Pada tahun 1973, beberapa waktu setelah aneksasi tanah Papua, Dirjen Pengusahaan Hutan mengabulkan permohonan Pangdam XVII Cenderawasih, Brigjen TNI Kisran Soetrisno, untuk mendapatkan konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH, sekarang disebut IUPHHK-HA, kependekan dari Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam), di daerah Warsamson, Kabupaten Sorong, Provinsi Irian Jaya (sekarang Provinsi Papua Barat).

Tidak tanggung-tanggung jumlah luas konsesinya sebesar 330.000 hektar atau sekitar lima kali lipat luas wilayah DKI Jakarta. Konsesi HPH tersebut tidak langsung dikerjakan Pangdam XVII Cenderawasih, melainkan dikerjasamakan dengan perusahaan swasta PT. Intimpura Timber Co (PT. Intim), anak perusahaan Kayu Lapis Indonesia (KLI) Group, milik Agus Sutanto, yang mengoperasikan pembalakan kayu hingga 2009. Kini, areal tersebut diklaim sebagai milik Pangdam XVII Cenderawasih, termasuk kawasan hutan yang telah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit.

Sebagian besar areal konsesi HPH PT. Intim merupakan wilayah adat dan tempat hidup Suku Moi Kelim yang berdiam di Distrik Klamono, Klayili, Sayosa, Sorong, Aimas, dan Makbon, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua. Pada bagian lain dari wilayah adat Suku Moi Kelim, terdapat pula perusahaan HPH lainnya PT. Mancaraya Agro Mandiri dan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Henrison Inti Persada, PT. Into Kebun Lestari dan PT. Inti Kebun Sejahtera, ketiga perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut masih berhubungan dengan KLI Group. Gambaran konsesi lahan dan hutan ini menunjukkan tanah adat Suku Moi Kelin semakin sedikit jumlahnya dibandingkan dengan luas areal konsesi. Konsesi dan konversi kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit juga meningkat.

(Lihat Peta Konsesi disini: http://pusaka.or.id/peta-konsesi-hph-dan-kelapa-sawit-di-tanah-adat-moi-kelim-sorong/)

Di era rezim Soeharto, penduduk asli Suku Moi yang hidup tergantung pada hasil hutan setempat melakukan perlawanan berani menyusul ancaman kerusakan hutan dan gangguan atas berkurangnya sumber kehidupan dan pendapatan mereka. “Kami menentang karena kehadiran perusahaan hanya menghancurkan kehidupan Orang Moi, dusun sagu, dusun buah, pohon kayu, tempat burung digusur dan dirobohkan, tempat ikan dan air dihancurkan, janji pembangunan tidak ditepati”, kata Bernadus Gilik dari Kampung Malalilis.

Awal tahun 1990 an, aksi protes Orang Moi meluas, Bernadus Gilik ikut bersama Orang Moi lainnya melakukan protes dan menuntut hak terhadap perusahaan. Berulang kali mereka menyuarakan penderitaan dan kekecewaan terhadap perusahaan dan pemerintah, hingga warga menyerang dan membakar camp perusahaan. Sayap bisnis militer pun terganggu  Aparat keamanan datang menangkap dan menuding aksi masyarakat sebagai pengganggu keamanan dan OPM.

Tuntutan warga untuk menghormati hak-hak mereka tidak ditanggapi dan sebaliknya justeru dikriminalisasi atas nama tuduhan tiga huruf ini. Suara protes dipaksa patuh diam. Cara-cara ini masih terjadi hingga rezim hari ini dan serangan tekanan terhadap sumber kehidupan Orang Moi di Sorong terus berlangsung. Ketika itu, Menteri Kehutanan, Hasjrul Harahap, menyatakan “… di Indonesia, hutan adalah milik negara dan bukan hak masyarakat, tidak ada hak mereka atas kompensasi”.

Pernyataan pemerintah ini dikoreksi beberapa tahun kemudian. Pada 17 Maret 2015 yang lalu, oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, yang mewakili Presiden Joko Widodo pada acara memperingati Hari Kebangkitan Masyarakat Adat di Sorong, mengungkapkan pandangannya tentang pengabaian terhadap hak masyarakat adat telah menciptakan ketidakpercayaan kepada pemerintah dan benturan dilapangan, sehingga ke depan harus dihilangkan. “Kita percepat pengakuan dan perlindungan hukum masyarakat adat… Saya Siti (Menteri LHK) akan menjadi bagian dari komitmen dan janji politik”, jelas Menteri Tjahjo Kumolo. Penjelasan ini sudah sejalan dengan konstitusi untuk mengakui hak-hak  konstitutional dan hak khusus Orang Asli Papua dan ataupun masyarakat adat lainnya di Indonesia, tetapi praktiknya bersyarat, tidak sungguh-sungguh dilaksanakan dan tidak juga dipenuhi. Surat pengakuan pun tidak datang dan tidak semudah pemerintah mengeluarkan surat-surat izin konsesi hak pemanfaatan hasil hutan dan lahan.

Sejak UU Otonomi Khusus Papua Nomor 21 Tahun 2001 diterbitkan hingga saat ini, belum ada satupun komunitas dan tanah ulayat di Provinsi Papua Barat yang menerima surat pengakuan.  Suku Moi Kelim yang berdiam di Kampung Malagufuk, Distrik Klayili, tidak lagi peduli dengan surat pengakuan yang dijanjikan. Mereka menyadari kepentingan ekonomi perusahaan pembalakan kayu maupun perkebunan kelapa sawit atas tanah dan hutan adatnya yang menghambat realisasi surat pengakuan dari pemerintah. “Kita tidak yakin pemerintah dapat mengamankan hutan Malamoi dan masyarakat adat, kita masyarakat kecil tidak mampu memberantas orang-orang yang disebut pancuri, kecuali kekuatan persatuan dari kita sendiri”, jelas Niko Kalami, yang juga bertugas sebagai Sekretaris Kampung.

Semenjak tahun 2014, pemuda Moi asal Malagufuk bersama beberapa warga yang berdiam di Kota Sorong dan kampung sekitar, melakukan gerakan pulang kampung dan bertahan menjaga hutan.  Sebelumnya, masyarakat Kampung Malagufuk terpaksa eksodus keluar kampung menyusul kejadian kebakaran lahan yang terjadi pada tahun 1989. Kini, ada sekitar 40 keluarga terdaftar di Kampung Malagufuk. Mereka bekerjasama membangun pertahanan dan strategi pengelolaan kampung dan hutan adat yang berada pada ngarai, bagian dari dataran Kalasou yang diapit tiga bukit bernama Klaglas, Malagufuk dan Masili. Kampung hanya dijangkau dengan jalan setapak sejauh tiga kilometer dari jalan trans Sorong – Manokwari.

(Lihat disini Potret Singkat Kampung Malagufuk http://pusaka.or.id/potret-suku-moi-dan-lingkungan-alam-kampung-malagufuk/)

Pemukiman penduduk diatur berkelompok didalam dan dikitari hutan sekunder, keik kesik (sejenis rumah panggung tradisional dari konstruksi kayu dan pelepah sagu) didirikan dibawah tajuk kanopi pohon-pohon besar jenis kayu merbau dan disekitarnya dibuat kebun-kebun sayur, pisang dan singkong. Tempat tertentu yang dikeramatkan bernama Masili, tidak boleh ada aktifitas manusia yang merusak hutan. Disini juga rumah dan tempat hidup beranekaragam jenis burung yang suaranya riuh sepanjang hari. Salah satunya burung dari sorga ‘Cenderawasih’ yang menjadi nama daerah militer (Kodam) ini.

Burung cenderawasih dalam kehidupan orang Papua, mempunyai nilai dan fungsi adat, digunakan sebagai perangkat ritual adat, simbol kekuasaan dan identitas totem marga. Burung ini dijuluki burung sorga (birds of paradise) karena penampilan dan gerakannya yang indah eksotik. Bulunya pernah menjadi komoditi komersial pasar Eropa pada abad ke 16 untuk perhiasan mahkota wanita dan koleksi. Perburuan dan rusaknya kawasan hutan telah megakibatkan hewan tersebut semakin langka ditemukan.

Daya tarik cenderawasih mendatangkan rezeki bagi warga di Kampung Malagufuk. Wisatawan lokal dan mancanegara mengunjungi Malagufuk, menyelami kehidupan masyarakat, melintasi hutan alam dan menyaksikan tarian cendrawasih dari sarangnya di hutan alam. Kunjungan turis dianggap dapat menambah penghasilan masyarakat dari kontribusi atas pelayanan konsumsi, akomodasi ala kampung dan jasa pemandu setempat. Turis juga membantu membangun sarana air bersih dan MCK. Kesempatan baru ini pula yang membuat warga setempat, tokoh adat dan pemerintah kampung, berbenah, berkomitmen mempertahankan dan membangun kampung selaras dengan kehidupan dan daya dukung alam setempat.

Pernah ada anggota marga di Kampung Malagufuk mendatangkan operator pembalakan kayu secara diam-diam, tetapi berhasil dihentikan setelah beberapa pohon kayu merbau tumbang. Pernah ada  operator perusahaan yang menawarkan diri dan modalnya untuk investasi kelapa sawit, tetapi berhasil ditepis. Masih tetap saja ada yang menawarkan impian baru dari eksploitasi dan mengkomoditisasi sumber daya alam, tetapi masyarakat tetap mempunyai sikap bertahan.

“Jangan coba-coba ko masuk, jangan tipu masyarakat, ko cari jalan, ko datang dengan barang-barang itu, tarada”, ungkap Niko, resisten atas tawaran-tawaran pemodal. Entah, sampai kapan masyarakat bisa bertahan disarang ‘cenderawasih’ ini. Mereka hanya berpesan akan membuka diri buat pikiran dan perbuatan baik buat masyarakat.

Ank, Maret 2016

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Pada tahun 1973, beberapa waktu setelah aneksasi tanah Papua, Dirjen Pengusahaan Hutan mengabulkan permohonan Pangdam XVII Cenderawasih, Brigjen TNI Kisran Soetrisno, untuk mendapatkan konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH, sekarang disebut IUPHHK-HA, kependekan dari Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam), di daerah Warsamson, Kabupaten Sorong, Provinsi Irian Jaya (sekarang Provinsi Papua Barat).

    Tidak tanggung-tanggung jumlah luas konsesinya sebesar 330.000 hektar atau sekitar lima kali lipat luas wilayah DKI Jakarta. Konsesi HPH tersebut tidak langsung dikerjakan Pangdam XVII Cenderawasih, melainkan dikerjasamakan dengan perusahaan swasta PT. Intimpura Timber Co (PT. Intim), anak perusahaan Kayu Lapis Indonesia (KLI) Group, milik Agus Sutanto, yang mengoperasikan pembalakan kayu hingga 2009. Kini, areal tersebut diklaim sebagai milik Pangdam XVII Cenderawasih, termasuk kawasan hutan yang telah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit.

    Sebagian besar areal konsesi HPH PT. Intim merupakan wilayah adat dan tempat hidup Suku Moi Kelim yang berdiam di Distrik Klamono, Klayili, Sayosa, Sorong, Aimas, dan Makbon, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua. Pada bagian lain dari wilayah adat Suku Moi Kelim, terdapat pula perusahaan HPH lainnya PT. Mancaraya Agro Mandiri dan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Henrison Inti Persada, PT. Into Kebun Lestari dan PT. Inti Kebun Sejahtera, ketiga perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut masih berhubungan dengan KLI Group. Gambaran konsesi lahan dan hutan ini menunjukkan tanah adat Suku Moi Kelin semakin sedikit jumlahnya dibandingkan dengan luas areal konsesi. Konsesi dan konversi kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit juga meningkat.

    (Lihat Peta Konsesi disini: http://pusaka.or.id/peta-konsesi-hph-dan-kelapa-sawit-di-tanah-adat-moi-kelim-sorong/)

    Di era rezim Soeharto, penduduk asli Suku Moi yang hidup tergantung pada hasil hutan setempat melakukan perlawanan berani menyusul ancaman kerusakan hutan dan gangguan atas berkurangnya sumber kehidupan dan pendapatan mereka. “Kami menentang karena kehadiran perusahaan hanya menghancurkan kehidupan Orang Moi, dusun sagu, dusun buah, pohon kayu, tempat burung digusur dan dirobohkan, tempat ikan dan air dihancurkan, janji pembangunan tidak ditepati”, kata Bernadus Gilik dari Kampung Malalilis.

    Awal tahun 1990 an, aksi protes Orang Moi meluas, Bernadus Gilik ikut bersama Orang Moi lainnya melakukan protes dan menuntut hak terhadap perusahaan. Berulang kali mereka menyuarakan penderitaan dan kekecewaan terhadap perusahaan dan pemerintah, hingga warga menyerang dan membakar camp perusahaan. Sayap bisnis militer pun terganggu  Aparat keamanan datang menangkap dan menuding aksi masyarakat sebagai pengganggu keamanan dan OPM.

    Tuntutan warga untuk menghormati hak-hak mereka tidak ditanggapi dan sebaliknya justeru dikriminalisasi atas nama tuduhan tiga huruf ini. Suara protes dipaksa patuh diam. Cara-cara ini masih terjadi hingga rezim hari ini dan serangan tekanan terhadap sumber kehidupan Orang Moi di Sorong terus berlangsung. Ketika itu, Menteri Kehutanan, Hasjrul Harahap, menyatakan “… di Indonesia, hutan adalah milik negara dan bukan hak masyarakat, tidak ada hak mereka atas kompensasi”.

    Pernyataan pemerintah ini dikoreksi beberapa tahun kemudian. Pada 17 Maret 2015 yang lalu, oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, yang mewakili Presiden Joko Widodo pada acara memperingati Hari Kebangkitan Masyarakat Adat di Sorong, mengungkapkan pandangannya tentang pengabaian terhadap hak masyarakat adat telah menciptakan ketidakpercayaan kepada pemerintah dan benturan dilapangan, sehingga ke depan harus dihilangkan. “Kita percepat pengakuan dan perlindungan hukum masyarakat adat… Saya Siti (Menteri LHK) akan menjadi bagian dari komitmen dan janji politik”, jelas Menteri Tjahjo Kumolo. Penjelasan ini sudah sejalan dengan konstitusi untuk mengakui hak-hak  konstitutional dan hak khusus Orang Asli Papua dan ataupun masyarakat adat lainnya di Indonesia, tetapi praktiknya bersyarat, tidak sungguh-sungguh dilaksanakan dan tidak juga dipenuhi. Surat pengakuan pun tidak datang dan tidak semudah pemerintah mengeluarkan surat-surat izin konsesi hak pemanfaatan hasil hutan dan lahan.

    Sejak UU Otonomi Khusus Papua Nomor 21 Tahun 2001 diterbitkan hingga saat ini, belum ada satupun komunitas dan tanah ulayat di Provinsi Papua Barat yang menerima surat pengakuan.  Suku Moi Kelim yang berdiam di Kampung Malagufuk, Distrik Klayili, tidak lagi peduli dengan surat pengakuan yang dijanjikan. Mereka menyadari kepentingan ekonomi perusahaan pembalakan kayu maupun perkebunan kelapa sawit atas tanah dan hutan adatnya yang menghambat realisasi surat pengakuan dari pemerintah. “Kita tidak yakin pemerintah dapat mengamankan hutan Malamoi dan masyarakat adat, kita masyarakat kecil tidak mampu memberantas orang-orang yang disebut pancuri, kecuali kekuatan persatuan dari kita sendiri”, jelas Niko Kalami, yang juga bertugas sebagai Sekretaris Kampung.

    Semenjak tahun 2014, pemuda Moi asal Malagufuk bersama beberapa warga yang berdiam di Kota Sorong dan kampung sekitar, melakukan gerakan pulang kampung dan bertahan menjaga hutan.  Sebelumnya, masyarakat Kampung Malagufuk terpaksa eksodus keluar kampung menyusul kejadian kebakaran lahan yang terjadi pada tahun 1989. Kini, ada sekitar 40 keluarga terdaftar di Kampung Malagufuk. Mereka bekerjasama membangun pertahanan dan strategi pengelolaan kampung dan hutan adat yang berada pada ngarai, bagian dari dataran Kalasou yang diapit tiga bukit bernama Klaglas, Malagufuk dan Masili. Kampung hanya dijangkau dengan jalan setapak sejauh tiga kilometer dari jalan trans Sorong – Manokwari.

    (Lihat disini Potret Singkat Kampung Malagufuk http://pusaka.or.id/potret-suku-moi-dan-lingkungan-alam-kampung-malagufuk/)

    Pemukiman penduduk diatur berkelompok didalam dan dikitari hutan sekunder, keik kesik (sejenis rumah panggung tradisional dari konstruksi kayu dan pelepah sagu) didirikan dibawah tajuk kanopi pohon-pohon besar jenis kayu merbau dan disekitarnya dibuat kebun-kebun sayur, pisang dan singkong. Tempat tertentu yang dikeramatkan bernama Masili, tidak boleh ada aktifitas manusia yang merusak hutan. Disini juga rumah dan tempat hidup beranekaragam jenis burung yang suaranya riuh sepanjang hari. Salah satunya burung dari sorga ‘Cenderawasih’ yang menjadi nama daerah militer (Kodam) ini.

    Burung cenderawasih dalam kehidupan orang Papua, mempunyai nilai dan fungsi adat, digunakan sebagai perangkat ritual adat, simbol kekuasaan dan identitas totem marga. Burung ini dijuluki burung sorga (birds of paradise) karena penampilan dan gerakannya yang indah eksotik. Bulunya pernah menjadi komoditi komersial pasar Eropa pada abad ke 16 untuk perhiasan mahkota wanita dan koleksi. Perburuan dan rusaknya kawasan hutan telah megakibatkan hewan tersebut semakin langka ditemukan.

    Daya tarik cenderawasih mendatangkan rezeki bagi warga di Kampung Malagufuk. Wisatawan lokal dan mancanegara mengunjungi Malagufuk, menyelami kehidupan masyarakat, melintasi hutan alam dan menyaksikan tarian cendrawasih dari sarangnya di hutan alam. Kunjungan turis dianggap dapat menambah penghasilan masyarakat dari kontribusi atas pelayanan konsumsi, akomodasi ala kampung dan jasa pemandu setempat. Turis juga membantu membangun sarana air bersih dan MCK. Kesempatan baru ini pula yang membuat warga setempat, tokoh adat dan pemerintah kampung, berbenah, berkomitmen mempertahankan dan membangun kampung selaras dengan kehidupan dan daya dukung alam setempat.

    Pernah ada anggota marga di Kampung Malagufuk mendatangkan operator pembalakan kayu secara diam-diam, tetapi berhasil dihentikan setelah beberapa pohon kayu merbau tumbang. Pernah ada  operator perusahaan yang menawarkan diri dan modalnya untuk investasi kelapa sawit, tetapi berhasil ditepis. Masih tetap saja ada yang menawarkan impian baru dari eksploitasi dan mengkomoditisasi sumber daya alam, tetapi masyarakat tetap mempunyai sikap bertahan.

    “Jangan coba-coba ko masuk, jangan tipu masyarakat, ko cari jalan, ko datang dengan barang-barang itu, tarada”, ungkap Niko, resisten atas tawaran-tawaran pemodal. Entah, sampai kapan masyarakat bisa bertahan disarang ‘cenderawasih’ ini. Mereka hanya berpesan akan membuka diri buat pikiran dan perbuatan baik buat masyarakat.

    Ank, Maret 2016

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on