(20/04/2016) Ratusan warga Suku Moi asal Kampung Maladofok, Klamono dan Malalilis, yang berdiam disekitar areal perkebunan kelapa sawit PT. Hendrison Inti Persada (HIP), melakukan aksi pemalangan secara adat dan menduduki Kantor Induk PT. HIP, Klamano, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat.

Ada sembilan marga pemilik tanah bersama buruh perkebunan kelapa sawit menuntut hak-hak mereka yang belum dipenuhi perusahaan hingga saat ini. Kesembilan marga tersebut, yakni: Marga Malak Klawilis, Kalawom, Idik, Mambringkofok, Klin, Gilik, Klasibin, Galus dan Malaum.

Bernadus Gilik, Kepala Kampung Malalilis, Distrik Klayili, Kabupaten Sorong, menginformasikan aksi tersebut disebabkan oleh ketidakpuasan warga atas manfaat kehadiran dan aktifitas perusahaan PT. HIP. “Perusahaan mau perluas kebun, buat kebun baru dengan menggusur hutan dan kebun masyarakat, kami tidak setuju. Perusahaan cukup sementara dibatas kampung saja”, cerita Bernadus.

Masalah lain yang belum pernah ada kejelasan adalah status tanah yang digunakan oleh perusahaan PT. HIP. Masyarakat mengatakan tidak pernah menyerahkan hak atas tanah kepada perusahaan, “Kami mau tanah ini hanya disewa kontrak saja dan kami menuntut perusahaan harus bayar kerugian atas penggunaan hutan dan membayar sewa tanah”, jelas Bernadus.

Masyarakat juga menyesalkan perusahaan PT. HIP yang sudah menyerahkan pemilikan usaha perkebunan kepada PT. Noble, tanpa persetujuan masyarakat, padahal masih banyak masalah yang belum diselesaikan PT. HIP terkait hak atas tanah dan hak-hak buruh. Masyarakat khawatir pengalihan diam-diam ini untuk menghindari tanggung jawab dan permasalahan yang belum selesai.

Buruh PT. HIP asal masyarakat setempat menuntut hak-hak upah mereka yang layak dan perusahaan tidak sewenang-wenang menghentikan para pekerja tanpa uang pesangon. Para pekerja mendengar adanya rencana perusahaan untuk merumahkan buruh sehingga meresahkan mereka. Apalagi buruh yang berasal dari masyarakat adat setempat, karena mereka sudah kehilangan hutan dan sumber penghidupan. Memberhentikan tanpa pesangon akan semakin menyulitkan masyarakat.

Aksi pemalangan dan pendudukan ini sudah memasuki hari keempat, tetapi pihak perusahaan dan pemerintah belum menunjukkan tanda-tanda untuk menyelesaikan dan memenuhi tuntutan masyarakat.

Hingga sore ini dari lokasi, dilaporkan ada sekitar 50 orang aparat gabungan TNI, Brimob dan Polres Aimas Kabupaten Sorong, yang berjaga-jaga disekitar lokasi dan dengan membawa senjata mesin laras panjang. Petugas Reskrim Polres Aimas sempat mengancam untuk membongkar paksa palang adat karena melanggar hukum. Tetapi masyarakat tetap bertahan.

Ank, April 2016

Share on

Kategori

Subscribe

Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

    Berkomentar

    Leave A Comment

    Berita Terkait

    Jelajahi berita lainnya:

    BERITA LAINNYA

    (20/04/2016) Ratusan warga Suku Moi asal Kampung Maladofok, Klamono dan Malalilis, yang berdiam disekitar areal perkebunan kelapa sawit PT. Hendrison Inti Persada (HIP), melakukan aksi pemalangan secara adat dan menduduki Kantor Induk PT. HIP, Klamano, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat.

    Ada sembilan marga pemilik tanah bersama buruh perkebunan kelapa sawit menuntut hak-hak mereka yang belum dipenuhi perusahaan hingga saat ini. Kesembilan marga tersebut, yakni: Marga Malak Klawilis, Kalawom, Idik, Mambringkofok, Klin, Gilik, Klasibin, Galus dan Malaum.

    Bernadus Gilik, Kepala Kampung Malalilis, Distrik Klayili, Kabupaten Sorong, menginformasikan aksi tersebut disebabkan oleh ketidakpuasan warga atas manfaat kehadiran dan aktifitas perusahaan PT. HIP. “Perusahaan mau perluas kebun, buat kebun baru dengan menggusur hutan dan kebun masyarakat, kami tidak setuju. Perusahaan cukup sementara dibatas kampung saja”, cerita Bernadus.

    Masalah lain yang belum pernah ada kejelasan adalah status tanah yang digunakan oleh perusahaan PT. HIP. Masyarakat mengatakan tidak pernah menyerahkan hak atas tanah kepada perusahaan, “Kami mau tanah ini hanya disewa kontrak saja dan kami menuntut perusahaan harus bayar kerugian atas penggunaan hutan dan membayar sewa tanah”, jelas Bernadus.

    Masyarakat juga menyesalkan perusahaan PT. HIP yang sudah menyerahkan pemilikan usaha perkebunan kepada PT. Noble, tanpa persetujuan masyarakat, padahal masih banyak masalah yang belum diselesaikan PT. HIP terkait hak atas tanah dan hak-hak buruh. Masyarakat khawatir pengalihan diam-diam ini untuk menghindari tanggung jawab dan permasalahan yang belum selesai.

    Buruh PT. HIP asal masyarakat setempat menuntut hak-hak upah mereka yang layak dan perusahaan tidak sewenang-wenang menghentikan para pekerja tanpa uang pesangon. Para pekerja mendengar adanya rencana perusahaan untuk merumahkan buruh sehingga meresahkan mereka. Apalagi buruh yang berasal dari masyarakat adat setempat, karena mereka sudah kehilangan hutan dan sumber penghidupan. Memberhentikan tanpa pesangon akan semakin menyulitkan masyarakat.

    Aksi pemalangan dan pendudukan ini sudah memasuki hari keempat, tetapi pihak perusahaan dan pemerintah belum menunjukkan tanda-tanda untuk menyelesaikan dan memenuhi tuntutan masyarakat.

    Hingga sore ini dari lokasi, dilaporkan ada sekitar 50 orang aparat gabungan TNI, Brimob dan Polres Aimas Kabupaten Sorong, yang berjaga-jaga disekitar lokasi dan dengan membawa senjata mesin laras panjang. Petugas Reskrim Polres Aimas sempat mengancam untuk membongkar paksa palang adat karena melanggar hukum. Tetapi masyarakat tetap bertahan.

    Ank, April 2016

    Share on

    Kategori

    Subscribe

    Berlangganan newsletter bulanan kami untuk menerima semua berita dan artikel terbaru langsung ke email Anda.

      Berkomentar

      Leave A Comment

      Berita Terkait

      Jelajahi berita lainnya:

      BERITA LAINNYA
      Share on