KBR, Jakarta- Direktur Pelaksana Yayasan Pusaka Papua, Franky Samperante menyebut program Investasi Ciptakan Lapangan Kerja Tahap III berpotensi menimbulkan konflik baru antara masyarakat Papua dengan para pendatang dan investor. Semestinya kata dia, pemerintah menggelar dialog dengan warga Papua sebelum memulai program. Ia menyarankan, agar pemerintah mengevaluasi terlebih dahulu seluruh izin-izin investasi di Papua. Sebab menurutnya, hampir seluruh perusahaan melanggar HAM di wilayah konsesinya.

“Dalam hal program ini semestinya ada dialog dan meminta pendapat masyarakat, tapi Presiden Jokowi lalai dan tidak melakukan itu. Jadi program ini akan sia-sia dan tidak akan mendapat dukungan masyarakat Papua kecuali bagi masyarakat di luar Papua. Itu artinya Jokowi memperluas konflik-konflik baru di Papua,” ujar Franky, Senin (25/1/2015)

Presiden Joko Widodo baru saja meresmikan program Investasi Ciptakan Lapangan Kerja Tahap III. Pengambilan fokusnya kali ini di wilayah Indonesia Timur. Tujuannya untuk mengurangi kesenjangan antar-wilayah. Program investasi ciptakan lapangan kerja tahap I diikuti 16 perusahaan, sementara tahap II diikuti 14 perusahaan. Sedangkan untuk program tahap II ini diikuti 10 perusahaan yang berasal dari Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Masalahnya, menurut Franky, tiga dari 10 perusahaan ini memiliki rekam jejak yang buruk bagi Warga Papua.

Quinawaty Pasaribu

Senin, 25 Januari 2016 19.03 WIB

Editor: Malika

http://portalkbr.com/01-2016/yayasan_pusaka_papua_ingatkan_program_investasi_jokowi_ciptakan_konflik_baru/78404.html

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    KBR, Jakarta- Direktur Pelaksana Yayasan Pusaka Papua, Franky Samperante menyebut program Investasi Ciptakan Lapangan Kerja Tahap III berpotensi menimbulkan konflik baru antara masyarakat Papua dengan para pendatang dan investor. Semestinya kata dia, pemerintah menggelar dialog dengan warga Papua sebelum memulai program. Ia menyarankan, agar pemerintah mengevaluasi terlebih dahulu seluruh izin-izin investasi di Papua. Sebab menurutnya, hampir seluruh perusahaan melanggar HAM di wilayah konsesinya.

    “Dalam hal program ini semestinya ada dialog dan meminta pendapat masyarakat, tapi Presiden Jokowi lalai dan tidak melakukan itu. Jadi program ini akan sia-sia dan tidak akan mendapat dukungan masyarakat Papua kecuali bagi masyarakat di luar Papua. Itu artinya Jokowi memperluas konflik-konflik baru di Papua,” ujar Franky, Senin (25/1/2015)

    Presiden Joko Widodo baru saja meresmikan program Investasi Ciptakan Lapangan Kerja Tahap III. Pengambilan fokusnya kali ini di wilayah Indonesia Timur. Tujuannya untuk mengurangi kesenjangan antar-wilayah. Program investasi ciptakan lapangan kerja tahap I diikuti 16 perusahaan, sementara tahap II diikuti 14 perusahaan. Sedangkan untuk program tahap II ini diikuti 10 perusahaan yang berasal dari Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Masalahnya, menurut Franky, tiga dari 10 perusahaan ini memiliki rekam jejak yang buruk bagi Warga Papua.

    Quinawaty Pasaribu

    Senin, 25 Januari 2016 19.03 WIB

    Editor: Malika

    http://portalkbr.com/01-2016/yayasan_pusaka_papua_ingatkan_program_investasi_jokowi_ciptakan_konflik_baru/78404.html

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on