(Sorong, 22 April 2016) Pada Kamis kemarin (21/04/2016), Bimas Polres Kabupaten Sorong melakukan mediasi Acara Tatap Muka (ATM) antara perusahaan perkebunan Kelapa sawit PT. Henrison Inti Persada (HIP) dan perwakilan sembilan marga pemilik tanah adat, serta buruh  PT. HIP. Pertemuan berlangsung di Lokasi Wisata Bendungan Klamanu, Kelurahan Klamensen, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat,.

Rangkaian pertemuan dimulai dengan makan siang, kemudian pembukaan Doa, sambutan Ketua LMA Aimas, Ketua Dewan Adat Kampung Maladofok, Perwakilan Marga, Perwakilan Perusahaan PT. HIP, Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Perkebunan Kabupaten Sorong.

Ketua LMA Malamoi Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Korneles Usili menjelaskan posisi LMA hanya sebagai penengah, “Saya mau kestau sifat suku Moi, biasanya ada persoalan mereka melakukan palang memalang dengan maksud agar kita duduk bersama berbicara dari yang tidak jelas, menjadi jelas atau dari yang tidak tahu menjadi tahu”, jelas Korneles, mengklarfikasi tudingan miring terhadap adat pemalangan.

Sebagaimana diberitakan, sembilan marga suku Moi yang tinggal disekitar PT. HIP melakukan aksi pendudukan dan pemalangan di Kantor Induk PT. HIP, Klamono, sudah berlangsung empat hari dan perusahaan belum menyelesaikan tuntutan masyarakat maupun buruh pekerja.

Salah satu latar belakang aksi protes ini dikarenakan pengalihan pemeilikan saham PT. HIP kepada PT. Nobel sebagaimana tertuang dalam  akta pernyataan para pemegang saham PT. HIP nomor 116, tanggal 30 Nopember 2012, yang dilakukan tanpa persetujuan dan diketahui marga pemilik tanah,

“Sebenarnya PT. HIP tidak boleh langsung mengubah manajemen tanpa membicarakan dengan pemilik tanah adat, sebab kami suku Moi kalau ada seorang perempuan Moi awalnya dia kawin, suaminya harus membayar harta kepada orang tua perempuan, jika suaminya meninggal perempuan menikah lagi dengan laki-laki lain, maka suami barunya harus membayar lagi kepada istrinya” ungkap Korneles Usili. PT. HIP dan PT. Nobel  tidak melakukan dan menghormati adat ini.

Matias Yempolo, Ketua Dewan Adat Kampung Maladofok, Distrik Sayosa, Kabupaten Sorong, membenarkan penjelasan Korneles Usili, “budaya kami suku Moi itu sudah, ketika perempuan kawin lagi dengan laki-laki yang baru maka dia harus membayar kepada orang perempuan”, jelas Matias. Selain itu, Matias Yempolo menyesalkan tindakan marga lain yang mencabut palang adat Masan di lokasi di pabrik sawit, sehingga terancam sangsi adat kepada  marga yang mencabut palang.

Perusahaan masih tetap tidak menjawab tuntutan masyarakat yang menuntut pembayaran ganti rugi tanam tumbuh dan kontrak tanah masyarakat, serta pesangon bagi buruh, sehingga terjadi kericuhan dan pertemuan ATM berakhir tanpa hasil. “Jika tidak ada tanggapan maka masyarakat akan melakukan aksi demo di Kantor Bupati Sorong pada Senin (25 April 2016) nanti” kata Mika Klin, marga pemilik tanah.

Pihak Polres Kabupaten Sorong, mengatakan masih akan mengkaji permasalahan tersebut.

NemoiYebewai

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    (Sorong, 22 April 2016) Pada Kamis kemarin (21/04/2016), Bimas Polres Kabupaten Sorong melakukan mediasi Acara Tatap Muka (ATM) antara perusahaan perkebunan Kelapa sawit PT. Henrison Inti Persada (HIP) dan perwakilan sembilan marga pemilik tanah adat, serta buruh  PT. HIP. Pertemuan berlangsung di Lokasi Wisata Bendungan Klamanu, Kelurahan Klamensen, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat,.

    Rangkaian pertemuan dimulai dengan makan siang, kemudian pembukaan Doa, sambutan Ketua LMA Aimas, Ketua Dewan Adat Kampung Maladofok, Perwakilan Marga, Perwakilan Perusahaan PT. HIP, Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Perkebunan Kabupaten Sorong.

    Ketua LMA Malamoi Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Korneles Usili menjelaskan posisi LMA hanya sebagai penengah, “Saya mau kestau sifat suku Moi, biasanya ada persoalan mereka melakukan palang memalang dengan maksud agar kita duduk bersama berbicara dari yang tidak jelas, menjadi jelas atau dari yang tidak tahu menjadi tahu”, jelas Korneles, mengklarfikasi tudingan miring terhadap adat pemalangan.

    Sebagaimana diberitakan, sembilan marga suku Moi yang tinggal disekitar PT. HIP melakukan aksi pendudukan dan pemalangan di Kantor Induk PT. HIP, Klamono, sudah berlangsung empat hari dan perusahaan belum menyelesaikan tuntutan masyarakat maupun buruh pekerja.

    Salah satu latar belakang aksi protes ini dikarenakan pengalihan pemeilikan saham PT. HIP kepada PT. Nobel sebagaimana tertuang dalam  akta pernyataan para pemegang saham PT. HIP nomor 116, tanggal 30 Nopember 2012, yang dilakukan tanpa persetujuan dan diketahui marga pemilik tanah,

    “Sebenarnya PT. HIP tidak boleh langsung mengubah manajemen tanpa membicarakan dengan pemilik tanah adat, sebab kami suku Moi kalau ada seorang perempuan Moi awalnya dia kawin, suaminya harus membayar harta kepada orang tua perempuan, jika suaminya meninggal perempuan menikah lagi dengan laki-laki lain, maka suami barunya harus membayar lagi kepada istrinya” ungkap Korneles Usili. PT. HIP dan PT. Nobel  tidak melakukan dan menghormati adat ini.

    Matias Yempolo, Ketua Dewan Adat Kampung Maladofok, Distrik Sayosa, Kabupaten Sorong, membenarkan penjelasan Korneles Usili, “budaya kami suku Moi itu sudah, ketika perempuan kawin lagi dengan laki-laki yang baru maka dia harus membayar kepada orang perempuan”, jelas Matias. Selain itu, Matias Yempolo menyesalkan tindakan marga lain yang mencabut palang adat Masan di lokasi di pabrik sawit, sehingga terancam sangsi adat kepada  marga yang mencabut palang.

    Perusahaan masih tetap tidak menjawab tuntutan masyarakat yang menuntut pembayaran ganti rugi tanam tumbuh dan kontrak tanah masyarakat, serta pesangon bagi buruh, sehingga terjadi kericuhan dan pertemuan ATM berakhir tanpa hasil. “Jika tidak ada tanggapan maka masyarakat akan melakukan aksi demo di Kantor Bupati Sorong pada Senin (25 April 2016) nanti” kata Mika Klin, marga pemilik tanah.

    Pihak Polres Kabupaten Sorong, mengatakan masih akan mengkaji permasalahan tersebut.

    NemoiYebewai

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on