Pada awal tahun 1980 an, sebagaimana ditulis pada Atlas Sawit Papua: Dibawah Kendali Penguasa Modal (hal. 29) daerah yang berbatasan dengan Negara Papua Nugini distirk Arso menjadi acuan program transmigrasi. Salah satu kunci sukses sebagaimana terjadi juga di Manokwari, kunci membuka lahan transmigrasi dengan menghadirkan perusahaan negara (BUMN) bidang perkebunan yang dikenal PTPN II. Lahan yang diakuisisi ini dibagikan kepada para transmigran sebagai pengelola PIR (Perkebunan Inti Rakyat).

Gejolak yang kuat antara gerakan pembebasan Papua disaat itu kemudian memuluskan perampokan tanah oleh negara. Tanah adat dirampas untuk kepentingan perkebunan. Masyarakat lokal pemilik hak ulayat tidak berkutik lantaran dicap separatis dan terlibat OPM.

PTPN II mengakui bahwa kelapa sawit yang diterima oleh pabrik mereka berasal dari 8.339 hektar perkebunan, termasuk didalamnya 1.068 hektar yang dikelola oleh perusahaan swasta bernama PT. Bumi Irian Perkasa (PT BIP).

Meski demikian, rencana perkebunan PTPN II untuk menjadikan Arso sebagai daerah pertanian perintis di wilayah perbatasan Papua-PNG, bisa dikatakan berhasil karena Arso kemudian memang menjadi daerah pertanian yang subur dan maju. Namun, yang perlu dicatat, populasi masyarakat mayoritas yang merasakan dampak dari hal ini utamanya adalah para pendatang, sementara masyaraka asli Papua sendiri hidup terpinggirkan dengan kondisi ekonomi yang amat buruk.

Nasib Pekerja Sawit

Karyawan PT. Perkebunan Nasional (PTPN) II kebun arso Papua berharap, perkebunan kelapa sawit agar dikelola oleh Badan Usaha milik Negara (BUMN) yang berkualitas serta memiliki manajemen yang baik.

Hal ini diungkapkan Richar dalam hearing dialog komisi II DPR Papua bersama karyawan PTPN II dan masyarakat keerom yang berlangung di aula gedung PTPN II Arso, Kabupaten Keerom, Jumat (19/2).

Dengar pendapat digelar oleh wakil rakyat Papua bersama para pekerja tersebut lantaran PTPN II sudah tidak beroperasi sebagaimana sebelumnya. Para pekerja mengeluh soal pendapatan yang menurun lantaran produktivitas perusahaan kian mundur dan terancam diambil alih pengusaha sawit lainnya, entah BUMN atau swasta.

Menurut pekerja sawit, terkai pengajuan Pemerintah Provinsi untuk mangambil alih operasional PTPN II pihaknya tidak keberatan dan itu legal namun mereka berharap agar perusahan ini tetap dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Para pekerja juga meminta agar nasib PTPN II tetap di asuh oleh BUMN namun dengan kualitas yang baik, manajeman yg baik dan struktural yang jelas agar apa yg mereka (para buruh sawit) harapkan bisa terakomodir lewat tim yang sudah ada,”demikian harapan mereka sebagaimana dilansir wiyainews.com 20/2/2016.

Pabrik Pengelolaan

Bukan hanya itu, mereka juga berharap pemerintah harus membangun pabrik yang di wilayah perkebunan yang bisa menghasilkan produk jadi dan dengan hadirinya pabrik baru dapat menciptakan lapang pekerja baru bagi masyarakat. Pemerintah perlu bangun papbrik baru sehingga terbuka lapangan pekerjaan sekaligus menunjang operasional dan menghasilkan produk jadi.

Karyawan yang bekerja di PTPN II disini adalah pahlawan dan pihaknya telah melobi untuk bertemu komisi II namun akhirnya doa tersebut terjawab melalui hearing yang dilakukan Komisi II DPR Papua kendati demikian semua wajib menghargai perusahan ini. Perusahan yang sudah jalan selama ini tentunya patu di hargai karena kehadiran prekebunan telah merubah wajah masyarakat Keerom. Dan tidak bisa dipungkiri jika kehadiran perusahan ini telah sanggup dan menjadikan daerah ini menjadi satu kabupaten keerom,”katanya.

Mereka juga mengakui usia perusahan ini tidak mudah lagi namun semakin lama perusaha semakin tua dan mulai menurun produktifitas. “Wajar jika harus di ganti tapi jangan seperti kacang lupa kulit,” ujar salah seorang pekerja.

Di kutip suara PUSAKA dari tabel perkebunan kelapa sawit yang dimuat dalam Atlas Sawit Papua Dibawah Kendali Penguasa Modal (hal.70-71), tercatat ada beberapa perusahaan perkebunan yang telah beroperasi dan yang masih mengajukan ijin beroperasi. PTPN II akuisisi luas lahan 17.974 HA mulai beroperasi pada tahun 1982, sesuai SK Menhut 107/kpts-II1999. PT. Bumi Irian Perkasa (PT BIP) dengan konsensi lahan seluas 1068 HA. PT. Bio Budidaya Nabati dengan luas lahan 7.400 HA di Distrik Senggi. Groub Patria (PT. Semarak Agro Lestari) di Distrik Senggi masih antri ijin. PT. Victory Cemerlang Indonesia Woods Industries di Distrik Arso Timur dengan luas lahan 4. 885 HA mengakuisisi Areal Penggunaan Lain (APL). PT. Tandan Sawit Papua di Distrik Arso Timur, luas lahan 18.337 HA kepemilikan BW Plantation (Rajawali Groub) juga kuasai lahan APL.

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Pada awal tahun 1980 an, sebagaimana ditulis pada Atlas Sawit Papua: Dibawah Kendali Penguasa Modal (hal. 29) daerah yang berbatasan dengan Negara Papua Nugini distirk Arso menjadi acuan program transmigrasi. Salah satu kunci sukses sebagaimana terjadi juga di Manokwari, kunci membuka lahan transmigrasi dengan menghadirkan perusahaan negara (BUMN) bidang perkebunan yang dikenal PTPN II. Lahan yang diakuisisi ini dibagikan kepada para transmigran sebagai pengelola PIR (Perkebunan Inti Rakyat).

    Gejolak yang kuat antara gerakan pembebasan Papua disaat itu kemudian memuluskan perampokan tanah oleh negara. Tanah adat dirampas untuk kepentingan perkebunan. Masyarakat lokal pemilik hak ulayat tidak berkutik lantaran dicap separatis dan terlibat OPM.

    PTPN II mengakui bahwa kelapa sawit yang diterima oleh pabrik mereka berasal dari 8.339 hektar perkebunan, termasuk didalamnya 1.068 hektar yang dikelola oleh perusahaan swasta bernama PT. Bumi Irian Perkasa (PT BIP).

    Meski demikian, rencana perkebunan PTPN II untuk menjadikan Arso sebagai daerah pertanian perintis di wilayah perbatasan Papua-PNG, bisa dikatakan berhasil karena Arso kemudian memang menjadi daerah pertanian yang subur dan maju. Namun, yang perlu dicatat, populasi masyarakat mayoritas yang merasakan dampak dari hal ini utamanya adalah para pendatang, sementara masyaraka asli Papua sendiri hidup terpinggirkan dengan kondisi ekonomi yang amat buruk.

    Nasib Pekerja Sawit

    Karyawan PT. Perkebunan Nasional (PTPN) II kebun arso Papua berharap, perkebunan kelapa sawit agar dikelola oleh Badan Usaha milik Negara (BUMN) yang berkualitas serta memiliki manajemen yang baik.

    Hal ini diungkapkan Richar dalam hearing dialog komisi II DPR Papua bersama karyawan PTPN II dan masyarakat keerom yang berlangung di aula gedung PTPN II Arso, Kabupaten Keerom, Jumat (19/2).

    Dengar pendapat digelar oleh wakil rakyat Papua bersama para pekerja tersebut lantaran PTPN II sudah tidak beroperasi sebagaimana sebelumnya. Para pekerja mengeluh soal pendapatan yang menurun lantaran produktivitas perusahaan kian mundur dan terancam diambil alih pengusaha sawit lainnya, entah BUMN atau swasta.

    Menurut pekerja sawit, terkai pengajuan Pemerintah Provinsi untuk mangambil alih operasional PTPN II pihaknya tidak keberatan dan itu legal namun mereka berharap agar perusahan ini tetap dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Para pekerja juga meminta agar nasib PTPN II tetap di asuh oleh BUMN namun dengan kualitas yang baik, manajeman yg baik dan struktural yang jelas agar apa yg mereka (para buruh sawit) harapkan bisa terakomodir lewat tim yang sudah ada,”demikian harapan mereka sebagaimana dilansir wiyainews.com 20/2/2016.

    Pabrik Pengelolaan

    Bukan hanya itu, mereka juga berharap pemerintah harus membangun pabrik yang di wilayah perkebunan yang bisa menghasilkan produk jadi dan dengan hadirinya pabrik baru dapat menciptakan lapang pekerja baru bagi masyarakat. Pemerintah perlu bangun papbrik baru sehingga terbuka lapangan pekerjaan sekaligus menunjang operasional dan menghasilkan produk jadi.

    Karyawan yang bekerja di PTPN II disini adalah pahlawan dan pihaknya telah melobi untuk bertemu komisi II namun akhirnya doa tersebut terjawab melalui hearing yang dilakukan Komisi II DPR Papua kendati demikian semua wajib menghargai perusahan ini. Perusahan yang sudah jalan selama ini tentunya patu di hargai karena kehadiran prekebunan telah merubah wajah masyarakat Keerom. Dan tidak bisa dipungkiri jika kehadiran perusahan ini telah sanggup dan menjadikan daerah ini menjadi satu kabupaten keerom,”katanya.

    Mereka juga mengakui usia perusahan ini tidak mudah lagi namun semakin lama perusaha semakin tua dan mulai menurun produktifitas. “Wajar jika harus di ganti tapi jangan seperti kacang lupa kulit,” ujar salah seorang pekerja.

    Di kutip suara PUSAKA dari tabel perkebunan kelapa sawit yang dimuat dalam Atlas Sawit Papua Dibawah Kendali Penguasa Modal (hal.70-71), tercatat ada beberapa perusahaan perkebunan yang telah beroperasi dan yang masih mengajukan ijin beroperasi. PTPN II akuisisi luas lahan 17.974 HA mulai beroperasi pada tahun 1982, sesuai SK Menhut 107/kpts-II1999. PT. Bumi Irian Perkasa (PT BIP) dengan konsensi lahan seluas 1068 HA. PT. Bio Budidaya Nabati dengan luas lahan 7.400 HA di Distrik Senggi. Groub Patria (PT. Semarak Agro Lestari) di Distrik Senggi masih antri ijin. PT. Victory Cemerlang Indonesia Woods Industries di Distrik Arso Timur dengan luas lahan 4. 885 HA mengakuisisi Areal Penggunaan Lain (APL). PT. Tandan Sawit Papua di Distrik Arso Timur, luas lahan 18.337 HA kepemilikan BW Plantation (Rajawali Groub) juga kuasai lahan APL.

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on