Jayapura, Jubi – Sidang lanjutan dengan tergugat Gubernur Provinsi Papua, bernomor 22/6/2015/PTUN Jpr akhirnya ditunda pekan, Kamis 3 Maret 2016. Hakim ketua, Singgih Wahyudi memutuskan demikian setelah belum adanya tambahan alat bukti.

“Sidang akan kembali gelar sidang dengan agenda tambahan alat bukti dan tambahan saksi,” kata Hakim Ketua Singgih Wahyudi dalam sidang yang digelar di ruang sidang kantor PTUN Jayapura, Rabu (24/2/2016)

Pengacara suku Yerisiam, Simon Patirajawane mengatakan, jika agenda sidang depan adalah tambahan alat bukti dan tambahan saksi, pihaknya masih memerlukan saksi ahli dari magister hukum yang konsentrasinya tata negara.

“Saksi ahli itu mesti dari strata dua hukum tapi tata negara. Inikan terkait dengan proses pemberian izin,” kata Simon Patirajawane.

Sementara di halaman PTUN Jayapura, sejak pukul 11.00 WIT belasan massa yang menamakan Koalisi Korban Sawit (KKS) Nabire melakukan aksi damai menuntut Gubernur Provinsi Papua segera mencabut SK IUP No. 128 tahun 2008 tentang pemberian izin kepada PT. Nabire Baru untuk beroperasi di tanah adat Suku Yerisiam.

Agus Kadepa saat berorasi di halaman PTUN Jayapura menegaskan, hutan rakyat dibabat habis, saat ini rakyat pemilik hak ulayat hanya menjadi penonton.

Nabire Baru dinilai memasuki tanah adat Yerisiam tanpa dasar hukum yang jelas. Padahal bagi orang Papua, hutan merupakan bagian dari hidup manusia yang atas di atas tanah Papua. Dan ini terbukti investor tidak menghargai hukum.

“Sampai hari ini perwakilan dari PT. Nabire Baru dan Pemkab Nabire tidak datang ikut sidang, itu artinya mereka dua tidak menghargai lembaga PTUN yang dibentuk berdasarkan hukum, dan kemudian rakyatnya juga patuh terhadap hukumnya, pemerintah dan investor tidak hargai kebijakan dari PTUN ini,” katanya di hadapan massa aksi.

Ia menegaskan, hakim harus independen atau para hakim juga mau menuruti pemerintah, investor maupun SK yang dikeluarkan gubernur. “Ini pertanyaan dan pertimbangan besar bagi para hakim di PTUN,” jelasnya.

Koordinator KKS Nabire, John NR. Gobai mengatakan, pemberian izin kepada PT.NB itu bertentangan dengan UU lingkungan hidup dan UU perkebunan. Karena, UU lingkungan hidup itu sebuah izin usaha perkebunan boleh keluar setelah mendapatkan Amdal. Sedangkan UU Perkebunan juga menjelaskan, sebuah perkebunan di dalam wilayah harus mendapatkan izin bupati, bukan oleh gubernur.

“Itu dua pokok yang menjadi kesalahan fatal yang dilakukan oleh Gubernur maupun PT. Nabire Baru. Izin dikeluarkan tahun 2008, Amdal baru dibahas 2013. Padahal sebenarnya pada tahun 2011 itu Badan Lingkungan Hidup Provinsi Papua setelah menerima keberatan dari masyarakat Yerisiam, itu sudah menghentikan kegiatan dari perkebunan,” tegas John NR Gobai kepada wartawan di halaman PTUN Jayapura.

Lanjut Gobai, pada awal tahun 2013 penjabat Gubernur, Constant Karma memediasi perusahaan dan meminta perusahaan berjalan tanpa ada dokumen amdal.

“Jadi, salah satu orang yang harus bertanggung jawab di pengadilan ini adalah Constant Karma. Dia yang pada waktu itu suruh perusahaan jalan dan amdalnya kemudian,” kata Gobai yang juga ketua DAD Paniai ini.

Menurutnya, ada dua aktor penting persoalan ini, yakni Barnabas Suebu yang memberikan izin, lalu ada Constant Karma tahun 2011. “Dua gubernur di Papua yang sangat terkait dengan perusahaan kelapa sawit di Nabire,” imbuhnya.

“Padahal waktu itu seingat saya, masyarakat Yerisiam meminta agar dibuat sebuah MoU. MoU antara perusahaan dengan masyarakat adat. Setelah setelah MoU itu baru bicara amdal. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh pemerintah Provinsi Papua,” katanya kenang.

John Gobai meminta agar Constant Karma harus dihadirka dalam pengadilan. “Constant Karma itu orang yang ikut bertanggungjawab terhadap PT.NB ini. Waktu Kabid Amdal Emmi Mandosir menyatakan belum ada amdal sehingga dia menghentikan PT NB, tapi Constant yang suruh jalan,” ucapnya.

“Yang membuat masyarakat sangat benci, PT.NB menggunakan aparat keamanan sebagai pengamanan di sana . Masyarakat yang meminta hak dicap sebagai kelompok OPM,” pungkasya. (Abeth You)

Abeth You Feb 24, 2016

Editor : Angela Flassy

http://tabloidjubi.com/2016/02/24/sidang-gugatan-suku-yerisiam-ditunda-pekan-depan/

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Jayapura, Jubi – Sidang lanjutan dengan tergugat Gubernur Provinsi Papua, bernomor 22/6/2015/PTUN Jpr akhirnya ditunda pekan, Kamis 3 Maret 2016. Hakim ketua, Singgih Wahyudi memutuskan demikian setelah belum adanya tambahan alat bukti.

    “Sidang akan kembali gelar sidang dengan agenda tambahan alat bukti dan tambahan saksi,” kata Hakim Ketua Singgih Wahyudi dalam sidang yang digelar di ruang sidang kantor PTUN Jayapura, Rabu (24/2/2016)

    Pengacara suku Yerisiam, Simon Patirajawane mengatakan, jika agenda sidang depan adalah tambahan alat bukti dan tambahan saksi, pihaknya masih memerlukan saksi ahli dari magister hukum yang konsentrasinya tata negara.

    “Saksi ahli itu mesti dari strata dua hukum tapi tata negara. Inikan terkait dengan proses pemberian izin,” kata Simon Patirajawane.

    Sementara di halaman PTUN Jayapura, sejak pukul 11.00 WIT belasan massa yang menamakan Koalisi Korban Sawit (KKS) Nabire melakukan aksi damai menuntut Gubernur Provinsi Papua segera mencabut SK IUP No. 128 tahun 2008 tentang pemberian izin kepada PT. Nabire Baru untuk beroperasi di tanah adat Suku Yerisiam.

    Agus Kadepa saat berorasi di halaman PTUN Jayapura menegaskan, hutan rakyat dibabat habis, saat ini rakyat pemilik hak ulayat hanya menjadi penonton.

    Nabire Baru dinilai memasuki tanah adat Yerisiam tanpa dasar hukum yang jelas. Padahal bagi orang Papua, hutan merupakan bagian dari hidup manusia yang atas di atas tanah Papua. Dan ini terbukti investor tidak menghargai hukum.

    “Sampai hari ini perwakilan dari PT. Nabire Baru dan Pemkab Nabire tidak datang ikut sidang, itu artinya mereka dua tidak menghargai lembaga PTUN yang dibentuk berdasarkan hukum, dan kemudian rakyatnya juga patuh terhadap hukumnya, pemerintah dan investor tidak hargai kebijakan dari PTUN ini,” katanya di hadapan massa aksi.

    Ia menegaskan, hakim harus independen atau para hakim juga mau menuruti pemerintah, investor maupun SK yang dikeluarkan gubernur. “Ini pertanyaan dan pertimbangan besar bagi para hakim di PTUN,” jelasnya.

    Koordinator KKS Nabire, John NR. Gobai mengatakan, pemberian izin kepada PT.NB itu bertentangan dengan UU lingkungan hidup dan UU perkebunan. Karena, UU lingkungan hidup itu sebuah izin usaha perkebunan boleh keluar setelah mendapatkan Amdal. Sedangkan UU Perkebunan juga menjelaskan, sebuah perkebunan di dalam wilayah harus mendapatkan izin bupati, bukan oleh gubernur.

    “Itu dua pokok yang menjadi kesalahan fatal yang dilakukan oleh Gubernur maupun PT. Nabire Baru. Izin dikeluarkan tahun 2008, Amdal baru dibahas 2013. Padahal sebenarnya pada tahun 2011 itu Badan Lingkungan Hidup Provinsi Papua setelah menerima keberatan dari masyarakat Yerisiam, itu sudah menghentikan kegiatan dari perkebunan,” tegas John NR Gobai kepada wartawan di halaman PTUN Jayapura.

    Lanjut Gobai, pada awal tahun 2013 penjabat Gubernur, Constant Karma memediasi perusahaan dan meminta perusahaan berjalan tanpa ada dokumen amdal.

    “Jadi, salah satu orang yang harus bertanggung jawab di pengadilan ini adalah Constant Karma. Dia yang pada waktu itu suruh perusahaan jalan dan amdalnya kemudian,” kata Gobai yang juga ketua DAD Paniai ini.

    Menurutnya, ada dua aktor penting persoalan ini, yakni Barnabas Suebu yang memberikan izin, lalu ada Constant Karma tahun 2011. “Dua gubernur di Papua yang sangat terkait dengan perusahaan kelapa sawit di Nabire,” imbuhnya.

    “Padahal waktu itu seingat saya, masyarakat Yerisiam meminta agar dibuat sebuah MoU. MoU antara perusahaan dengan masyarakat adat. Setelah setelah MoU itu baru bicara amdal. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh pemerintah Provinsi Papua,” katanya kenang.

    John Gobai meminta agar Constant Karma harus dihadirka dalam pengadilan. “Constant Karma itu orang yang ikut bertanggungjawab terhadap PT.NB ini. Waktu Kabid Amdal Emmi Mandosir menyatakan belum ada amdal sehingga dia menghentikan PT NB, tapi Constant yang suruh jalan,” ucapnya.

    “Yang membuat masyarakat sangat benci, PT.NB menggunakan aparat keamanan sebagai pengamanan di sana . Masyarakat yang meminta hak dicap sebagai kelompok OPM,” pungkasya. (Abeth You)

    Abeth You Feb 24, 2016

    Editor : Angela Flassy

    http://tabloidjubi.com/2016/02/24/sidang-gugatan-suku-yerisiam-ditunda-pekan-depan/

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on