Kabar24.com, JAKARTA— Warga Kalimantan Tengah memulai gugatan warga negara terhadap Presiden dan lima lembaga penyelenggara negara lainnya terkait dengan dampak polusi asap yang diderita masyarakat provinsi tersebut pada tahun lalu sehingga mengakibatkan kerugian kesehatan dan ekonomi.

Perwakilan Gerakan Anti Asap (Gaas)—sekaligus penggugat, Fatkhurrohman menegaskan buruknya tata kelola perizinan penggunaan hutan dan lahan di Kalimantan Tengah berakibat terjadinya siklus bencana tahunan sejak 1997. Dalam 3 tahun terakhir, sambungnya, titik panas bahkan mengalami peningkatan yakni 2013 (3.645 titik); 2014 (19.800 titik); dan 2015 (17.676 titik).

Fatkhurrohman menyatakan gugatan warga negara itu salah satunya menuntut agar pemerintah membuat tim gabungan untuk melakukan peninjauan ulang dan merevisi izin usaha pengelolaan hutan yang telah terbakar. Selain itu, juga melakukan penegakan hukum lingkungan perdata, pidana dan administrasi atas perusahaan-perusahaan yang diduga membakar lahan.

“Titik api sebagian besar berada di izin konsensi. Pada tahun 2015 terdapat 5.672 titik api pada 532 konsensi perusahaan di Kalimantan Tengah,” kata Fatkhurrohman dalam keterangan resminya bersama dengan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Tengah, Senin (7/3).

Dia memaparkan gugatan itu memasuki proses awal dengan memenuhi syarat pengajuan notifikasi kepada enam penyelenggara negara, dalam waktu 60 hari kerja sehingga jatuh tempo gugatan adalah pada 9 Mei. Pihak tergugat adalah Presiden; Menteri Lingkungan dan Kehutanan; Menteri Pertanian; Kepala Badan Pertanahan; Menteri Kesehatan; dan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah.

Selain itu, warga Kalimantan Tengah juga mendesak KLHK dan Gubernur Kalimantan Tengah untuk membuka nama perusahaan yang lahannya terbakar pada peristiwa kebakaran tahun lalu. Fatkhurrohman juga menegaskan, pihaknya meminta pemerintah mengembangkan sistem informasi kebakaran hutan, lahan dan perkebunan di provinsi tersebut.

Perwakilan masyarakat lainnya, Arie Rompas mengungkapkan dalam notifikasi itu juga pihannya mendesak Presiden dan KLHK serta Gubernur Kalimantan Tengah untuk membuat peta kerawanan kebakaran hutan tingkat provinsi. Selain itu, Gubernur diminta untuk menerbitkan kebijakan standar peralatan untuk mengendalikan kebakaran hutan dan kebun di wilayah tersebut.

Di sisi lain, Presiden, KLHK, Kementerian Kesehatan dan Gubernur Kalimantan Tengah juga diminta untuk mendirikan rumah sakit khusus paru dan penyakit lainnya, akibat pencemaran udara di provinsi tersebut. Selain itu, mereka juga diminta untuk memerintahkan seluruh rumah sakit yang berada di provinsi itu membebaskan biaya pengobatan bagi masyarakat yang terkena dampak kabut asap.

Arie juga menegaskan pihaknya juga mendesak pemerintah untuk meminta maaf kepada korban melalui media massa nasional. Permintaan maaf itu, sambungnya, dikarenakan pemerintah telah gagal memberikan kepastian hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat kepada seluruh masyarakat Kalimantan Tengah.

Anugerah Perkasa Senin, 07/03/2016 20:37 WIB

http://kabar24.bisnis.com/read/20160307/78/526053/url

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Kabar24.com, JAKARTA— Warga Kalimantan Tengah memulai gugatan warga negara terhadap Presiden dan lima lembaga penyelenggara negara lainnya terkait dengan dampak polusi asap yang diderita masyarakat provinsi tersebut pada tahun lalu sehingga mengakibatkan kerugian kesehatan dan ekonomi.

    Perwakilan Gerakan Anti Asap (Gaas)—sekaligus penggugat, Fatkhurrohman menegaskan buruknya tata kelola perizinan penggunaan hutan dan lahan di Kalimantan Tengah berakibat terjadinya siklus bencana tahunan sejak 1997. Dalam 3 tahun terakhir, sambungnya, titik panas bahkan mengalami peningkatan yakni 2013 (3.645 titik); 2014 (19.800 titik); dan 2015 (17.676 titik).

    Fatkhurrohman menyatakan gugatan warga negara itu salah satunya menuntut agar pemerintah membuat tim gabungan untuk melakukan peninjauan ulang dan merevisi izin usaha pengelolaan hutan yang telah terbakar. Selain itu, juga melakukan penegakan hukum lingkungan perdata, pidana dan administrasi atas perusahaan-perusahaan yang diduga membakar lahan.

    “Titik api sebagian besar berada di izin konsensi. Pada tahun 2015 terdapat 5.672 titik api pada 532 konsensi perusahaan di Kalimantan Tengah,” kata Fatkhurrohman dalam keterangan resminya bersama dengan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Tengah, Senin (7/3).

    Dia memaparkan gugatan itu memasuki proses awal dengan memenuhi syarat pengajuan notifikasi kepada enam penyelenggara negara, dalam waktu 60 hari kerja sehingga jatuh tempo gugatan adalah pada 9 Mei. Pihak tergugat adalah Presiden; Menteri Lingkungan dan Kehutanan; Menteri Pertanian; Kepala Badan Pertanahan; Menteri Kesehatan; dan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah.

    Selain itu, warga Kalimantan Tengah juga mendesak KLHK dan Gubernur Kalimantan Tengah untuk membuka nama perusahaan yang lahannya terbakar pada peristiwa kebakaran tahun lalu. Fatkhurrohman juga menegaskan, pihaknya meminta pemerintah mengembangkan sistem informasi kebakaran hutan, lahan dan perkebunan di provinsi tersebut.

    Perwakilan masyarakat lainnya, Arie Rompas mengungkapkan dalam notifikasi itu juga pihannya mendesak Presiden dan KLHK serta Gubernur Kalimantan Tengah untuk membuat peta kerawanan kebakaran hutan tingkat provinsi. Selain itu, Gubernur diminta untuk menerbitkan kebijakan standar peralatan untuk mengendalikan kebakaran hutan dan kebun di wilayah tersebut.

    Di sisi lain, Presiden, KLHK, Kementerian Kesehatan dan Gubernur Kalimantan Tengah juga diminta untuk mendirikan rumah sakit khusus paru dan penyakit lainnya, akibat pencemaran udara di provinsi tersebut. Selain itu, mereka juga diminta untuk memerintahkan seluruh rumah sakit yang berada di provinsi itu membebaskan biaya pengobatan bagi masyarakat yang terkena dampak kabut asap.

    Arie juga menegaskan pihaknya juga mendesak pemerintah untuk meminta maaf kepada korban melalui media massa nasional. Permintaan maaf itu, sambungnya, dikarenakan pemerintah telah gagal memberikan kepastian hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat kepada seluruh masyarakat Kalimantan Tengah.

    Anugerah Perkasa Senin, 07/03/2016 20:37 WIB

    http://kabar24.bisnis.com/read/20160307/78/526053/url

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on