Jayapura, Jubi – Legislator Papua dari Daerah Pemilihan III diantaranya Nabire, Laurenzus Kadepa menyatakan, izin PT. Nabire Baru (PT.NB), perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Nabire merupakan awal ‘malapetaka’ alias masalah antar Suku Yerisiam sebagai pemilik ulayat area perkebunan dan pihak perusahaan yang berujung gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) oleh suku Yerisiam.

Ia mengatakan, pemberian izin kepada PT.NB bertentangan dengan Undang-Undang (UU) lingkungan hidup dan UU Perkebunan. Dalam UU lingkungan hidup kata dia, sebuah izin usaha perkebunan boleh dikeluarkan setelah mendapatkan AMDAL.

“Undang-undang tersebut juga menjelaskan, sebuah perkebunan di dalam wilayah harus mendapatkan izin bupati, bukan gubernur,” kata Kadepa ketika menghubungi Jubi, Minggu (3/4/2016).

Menurutnya, dua hal itulah yang menjadi pokok masalah antar suku Yerisiam dan pihak perusahaan. Katanya, izin PT. Nabire Baru dikeluarkan pada 2008, sementara AMDAL nya dibahas pada 2013. Ia menilai ini sesuatu yang janggal.

“Ada apa dibalik itu. Itu dua pokok yang menjadi kesalahan fatal yang dilakukan oleh Gubernur Papua periode sebelumnya maupun PT. Nabire Baru,” ucapnya.

Katanya, Selasa (5/4/2016), PTUN Jayapura akan memutuskan sengketa antar suku Yerisiam dan PT. Nabire Baru. Ia berharap, hakim dalam mengambil keputusan bisa bijaksana dan adil. Tak memihak kepada pihak tertentu.

“Masyarakat datang ke saya meminta dukungan dan saya mendukung. Memang ada kejanggalan. Masyarakat juga menyatakan banjir di Nabire lalu akibat pembukaan lahan sawit. Saya harap putusan di PTUN mendatang bisa memberikan keadilan kepada masyarakat,” katanya.

Suku Yerisiam Gua yang berada di Kampung, Distrik Yaur, Nabire menggugat Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Nabire Baru ke PTUN Jayapura. Kepala Besar Suku Yerisiam, Daniel Yerawobi mengatakan, izin itu terbit tanpada ada musyawarah mufakat antar masyarakat, namun dilakukan oknum-oknum tertentu yang mengatasnamakan Suku Yerisiam.

“Kami menilai pemerintah juga tak peduli dengan masalah ini. Terkesannya hak-hak masyarakat adat diabaikan demi investasi,” kata Daniel Yerawobi.

Ia meminta kepada semua lapisan masyarakat Papua agar memberikan dukungan kepada pihaknya dalam sidang putusan di PTUN Jayapura mendatang.

Saireri/April 3, 2016/Arjuna Pademme

http://tabloidjubi.com/2016/04/03/kata-legislator-papua-ijin-pt-nabire-baru-awal-malapetaka/

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    Jayapura, Jubi – Legislator Papua dari Daerah Pemilihan III diantaranya Nabire, Laurenzus Kadepa menyatakan, izin PT. Nabire Baru (PT.NB), perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Nabire merupakan awal ‘malapetaka’ alias masalah antar Suku Yerisiam sebagai pemilik ulayat area perkebunan dan pihak perusahaan yang berujung gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) oleh suku Yerisiam.

    Ia mengatakan, pemberian izin kepada PT.NB bertentangan dengan Undang-Undang (UU) lingkungan hidup dan UU Perkebunan. Dalam UU lingkungan hidup kata dia, sebuah izin usaha perkebunan boleh dikeluarkan setelah mendapatkan AMDAL.

    “Undang-undang tersebut juga menjelaskan, sebuah perkebunan di dalam wilayah harus mendapatkan izin bupati, bukan gubernur,” kata Kadepa ketika menghubungi Jubi, Minggu (3/4/2016).

    Menurutnya, dua hal itulah yang menjadi pokok masalah antar suku Yerisiam dan pihak perusahaan. Katanya, izin PT. Nabire Baru dikeluarkan pada 2008, sementara AMDAL nya dibahas pada 2013. Ia menilai ini sesuatu yang janggal.

    “Ada apa dibalik itu. Itu dua pokok yang menjadi kesalahan fatal yang dilakukan oleh Gubernur Papua periode sebelumnya maupun PT. Nabire Baru,” ucapnya.

    Katanya, Selasa (5/4/2016), PTUN Jayapura akan memutuskan sengketa antar suku Yerisiam dan PT. Nabire Baru. Ia berharap, hakim dalam mengambil keputusan bisa bijaksana dan adil. Tak memihak kepada pihak tertentu.

    “Masyarakat datang ke saya meminta dukungan dan saya mendukung. Memang ada kejanggalan. Masyarakat juga menyatakan banjir di Nabire lalu akibat pembukaan lahan sawit. Saya harap putusan di PTUN mendatang bisa memberikan keadilan kepada masyarakat,” katanya.

    Suku Yerisiam Gua yang berada di Kampung, Distrik Yaur, Nabire menggugat Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Nabire Baru ke PTUN Jayapura. Kepala Besar Suku Yerisiam, Daniel Yerawobi mengatakan, izin itu terbit tanpada ada musyawarah mufakat antar masyarakat, namun dilakukan oknum-oknum tertentu yang mengatasnamakan Suku Yerisiam.

    “Kami menilai pemerintah juga tak peduli dengan masalah ini. Terkesannya hak-hak masyarakat adat diabaikan demi investasi,” kata Daniel Yerawobi.

    Ia meminta kepada semua lapisan masyarakat Papua agar memberikan dukungan kepada pihaknya dalam sidang putusan di PTUN Jayapura mendatang.

    Saireri/April 3, 2016/Arjuna Pademme

    http://tabloidjubi.com/2016/04/03/kata-legislator-papua-ijin-pt-nabire-baru-awal-malapetaka/

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on