, serta tokoh gereja.

Namun kesepakatan ini ditentang oleh Warga Yerisiam dalam hal ini Keluarga besar Sub Suku Akaba dan Seluruh masyarakat kampung sima. Mereka melakukan protes dan penolakan tentang rencana penambahan areal di dusun sagu keramat tersebut luas arealnya 5000 HA.

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    23 February, 2016 23:41   INFO NABIRE   No comments

    Kesepakatan Hak Guna Usaha antara Koperasi Plasma Suku Yerisiam sebagai bagian dari Program Penciptaan Lapangan Kerja Tahap ke III yang diprogramkan Presiden Joko Widodo dan melibatkan PT Nabire Baru hingga saat ini masih ditentang warga Yerisiam Gua yang menganggap Koperasi Plasma Suku Yerisiam tidak memiliki hak atas tanah yang dijadikan kesepakatan HGU dengan PT Nabire Baru.

    “Ketua Koperasi dan para pengurusnya bukan punya tanah, yang punya tanah itu suku. Kami masih kasih kesempatan untuk mereka berubah kalau tidak kami akan kasih pelajaran bagi perbuatan Ketua Koperasi mereka,” tutur Aktivis yang menolak PT Nabire Baru sekaligus Sekretaris Suku Besar Yerisiam Nabire, Robertino Hanebora.

    Menurut Robertino, kesepakatan HGU areal plasma antara koperasi plasma dengan PT Nabire Baru tanpa sepengetahuan warga masyarakat Yerisiam.

    bibit sawit sariwana unggul mandiri dan nabire baru (dok.pusaka)IMG_6728

    bibit sawit sariwana unggul mandiri dan nabire baru (dok.pusaka)IMG_6728

    Sementara itu, Arkilaus Baho salah seorang aktivis Pusaka Jakarta yang turut menentang kesepakatan penambahan areal plasma mengatakan kepada Nabire.Net, HGU plasma itu prosesnya masyarakat kelola lahan mereka lalu buah dari sawit itu mereka jual ke perusahaan. Soal harga perusahaan yang tentukan. Nah, proses plasma warga ini butuh biaya mahal. Pasti mereka utang ke perusahaan. Karena utang itu, sawit yg mereka jual nanti dipotong utang. Lalu, giliran harga sawit di pasar internasional anjlok, sebut saja permintaan sawit sudah tidak brlaku karena pasar lebih suka ke kedelai. Bagaimana nasib petani plasma? Siapa yang punya modal (bank), siapa yang punya jalur pemasaran, siapa yg membeli barang. Rantai itu smua milik perusahaan. Jadi praktik plasma itu sebuah pembodohan oleh perusahaan dan pemodal kepada rakyat.

    Ditambahkan Arkilaus, sekarang ini tidak smua buah sawit bisa dibeli. Ada standarnya. Dikenal dgn ISPO atau IPOP. Slogan no devorestasi dan lain-lain jadi acuan pembeli sawit. Petani plasma mana ada punya keahlian utk memenuhi syarat demikian?

    Oleh karena itu dirinya meminta selamatkan tanah adat dari praktik kotor dengan embel embel plasma. Sekalian saja jadikan wilayah kelola rakyat, usir keluar tuh perusahaan

    Seperti diketahui awal februari 2016 lalu telah dilakukan pertemuan antara Koperasi Plasma Suku Yerisiam dengan PT Nabire Baru dan Dinas Koperindag kabupaten Nabire guna penerbitan HGU Komunal.

    Kegiatan tersebut dihadiri oleh para Ketua Koperasi Plasma Suku Yeresiam yaitu, Yunus Monei, Alberth Nanaor, Elly Yarawobi, Nikanor Kaiwai, pengurus-pengurus Koperasi Plasma, Pengawas Koperasi Plasma, Kepala Kampung Sima, Nikolas Marariampi dan Kepala Kampung Wanggar Pantai, Leonard Nanaur, serta tokoh gereja.

    Namun kesepakatan ini ditentang oleh Warga Yerisiam dalam hal ini Keluarga besar Sub Suku Akaba dan Seluruh masyarakat kampung sima. Mereka melakukan protes dan penolakan tentang rencana penambahan areal di dusun sagu keramat tersebut luas arealnya 5000 HA.

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on