KBR, Jakarta- Direktur Pelaksana Yayasan Pusaka Papua, Franky Samperante menyebut program Investasi Ciptakan Lapangan Kerja Tahap III berpotensi menimbulkan konflik baru antara masyarakat Papua dengan para pendatang dan investor. Semestinya kata dia, pemerintah menggelar dialog dengan warga Papua sebelum memulai program. Ia menyarankan, agar pemerintah mengevaluasi terlebih dahulu seluruh izin-izin investasi di Papua. Sebab menurutnya, hampir seluruh perusahaan melanggar HAM di wilayah konsesinya.
“Dalam hal program ini semestinya ada dialog dan meminta pendapat masyarakat, tapi Presiden Jokowi lalai dan tidak melakukan itu. Jadi program ini akan sia-sia dan tidak akan mendapat dukungan masyarakat Papua kecuali bagi masyarakat di luar Papua. Itu artinya Jokowi memperluas konflik-konflik baru di Papua,” ujar Franky, Senin (25/1/2015)
Presiden Joko Widodo baru saja meresmikan program Investasi Ciptakan Lapangan Kerja Tahap III. Pengambilan fokusnya kali ini di wilayah Indonesia Timur. Tujuannya untuk mengurangi kesenjangan antar-wilayah. Program investasi ciptakan lapangan kerja tahap I diikuti 16 perusahaan, sementara tahap II diikuti 14 perusahaan. Sedangkan untuk program tahap II ini diikuti 10 perusahaan yang berasal dari Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Masalahnya, menurut Franky, tiga dari 10 perusahaan ini memiliki rekam jejak yang buruk bagi Warga Papua.
Quinawaty Pasaribu
Senin, 25 Januari 2016 19.03 WIB
Editor: Malika
http://portalkbr.com/01-2016/yayasan_pusaka_papua_ingatkan_program_investasi_jokowi_ciptakan_konflik_baru/78404.html
Berkomentar
KBR, Jakarta- Direktur Pelaksana Yayasan Pusaka Papua, Franky Samperante menyebut program Investasi Ciptakan Lapangan Kerja Tahap III berpotensi menimbulkan konflik baru antara masyarakat Papua dengan para pendatang dan investor. Semestinya kata dia, pemerintah menggelar dialog dengan warga Papua sebelum memulai program. Ia menyarankan, agar pemerintah mengevaluasi terlebih dahulu seluruh izin-izin investasi di Papua. Sebab menurutnya, hampir seluruh perusahaan melanggar HAM di wilayah konsesinya.
“Dalam hal program ini semestinya ada dialog dan meminta pendapat masyarakat, tapi Presiden Jokowi lalai dan tidak melakukan itu. Jadi program ini akan sia-sia dan tidak akan mendapat dukungan masyarakat Papua kecuali bagi masyarakat di luar Papua. Itu artinya Jokowi memperluas konflik-konflik baru di Papua,” ujar Franky, Senin (25/1/2015)
Presiden Joko Widodo baru saja meresmikan program Investasi Ciptakan Lapangan Kerja Tahap III. Pengambilan fokusnya kali ini di wilayah Indonesia Timur. Tujuannya untuk mengurangi kesenjangan antar-wilayah. Program investasi ciptakan lapangan kerja tahap I diikuti 16 perusahaan, sementara tahap II diikuti 14 perusahaan. Sedangkan untuk program tahap II ini diikuti 10 perusahaan yang berasal dari Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Masalahnya, menurut Franky, tiga dari 10 perusahaan ini memiliki rekam jejak yang buruk bagi Warga Papua.
Quinawaty Pasaribu
Senin, 25 Januari 2016 19.03 WIB
Editor: Malika
http://portalkbr.com/01-2016/yayasan_pusaka_papua_ingatkan_program_investasi_jokowi_ciptakan_konflik_baru/78404.html