Saatnya meninggalkan pertumbuhan (ekonomi) demi pertumbuhan (ekonomi)

0
358

Oleh Martin Kirk*, Aeon

Pengantar penerjemah

Pertumbuhan ekonomi. Target ini dipasok kedalam pikiran masyarakat tanpa celah keraguan. Pembangunan infrastruktur menjadi mantranya di masa pemerintahan Jokowi-JK. Penentuan upah buruh, akses rakyat pada tanah dan sumber daya, cara masyarakat hidup dan mengkonsumsi, tempat masyarakat tinggal, keinginan-keinginannya di masa depan, semua sedang dikurung di dalam pencapapaian target tersebut. Tanpa pertumbuhan ekonomi kau akan menganggur, atau kau mati. Kira-kira demikian.

Demi pertumbuhan ekonomi, eksploitasi terhadap manusia (produser dan tenaga kerja) diperdalam, akumulasi (kapital) digenjot, dan ekspansi (usaha dan kapital) dipercepat menembus batas negara, wilayah, pulau, suku, agama, gender dan semua sakralitas warisan kebudayaan masa lalu.

Di Indonesia, Koridor Timur MP3EI, Maluku dan Papua, adalah harga yang sedang dibayar demi pertumbuhan. Di Papua, ia sedang menghancurkan, pelan dan cepat, bergantung pada sejauh mana manusia bisa ia taklukkan. 

Apa yang sebetulnya tumbuh dari pertumbuhan ekonomi ini? Untuk siapa? Apakah pertumbuhan ekonomi memberantas kemiskinan? Mengapa program pengentasan kemiskinan dalam Target Pencapaian Milenium (MDGs) oleh PBB kini berubah menjadi Target Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)?

Artikel pendek dibawah ini mengajukan protes terhadap logika dasar pertumbuhan ekonomi yang menjadi dasar kegagalan semua inisiatif pengurangan kemiskinan di dunia saat ini.

*

Pertumbuhan ekonomi adalah landasan dari  semua rencana pengentasan kemiskinan. Kedua konsep itu, pertumbuhan dan pengentasan kemiskinan, diperlakukan sebagai dua hal yang dalam prakteknya bisa dipertukarkan. Yang paling kentara ditunjukkan dalam rencana baru Sustainable Development Goals (SDGs) PBB, menjanjikan penghapusan kemiskinan ‘dimanapun dalam segala bentuknya’ di tahun 2030. Keseluruhan keberhasilan formula ini diletakkan pada pertumbuhan ekonomi; setidaknya 7 persen pertahun di negeri-negeri maju, dengan produktivitas ekonomi lebih tinggi secara keseluruhan. Target ke 8, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, lapangan kerja produktif dan kerja layak, sepenuhnya diarahkan untuk tujuan ini.

Rasanya memang logis dan masuk akal. Jika pertumbuhan ekonomi sama dengan lebih banyak uang, dan kemskinan sama dengan kekurangan uang, lalu pertumbuhan ekonomi sama dengan berkurangnya kemiskinan. Dan ini , tentu saja, logika yang berlaku bagi seluruh perkembangan manusia. Jika seseorang tidak berkembang maka ia akan sekarat, gagasan ini menjadi doktrin yang tidak dipertanyakan lagi. Semua negeri, semua perusahaan, semua individu, mesti menumbuhkan kekayaan material mereka dari waktu ke waktu; baik keseluruhan maupun komponen-komponennya mesti berada di dalam kurva pertumbuhan konstan. Dilihat secara keseluruhan, kita dapat mengangap ini sebagai satu bentuk totalitarianisme—yakni totalitarian keharusan (imperative) pertumbuhan.

Ada dua masalah terkait pertumbuhan ekonomi sebagai ukuran kesejahteraan. Pertama, lemahnya korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Inilah tanda bahwa intuisi dan ‘nalar’ tak selalu berkorespondensi (berkaitan) dengan bukti. Secara global, trennya jelas. Sejak tahun 1990, Gross Domestic Product/Produk Domestik Bruto (PDB) global meningkat hingga 271 persen, namun orang yang hidup kurang dari $5 per hari, dan jumlah orang yang cenderung kelaparan (menggunakan definisi PBB-Food and Agriculture Organisation (FAO) yakni kalori yang tersedia di titik tengah antara level normal dan intensif aktivitas) juga meningkat, berturut-turut 10 persen dan 9 persen. Tambahkan di sana stagnasi upah disemua belahan dunia maju, dan meningkatnya ketimpangan baik di dalam maupun antar negeri di hampir disemua tempat, sehinga guncangan terhadap logika dasar ini terbukti. Pertumbuhan agregat ekonomi tidak berwujud berkurangnya kemiskinan, yang dinyatakan sebagai tujuan SDGs.

Hal ini tidak bermakna bahwa kue ekonomi yang lebih besar tak menguntungkan banyak orang; tentu saja menguntungkan. Namun hal itu tidak sama dengan mengatakan bahwa (pertumbuhan ekonomi) itu mengurangi kemiskinan. Kita hidup dimana 95% dari semua pendapatan dari pertumbuhan mengalir pada 40% terkaya, dan konsep ekonomi neoliberal ‘menetes-ke bawah’ terlah terbukti, seperti yang dikatakan Alex Andreou di The Guardian tahun lalu, sebagai ‘pengkhianatan janji terbesar disepanjang hidup kita’.

Mungkin ini hanya ‘bermasalah’ dan bisa diperbaiki dengan penyesuaian model pertumbuhan sambil mempertahankan logika dasarnya. Padahal inilah bagian kedua dari masalah itu sendiri. Pertumbuhan totalitarian sedang menghancurkan kita, dengan cara paling menyakitkan dan nyata. Mekanisme dorongan konsumsi yang kita gunakan untuk mencapainya, dan ukuran GDP yang kita gunakan untuk mendefinisikannya, telah mengunci kita pada jalan yang menghancurkan dengan mendorong kita secara aktif memperlakukan sumber daya alam terbatas menjadi seolah-olah tidak terbatas, dan memprioritaskan pertumbuhan cadangan uang dibanding segala hal. Dengan kata lain, imperatif moral pertumbuhan ekonomi yang diterima sebenarnya sedang melawan hukum alam.

Masalahnya adalah, GDP tidak memperdulikan lingkungan atau penderitaan manusia; semua itu adalah (faktor-faktor) ‘eksternal’. Nyatanya, GDP secara aktif menghargai penghancuran lingkungan, yang memperpanjang produksi kemiskinan—bukannya pengentasan—khususnya bagi mereka yang sudah dimiskinkan atau beresiko miskin. Setiap hutan yang dibabat, setiap persenjataan yang dijual, setiap racun industri diciptakan, bahkan profit dari obat-obatan dan prostitusi, semuanya dihitung sebagai hal positif bagi GDP. Dan demikianlah sepanjang kita tumbuh, maka kita menghancurkan. Dibiarkan tak terdeteksi, ini hanya akan mengakibatkan kehancuran total sumber-sumber nilai, dan oleh karenanya kehidupan, dimana ia dihasilkan. Ini lah logika sel kanker, namun setidaknya dalam kesehatan kita mengenalnya sebagai penyakit; namun dalam politik dan ekonomi kita menyebut barang ini sebagai kemajuan.

Telah lebih dari empat dekade sejak studi menyeluruh yang pertama terhadap realitas mengerikan ini dilakukan oleh para ilmuwan sistem di Massachusetts Institute of Technology, dalam The Limits to Growth (1972). Namun, berbagai jaringan pemerintahan yang diarahkan PBB, institusi internasional, LSM dan korporasi, masih belum menerima bahwa alat ukur inti kemajuan dalam lingkaran kebijakan saat ini secara fundamental sebenarnya bersifat merusak.

Alasannya tidak sulit dimengerti. Sama saja seperti pada waktu ketika The Limits to Growth dipublikasikan, dan sejak saat itu perkiraannya berkali-kali terbukti valid. Pertumbuhan totalitarian bagaikan sapi suci di dalam ekonomi ortodoks; baik pemerintah maupun korporasi di dunia terus menggunakan GDP dan hasil sektor swastan serta profit, sebagai komando utamanya. Untuk melawannya berarti harus melawan kekuasaan; itulah yang gagal dilakukan SDGs.

Sejak awal prioritas strategisnya adalah menarik sebanyak mungkin aktor ke meja (pembicaraan).  Suatu kehendak luar biasa, (ketika) mekanisme itu telah menghasilkan serangkaian target yang paling luas dikonsultasikan PBB. Namun, agar tercapai, mereka malah menjadikan ruang itu nyaman, tidak ada tantangan, yang tidak saja berarti bahwa tidak ada target mengikat bagi siapapun kecuali orang miskin, namun juga persoalan-persoalan tertentu sengaja dihindari, yakni persoalan-persoalan yang ada diseputar pertumbuhan dan konsumsi.

Hasilnya adalah: ‘pada tahun 2030, dibangun berdasarkan inisiatif yang sudah ada dengan mengembangkan ukuran-ukuran kemajuan terhadap pembangunan berkelanjutan yang melengkapi GDP’. Sulit sekali membayangkan pernyataan tak berguna ini menjadi hasilnya, bukanya satu pernyataan yang agak pantas menjawab tantangan masa kini. Inilah, sebetulnya, aksi paling piawai pengaburan fakta: menyapa persoalan ketika ia lewat, sehingga anda dapat menendangnya ke semak-semak.

Dan yang lebih kurang ajar lagi, kesalahan fatal ini disembunyikan dibawah lapisan-lapisan rotasi pasar. SDG dijual atas dasar klaim yang hampir tak terbantahkan dari pendahulunya, Millennium Development Goals, yang katanya berhasil mengurangi kemiskinan hingga setengah sejak tahun 1990. Inilah tepuk dada palsu, diperoleh dari manipulasi dan data yang sesat, namun sekaligus sangat berguna untuk memberi landasan pada logika bahwa model pertumbuhan sebetulnya bunyi, dan bisa diandalkan untuk mengurangi kemiskinan hingga 2030.

Tidak bisa lagi

Pertumbuhan demi pertumbuhan adalah racun di dalam sumur; kesalahan fatal yang membawa kita pada jurang bencana sosial dan lingkungan. Sedemikian sentralnya persoalan ini di masa yang akan datang, ia bermakna pengabaian tanggung jawab mereka-mereka yang seharusnya bertanggung jawab. Sekarang terserah dunia di luar kompleks industri karitatif/derma untuk  mejadikan persoalan mendesak ini bergerak melampaui GDP sebagai alat ukur kemajuan manusia.***

*Martin Kirk, adalah Kepala Strategi pada The Rules, jaringan global aktivis, organiser, designer, peneliti dan penulis yang bertujuan untuk mengubah aturan main yang menciptakan ketimpangan dan kemiskinan di seluruh dunia. Editor Sam Haselby

Diterjemahkan oleh Zely Ariane