Lima Aspek Sosial Pencegah Kebakaran Gambut

Sobih AW Adnan – 03 Maret 2016 20:23 wib

Metrotvnews.com, Jakarta: Faktor sosial merupakan satu di antara banyak hal yang harus diperhatikan guna mencegah kebakaran gambut di Indonesia. Di luar itu, ada empat hal yang musti dipertimbangkan.

Dewan pembina masyarakat petani lahan gambut di Jambi, Hambali mengatakan, lima aspek dari sudut sosial yang mesti digerakkan secara terintegrasi.

“Semuanya enggak bisa berdiri sendiri. Yang pertama, perlunya penguatan kapasitas lokal, terutama di tingkat pemerintah desa. Karena yang menjadi titik awal dalam persoalan ini berangkat dari mudahnya pemberian izin, dan tidak terkontrolnya pendatang untuk menguasai lahan,” ujar Hambali dalam Focus Group Discussion oleh Media Research Centre (MRC) di Gedung Media Group, Jalan Kedoya, Jakarta Barat, Selasa 1 Februari 2016.

Aspek berikutnya, Hambali meneruskan, penataan ulang tapal batas desa. Menurut dia, ketidakjelasan batas wilayah di ranah perdesaan kerap menimbulkan persoalan, termasuk pembakaran lahan gambut.

“Ini menjadi penting, batas antardesa, batas desa dengan perusahaan, batas desa dengan hutan lindung atau dengan hutan, batas dengan wilayah produksi dan lain sebagainya,” kata dia.

Jika kedua aspek itu sudah terjaga, kata Hambali, penting menyentuh hal ketiga, yakni mendorong sekaligus mendidik masyarakat akan pentingnya melakukan perencanaan yang baik dalam penggunaan lahan.

“Karena tidak adanya perencanaan penggunaan lahan baik di tingkat desa maupun korporasi seringkali juga dilakukan secara tidak serius. Itu yang juga menjadi sebuah persoalan,” kata Hambali.

Aspek berikutnya yang mesti diperhatikan adalah identifikasi usaha-usaha yang dilakukan masyarakat. Identifikasi dilakukan berupa kategorisasi berupa usaha berbasis pertanian, perkebunan, dan lain-lain.

“Tentu dengan melihat kondisi ekologi lahannya sendiri, atau kondisi ekologi tanah kalau dia berada di kawasan gambut,” ujar dia.

Tahap selanjutnya adalah pendampingan masyarakat dalam usaha pemulihan lahan gambut hingga perencanaan pengelolaan lahan. “Jadi pendekatan komprenhensif, kondusif dan sinergi itu menjadi faktor penting dalam penataan masyarakat di tingkat sosialnya,” kata Hambali.

Diskusi mengenai restorasi gambut ini menjadi salah satu alat mencari solusi dengan mendudukkan bersama semua pihak berkepentingan. Acara dihadiri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Kepala Badan Restorasi Gambut Nasir Fuad dan Kasubbid Perencanaan Darurat BNPB Eko Budiman.

Tak hanya pemerintah pusat, pejabat daerah juga hadir dalam kegiatan ini. Gubernur Sumsel Alex Noerdin, Gubernur Riau Arsyad Juliandi Rachman, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Kalimantan Tengah dan beberapa provinsi lain terlihat hadir.

Beberapa anggota dewan dari DPR dan DPRD provinsi yang terkena bencana kebakaran hutan juga hadir. Sebut saja Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron, dan Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi.

Dari pihak swasta tampak Managing Director Asia Pulp & Paper Group (APP) Aida Greenbury, pakar lingkungan UGM Tjut Sugandawaty Djohan, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Purwadi, dan Direktur PT Sinar Mas Agus Purnomo.

http://news.metrotvnews.com/read/2016/03/03/493577/lima-aspek-sosial-pencegah-kebakaran-gambut

Sobih AW Adnan – 03 Maret 2016 20:23 wib

Metrotvnews.com, Jakarta: Faktor sosial merupakan satu di antara banyak hal yang harus diperhatikan guna mencegah kebakaran gambut di Indonesia. Di luar itu, ada empat hal yang musti dipertimbangkan.

Dewan pembina masyarakat petani lahan gambut di Jambi, Hambali mengatakan, lima aspek dari sudut sosial yang mesti digerakkan secara terintegrasi.

“Semuanya enggak bisa berdiri sendiri. Yang pertama, perlunya penguatan kapasitas lokal, terutama di tingkat pemerintah desa. Karena yang menjadi titik awal dalam persoalan ini berangkat dari mudahnya pemberian izin, dan tidak terkontrolnya pendatang untuk menguasai lahan,” ujar Hambali dalam Focus Group Discussion oleh Media Research Centre (MRC) di Gedung Media Group, Jalan Kedoya, Jakarta Barat, Selasa 1 Februari 2016.

Aspek berikutnya, Hambali meneruskan, penataan ulang tapal batas desa. Menurut dia, ketidakjelasan batas wilayah di ranah perdesaan kerap menimbulkan persoalan, termasuk pembakaran lahan gambut.

“Ini menjadi penting, batas antardesa, batas desa dengan perusahaan, batas desa dengan hutan lindung atau dengan hutan, batas dengan wilayah produksi dan lain sebagainya,” kata dia.

Jika kedua aspek itu sudah terjaga, kata Hambali, penting menyentuh hal ketiga, yakni mendorong sekaligus mendidik masyarakat akan pentingnya melakukan perencanaan yang baik dalam penggunaan lahan.

“Karena tidak adanya perencanaan penggunaan lahan baik di tingkat desa maupun korporasi seringkali juga dilakukan secara tidak serius. Itu yang juga menjadi sebuah persoalan,” kata Hambali.

Aspek berikutnya yang mesti diperhatikan adalah identifikasi usaha-usaha yang dilakukan masyarakat. Identifikasi dilakukan berupa kategorisasi berupa usaha berbasis pertanian, perkebunan, dan lain-lain.

“Tentu dengan melihat kondisi ekologi lahannya sendiri, atau kondisi ekologi tanah kalau dia berada di kawasan gambut,” ujar dia.

Tahap selanjutnya adalah pendampingan masyarakat dalam usaha pemulihan lahan gambut hingga perencanaan pengelolaan lahan. “Jadi pendekatan komprenhensif, kondusif dan sinergi itu menjadi faktor penting dalam penataan masyarakat di tingkat sosialnya,” kata Hambali.

Diskusi mengenai restorasi gambut ini menjadi salah satu alat mencari solusi dengan mendudukkan bersama semua pihak berkepentingan. Acara dihadiri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Kepala Badan Restorasi Gambut Nasir Fuad dan Kasubbid Perencanaan Darurat BNPB Eko Budiman.

Tak hanya pemerintah pusat, pejabat daerah juga hadir dalam kegiatan ini. Gubernur Sumsel Alex Noerdin, Gubernur Riau Arsyad Juliandi Rachman, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Kalimantan Tengah dan beberapa provinsi lain terlihat hadir.

Beberapa anggota dewan dari DPR dan DPRD provinsi yang terkena bencana kebakaran hutan juga hadir. Sebut saja Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron, dan Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi.

Dari pihak swasta tampak Managing Director Asia Pulp & Paper Group (APP) Aida Greenbury, pakar lingkungan UGM Tjut Sugandawaty Djohan, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Purwadi, dan Direktur PT Sinar Mas Agus Purnomo.

http://news.metrotvnews.com/read/2016/03/03/493577/lima-aspek-sosial-pencegah-kebakaran-gambut