Terpidana kasus pencucian uang dan pembalakan liar, Labora Sitorus kembali bikin ulah. Labora merupakan anggota polisi Indonesia yang bertugas di daerah Sorong Papua Barat berpangkat Aiptu yang memiliki rekening senilai Rp1,5 triliun ini. Ia telah dihukum Mahkamah Agung 15 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar pada 17 September 2014. Namun sejak vonis dijatuhkan, Labora sulit untuk dieksekusi dan memilih tinggal di rumahnya.

Kementerian Hukum dan HAM pun hendak mengeksekusi dan membawa Labora ke Lapas Cipinang, Jakarta pada Jumat 4 Maret 2016 pagi. Eksekusi ini berlangsung di rumah milik Labora di Tampa (Tempat) Garam, Kecamatan Rufei, Sorong, Papua Barat. Tim Kementerian Hukum dan HAM dikawal ratusan aparat Polres Sorong Kota dan Brimob Polda Papua Barat. Namun, tim eksekusi dan aparat kepolisian tidak berhasil menemukan Labora Sitorus di kediamannya.

Ilustrasi Labora Sitorus - www.tempo.coUlah polisi berpangkat Aiptu itu, ditengarai mendapatkan perlakuan khusus dari Lembaga Pemasyarakatan Kota Sorong, Papua Barat sebelum di eksekusi ke Lapas Cipinang. Perlakuan khusus itu terlihat dari saat masa penahanan, Labora malah berada di kediamannya sendiri. Padahal seharusnya seorang terpidana wajib menjalani masa penahanan di Lapas Sorong.

Upaya Labora melarikan diri dari penjara dapat tergolong sebagai pelanggaran disiplin. Pelanggaran disiplin dan jenis hukumannya itu termaktub dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 6/2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Selama di penjara, narapidana yang melanggar tata tertib diancam dengan hukuman disiplin tingkat ringan, sedang dan berat. Pasal 10 Peraturan Menteri itu memperincikan beragam jenis pelanggaran berdasarkan kategorinya.

Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK)

Bukan hanya Labora sang pemilik mebel kayu yang ditengarai diolah dari pembalakan liar hutan dan pencucian uang serta penimbun BBM itu yang bebas berkeliaran paska dijatuhi hukuman 2 tahun penjara, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 89/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Kehutanan memungkinkan pelaku usaha tidak lagi wajib menyertakan V-Legal untuk 15 pos tarif produk industri hilir, salah satunya produk mebel. Dalam peraturan tersebut, pemerintah menghapus kewajiban Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) bagi beberapa produk. Alasan mendag, hal itu dilakukan untuk melindungi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM).

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edy Putra Irawady mengungkapkan pemerintah pada dasarnya menyetujui implementasi SVLK. Namun, pemerintah tidak ingin memberatkan pelaku UKM. “Apapun Permendag dan itu keputusan pemerintah yang sudah dibahas secara mendalam,” ujarnya.

Regulasi tersebut mendapat tanggapan dari berbagai pihak. Direktur Eksekutif Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) Liana Bratasida meminta pemerintah merevisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 89 Tahun 2015 tentang Produk Industri Kehutanan. Permendag tersebut harus direvisi karena dapat mengganggu kinerja ekspor produk hasil kehutanan. “Permendag tersebut harus cepat direvisi untuk mengembalikan kepercayaan dari Uni Eropa,” kata Liana dalam acara diskusi Forum Komunikasi Wartawan Ekonomi Makro (FORKEM) di Jakarta, Senin (7/3).

Direktur Eksekutif The Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, mengatakan, banyak negara lain di dunia yang membuat regulasi mengada-ada, demi menghambat ekspor hasil hutan Indonesia. “Selama ini eskpor hasil hutan kita tidak ada masalah, tetapi nyatanya selalu dipermasalahkan,” kata Enny, dalam media diskusi Forum Wartawan Ekonomi-Makro bertema ‘Tantangan era standarisasi dalam mendorong ekspor industri hasil hutan’, di Hotel Ibis Tamarin, Jalan KH. Hasyim Hashari, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 7 Maret 2016.

Kayu Log PT. Wukirasari

Menurut Enny, masalah yang selalu dijadikan batu sandungan ekspor hasil hutan Indonesia, adalah nontarif barrier atau hambatan nontarif. Nontarif barrier adalah berbagai kebijakan perdagangan selain bea masuk yang dapat menimbulkan distorsi, sehingga mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional. “Untuk menekan Indonesia banyak aturan yang dibikin-bikin. Tapi, masalah utamanya masih soal isu lingkungan, illegal logging, kebakaran hutan, dan lainnya,” ungkap Enny.

Padahal, dia menuturkan, saat ini ekspor hasil hutan Indonesia ke luar negeri telah sesuai dengan standar sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK). SVLK menjadi upaya meyakinkan pasar bahwa bahan baku yang dipergunakan legal, yang diberlakukan mulai 1 Januari 2015. “Sudah sesuai dengan SVLK, sudah tidak ilegal lagi, karena sudah disertifikasi. Utamanya untuk usaha yang orientasinya ekspor. Semua peta ekspor hasil hutan mensyaratkan standar SVLK,” terang dia.

Sebagai informasi dikutip dari CNN Indonesia 7 Maret 2016, berdasarkan data Kementerian LHK nilai ekspor produk perkayuan yang menggunakan dokumen V-legal tahun lalu mencapai US$9,86 miliar atau naik 49.39 persen dari tahun sebelumnya US$6,6 miliar.

SVLK dan Ulah Aiptu Labora Sitorus

Semenjak keluarnya Permendag tersebut, biaya uji tuntas itu pun, kata Liana dari APKI, tak murah yakni mencapai 2.500-3.000 dolar AS setiap pengiriman. “Sertifikat SVLK ini tidak dipercaya lagi sehingga kena uji tuntas,” ujar dia. Liana juga menyampaikan para anggota APKI yang sudah mengantongi SVLK tetap dikenakan uji tuntas saat mengekspor ke Uni Eropa Aturan mengenai SVLK sudah hampir lima kali dikeluarkan kemudian dicabut. Ini tentu menimbulkan pertanyaan dari Uni Eropa yang sudah menandatangani ratifikasi. Uni Eropa menjadi sangat penting. Sebab, Uni Eropa menjadi barometer negara-negara lain, khususnya dalam hal perdagangan produk hasil kehutanan.

Uni Eropa tidak percaya dengan produk hasil kehutanan Indonesia karena tidak konsistenya kebijakan pemerintah dalam menerapkan sertifikasi produk. Permendag 89 tahun 2015 bertentangan dengan perjanjian Forest Law Enforcement Governance and Trade Voluntary Partnership Agreement (FLEGT VPA) yang sudah ditandatangani Indonesia dengan Uni Eropa.

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) Rufi’ie mengungkapkan sertifikat V-legal dikeluarkan oleh lembaga independen untuk menjamin legalitas kayu Indonesia dan pemanfaatannya. Penerapannya ditetapkan sebagai sebuah kebjakan sejak 2009 melalui Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor P.38 Tahun 2009 jo Permenhut P.95 Tahun 2014.

Kementerian LHK, lanjut Rufi’ie, tahun lalu menganggarkan sekitar Rp33,4 miliar untuk memfasilitasi UKM untuk bisa mendapatkan sertifikat V-legal yang memakan biaya sekitar Rp26 juta per sertifikat dan berlaku selama enam tahun. Mengingat mahalnya sertifikat itu, pemerintah memberikan kemudahan dengan mengizinkan satu sertifikat dimiliki oleh lima hingga sepuluh pelaku usaha kecil.

Perbuatan pembalakan kayu dan penimbunan BBM serta pencucian uang yang dilakukan oleh seorang polisi Indonesia berpangkat Aiptu Labora, sebelum di eksekusi pada Maret 2016, putusan PN Sorong saat itu hanya menyatakan Labora bersalah atas dakwaan penimbunan BBM ilegal dan pembalakan liar. “…(1) Secara bersama-sama dengan sengaja membeli hasil hutan yang diketahui berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah; (2) Secara bersama-sama melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha pengangkutan…” demikian kutipan putusan PN Sorong No. 145/PID.B/2013/PN.SRG.

Atas dua tindak pidana itu ia dihukum 2 tahun penjara dan denda sebesar Rp50 juta, dengan hukuman pengganti penjara selama enam bulan. Sedangkan terhadap Dakwaan Ketiga dan Dakwaan Keempat tentang pencucian uang, ia dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Dakwaan ketiga dan keempat dimaksud selengkapnya berbunyi,

“…(3) dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana; (4) Menempatkan dan mentransfer mata uang yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyamarkan asal-usul harta kekayaan…”

Pihak kuasa hukum Labora tetap keberatan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) saat sidang di PN Sorong, banding di PT Jayapura, juga pertimbangan hukum dalam menolak permohonan Kasasi II/Terdakwa dalam Putusan MA No. 1081 K/PID.SUS/2014. Putusan kasasi pada September 2014 itu disebut menggunakan kias atau perumpamaan dengan menganalogikan Labora Sitorus sebagai pengurus perusahaan.

Labora juga pernah mempertanyakan landasan hukum MA. Dia mengklaim tak pernah diperiksa atas kasusnya ini. “Dari mana Mahkamah Agung (MA) mengetahui bahwa saya bersalah, diperiksapun saya tidak pernah. Jadi saya anggap itu hukum rimba. Jadi kalau mereka datang (dengan) hukum rimba, tembak saja saya di sini,” katanya dikutip Warta Nasional, 10 Februari 2015, saat akan dieksekusi atas putusan MA untuk pertama kalinya.

Arkilaus Baho

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Terpidana kasus pencucian uang dan pembalakan liar, Labora Sitorus kembali bikin ulah. Labora merupakan anggota polisi Indonesia yang bertugas di daerah Sorong Papua Barat berpangkat Aiptu yang memiliki rekening senilai Rp1,5 triliun ini. Ia telah dihukum Mahkamah Agung 15 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar pada 17 September 2014. Namun sejak vonis dijatuhkan, Labora sulit untuk dieksekusi dan memilih tinggal di rumahnya.

    Kementerian Hukum dan HAM pun hendak mengeksekusi dan membawa Labora ke Lapas Cipinang, Jakarta pada Jumat 4 Maret 2016 pagi. Eksekusi ini berlangsung di rumah milik Labora di Tampa (Tempat) Garam, Kecamatan Rufei, Sorong, Papua Barat. Tim Kementerian Hukum dan HAM dikawal ratusan aparat Polres Sorong Kota dan Brimob Polda Papua Barat. Namun, tim eksekusi dan aparat kepolisian tidak berhasil menemukan Labora Sitorus di kediamannya.

    Ilustrasi Labora Sitorus - www.tempo.coUlah polisi berpangkat Aiptu itu, ditengarai mendapatkan perlakuan khusus dari Lembaga Pemasyarakatan Kota Sorong, Papua Barat sebelum di eksekusi ke Lapas Cipinang. Perlakuan khusus itu terlihat dari saat masa penahanan, Labora malah berada di kediamannya sendiri. Padahal seharusnya seorang terpidana wajib menjalani masa penahanan di Lapas Sorong.

    Upaya Labora melarikan diri dari penjara dapat tergolong sebagai pelanggaran disiplin. Pelanggaran disiplin dan jenis hukumannya itu termaktub dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 6/2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Selama di penjara, narapidana yang melanggar tata tertib diancam dengan hukuman disiplin tingkat ringan, sedang dan berat. Pasal 10 Peraturan Menteri itu memperincikan beragam jenis pelanggaran berdasarkan kategorinya.

    Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK)

    Bukan hanya Labora sang pemilik mebel kayu yang ditengarai diolah dari pembalakan liar hutan dan pencucian uang serta penimbun BBM itu yang bebas berkeliaran paska dijatuhi hukuman 2 tahun penjara, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 89/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Kehutanan memungkinkan pelaku usaha tidak lagi wajib menyertakan V-Legal untuk 15 pos tarif produk industri hilir, salah satunya produk mebel. Dalam peraturan tersebut, pemerintah menghapus kewajiban Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) bagi beberapa produk. Alasan mendag, hal itu dilakukan untuk melindungi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM).

    Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edy Putra Irawady mengungkapkan pemerintah pada dasarnya menyetujui implementasi SVLK. Namun, pemerintah tidak ingin memberatkan pelaku UKM. “Apapun Permendag dan itu keputusan pemerintah yang sudah dibahas secara mendalam,” ujarnya.

    Regulasi tersebut mendapat tanggapan dari berbagai pihak. Direktur Eksekutif Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) Liana Bratasida meminta pemerintah merevisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 89 Tahun 2015 tentang Produk Industri Kehutanan. Permendag tersebut harus direvisi karena dapat mengganggu kinerja ekspor produk hasil kehutanan. “Permendag tersebut harus cepat direvisi untuk mengembalikan kepercayaan dari Uni Eropa,” kata Liana dalam acara diskusi Forum Komunikasi Wartawan Ekonomi Makro (FORKEM) di Jakarta, Senin (7/3).

    Direktur Eksekutif The Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, mengatakan, banyak negara lain di dunia yang membuat regulasi mengada-ada, demi menghambat ekspor hasil hutan Indonesia. “Selama ini eskpor hasil hutan kita tidak ada masalah, tetapi nyatanya selalu dipermasalahkan,” kata Enny, dalam media diskusi Forum Wartawan Ekonomi-Makro bertema ‘Tantangan era standarisasi dalam mendorong ekspor industri hasil hutan’, di Hotel Ibis Tamarin, Jalan KH. Hasyim Hashari, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 7 Maret 2016.

    Kayu Log PT. Wukirasari

    Menurut Enny, masalah yang selalu dijadikan batu sandungan ekspor hasil hutan Indonesia, adalah nontarif barrier atau hambatan nontarif. Nontarif barrier adalah berbagai kebijakan perdagangan selain bea masuk yang dapat menimbulkan distorsi, sehingga mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional. “Untuk menekan Indonesia banyak aturan yang dibikin-bikin. Tapi, masalah utamanya masih soal isu lingkungan, illegal logging, kebakaran hutan, dan lainnya,” ungkap Enny.

    Padahal, dia menuturkan, saat ini ekspor hasil hutan Indonesia ke luar negeri telah sesuai dengan standar sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK). SVLK menjadi upaya meyakinkan pasar bahwa bahan baku yang dipergunakan legal, yang diberlakukan mulai 1 Januari 2015. “Sudah sesuai dengan SVLK, sudah tidak ilegal lagi, karena sudah disertifikasi. Utamanya untuk usaha yang orientasinya ekspor. Semua peta ekspor hasil hutan mensyaratkan standar SVLK,” terang dia.

    Sebagai informasi dikutip dari CNN Indonesia 7 Maret 2016, berdasarkan data Kementerian LHK nilai ekspor produk perkayuan yang menggunakan dokumen V-legal tahun lalu mencapai US$9,86 miliar atau naik 49.39 persen dari tahun sebelumnya US$6,6 miliar.

    SVLK dan Ulah Aiptu Labora Sitorus

    Semenjak keluarnya Permendag tersebut, biaya uji tuntas itu pun, kata Liana dari APKI, tak murah yakni mencapai 2.500-3.000 dolar AS setiap pengiriman. “Sertifikat SVLK ini tidak dipercaya lagi sehingga kena uji tuntas,” ujar dia. Liana juga menyampaikan para anggota APKI yang sudah mengantongi SVLK tetap dikenakan uji tuntas saat mengekspor ke Uni Eropa Aturan mengenai SVLK sudah hampir lima kali dikeluarkan kemudian dicabut. Ini tentu menimbulkan pertanyaan dari Uni Eropa yang sudah menandatangani ratifikasi. Uni Eropa menjadi sangat penting. Sebab, Uni Eropa menjadi barometer negara-negara lain, khususnya dalam hal perdagangan produk hasil kehutanan.

    Uni Eropa tidak percaya dengan produk hasil kehutanan Indonesia karena tidak konsistenya kebijakan pemerintah dalam menerapkan sertifikasi produk. Permendag 89 tahun 2015 bertentangan dengan perjanjian Forest Law Enforcement Governance and Trade Voluntary Partnership Agreement (FLEGT VPA) yang sudah ditandatangani Indonesia dengan Uni Eropa.

    Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) Rufi’ie mengungkapkan sertifikat V-legal dikeluarkan oleh lembaga independen untuk menjamin legalitas kayu Indonesia dan pemanfaatannya. Penerapannya ditetapkan sebagai sebuah kebjakan sejak 2009 melalui Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor P.38 Tahun 2009 jo Permenhut P.95 Tahun 2014.

    Kementerian LHK, lanjut Rufi’ie, tahun lalu menganggarkan sekitar Rp33,4 miliar untuk memfasilitasi UKM untuk bisa mendapatkan sertifikat V-legal yang memakan biaya sekitar Rp26 juta per sertifikat dan berlaku selama enam tahun. Mengingat mahalnya sertifikat itu, pemerintah memberikan kemudahan dengan mengizinkan satu sertifikat dimiliki oleh lima hingga sepuluh pelaku usaha kecil.

    Perbuatan pembalakan kayu dan penimbunan BBM serta pencucian uang yang dilakukan oleh seorang polisi Indonesia berpangkat Aiptu Labora, sebelum di eksekusi pada Maret 2016, putusan PN Sorong saat itu hanya menyatakan Labora bersalah atas dakwaan penimbunan BBM ilegal dan pembalakan liar. “…(1) Secara bersama-sama dengan sengaja membeli hasil hutan yang diketahui berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah; (2) Secara bersama-sama melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha pengangkutan…” demikian kutipan putusan PN Sorong No. 145/PID.B/2013/PN.SRG.

    Atas dua tindak pidana itu ia dihukum 2 tahun penjara dan denda sebesar Rp50 juta, dengan hukuman pengganti penjara selama enam bulan. Sedangkan terhadap Dakwaan Ketiga dan Dakwaan Keempat tentang pencucian uang, ia dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Dakwaan ketiga dan keempat dimaksud selengkapnya berbunyi,

    “…(3) dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana; (4) Menempatkan dan mentransfer mata uang yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyamarkan asal-usul harta kekayaan…”

    Pihak kuasa hukum Labora tetap keberatan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) saat sidang di PN Sorong, banding di PT Jayapura, juga pertimbangan hukum dalam menolak permohonan Kasasi II/Terdakwa dalam Putusan MA No. 1081 K/PID.SUS/2014. Putusan kasasi pada September 2014 itu disebut menggunakan kias atau perumpamaan dengan menganalogikan Labora Sitorus sebagai pengurus perusahaan.

    Labora juga pernah mempertanyakan landasan hukum MA. Dia mengklaim tak pernah diperiksa atas kasusnya ini. “Dari mana Mahkamah Agung (MA) mengetahui bahwa saya bersalah, diperiksapun saya tidak pernah. Jadi saya anggap itu hukum rimba. Jadi kalau mereka datang (dengan) hukum rimba, tembak saja saya di sini,” katanya dikutip Warta Nasional, 10 Februari 2015, saat akan dieksekusi atas putusan MA untuk pertama kalinya.

    Arkilaus Baho

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on