Perusahaan perdagangan minyak sawit terbesar dunia, Wilmar International, berikrar untuk menjalankan kebijakan ‘Nihil Eksploitasi’ atau ‘Zero Exploitation’ di seluruh rantai pasoknya seiring dengan komitmennya untuk ‘Nihil Deforestasi’.

Praktiknya, Wilmar Internasional masih melakukan cara-cara merampas hak-hak masyarakat. Hal ini dialami ole masyarakat adat di Nagari Kapa, Pasaman Barat, Sumatera Barat. Menyikapi situasi tersebut, sejumlah organisasi masyarakat sipil dan perwakilan masyarakat yang berkumpul dilereng bukit Danau Maninjau membuat Resolusi Maninjau, 26 – 28 Januari 2016. Resolusi tersebut menuntut pemerintah (Kementerian Agrararia)  agar mengakui dan mengamankan hak-hak masyarakat atas tanah dan meminta pihak kepolisian menghentikan kriminalisasi terhadap masyarakat.

Pada bagian akhir, penandatangan resolusi menyerukan sebuah pembangunan berkelanjutan yang nyata – pembangunan yang berkeadilan – dan penghentian semua bentuk-bentuk kolonial dalam pembangunan di atas tanah masyarakat, pembangunan yang mengharuskan Bangsa-Bangsa Pribumi untuk melepaskan untuk selamanya hak mereka atas tanah kepada para investor.

Selengkapnya Resolusi Maninjau dapat dibaca disini:

Resolusi Maninjau – Final

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Perusahaan perdagangan minyak sawit terbesar dunia, Wilmar International, berikrar untuk menjalankan kebijakan ‘Nihil Eksploitasi’ atau ‘Zero Exploitation’ di seluruh rantai pasoknya seiring dengan komitmennya untuk ‘Nihil Deforestasi’.

    Praktiknya, Wilmar Internasional masih melakukan cara-cara merampas hak-hak masyarakat. Hal ini dialami ole masyarakat adat di Nagari Kapa, Pasaman Barat, Sumatera Barat. Menyikapi situasi tersebut, sejumlah organisasi masyarakat sipil dan perwakilan masyarakat yang berkumpul dilereng bukit Danau Maninjau membuat Resolusi Maninjau, 26 – 28 Januari 2016. Resolusi tersebut menuntut pemerintah (Kementerian Agrararia)  agar mengakui dan mengamankan hak-hak masyarakat atas tanah dan meminta pihak kepolisian menghentikan kriminalisasi terhadap masyarakat.

    Pada bagian akhir, penandatangan resolusi menyerukan sebuah pembangunan berkelanjutan yang nyata – pembangunan yang berkeadilan – dan penghentian semua bentuk-bentuk kolonial dalam pembangunan di atas tanah masyarakat, pembangunan yang mengharuskan Bangsa-Bangsa Pribumi untuk melepaskan untuk selamanya hak mereka atas tanah kepada para investor.

    Selengkapnya Resolusi Maninjau dapat dibaca disini:

    Resolusi Maninjau – Final

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on